MAUMERE, GardaFlores — Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka, Fista Sambuari Kago, bersama Pokja III TP PKK Kabupaten Sikka mulai mengembangkan lahan tidur menjadi kebun pangan dan kebun gizi keluarga di pekarangan Rumah Jabatan Bupati Sikka, Jalan El Tari Nomor 1 Maumere, Sabtu (9/5/2026).

Program tersebut diterapkan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif.

Sejumlah tanaman mulai diperkenalkan di lokasi tersebut, mulai dari sayuran, rempah-rempah, tanaman obat keluarga, hingga tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Fista Sambuari Kago mengatakan program Kebun Gizi PKK merupakan bagian dari peran PKK dalam mendorong kesejahteraan keluarga berbasis pemanfaatan lingkungan rumah.

“Kami ingin menjadikan kebun ini sebagai contoh bagi masyarakat bahwa halaman rumah dapat ditata dengan baik, indah, sekaligus bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dapur keluarga sehari-hari,” kata Fista.

Menurut dia, gerakan pemanfaatan pekarangan rumah menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Fista Sambuari Kago Ingatkan Bahaya Media Sosial bagi Anak di Sikka

Ia menjelaskan kebun gizi tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan lokasi percontohan bagi masyarakat, khususnya kaum ibu, untuk mengembangkan kebun rumah tangga yang sehat dan produktif.

Selain mendukung kebutuhan pangan keluarga, program itu diharapkan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan kualitas gizi anak serta keluarga.

Dalam kegiatan tersebut, pengurus Pokja III TP PKK Kabupaten Sikka melakukan penataan lahan dan penanaman berbagai jenis tanaman pangan sambil memperkenalkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keberlanjutan kebun keluarga sebagai bagian dari pola hidup sehat.

Sejumlah warga yang hadir memberikan apresiasi terhadap program tersebut karena dinilai mampu menciptakan lingkungan yang hijau, sehat, dan produktif, sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah secara maksimal.

TP PKK Kabupaten Sikka selanjutnya akan melanjutkan pengembangan kebun pangan dan kebun gizi sebagai model percontohan pemanfaatan lahan pekarangan bagi masyarakat di Kabupaten Sikka.»(rel)

NGADA, GardaFlores — Kodim 1625 Ngada terus mempercepat pembangunan infrastruktur melalui program Jembatan Perintis Garuda di wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Program tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan konektivitas daerah yang mendapat perhatian pemerintah pusat pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Komandan Kodim 1625 Ngada, Imam Subekti, mengatakan pembangunan jembatan dilakukan melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan saat temu media bersama sejumlah wartawan di Makodim 1625 Ngada, Kamis (7/5/2026).

“Selain tugas pokok membina teritorial dan keamanan, Kodim Ngada akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur,” kata Imam Subekti.

Ia menjelaskan, progres pembangunan Jembatan Perintis Garuda saat ini telah mencapai hampir 60 persen di sejumlah titik pengerjaan. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan akses masyarakat di wilayah terpencil.

Program tersebut mencakup pembangunan tiga jenis jembatan, yakni Jembatan Perintis Garuda atau jembatan gantung, jembatan armco, dan jembatan beton.

Groundbreaking Jembatan Garuda Sikka, Putus 12 Tahun Isolasi Akses Pendidikan dan Ekonomi Talibura

“Pembangunan jembatan ada tiga, Jembatan Perintis Garuda atau jembatan gantung, kedua jembatan armco, dan ketiga jembatan beton,” ujarnya.

Saat ini, pembangunan Jembatan Garuda telah berlangsung di wilayah Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, tepatnya di Desa Keliwatulewa. Kodim 1625 Ngada memastikan program itu akan terus diperluas ke titik-titik lain yang membutuhkan akses penghubung antardesa.

“Kami diperintahkan untuk terus berkelanjutan dan mencari titik-titik yang diperlukan masyarakat. Itu bentuk perhatian Bapak Presiden kepada masyarakat,” kata Imam Subekti.

Selain di Nagekeo, Kodim 1625 Ngada juga telah melakukan survei pembangunan jembatan beton di wilayah Soa, Kabupaten Ngada, khususnya pada jalur yang selama ini digunakan pelajar menuju sekolah.

“Kami juga sudah survei. Nanti akan dibangun jembatan beton di jalan yang sering dilalui anak sekolah ke arah Soa, Kabupaten Ngada,” ujarnya.

Imam Subekti turut mengapresiasi dukungan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur bersama TNI, khususnya pada program Jembatan Perintis Garuda yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga di daerah.»(gus)

MAUMERE, GardaFlores — Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sikka hingga akhir April 2026 baru mencapai 12,59 persen dari target Rp7,95 miliar. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menetapkan target percepatan 40 persen hingga akhir Juni melalui komitmen kinerja yang mengikat aparat wilayah.

Penandatanganan komitmen dilakukan camat, lurah, dan kepala desa dalam rapat evaluasi di Aula Egon, Kantor Bupati Sikka, Rabu (6/5/2026), dipimpin Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi. Aparat wilayah diminta menagih pajak tahun berjalan sekaligus tunggakan, dengan konsekuensi sanksi administratif jika target tidak tercapai.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sikka Yoseph Benyamin menyatakan capaian saat ini belum memenuhi target triwulan II sebesar 40 persen, sehingga diperlukan intensifikasi penagihan dalam waktu terbatas.

Pemkab Sikka Mulai Data Rumah Kos untuk Pajak PBJT, Pemilik Diminta Kooperatif

“Capaian ini masih jauh dari target triwulan II sebesar 40 persen, sehingga perlu percepatan penagihan di seluruh wilayah,” kata Yoseph.

Data Bapenda menunjukkan ketimpangan realisasi antarwilayah. Kecamatan Bola mencatat capaian tertinggi 18,82 persen, diikuti Mapitara (17,60 persen), Nita (16,09 persen), dan Alok (15,50 persen). Sebaliknya, Tanawawo belum mencatat setoran (0 persen), Palue 0,02 persen, dan Nelle 2,25 persen.

Variasi capaian tersebut menunjukkan perbedaan efektivitas penagihan di tingkat kecamatan dan desa, sekaligus menjadi indikator lemahnya distribusi kinerja pemungutan pajak daerah.

Pemerintah daerah menempatkan peran aparat wilayah sebagai ujung tombak penagihan, dengan penekanan pada peningkatan pengawasan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas setoran.

NTT Larang Kendaraan Tunggak Pajak Isi BBM Bersubsidi di SPBU, Kepatuhan Pajak di Sikka Baru 30 Persen

Secara fiskal, rendahnya realisasi PBB-P2 berpotensi mempengaruhi ruang belanja daerah, mengingat pajak tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan menuju akhir triwulan II, percepatan penagihan difokuskan pada optimalisasi basis data wajib pajak, penagihan langsung ke lapangan, serta pengendalian tunggakan.

Komitmen kinerja telah diberlakukan; aparat wilayah memasuki fase percepatan penagihan untuk mengejar target 40 persen hingga akhir Juni 2026.»(rel)