Connect with us

PENKES

Ketua BEM FIKES UNIPA: Keberhasilan Bukan Banyaknya Kegiatan

Ketua BEM FIKES UNIPA periode 2026/2027, Fibrian Charolin Nona Charli, menegaskan keberhasilan organisasi bukan diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari manfaat yang dirasakan mahasiswa.

Published

on

Pelantikan pengurus BEM FIKES Universitas Nusa Nipa periode 2026/2027 di Aula Nusa Nipa, Maumere, Jumat (23/10/2026). FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Nusa Nipa (UNIPA), Fibrian Charolin Nona Charli, menegaskan keberhasilan organisasi mahasiswa harus diukur dari manfaat kegiatan bagi mahasiswa, bukan dari banyaknya program yang dijalankan.

“Keberhasilan BEM tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari seberapa banyak mahasiswa yang merasa didengar dan merasakan manfaatnya,” ujarnya setelah pelantikan pengurus BEM FIKES UNIPA periode 2026/2027 di Aula Nusa Nipa, Jumat (23/10/2026).

Fibrian bersama Wakil Ketua David Dapa Wulon, Sekretaris Maria Sintia Bela, dan seluruh pengurus dilantik oleh Dekan FIKES UNIPA, Maria Yulita Meo, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dekan FEB UNIPA: Organisasi Mahasiswa Bukan Sekadar Jabatan

Fibrian mengajak pengurus menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, kritik sebagai bahan evaluasi, dan tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Ia menegaskan BEM harus menjadi ruang pengabdian dan pelaksanaan program nyata, bukan sekadar tempat mencari jabatan atau menyampaikan janji.

Kepengurusan periode 2026/2027 mengusung tiga pilar, yakni holistik, kolaboratif, dan responsif. Ketiganya menjadi landasan organisasi dalam mengembangkan pelayanan dan kegiatan kemahasiswaan.

Dalam sambutannya, Maria Yulita Meo meminta pengurus baru menjadikan tema pelantikan, “Mengabdi dengan Empati, Menginspirasi dengan Aksi”, sebagai dasar dalam menyusun program kerja dan mengambil keputusan.

Bupati Sikka: Gong Waning Harus Terus Dimainkan, Bukan Sekadar Simbol Budaya

Ia menekankan pentingnya integritas, semangat melayani, serta komunikasi yang baik antara pengurus BEM, pimpinan fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Maria juga meminta pengurus baru melanjutkan capaian kepengurusan sebelumnya, memperbaiki kekurangan, dan menghadirkan inovasi sesuai kebutuhan mahasiswa. Ia menyampaikan apresiasi kepada pengurus demisioner atas kontribusi mereka selama menjalankan organisasi.

Pelantikan tersebut dihadiri para wakil dekan, pimpinan program studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners beserta sekretaris, dosen, tenaga kependidikan, pengurus BEM UNIPA, pengurus BEM demisioner, serta mahasiswa FIKES.»(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NASIONAL

SMA Kembali Berjurusan, Kenaikan Kelas Tak Otomatis Mulai 2027/2028

Mulai tahun ajaran 2027/2028, Kemendikdasmen akan membuka kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme kenaikan kelas yang mempertimbangkan capaian akademik, perilaku, dan karakter murid.

Published

on

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan dua rencana perubahan kebijakan pendidikan dalam kegiatan koordinasi dan penandatanganan kerja sama pengembangan kompetensi guru di Jakarta, Kamis (5/11/2026). FOTO: ANTARA

JAKARTA, GardaFlores – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan dua perubahan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2027/2028. Kedua kebijakan tersebut mencakup pembukaan kembali penjurusan di tingkat SMA serta perubahan mekanisme kenaikan kelas yang tidak lagi berlangsung secara otomatis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan rencana tersebut saat memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Dalam kebijakan penjurusan, Kemendikdasmen akan kembali membuka tiga kelompok bidang studi yang sebelumnya dikenal masyarakat, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.

Pembangunan Transmigrasi Tak Bisa Bertumpu pada Aparatur Lapangan

Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian maupun pengembangan jurusan baru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan.

“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan. Ini paling tidak ada jurusan yang sudah biasa dulu diselenggarakan: IPA, IPS, dan juga Bahasa. Mungkin nanti ada modifikasi-modifikasi tertentu,” kata Abdul Mu’ti.

Menurutnya, pengembalian penjurusan berkaitan dengan kebutuhan memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia menilai, penguasaan materi dasar mahasiswa baru selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Karena itu, pembelajaran di tingkat SMA perlu memberikan fondasi keilmuan yang lebih kuat agar siswa lebih siap memasuki pendidikan tinggi sesuai bidang yang diminati.

“Selama ini kami di perguruan tinggi (merasa) foundational knowledge bagi para mahasiswa baru itu memang rata-rata di bawah yang kita harapkan. Oleh karena itu, dengan dibukanya kembali jurusan, kami berharap para murid, khususnya SMA, memiliki basis knowledge yang lebih baik, sehingga ketika masuk perguruan tinggi akan lebih siap sesuai bidang keilmuannya,” ujarnya.

Pengembangan penjurusan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Abdul Mu’ti juga mengaitkannya dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang menyediakan mata pelajaran wajib dan pilihan sebagai salah satu sarana mengarahkan minat siswa terhadap bidang studi lanjutan.

58.482 Guru SD Disiapkan untuk Bahasa Inggris Wajib Kelas 3 Mulai 2027/2028

Ia mengatakan hasil TKA diharapkan dapat dimanfaatkan perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai salah satu aspek dalam proses penerimaan mahasiswa baru, termasuk melalui jalur non-tes.

Selain penjurusan, kebijakan lain yang akan diterapkan adalah perubahan mekanisme kenaikan kelas. Abdul Mu’ti menegaskan, kenaikan kelas tidak lagi ditentukan secara otomatis berdasarkan capaian akademik semata.

Menurutnya, penilaian akan mencakup dua aspek utama, yakni capaian akademik dan perkembangan nonakademik, terutama perilaku serta karakter murid.

“Yang pertama, kami akan menerapkan kebijakan tidak otomatis naik kelas sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan ukurannya tidak hanya akademik, tapi juga ukuran-ukuran yang nonakademik terutama menyangkut karakter,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan murid dengan kemampuan intelektual yang baik, tetapi juga membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak mulia.

SOS Flores Latih Calon Fasilitator dari 21 Kecamatan dan 12 Sekolah di Sikka

Dalam proses penentuan kenaikan kelas, keputusan tetap dilakukan melalui rapat bersama para guru. Penilaian tidak hanya melibatkan wali kelas, tetapi juga guru mata pelajaran lainnya agar perkembangan murid dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.

“Pak Presiden dalam pidato beberapa waktu yang lalu menyampaikan ada orang pintar tapi tidak jujur, lebih baik tidak begitu pintar tapi jujur. Walaupun yang lebih baik adalah pintar dan jujur,” ujarnya.

Abdul Mu’ti mengatakan mekanisme teknis kebijakan kenaikan kelas tersebut masih akan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Teknisnya akan diatur dengan peraturan menteri,” katanya.

Kedua kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen memperkuat mutu pembelajaran, meningkatkan penguasaan bidang keilmuan, serta memperhatikan perkembangan karakter peserta didik. Penerapannya dijadwalkan mulai tahun ajaran 2027/2028, setelah ketentuan teknis masing-masing kebijakan disiapkan.»(bert)

Continue Reading

NASIONAL

58.482 Guru SD Disiapkan untuk Bahasa Inggris Wajib Kelas 3 Mulai 2027/2028

Kemendikdasmen menyiapkan 58.482 guru SD dari 19 provinsi melalui pelatihan Bahasa Inggris selama 80 jam pelajaran. Program yang melibatkan 101 perguruan tinggi ini menjadi persiapan penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028.

Published

on

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani dalam kegiatan Koordinasi dan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD MBI) di Jakarta, Kamis (5/11/2026). FOTO: ANTARA/HANA DEWI KINARINA KABAN

JAKARTA, GardaFlores – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan 58.482 guru sekolah dasar (SD) untuk mengajar Bahasa Inggris yang akan menjadi mata pelajaran wajib bagi murid kelas 3 mulai tahun ajaran 2027/2028.

Penyiapan tenaga pendidik tersebut dilakukan melalui program pelatihan selama 10 hari dengan melibatkan 101 perguruan tinggi yang memiliki program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Setiap sekolah sasaran mengirimkan satu guru yang mengajar di kelas 3 untuk mengikuti program peningkatan kompetensi tersebut.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan pelatihan itu menjangkau 58.482 sekolah yang tersebar di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan.

“Program ini menjangkau hampir 60.000 sekolah. Per sekolah yang jumlah 58.482 itu akan mengirimkan satu guru yang mengajar di kelas 3, yang tersebar di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan. Dan nanti kami juga sudah menyiapkan 3.002 kelas pelatihan,” kata Nunuk saat menyampaikan laporan dalam kegiatan Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru SD dalam Mengajar Bahasa Inggris di Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat

Sebanyak 58.482 guru tersebut akan mengikuti pelatihan dengan beban 80 jam pelajaran (JP). Pelaksanaannya dibagi menjadi 40 JP pembelajaran tatap muka dan 40 JP pembelajaran mandiri secara daring melalui aplikasi Ruang GTK.

Dalam pelatihan tatap muka, peserta akan memperoleh penguatan materi Bahasa Inggris, penyusunan perangkat pembelajaran, praktik dan simulasi mengajar, serta strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik murid SD.

Menurut Nunuk, program tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri guru kelas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Bahasa Inggris agar mampu mengajarkan materi dasar secara komunikatif dan menyenangkan.

Untuk menjangkau peserta, Kemendikdasmen menyiapkan 3.002 kelas pelatihan yang melibatkan 101 perguruan tinggi. Masing-masing kelas menampung 10 hingga 33 peserta.

Pelatihan dirancang agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perguruan tinggi yang menjadi penyelenggara akan mendatangi lokasi para guru peserta, bukan mengharuskan seluruh guru mengikuti pelatihan di kampus.

“Jadi mekanismenya bukan mengirim guru ke perguruan tinggi, tapi para pengajar dari kampus itu yang datang ke lokasi supaya guru-guru tetap bisa mengajar jam pertama, kedua, dan ketiga, baru setelah itu boleh mulai pelatihan. Jadi esensinya meskipun pelatihan, guru tidak meninggalkan para siswanya,” ujar Nunuk.

SOS Flores Latih Calon Fasilitator dari 21 Kecamatan dan 12 Sekolah di Sikka

Penyiapan guru tersebut berjalan seiring dengan arah pembelajaran yang ditetapkan Kemendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Bahasa Inggris di tingkat SD tidak ditujukan untuk langsung menghasilkan murid yang mahir tata bahasa, melainkan memperkenalkan dasar-dasar bahasa dan membangun keberanian berkomunikasi.

“Titik tekan dari program ini bukanlah pada ekspertis dalam Bahasa Inggris bagi anak-anak, tetapi lebih kepada mengenalkan dasar-dasar dan juga menumbuhkan rasa cinta untuk anak-anak belajar Bahasa Inggris,” kata Abdul Mu’ti dalam kegiatan yang sama.

Ia meminta guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful). Kegiatan belajar dapat dilakukan melalui lagu, film, permainan, dan aktivitas lain yang sesuai dengan usia anak.

Abdul Mu’ti juga mengingatkan guru agar tidak terlalu ketat mengoreksi tata bahasa maupun struktur kalimat pada tahap awal pembelajaran.

“Yang penting bagaimana mereka mampu menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi,” ujarnya.

Menurutnya, kesalahan dalam penggunaan tata bahasa atau ekspresi merupakan bagian dari proses belajar. Murid perlu didorong untuk berani berbicara dan menyampaikan pendapat, meskipun kemampuan bahasanya belum sepenuhnya tepat.

Sudaryono Ungkap Dugaan Jual-Beli Titik Dapur MBG hingga Rp350 Juta, Klaim Efisiensi Rp44 Triliun

Rencana penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib kelas 3 SD sebelumnya disampaikan Abdul Mu’ti dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat malam (2/10/2026). Saat itu, ia memastikan kebijakan mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028.

Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa tahap awal persiapan akan mengutamakan pelatihan guru kelas. Pengangkatan guru Bahasa Inggris secara khusus belum menjadi kebijakan utama, kecuali apabila kebutuhan tersebut masuk dalam formasi calon pegawai negeri sipil yang dibuka.

Sebelumnya, rencana itu telah disampaikan saat Abdul Mu’ti meresmikan Program Revitalisasi Pendidikan di SMKN 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (17/5/2026). Ia menyebut pelatihan guru SD sebagai salah satu persiapan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara nasional.

Dengan pelatihan bagi 58.482 guru dan keterlibatan 101 perguruan tinggi, Kemendikdasmen mulai menyiapkan tenaga pendidik untuk mendukung penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028.»(bert)

Continue Reading

PENKES

Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat

Revitalisasi SDK Gehak dengan anggaran APBN Rp883,85 juta baru mencapai 46 persen pada awal November. Bupati Sikka meminta P2SP mengoptimalkan waktu agar pekerjaan selesai sesuai masa pelaksanaan 120 hari kalender.

Published

on

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago memantau progres revitalisasi SDK Gehak yang dilaporkan mencapai 46 persen pada awal November 2026. FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores – Pekerjaan revitalisasi SDK Gehak di Desa Koting D, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, baru mencapai 46 persen pada awal November 2026. Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, meminta Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) mengoptimalkan waktu pelaksanaan agar seluruh pekerjaan selesai sesuai jadwal.

Permintaan itu disampaikan Juventus saat memantau pekerjaan revitalisasi sekolah tersebut di Dusun Gehak Reta, Senin (2/11/2026).

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu memiliki total anggaran Rp883.852.878 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Pekerjaannya mencakup pembangunan dan perbaikan enam ruang kelas, satu ruang perpustakaan, satu unit toilet, serta penataan lingkungan sekolah.

Juventus meminta P2SP memperhatikan waktu yang tersisa dan menambah tenaga kerja apabila diperlukan untuk mempercepat pekerjaan.

“Apabila membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk mempercepat proses pengerjaan, bisa ditambahkan,” ujar Juventus.

Astra dan Kemenkes Dukung Penguatan Layanan Kesehatan Primer di Dua Desa Sikka

Berdasarkan laporan P2SP SDK Gehak, progres pekerjaan hingga awal November telah mencapai 46 persen. Pihak pelaksana menyatakan optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada Desember 2026.

Selama pekerjaan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di ruang darurat yang telah disediakan. Saat mengunjungi sekolah, Juventus sempat berdialog dengan para siswa yang mengikuti pembelajaran di ruang tersebut.

Kepala SDK Gehak, Katharina Leni, mengatakan sekolah itu memiliki 58 siswa pada 2026. Kegiatan pendidikan didukung 11 tenaga pendidik dan kependidikan, terdiri atas sembilan guru serta dua tenaga kependidikan yang bertugas sebagai petugas perpustakaan dan operator komputer.

Menurut Katharina, revitalisasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang lebih memadai.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending