POLITIK
Ranperda Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar Disetujui DPRD Sikka
Maumere, GardaFlores — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Sikka tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar disetujui DPRD Sikka dalam Rapat Paripurna X Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Sidang Utama Lepo Kula Babong, Senin (20/10/2025)
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi, serta dihadiri Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Wakil Ketua DPRD Gorgonius Nago Bapa dan Herlindis Donata Da Rato, Sekretaris Daerah Adrianus Firminus Parera, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten sekda, pimpinan perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sikka atas dukungan penuh selama proses pembentukan Ranperda tersebut, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi hingga asistensi, hingga akhirnya mencapai tahap persetujuan.
“Pemerintah Kabupaten Sikka menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Namun, realitas yang kita hadapi menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah masih kurang profesional, baik dalam kompetensi teknis maupun manajerial, sehingga memerlukan peningkatan melalui pendidikan formal dan non-formal yang lebih terarah,” kata Juventus.
Ia menambahkan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Sikka masih menjadi tantangan, dimana sebagian besar warga tergolong miskin. Hal itu menyebabkan banyak anak berprestasi tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena kendala biaya serta kurangnya dukungan terstruktur dari pemerintah.
“Peningkatan kualitas sumber daya aparatur merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berdaya saing. Aparatur dituntut memiliki kompetensi memadai agar mampu menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika organisasi,” tegas Bupati Juventus.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap peningkatan SDM tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga masyarakat umum, termasuk generasi muda. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara.

“Kemiskinan dan pendidikan memiliki hubungan sebab-akibat yang kompleks. Pendidikan rendah sering menjadi penyebab kemiskinan, sementara kemiskinan juga menjadi penghambat utama akses pendidikan,” ujarnya.
Bupati juga memaparkan bahwa jumlah keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Sikka tahun 2025 mencapai 8.744 kepala keluarga dengan total 32.475 jiwa. Kondisi ini menyebabkan banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, mulai dari biaya sekolah hingga perlengkapan belajar.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka berkomitmen mewujudkan masyarakat yang produktif, kreatif, unggul, dan mandiri. Salah satu langkahnya adalah memberikan bantuan belajar bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu atau berprestasi akademik dan non-akademik,” kata Juventus.
Yayasan Makmur Sejahtera Indonesia Salurkan 3.087 Porsi Makanan Bergizi Gratis di Kecamatan Alok
Menurutnya, bantuan belajar tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi para pelajar dan mahasiswa untuk terus berprestasi dan pada akhirnya berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Bupati Juventus kemudian menegaskan tiga poin utama dari Ranperda tersebut:
Program Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi ASN merupakan kebutuhan mendesak agar pelayanan publik di Kabupaten Sikka semakin profesional.
Program Bantuan Belajar bagi mahasiswa miskin dan berprestasi adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil sekaligus dukungan bagi generasi bertalenta.
Kehadiran Peraturan Daerah menjadi dasar hukum agar program-program pendidikan tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Sikka. (rel)
POLITIK
Hari Lahir Pancasila 2026, Pemkab Ngada Tekankan Ketahanan Sosial di Tengah Disrupsi Global
Pancasila akan terus diintegrasikan dalam pelayanan publik, pendidikan karakter, serta pembinaan masyarakat hingga tingkat desa.
BAJAWA, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan komitmen memperkuat persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial masyarakat di tengah meningkatnya tantangan global, disrupsi teknologi, serta ancaman fragmentasi sosial melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Taman Kartini Bajawa, Senin (1/6/2026).
Peringatan yang melibatkan unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, TNI-Polri, pelajar, dan elemen masyarakat itu menempatkan Pancasila sebagai fondasi menjaga kohesi kebangsaan di tengah perubahan sosial dan geopolitik yang semakin kompleks.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, Yohanes Ghae, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
Dalam amanat tersebut, BPIP menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum memperkuat implementasi nilai kebangsaan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Yohanes saat membacakan sambutan Kepala BPIP.
Tema nasional tahun ini, “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, dinilai relevan dengan situasi global yang ditandai meningkatnya konflik geopolitik, perang informasi digital, polarisasi sosial, serta berkembangnya intoleransi di berbagai negara.

Dalam konteks tersebut, Pancasila diposisikan sebagai jangkar moral bangsa Indonesia sekaligus instrumen menjaga stabilitas nasional di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
BPIP juga menyoroti bahwa tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi bergerak ke ruang digital melalui penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, radikalisme, dan politik identitas yang berpotensi melemahkan persatuan masyarakat.
Karena itu, seluruh elemen bangsa diminta memperkuat pengamalan nilai gotong royong, toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan demokrasi Indonesia.
Pancasila sebagai Sistem Pertahanan Bangsa di Era Perang Modern
Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan penguatan nilai-nilai Pancasila akan terus diintegrasikan dalam pelayanan publik, pendidikan karakter, serta pembinaan masyarakat hingga tingkat desa sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni sosial di daerah.
Selain menyoroti situasi domestik, amanat BPIP juga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia melalui politik luar negeri bebas aktif dan diplomasi kemanusiaan di tengah dinamika global.
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ngada berlangsung dalam suasana khidmat dengan partisipasi lintas institusi dan kelompok masyarakat sebagai simbol penguatan semangat persatuan di daerah.
Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan penguatan ideologi Pancasila akan terus menjadi bagian dari arah pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan digital yang semakin dinamis.»(gus)
POLITIK
Di Tengah Disrupsi Global, Pemkab Sikka Jadikan Hari Lahir Pancasila Momentum Perkuat Ketahanan Ideologi
MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka menempatkan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 sebagai momentum memperkuat ketahanan ideologi masyarakat di tengah tekanan disrupsi teknologi, polarisasi sosial, intoleransi, dan dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
Pesan itu disampaikan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, saat memimpin apel Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Sikka di halaman Kantor Bupati Sikka, Senin (1/6/2026). Dalam apel tersebut, Bupati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, dengan penekanan pada penguatan nilai kebangsaan di tengah perubahan sosial dan arus globalisasi yang semakin kompleks.
Pemerintah menilai tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga menyasar ruang digital, pola pikir masyarakat, serta melemahnya kohesi sosial akibat penyebaran intoleransi, ekstremisme, dan informasi yang terfragmentasi.
Karena itu, Pancasila ditegaskan bukan sekadar simbol negara, melainkan fondasi etik dan arah kebijakan nasional yang harus hadir dalam praktik pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah,” kata Yudian Wahyudi dalam sambutan yang dibacakan Bupati Sikka.
27 Tahun Mengabdi, Buang Da Cunha Tinggalkan Jejak Penataan Kota dan Ketertiban Publik di Sikka
Dalam amanat tersebut, BPIP menegaskan bahwa Indonesia mampu bertahan sebagai negara majemuk karena memiliki Pancasila sebagai titik temu kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
Di tengah meningkatnya tensi geopolitik internasional, perang informasi, hingga disrupsi teknologi kecerdasan buatan, Pancasila dinilai tetap relevan sebagai jangkar moral sekaligus instrumen menjaga stabilitas sosial nasional.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan ideologi bangsa. Menurut Bupati Juventus, penguatan nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan pendidikan, keluarga, komunitas, hingga ruang digital yang kini menjadi arena utama pembentukan opini publik.

Ia menegaskan generasi muda tidak cukup hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi harus mampu menerjemahkannya dalam sikap toleran, etika bermedia sosial, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab sosial.
Selain isu domestik, amanat BPIP juga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian global melalui politik luar negeri bebas aktif, keterlibatan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta dukungan terhadap penyelesaian konflik kemanusiaan di berbagai kawasan dunia.
Nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila disebut menjadi modal diplomasi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menua Sehat Jadi Fokus di Nita, Layanan Lansia Diperkuat hingga Tingkat Desa
Pada bagian akhir amanat, seluruh elemen bangsa diminta menjaga persatuan serta memperkuat daya tahan sosial terhadap segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di republik yang kita cintai,” ujar Yudian.
Apel Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Sikka diikuti Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka Herlindis Donatha Da Rato, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Adrianus Firminus Parera, jajaran TNI-Polri, pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, mahasiswa, pelajar, dan aparatur sipil negara.
Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan penguatan ideologi Pancasila akan terus diintegrasikan dalam pendidikan karakter, pembinaan masyarakat, serta tata kelola pelayanan publik sebagai langkah menjaga stabilitas sosial dan ketahanan kebangsaan di tingkat daerah.»(rel)
POLITIK
Pemkab Sikka Siapkan 376 ASN Masuk Masa Pengabdian Penuh, Wabup Tekankan Integritas Birokrasi
ASN dituntut melayani masyarakat dengan disiplin, tanggung jawab, dan integritas.
MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mulai menyiapkan 376 Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki masa pengabdian penuh melalui pembekalan integritas, disiplin, dan budaya kerja birokrasi sebelum penerbitan Surat Keputusan (SK) 100 persen di Ruang Rapat Egon, Kantor Bupati Sikka, Selasa (26/5/2026).
Pembekalan dipimpin Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya aparatur dan reformasi birokrasi daerah di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik.
Di hadapan ratusan ASN, Simon menegaskan status ASN bukan sekadar posisi administratif, tetapi tanggung jawab jangka panjang dalam menjaga pelayanan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Momentum ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah titik awal pengabdian sebagai ASN yang dituntut melayani masyarakat dengan disiplin, tanggung jawab, dan integritas,” katanya.
Sikka Percepat Revitalisasi Pendidikan, Rp14 Miliar Dikucurkan untuk Perbaikan Sekolah Rusak
Menurut Simon, aparatur sipil memiliki posisi strategis dalam memastikan kesinambungan pembangunan daerah karena masa kerja ASN dapat berlangsung hingga puluhan tahun melampaui pergantian kepemimpinan politik.
“Masa jabatan pimpinan daerah terbatas, sementara ASN bisa mengabdi sampai 20 hingga 30 tahun ke depan. Karena itu, kebiasaan kerja yang baik harus dibentuk dari sekarang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tantangan birokrasi saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan administratif, tetapi juga menyangkut etika pelayanan, integritas personal, dan kemampuan membangun kepercayaan publik.
“Yang utama bukan hanya pintar secara akademik, tetapi bagaimana etika, integritas, dan cara bekerja. Tunjukkan bahwa saudara layak menjadi ASN yang lolos melalui seleksi ketat,” kata Simon.
Pemerintah Kabupaten Sikka dalam beberapa tahun terakhir mulai memperkuat sistem merit dan tata kelola aparatur berbasis kompetensi melalui seleksi terbuka nasional, pengawasan digital, serta pembinaan ASN berbasis kinerja.

Langkah tersebut dilakukan untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara cepat dan transparan.
Selain menekankan disiplin kerja, Simon juga meminta ASN baru membangun orientasi pengabdian sejak awal masa tugas, termasuk kemampuan bekerja lintas sektor, menjaga etika birokrasi, dan menghindari praktik pelayanan yang merusak kepercayaan publik.
Pembekalan tersebut menjadi tahap akhir sebelum ratusan ASN ditempatkan secara penuh di perangkat daerah masing-masing untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di Kabupaten Sikka.
Pemerintah daerah menargetkan kehadiran ASN baru mampu mempercepat peningkatan kualitas layanan publik, memperkuat reformasi birokrasi, dan mendukung pembangunan daerah berbasis tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.»(rel)
-
HUMANIORA12 months agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
NASIONAL8 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA10 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA9 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM10 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI11 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
