MAUMERE, GardaFlores — Pendapatan Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Dari target sebesar Rp1,330 triliun, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp1,261 triliun atau 94,81 persen, sehingga terdapat selisih sekitar Rp68,02 miliar.

Kekurangan pendapatan tersebut menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sikka dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (10/6/2026).

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yunus Noce Fernandez, mengatakan tidak tercapainya target pendapatan terutama disebabkan rendahnya realisasi Pendapatan Transfer yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan fraksi, Pendapatan Transfer hanya terealisasi Rp1,112 triliun dari target Rp1,186 triliun atau 93,79 persen. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar Rp73,6 miliar pada pos tersebut.

Menurut Fraksi Demokrat, kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Sikka terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan eksternal lainnya.

Fraksi Nurani Sejahtera Pertanyakan Dampak APBD terhadap Layanan Publik di Sikka

Karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci jenis dana transfer yang tidak tersalurkan hingga akhir tahun anggaran, termasuk kemungkinan adanya persyaratan yang belum terpenuhi maupun dampak perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Sorotan serupa diarahkan pada Transfer Antar Daerah yang hanya terealisasi Rp28,96 miliar dari target Rp40,67 miliar atau 71,21 persen. Capaian tersebut menjadi yang terendah di antara komponen utama pendapatan daerah.

Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan sumber transfer yang belum terealisasi, kemungkinan adanya piutang antar daerah yang belum dibayarkan, serta dasar penetapan target yang dinilai tidak sejalan dengan capaian aktual.

Selain itu, Transfer Pemerintah Pusat hanya terealisasi 94,59 persen dari target yang ditetapkan. Selisih antara target dan realisasi pada komponen ini mencapai sekitar Rp62,53 miliar.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah merinci sumber dana yang tidak tersalurkan, termasuk apakah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Fiskal, atau sumber transfer lainnya.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menjadi perhatian karena hanya terealisasi sekitar 73 persen dari target. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan capaian pendapatan pada pos tersebut tidak sesuai perencanaan.

Pemkab Sikka Mulai Penataan Eks HGU Nangahale, Pemerintah Siapkan Redistribusi Tanah dan Penertiban Kawasan

Di tengah belum tercapainya target pendapatan daerah, Fraksi Demokrat mengapresiasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru melampaui target. PAD terealisasi Rp134,21 miliar atau 108,16 persen dari target Rp124,08 miliar.

Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal.

Fraksi juga mencatat realisasi Retribusi Daerah yang mencapai 112,08 persen serta Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 128,64 persen. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi 100 persen sesuai target.

Karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor yang mendorong peningkatan PAD, termasuk kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), tingkat kepatuhan wajib pajak, serta strategi yang akan diterapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pada tahun-tahun mendatang.

Pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 masih berlanjut. Pemerintah Kabupaten Sikka dijadwalkan menyampaikan jawaban resmi atas seluruh catatan dan pertanyaan fraksi-fraksi DPRD sebelum proses pembahasan memasuki tahap berikutnya.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Fraksi Nurani Sejahtera DPRD Kabupaten Sikka menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program pembangunan, layanan air bersih yang belum optimal di Kecamatan Koting, serta kondisi infrastruktur yang masih rusak meski Pemerintah Kabupaten Sikka kembali mencatat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Nurani Sejahtera dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sikka yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (10/6/2026).

Fraksi mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp134,20 miliar atau 108,16 persen dari target Rp124,08 miliar. Namun, mereka menilai peningkatan pendapatan tersebut belum sepenuhnya diikuti penguatan kemandirian fiskal karena struktur keuangan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

“Capaian tersebut belum cukup kuat dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,” demikian pandangan fraksi yang dibacakan dalam rapat paripurna.

Selain pendapatan, fraksi menyoroti realisasi belanja daerah yang hanya mencapai Rp1,034 triliun atau 92,53 persen dari target Rp1,118 triliun. Menurut mereka, rendahnya penyerapan pada sejumlah program, terutama belanja modal, menunjukkan masih adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Catatan tersebut diperkuat dengan masih tersisanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45,37 miliar.

“Besarnya SiLPA menunjukkan masih adanya program yang belum terlaksana secara optimal,” kata fraksi.

Warga Desak Verifikasi Ulang Data Penerima Redistribusi Tanah Nangahale

Fraksi menilai ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh capaian administrasi keuangan, termasuk keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut, melainkan sejauh mana anggaran yang dibelanjakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Penilaian itu tercermin dari sejumlah persoalan pelayanan publik yang masih ditemukan di lapangan.

Salah satunya adalah layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Koting. Fraksi menyebut distribusi air bersih kepada pelanggan masih sering mengalami gangguan sehingga sebagian warga terpaksa membeli air menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mereka meminta pemerintah daerah bersama manajemen PDAM melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi, kondisi jaringan, serta kapasitas pelayanan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Sorotan juga diarahkan pada Ruas Jalan Habihodot–Tanjung Darat di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura. Fraksi menyebut jalan tersebut masih rusak dan kerap tergenang saat musim hujan, banjir, maupun ketika air laut pasang.

Menurut fraksi, kondisi itu berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan kelapa.

Ketika Fondasi Moral Itu Retak dari Dalam

Mereka meminta pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan ruas jalan tersebut, mengingat kawasan Tanjung Darat juga memiliki potensi pengembangan wisata mangrove dan wisata pantai yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi Nurani Sejahtera turut mendesak pemerintah daerah mengaktifkan kembali Pasar PNPM yang hingga kini belum beroperasi. Pasar tersebut dinilai memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar dan pengelolaan parkir.

Fraksi juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait perkembangan sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya menjadi bagian dari agenda pembangunan, yakni Jalan Tanangalu–Wolo Ara serta Jembatan Lowo Lamba dan Lowo Regi.

Menurut fraksi, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai progres proyek-proyek tersebut karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi warga.

Pemandangan Fraksi Nurani Sejahtera menjadi bagian dari tahapan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Pemerintah Kabupaten Sikka selanjutnya dijadwalkan menyampaikan jawaban resmi atas seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebelum pembahasan dilanjutkan pada agenda berikutnya.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, termasuk Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik, masukan, dan usulan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus PMKRI Cabang Sanctus Thomas Morus Maumere periode 2026–2027 di Aula Frans Seda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka, Jumat (5/6/2026) malam.

Bupati Sikka menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, terutama sebagai ruang pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan dan proses pembangunan daerah.

Ia menyebut pemerintah membutuhkan keterlibatan aktif mahasiswa untuk memastikan kebijakan publik tetap berada pada jalur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Juventus juga meminta agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penilaian, tetapi disertai dengan gagasan dan solusi yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan.

“Pemerintah membutuhkan kritik yang tajam, usulan yang konkret, dan saran yang konstruktif. Kami juga membutuhkan kontrol sosial dari mahasiswa,” kata Juventus.

Menurutnya, organisasi kemahasiswaan merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya ide-ide baru serta solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Pemkab Sikka Mulai Penataan Eks HGU Nangahale, Pemerintah Siapkan Redistribusi Tanah dan Penertiban Kawasan

Ia menambahkan, sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia menunjukkan peran penting kelompok ini dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan publik di berbagai periode.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk terus memperkuat kapasitas intelektual, integritas, dan kepedulian sosial agar kontribusinya terhadap masyarakat semakin relevan.

Pemerintah Kabupaten Sikka, kata dia, juga membuka ruang komunikasi dan dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati menyampaikan selamat kepada pengurus PMKRI Cabang Maumere yang baru dilantik dan berharap organisasi tersebut tetap konsisten menjalankan peran kaderisasi serta pengabdian sosial.

Pelantikan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sikka, Pastor Moderator PMKRI Cabang Maumere, alumni PMKRI, serta organisasi Kelompok Cipayung seperti GMNI, HMI, dan LMND.

Pemerintah Kabupaten Sikka menegaskan bahwa ruang dialog dengan organisasi kemahasiswaan akan terus dibuka sebagai bagian dari penguatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.»(rel)