POLITIK
Pasar Wuring Ditutup: Pemerintah Bersikeras, Pedagang Menolak Tunduk
Bupati Sikka: Usul saran Bapa Mama kami dengar. Tapi penutupan ini demi kebaikan Sikka.
Maumere, GardaFlores — Ketegangan itu memuncak hanya dalam hitungan menit. Senin siang, 8 Desember 2025, ruang rapat Kantor Bupati Sikka berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan ketika Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago (JPYK), mengumumkan keputusan final: Pasar Wuring dan Pasar PNPM ditutup besok. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada lagi ruang lobi.
“Besok kami tutup. Itu sikap!” tegas JPYK, dengan suara datar namun keras, membuat puluhan pedagang yang duduk berjejal tiba-tiba gaduh. Beberapa pedagang perempuan sontak berdiri, sebagian berteriak, sebagian lainnya memeluk dagangan mereka seolah keputusan itu merampas hari esok.
Bupati bangkit dari kursinya—hanya dua menit setelah menyampaikan ultimatum—dan berjalan keluar menuju ruang kerjanya. Sejumlah pedagang mengikuti dari belakang, memohon agar keputusan ditunda. Namun, JPYK tak bergeming.
“Usul saran Bapa Mama kami dengar. Tapi penutupan ini demi kebaikan Sikka.”
Putusan MA yang Mengguncang Pasar
Di balik keputusan yang tampak mendadak ini, ada dokumen hukum yang sudah lama bergema: Putusan Kasasi MA RI Nomor 209 K/TUN/2025. Putusan itu menolak permohonan CV Bengkunis Jaya dan menyatakan Pasar Wuring sebagai pasar ilegal. Pemerintah—setelah bertahun-tahun disebut lamban—kini memilih mengeksekusinya.
Investigasi lapangan menunjukkan bahwa yang tersandera oleh putusan itu bukan hanya pengelola pasar, tetapi ratusan pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas harian di Wuring. Mereka mengaku telah berdagang puluhan tahun tanpa pernah ditawarkan solusi komprehensif.
“Kami pindah ke Pasar Alok? Tapi apa di sana bisa makan kami?” tanya seorang pedagang ikan, suara parau oleh lelah dan cemas.
Warga Pasar Wuring Datangi DPRD Sikka, Tolak Penutupan Pasar
Pasar Alok: Harapan atau Sekadar Pemindahan?
Dalam dialog itu, para pedagang mengungkap masalah yang mereka hadapi di Pasar Alok: Dagangan tidak laku; Tempat sempit dan dianggap tidak layak; Penerangan minim; hingga Keamanan buruk bila pulang malam.
Beberapa pedagang juga mengaku pernah menjadi korban percobaan perampokan saat kembali dari Alok. Kekhawatiran ini diabaikan oleh pemerintah yang berpegang pada “aturan adalah aturan”.
Seorang pedagang perempuan bahkan menangis ketika menyampaikan keluhannya. “Kalau pasar tutup, kami mau makan apa? Biar kami mati di sini saja, Pak Bupati.”

Para pedagang yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Kecil Pasar Wuring berfoto bersama di Pasar Wuring sebelum mendatangi DPRD dan Bupati Sikka, Senin (8/12/2025). (IST)
Pedagang Mencari Jalan Lain: DPRD Pun Mandek
Sebelum naik ke Kantor Bupati, pedagang difasilitasi rohaniwan dan aktivis Pater Vande Raring, untuk berdialog dengan enam anggota DPRD Sikka di Ruang Kulababong. Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu tidak memberi angin segar.
Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi, menyatakan bahwa penutupan pasar adalah kewenangan penuh pemerintah daerah. Legislator hanya mendengar, mencatat. Para pedagang keluar dari gedung dewan itu tanpa jawaban pasti.
Di luar gedung DPRD, beberapa pedagang tampak saling berbisik, “Semua tutup telinga. Mereka tidak rasa kami punya susah.”
Relokasi Pasar Wuring: Pedagang Mulai Melapor, Tapi Masih Bingung
Ultimatum Tiga Hari: Jalan Buntu Makin Nyata
Sejak 2 Desember 2025, Satgas Penertiban Pasar Wuring dan PNPM telah mengeluarkan ultimatum tiga hari kepada pedagang. Isi pengumuman itu tegas: Pasar dikosongkan; Pedagang dipindahkan ke Pasar Alok; Ketertiban umum dijaga; Penertiban dimulai 9 Desember, tanpa kecuali.
Sumber internal Satgas yang tidak ingin disebut namanya mengonfirmasi bahwa operasi penutupan akan berjalan dengan atau tanpa kesediaan pedagang. “Instruksi sudah turun. Kami hanya jalankan,” ujarnya singkat.
Di Balik Pintu Ruang Kerja Bupati
Ketika puluhan pedagang berkumpul di depan ruang kerja, nada suara mereka bercampur antara harapan dan putus asa. JPYK keluar sejenak, menenangkan mereka, namun tetap pada sikap awal.
“Ini untuk ketertiban kabupaten. Kami tidak mau langgar putusan hukum.”
Siang yang mendung itu menyisakan tanya. Apakah penutupan pasar benar-benar jalan terbaik, atau sekadar eksekusi aturan yang tidak memikirkan dampaknya bagi rakyat kecil?
Besok, Selasa 9 Desember 2025, jawabannya akan terlihat: apakah Wuring berubah menjadi kawasan kosong—atau menjadi panggung baru perlawanan pedagang yang menolak tunduk.»(rel)
POLITIK
Hari Lahir Pancasila 2026, Pemkab Ngada Tekankan Ketahanan Sosial di Tengah Disrupsi Global
Pancasila akan terus diintegrasikan dalam pelayanan publik, pendidikan karakter, serta pembinaan masyarakat hingga tingkat desa.
BAJAWA, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan komitmen memperkuat persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial masyarakat di tengah meningkatnya tantangan global, disrupsi teknologi, serta ancaman fragmentasi sosial melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Taman Kartini Bajawa, Senin (1/6/2026).
Peringatan yang melibatkan unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, TNI-Polri, pelajar, dan elemen masyarakat itu menempatkan Pancasila sebagai fondasi menjaga kohesi kebangsaan di tengah perubahan sosial dan geopolitik yang semakin kompleks.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, Yohanes Ghae, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
Dalam amanat tersebut, BPIP menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum memperkuat implementasi nilai kebangsaan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Yohanes saat membacakan sambutan Kepala BPIP.
Tema nasional tahun ini, “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, dinilai relevan dengan situasi global yang ditandai meningkatnya konflik geopolitik, perang informasi digital, polarisasi sosial, serta berkembangnya intoleransi di berbagai negara.

Dalam konteks tersebut, Pancasila diposisikan sebagai jangkar moral bangsa Indonesia sekaligus instrumen menjaga stabilitas nasional di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
BPIP juga menyoroti bahwa tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi bergerak ke ruang digital melalui penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, radikalisme, dan politik identitas yang berpotensi melemahkan persatuan masyarakat.
Karena itu, seluruh elemen bangsa diminta memperkuat pengamalan nilai gotong royong, toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan demokrasi Indonesia.
Pancasila sebagai Sistem Pertahanan Bangsa di Era Perang Modern
Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan penguatan nilai-nilai Pancasila akan terus diintegrasikan dalam pelayanan publik, pendidikan karakter, serta pembinaan masyarakat hingga tingkat desa sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni sosial di daerah.
Selain menyoroti situasi domestik, amanat BPIP juga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia melalui politik luar negeri bebas aktif dan diplomasi kemanusiaan di tengah dinamika global.
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ngada berlangsung dalam suasana khidmat dengan partisipasi lintas institusi dan kelompok masyarakat sebagai simbol penguatan semangat persatuan di daerah.
Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan penguatan ideologi Pancasila akan terus menjadi bagian dari arah pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan digital yang semakin dinamis.»(gus)
POLITIK
Di Tengah Disrupsi Global, Pemkab Sikka Jadikan Hari Lahir Pancasila Momentum Perkuat Ketahanan Ideologi
MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka menempatkan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 sebagai momentum memperkuat ketahanan ideologi masyarakat di tengah tekanan disrupsi teknologi, polarisasi sosial, intoleransi, dan dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
Pesan itu disampaikan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, saat memimpin apel Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Sikka di halaman Kantor Bupati Sikka, Senin (1/6/2026). Dalam apel tersebut, Bupati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, dengan penekanan pada penguatan nilai kebangsaan di tengah perubahan sosial dan arus globalisasi yang semakin kompleks.
Pemerintah menilai tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga menyasar ruang digital, pola pikir masyarakat, serta melemahnya kohesi sosial akibat penyebaran intoleransi, ekstremisme, dan informasi yang terfragmentasi.
Karena itu, Pancasila ditegaskan bukan sekadar simbol negara, melainkan fondasi etik dan arah kebijakan nasional yang harus hadir dalam praktik pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah,” kata Yudian Wahyudi dalam sambutan yang dibacakan Bupati Sikka.
27 Tahun Mengabdi, Buang Da Cunha Tinggalkan Jejak Penataan Kota dan Ketertiban Publik di Sikka
Dalam amanat tersebut, BPIP menegaskan bahwa Indonesia mampu bertahan sebagai negara majemuk karena memiliki Pancasila sebagai titik temu kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.
Di tengah meningkatnya tensi geopolitik internasional, perang informasi, hingga disrupsi teknologi kecerdasan buatan, Pancasila dinilai tetap relevan sebagai jangkar moral sekaligus instrumen menjaga stabilitas sosial nasional.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan ideologi bangsa. Menurut Bupati Juventus, penguatan nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan pendidikan, keluarga, komunitas, hingga ruang digital yang kini menjadi arena utama pembentukan opini publik.

Ia menegaskan generasi muda tidak cukup hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi harus mampu menerjemahkannya dalam sikap toleran, etika bermedia sosial, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab sosial.
Selain isu domestik, amanat BPIP juga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian global melalui politik luar negeri bebas aktif, keterlibatan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta dukungan terhadap penyelesaian konflik kemanusiaan di berbagai kawasan dunia.
Nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila disebut menjadi modal diplomasi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menua Sehat Jadi Fokus di Nita, Layanan Lansia Diperkuat hingga Tingkat Desa
Pada bagian akhir amanat, seluruh elemen bangsa diminta menjaga persatuan serta memperkuat daya tahan sosial terhadap segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di republik yang kita cintai,” ujar Yudian.
Apel Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Sikka diikuti Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka Herlindis Donatha Da Rato, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Adrianus Firminus Parera, jajaran TNI-Polri, pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, mahasiswa, pelajar, dan aparatur sipil negara.
Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan penguatan ideologi Pancasila akan terus diintegrasikan dalam pendidikan karakter, pembinaan masyarakat, serta tata kelola pelayanan publik sebagai langkah menjaga stabilitas sosial dan ketahanan kebangsaan di tingkat daerah.»(rel)
POLITIK
Pemkab Sikka Siapkan 376 ASN Masuk Masa Pengabdian Penuh, Wabup Tekankan Integritas Birokrasi
ASN dituntut melayani masyarakat dengan disiplin, tanggung jawab, dan integritas.
MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mulai menyiapkan 376 Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki masa pengabdian penuh melalui pembekalan integritas, disiplin, dan budaya kerja birokrasi sebelum penerbitan Surat Keputusan (SK) 100 persen di Ruang Rapat Egon, Kantor Bupati Sikka, Selasa (26/5/2026).
Pembekalan dipimpin Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya aparatur dan reformasi birokrasi daerah di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik.
Di hadapan ratusan ASN, Simon menegaskan status ASN bukan sekadar posisi administratif, tetapi tanggung jawab jangka panjang dalam menjaga pelayanan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Momentum ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah titik awal pengabdian sebagai ASN yang dituntut melayani masyarakat dengan disiplin, tanggung jawab, dan integritas,” katanya.
Sikka Percepat Revitalisasi Pendidikan, Rp14 Miliar Dikucurkan untuk Perbaikan Sekolah Rusak
Menurut Simon, aparatur sipil memiliki posisi strategis dalam memastikan kesinambungan pembangunan daerah karena masa kerja ASN dapat berlangsung hingga puluhan tahun melampaui pergantian kepemimpinan politik.
“Masa jabatan pimpinan daerah terbatas, sementara ASN bisa mengabdi sampai 20 hingga 30 tahun ke depan. Karena itu, kebiasaan kerja yang baik harus dibentuk dari sekarang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tantangan birokrasi saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan administratif, tetapi juga menyangkut etika pelayanan, integritas personal, dan kemampuan membangun kepercayaan publik.
“Yang utama bukan hanya pintar secara akademik, tetapi bagaimana etika, integritas, dan cara bekerja. Tunjukkan bahwa saudara layak menjadi ASN yang lolos melalui seleksi ketat,” kata Simon.
Pemerintah Kabupaten Sikka dalam beberapa tahun terakhir mulai memperkuat sistem merit dan tata kelola aparatur berbasis kompetensi melalui seleksi terbuka nasional, pengawasan digital, serta pembinaan ASN berbasis kinerja.

Langkah tersebut dilakukan untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara cepat dan transparan.
Selain menekankan disiplin kerja, Simon juga meminta ASN baru membangun orientasi pengabdian sejak awal masa tugas, termasuk kemampuan bekerja lintas sektor, menjaga etika birokrasi, dan menghindari praktik pelayanan yang merusak kepercayaan publik.
Pembekalan tersebut menjadi tahap akhir sebelum ratusan ASN ditempatkan secara penuh di perangkat daerah masing-masing untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di Kabupaten Sikka.
Pemerintah daerah menargetkan kehadiran ASN baru mampu mempercepat peningkatan kualitas layanan publik, memperkuat reformasi birokrasi, dan mendukung pembangunan daerah berbasis tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.»(rel)
-
HUMANIORA12 months agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
NASIONAL8 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA10 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA9 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM10 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI11 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
