Connect with us

EKONOMI

Kompetensi Pengurus Koperasi, Celah Struktural Menuju Kemajuan Ekonomi Rakyat

Published

on

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Maumere, Senin (24/11/25). (IST)

Maumere, GargaFlores –Label sebagai pilar ekonomi kerakyatan, koperasi di Kabupaten Sikka masih berhadapan dengan persoalan mendasar yang menghambat kemajuan kelembagaan. Temuan Dinas Perindagkop beberapa tahun terakhir menunjukkan sebagian besar koperasi menghadapi masalah administrasi, lemahnya manajemen usaha, hingga stagnasi inovasi. Kondisi ini makin diperburuk oleh minimnya pelatihan dan rendahnya kapasitas pengurus yang seharusnya menjadi motor penggerak organisasi.

Situasi inilah yang menjadi latar belakang pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun 2025), yang dibuka Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi di Aula Puskopdit Swadaya Utama, Senin (24/11/25). Lebih dari sekadar kegiatan rutin, pelatihan ini mengungkap satu pesan penting yakni kompetensi pengurus adalah celah struktural paling krusial dalam pengelolaan koperasi di daerah.

Mengapa Kompetensi Pengurus Jadi Titik Lemah?

Beberapa indikator yang teridentifikasi di Kabupaten Sikka antara lain tata kelola koperasi yang belum memenuhi standar good cooperative governance. Berikutnya adalah banyak pengurus tidak memahami mekanisme rapat anggota, pertanggungjawaban, dan pengelolaan risiko.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan tidak terdokumentasi dengan baik dan masih ditemukannya koperasi yang mengandalkan pencatatan manual tanpa sistem akuntansi dasar.

Masalah lain adalah stagnasi inovasi usaha; juga koperasi lebih dominan menjalankan unit konvensional tanpa riset potensi lokal.

Sementara sumber daya manusia belum siap menghadapi digitalisasi. Padahal, digitalisasi menjadi syarat untuk kemudahan layanan, akuntabilitas, dan daya saing.

Kondisi ini membuat koperasi sulit berkembang. Dalam beberapa kasus, koperasi bahkan tidur sebelum sempat tumbuh.

Sikap Pemerintah: Komitmen atau Respons Sementara?

Dalam sambutannya, Wabup Simon menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pengurus koperasi adalah prioritas strategis Pemerintah Daerah. Ia menekankan empat agenda penting yang harus dikuasai pengurus yaitu tata kelola, manajerial, inovasi lokal, dan digitalisasi.

Apakah pelatihan ini sudah menjawab kebutuhan jangka panjang koperasi?

Pelatihan terbatas seperti ini sering kali menjadi respons program tahunan, bukan strategi keberlanjutan. Jika tidak diikuti dengan monitoring pasca pelatihan, evaluasi kinerja pengurus, pendampingan usaha, serta akses pembiayaan dan teknologi. Bila hal ini tidak dilakukan sungguh, maka pelatihan hanya berakhir sebagai formalitas administratif tanpa dampak signifikan.

Desakan Perubahan: Koperasi Perlu Kompetensi, Bukan Sekadar Seremonial

Wabup Simon dalam arahannya menekankan bahwa keberhasilan koperasi ditentukan oleh kompetensi dan integritas pengurus, bukan oleh modal atau fasilitas. Pernyataan itu mencerminkan fakta di lapangan bahwa pengurus yang tidak memiliki kemampuan dasar sering menjadi akar persoalan macetnya koperasi.

Simon mendorong agar koperasi tidak berhenti pada status lembaga, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kehadiran Narasumber Mengindikasikan Pendekatan Teknis

Pelatihan ini menghadirkan nara sumber Dr. Yosefina Andia Dekrita, S.E., M.M, Fransiskus De Fransu, S.Ak., M.Ak dan Ir. Herry J. Jepira, S.E., M.M.

Para narasumber ini memberi indikasi bahwa materi difokuskan pada aspek teknis keuangan, manajemen risiko, administrasi, dan strategi usaha. Namun lagi-lagi, efektivitasnya bergantung pada bagaimana pengetahuan itu diterapkan nanti di lapangan.

Kegiatan pelatihan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengakui adanya kesenjangan kompetensi yang selama ini menjadi titik lemah koperasi. Namun tanpa perubahan sistemik yang lebih besar—termasuk pendampingan intensif, digitalisasi, dan mekanisme pengawasan—penguatan kapasitas pengurus masih berpotensi mandek.

Pelatihan semacam ini adalah langkah awal, bukan solusi akhir. Yang dibutuhkan koperasi saat ini adalah transformasi menyeluruh agar mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang benar-benar bekerja, bukan sekadar jargon.»(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EKONOMI

Kapal Lampara Basaudara Tenggelam di Aimere, Nelayan dan ABK Kehilangan Alat Melaut

KM Lampara Basaudara tenggelam saat berlabuh di perairan depan PPN Aimere, Kabupaten Ngada. Warga dan nelayan kini berupaya mengapungkan kapal secara mandiri.

Published

on

Warga dan nelayan berupaya mengapungkan KM Lampara Basaudara yang tenggelam di perairan depan PPN Aimere, Kabupaten Ngada, Minggu (30/8/2026). FOTO: GARDAFLORES/ROBY

NGADA, GardaFlores Kapal Motor Lampara Basaudara, milik nelayan No Bongkar alias No Weki, tenggelam saat berlabuh di perairan depan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Aimere, Desa Aimere Timur, Kabupaten Ngada, Minggu (30/8/2026).

Tenggelamnya kapal dengan tonase sekitar 20 ton itu menghentikan aktivitas melaut No Weki dan sejumlah anak buah kapal (ABK) yang selama ini menggantungkan pekerjaan pada kapal tersebut.

Hingga Minggu sore, KM Lampara Basaudara masih terendam di perairan Laut Sawu. Bagian kapal yang masih terlihat di permukaan hanya tiang dan panel surya.

Warga dan nelayan di sekitar lokasi kemudian melakukan upaya penyelamatan secara mandiri. Ananias Loma, Man Sina, Boni Wele bersama warga setempat berusaha mengapungkan kapal menggunakan drum bekas.

Gempa Flores dan Arti Kehadiran di Tengah Bencana

Drum-drum tersebut ditempatkan di sekitar bagian bawah kapal, kemudian diisi udara untuk menghasilkan daya apung dan mengangkat badan kapal secara bertahap.

Namun, proses pengapungan menghadapi kendala akibat kondisi perairan dan gelombang di Laut Sawu. Hingga berita ini diturunkan, upaya mengangkat kapal masih berlangsung.

KM Lampara Basaudara selama ini digunakan No Weki dan para ABK untuk menangkap ikan di perairan selatan Ngada. Hasil tangkapan kemudian dibawa dan dipasarkan melalui PPN Aimere.

Longsor Putus Akses Rokirole–Nitunglea, TNI-Polri Bersihkan Jalan Tanpa Alat Berat

Tenggelamnya kapal membuat kegiatan penangkapan ikan sementara berhenti. Bagi pemilik dan ABK, kapal tersebut merupakan sarana utama untuk menjalankan aktivitas ekonomi di laut.

Warga Aimere Timur berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan dukungan teknis serta peralatan yang dibutuhkan untuk membantu proses evakuasi kapal.

Penyebab tenggelamnya KM Lampara Basaudara belum diketahui. Sementara itu, warga dan nelayan masih berupaya mengapungkan kapal agar dapat kembali dievakuasi dari lokasi kejadian.»(tim/rel)

Continue Reading

EKONOMI

Kopi Ngada Terancam Tua, Petani Mulai Peremajaan untuk Pulihkan Produktivitas

Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika.

Published

on

“Petani kopi di Ngada harus mengubah mindset dan pola menanam kopi yang baik serta teratur. Banyak tanaman kopi kita sudah tua sehingga produksinya semakin sedikit setiap tahun,” kata Feliks.

BAJAWA, GardaFlores — Sejumlah petani kopi di Kabupaten Ngada mulai melakukan peremajaan tanaman untuk meningkatkan kembali produktivitas kebun yang mengalami penurunan akibat banyak tanaman telah berusia tua.

Salah satunya dilakukan Kelompok Tani Cahaya Baru di Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa. Sejak November 2025, kelompok tani tersebut menanam 8.000 pohon kopi Arabika pada lahan seluas dua hektare.

Ketua Kelompok Tani Cahaya Baru, Feliks Kila, mengatakan sebagian tanaman kopi yang sudah melewati usia produktif menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil panen petani.

“Petani kopi di Ngada harus mengubah mindset dan pola menanam kopi yang baik serta teratur. Banyak tanaman kopi kita sudah tua sehingga produksinya semakin sedikit setiap tahun,” kata Feliks.

Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika. Masing-masing varietas ditanam pada lahan seluas satu hektare dengan jarak tanam sekitar 1 x 2,5 meter menggunakan sistem pagar.

Menurut Feliks, varietas tersebut dipilih karena dinilai memiliki potensi produksi lebih cepat. Dengan pemupukan dan perawatan yang baik, tanaman disebut dapat mulai berproduksi sekitar 18 bulan setelah ditanam.

Gempa M7,7 Hantam Ngada: Rumah Roboh, Fasilitas Publik Rusak, Warga Riung Masih Menunggu Bantuan

Peremajaan dilakukan secara bertahap untuk menggantikan tanaman yang sudah tidak produktif sekaligus mempertahankan produksi kebun.

Langkah serupa juga dilakukan petani muda di Ngada. Riko Nono saat ini mengembangkan kebun kopi pada lahan sekitar tiga hektare dengan target mencapai 12.000 pohon.

Penanaman ditargetkan berlangsung pada November dan Desember. Riko juga merencanakan penambahan sekitar 4.000 pohon kopi varietas Ateng untuk pengembangan kebun berikutnya.

Saat ini sekitar 2.000 pohon kopi miliknya telah memasuki tahap siap panen.

Dengan asumsi produksi rata-rata 0,5 kilogram kopi HS kering per pohon, sebanyak 2.000 pohon berpotensi menghasilkan sekitar satu ton kopi. Jika harga berada pada kisaran Rp60.000 per kilogram, nilai produksi kotor diperkirakan mencapai Rp60 juta.

Sementara jika target 12.000 pohon tercapai dengan asumsi produktivitas dan harga yang sama, potensi nilai produksi kotor mencapai sekitar Rp360 juta per panen.

132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan

Riko menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Hasil aktual dipengaruhi produktivitas tanaman, kualitas kopi, biaya produksi dan harga jual di pasar.

“Kalau kita serius mengelola kebun, pertanian bisa menjadi investasi masa depan. Anak muda juga bisa menjadi petani yang hebat dan profesional,” katanya.

Selain jumlah tanaman dan varietas, pengelolaan kebun juga menjadi perhatian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Ngada, Ocha, mengatakan produktivitas kopi juga dipengaruhi kondisi lingkungan kebun, termasuk pengelolaan tanaman naungan.

Ocha merekomendasikan lamtoro PG79 sebagai salah satu tanaman naungan. Menurutnya, tanaman tersebut dapat membantu mengatur kondisi kebun dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk mendukung pemupukan.

Banggar DPRD Ngada Soroti KUA-PPAS 2027: PAD Naik Rp4 Miliar, Defisit Rp21 Miliar Dipersoalkan

Lamtoro PG79 juga dinilai mampu mempertahankan daun pada musim panas. Jarak tanam yang direkomendasikan sekitar 8–10 meter.

Petani juga diminta mempertimbangkan jenis dan ukuran tanaman naungan. Dadap dan albasia, misalnya, perlu diperhatikan karena ukuran dan kekuatannya dapat berisiko terhadap tanaman kopi apabila tumbang akibat angin atau saat ditebang.

Feliks mengatakan peremajaan tanaman perlu diikuti perubahan dalam pengelolaan kebun.

“Jangan melihat bertani sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Kalau dikelola dengan baik, kopi bisa menjadi investasi masa depan,” ujarnya.

Peremajaan tanaman, pemilihan varietas, pengelolaan kebun dan keterlibatan petani muda menjadi bagian dari pengembangan perkebunan kopi yang dilakukan sejumlah petani di Kabupaten Ngada.»(tim/rel)

Continue Reading

EKONOMI

APBD Sikka 2027 Defisit Rp58,8 Miliar, Pemda Diminta Selektif Kelola Anggaran

Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 defisit Rp58,868 miliar. Pendapatan Rp1,154 triliun berbanding belanja Rp1,213 triliun, dengan pembiayaan neto dari proyeksi SiLPA 2026.

Published

on

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan kerangka awal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sikka pada Kamis malam, 13 Agustus 2026. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga program dan belanja harus disusun secara selektif. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 mengalami defisit Rp58,868 miliar. Proyeksi itu muncul karena pendapatan daerah diperkirakan Rp1,154 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,213 triliun.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan kerangka awal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sikka pada Kamis malam, 13 Agustus 2026. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga program dan belanja harus disusun secara selektif.

“Setiap program dan belanja harus dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, target kinerja, kemampuan pendanaan, serta kesinambungan fiskal,” kata Juventus dalam pidatonya.

Untuk menutup defisit, pemerintah memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp88,268 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp29,400 miliar, terutama untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo.

Dengan skema tersebut, pembiayaan neto sebesar Rp58,868 miliar digunakan untuk menutup defisit APBD 2027.

Bupati menegaskan angka dalam KUA dan PPAS masih merupakan kerangka awal. Proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja dan kemampuan pembiayaan masih dapat disesuaikan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD 2027.

Pemerintah daerah meminta seluruh perangkat daerah mempertajam program berdasarkan prioritas pembangunan, indikator kinerja, urgensi, efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. Belanja juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.

BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis

Penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan menjadi bagian dari struktur APBD yang perlu diperhitungkan dalam proses penyusunan anggaran. Pemerintah perlu memastikan proyeksi SiLPA sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Selain pembahasan APBD, dalam rapat yang sama Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan persetujuan dan dukungan terhadap rekomendasi hibah tanah seluas sekitar 4.000 meter persegi kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Kabupaten Sikka.

Pemerintah menyebut hibah tersebut sebagai bagian dari sinergi untuk mendukung sarana penegakan hukum dan pelayanan publik. Proses hibah aset daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui prosedur administrasi yang berlaku.

KUA dan PPAS merupakan tahapan sebelum penyusunan dan pembahasan RAPBD 2027. Pemerintah dan DPRD selanjutnya akan membahas rincian program, kegiatan dan anggaran sebelum APBD ditetapkan.

Dengan pendapatan yang diproyeksikan Rp1,154 triliun dan belanja Rp1,213 triliun, pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi selisih anggaran Rp58,868 miliar pada kerangka awal APBD 2027. Pemerintah menyatakan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja dan kesinambungan fiskal daerah.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending