EKONOMI

Kompetensi Pengurus Koperasi, Celah Struktural Menuju Kemajuan Ekonomi Rakyat

Published

10 months ago

November 24, 2025

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Maumere, Senin (24/11/25). (IST)

Maumere, GargaFlores –Label sebagai pilar ekonomi kerakyatan, koperasi di Kabupaten Sikka masih berhadapan dengan persoalan mendasar yang menghambat kemajuan kelembagaan. Temuan Dinas Perindagkop beberapa tahun terakhir menunjukkan sebagian besar koperasi menghadapi masalah administrasi, lemahnya manajemen usaha, hingga stagnasi inovasi. Kondisi ini makin diperburuk oleh minimnya pelatihan dan rendahnya kapasitas pengurus yang seharusnya menjadi motor penggerak organisasi.

Situasi inilah yang menjadi latar belakang pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun 2025), yang dibuka Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi di Aula Puskopdit Swadaya Utama, Senin (24/11/25). Lebih dari sekadar kegiatan rutin, pelatihan ini mengungkap satu pesan penting yakni kompetensi pengurus adalah celah struktural paling krusial dalam pengelolaan koperasi di daerah.

Mengapa Kompetensi Pengurus Jadi Titik Lemah?

Beberapa indikator yang teridentifikasi di Kabupaten Sikka antara lain tata kelola koperasi yang belum memenuhi standar good cooperative governance. Berikutnya adalah banyak pengurus tidak memahami mekanisme rapat anggota, pertanggungjawaban, dan pengelolaan risiko.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan tidak terdokumentasi dengan baik dan masih ditemukannya koperasi yang mengandalkan pencatatan manual tanpa sistem akuntansi dasar.

Masalah lain adalah stagnasi inovasi usaha; juga koperasi lebih dominan menjalankan unit konvensional tanpa riset potensi lokal.

Sementara sumber daya manusia belum siap menghadapi digitalisasi. Padahal, digitalisasi menjadi syarat untuk kemudahan layanan, akuntabilitas, dan daya saing.

Kondisi ini membuat koperasi sulit berkembang. Dalam beberapa kasus, koperasi bahkan tidur sebelum sempat tumbuh.

Sikap Pemerintah: Komitmen atau Respons Sementara?

Dalam sambutannya, Wabup Simon menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pengurus koperasi adalah prioritas strategis Pemerintah Daerah. Ia menekankan empat agenda penting yang harus dikuasai pengurus yaitu tata kelola, manajerial, inovasi lokal, dan digitalisasi.

Apakah pelatihan ini sudah menjawab kebutuhan jangka panjang koperasi?

Pelatihan terbatas seperti ini sering kali menjadi respons program tahunan, bukan strategi keberlanjutan. Jika tidak diikuti dengan monitoring pasca pelatihan, evaluasi kinerja pengurus, pendampingan usaha, serta akses pembiayaan dan teknologi. Bila hal ini tidak dilakukan sungguh, maka pelatihan hanya berakhir sebagai formalitas administratif tanpa dampak signifikan.

Desakan Perubahan: Koperasi Perlu Kompetensi, Bukan Sekadar Seremonial

Wabup Simon dalam arahannya menekankan bahwa keberhasilan koperasi ditentukan oleh kompetensi dan integritas pengurus, bukan oleh modal atau fasilitas. Pernyataan itu mencerminkan fakta di lapangan bahwa pengurus yang tidak memiliki kemampuan dasar sering menjadi akar persoalan macetnya koperasi.

Simon mendorong agar koperasi tidak berhenti pada status lembaga, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kehadiran Narasumber Mengindikasikan Pendekatan Teknis

Pelatihan ini menghadirkan nara sumber Dr. Yosefina Andia Dekrita, S.E., M.M, Fransiskus De Fransu, S.Ak., M.Ak dan Ir. Herry J. Jepira, S.E., M.M.

Para narasumber ini memberi indikasi bahwa materi difokuskan pada aspek teknis keuangan, manajemen risiko, administrasi, dan strategi usaha. Namun lagi-lagi, efektivitasnya bergantung pada bagaimana pengetahuan itu diterapkan nanti di lapangan.

Kegiatan pelatihan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengakui adanya kesenjangan kompetensi yang selama ini menjadi titik lemah koperasi. Namun tanpa perubahan sistemik yang lebih besar—termasuk pendampingan intensif, digitalisasi, dan mekanisme pengawasan—penguatan kapasitas pengurus masih berpotensi mandek.

Pelatihan semacam ini adalah langkah awal, bukan solusi akhir. Yang dibutuhkan koperasi saat ini adalah transformasi menyeluruh agar mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang benar-benar bekerja, bukan sekadar jargon.»(rel)

Up Next

Strategi Pemkab Ngada Tekan Inflasi dan Genjot Daya Beli Masyarakat

Don't Miss

Koperasi Merah Putih: Harapan Besar, Tantangan Lebih Besar

Click to comment

EKONOMI

HIMBARA Salurkan Lebih dari 30 Ton Bantuan untuk Korban Gempa Ngada

HIMBARA menyalurkan lebih dari 30 ton bantuan logistik melalui BRI Cabang Bajawa kepada Yasukda untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ngada.

Published

19 hours ago

September 25, 2026

GardaFlores

Penyerahan lebih dari 30 ton bantuan logistik HIMBARA melalui BRI Cabang Bajawa kepada Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (Yasukda), Kamis (24/9/2026).

BAJAWA, GardaFlores — Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) menyalurkan lebih dari 30 ton bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ngada melalui BRI Cabang Bajawa.

Bantuan berupa beras, minyak goreng, gula, mi instan, telur dan kebutuhan pokok lainnya itu diserahkan kepada Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (Yasukda) di Aula Yasukda, Kamis (24/9/2026). Yasukda selanjutnya akan mendistribusikan bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Wakil Bupati Ngada Berny Dhey Ngebu meminta masyarakat menerima bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur dan tidak merusak atau membuang bantuan karena jumlah yang diterima tidak sesuai harapan.

“Saya berharap masyarakat Ngada harus bersyukur atas bantuan tersebut, karena kepedulian ini tumbuh dari rasa cinta terhadap kita di Ngada,” ujar Berny.

DPRD Ngada Pertanyakan Rp81 Miliar, Serapan Sejumlah OPD Masih Rendah

“Saya tidak mau ada masyarakat Ngada yang kemudian tidak puas dengan pemberian sumbangan, lalu dibuat rusak, dibuang, dibakar, kemudian diposting di media sosial hanya karena merasa bantuannya sedikit,” tegasnya.

Berny mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana di Flores.

“Kita harus sadar bahwa para pelaku sumbangan berpikir bukan hanya satu atau dua orang saja di Ngada, tetapi semua warga di daratan Flores yang terdampak,” katanya.

Ketua Yasukda RD. Sil Betul menyampaikan terima kasih kepada HIMBARA, khususnya BRI Cabang Bajawa, yang mempercayakan penyaluran bantuan kepada Yasukda.

“Yasukda menyampaikan terima kasih kepada HIMBARA melalui BRI Bajawa yang telah mempercayakan kami untuk mendistribusikan bantuan ini kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Perwakilan HIMBARA melalui BRI Cabang Bajawa menyebut bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian bank-bank milik negara terhadap masyarakat terdampak gempa di Flores. Total bantuan mencapai lebih dari 30 ton dan didominasi kebutuhan pokok.

Ketua DPRD Kabupaten Ngada Romilus Juji mengapresiasi kepedulian BRI dan HIMBARA terhadap masyarakat terdampak bencana.

Mahasiswa ISI Bali Gagas Lumbung Baca Berbasis Kearifan Lokal di Sikka

“Sudah selayaknya BRI hadir dan peduli terhadap masyarakat yang terkena bencana. BRI sudah berusia 131 tahun, artinya BRI sudah berakar dalam kehidupan masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Ngada Saint Songkares mengatakan bantuan tersebut berawal dari inisiatif kepedulian Ketua Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar yang kemudian diwujudkan melalui skema CSR dan disalurkan melalui BRI kepada Yasukda.

“Kami merasa tidak sendiri. Hal ini terbukti dari kehadiran semua pihak saat ini di Aula Yasukda,” katanya.

Bantuan lebih dari 30 ton tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab Yasukda untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan kondisi di lapangan.»(tim/rel)

EKONOMI

81 Tahun Tanpa Listrik, 302 Rumah di Semparong Ditargetkan Teraliri Listrik Desember 2026

Pembangunan PLTS berkapasitas 186,9 kWp di Desa Semparong, Sikka, resmi dimulai. Sebanyak 302 rumah dan fasilitas umum ditargetkan teraliri listrik pada Desember 2026.

Published

3 days ago

September 22, 2026

GardaFlores

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago melakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTS di Desa Semparong, Kecamatan Alok, Selasa (22/9/2026).

MAUMERE, GardaFlores — Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Semparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, resmi dimulai setelah Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago melakukan peletakan batu pertama, Selasa (22/9/2026).

Pembangunan PLTS tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026. Jika sesuai target, sebanyak 302 rumah, termasuk fasilitas umum di Desa Semparong, diperkirakan sudah dapat menikmati aliran listrik pada akhir tahun ini.

Koordinator PT Arca Energi, Budi, mengatakan PLTS dibangun di atas lahan berukuran 40 x 50 meter yang merupakan sumbangan sukarela masyarakat Desa Semparong.

PLTS tersebut memiliki kapasitas 186,9 kWp. Setiap rumah nantinya dapat memperoleh sambungan listrik dengan daya hingga 1.200 watt.

Koleksi Buku Alm. Sosimus Mitang Dihibahkan untuk Masyarakat Sikka

“Jumlah rumah di Semparong sebanyak 302 rumah, sudah termasuk fasilitas umum. Diperkirakan Desember 2026 seluruh masyarakat Semparong sudah bisa menikmati listrik,” ujar Budi.

Pembangunan PLTS ini menjadi bagian dari upaya membuka akses listrik bagi masyarakat Desa Semparong yang selama puluhan tahun belum menikmati layanan listrik.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menegaskan akses listrik merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat. Menurutnya, kehadiran listrik akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai aktivitas dan mendorong kemajuan desa.

Selama belum tersedia listrik, aktivitas masyarakat Semparong berlangsung dengan berbagai keterbatasan. Dengan pembangunan PLTS, listrik diharapkan mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

80 Warga Sikka Masih Tempuh 1 Kilometer untuk Dapatkan Air Bersih

Pembangunan PLTS juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan lahan secara sukarela. Lahan tersebut digunakan sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.

Peletakan batu pertama oleh Bupati Sikka menjadi penanda dimulainya pembangunan PLTS di Desa Semparong. Dengan target penyelesaian pada Desember 2026, sebanyak 302 rumah dan fasilitas umum di desa tersebut diproyeksikan sudah memperoleh akses listrik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Alok, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt. Kepala Dinas Sosial, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Pj. Kepala Desa Semparong, serta Koordinator PT Arca Energi.»(rel)

EKONOMI

Kementerian UMKM Buka 3 Kanal Pengaduan bagi Pelaku Usaha, dari Izin hingga Bantuan

Pelaku UMKM yang menghadapi kendala perizinan, pembiayaan, program bantuan, atau layanan pemerintah dapat memanfaatkan tiga kanal pengaduan resmi yang disediakan Kementerian UMKM.

Published

3 weeks ago

September 6, 2026

GardaFlores

Kementerian UMKM menyediakan tiga kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pengaduan, konsultasi, dan permintaan informasi terkait layanan UMKM.

JAKARTA, GardaFlores — Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghadapi kendala perizinan, pembiayaan, maupun program bantuan kini memiliki tiga kanal resmi untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan layanan dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tiga kanal yang disediakan adalah Call Center 106, WhatsApp Center 0811 380 280, dan SP4N-LAPOR!. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk berkonsultasi maupun menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan usaha.

Kehadiran kanal pengaduan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian UMKM membuka akses komunikasi yang lebih langsung dengan pelaku usaha, sekaligus memudahkan penyampaian persoalan yang ditemui di lapangan.

Melalui Call Center 106, pelaku UMKM dapat melakukan komunikasi langsung untuk memperoleh konsultasi maupun menyampaikan pengaduan.

Pekerjaan Pemulihan Pascagempa di Palue Berhenti Lima Hari Selama Ritual Adat Bhije

Sementara WhatsApp Center 0811 380 280 menyediakan layanan konsultasi melalui pesan, termasuk pengiriman dokumen yang berkaitan dengan persoalan yang disampaikan.

Untuk pengaduan yang ingin diproses melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional, pelaku UMKM dapat menggunakan SP4N-LAPOR!. Kanal ini dapat diakses melalui situs lapor.go.id maupun aplikasi SP4N-LAPOR!.

Dalam video sosialisasi #SapaUMKM, Kementerian UMKM menjelaskan bahwa pengguna SP4N-LAPOR! dapat memilih jenis laporan sesuai kebutuhan, yakni Pengaduan, Aspirasi, atau Permintaan Informasi.

Setelah laporan dikirim, pelapor akan memperoleh nomor resi. Nomor tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan laporan, mulai dari proses verifikasi hingga tindak lanjut dan penyelesaian.

Identitas Pelapor Dapat Dilindungi

Bagi pelaku UMKM yang ingin menyampaikan persoalan yang bersifat sensitif, SP4N-LAPOR! juga menyediakan fitur Anonim dan Rahasia.

Fitur Anonim memungkinkan pelapor tidak menampilkan identitasnya, sedangkan fitur Rahasia dapat digunakan untuk membatasi akses terhadap informasi identitas pelapor. Fasilitas tersebut dapat menjadi pilihan ketika laporan berkaitan dengan persoalan yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pelapor.

Air Ijukutu Mati Tiga Pekan, Warga Paga Pertanyakan Pengelolaan Proyek Miliaran

Kanal pengaduan dapat digunakan untuk berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses layanan pemerintah. Kendala perizinan, pembiayaan, pelayanan, maupun program bantuan dapat disampaikan melalui kanal yang tersedia sesuai jenis kebutuhan.

Bagi pelaku usaha, penggunaan kanal resmi juga memungkinkan persoalan disampaikan melalui mekanisme yang dapat dipantau, terutama melalui SP4N-LAPOR! yang memberikan nomor resi setelah laporan diterima.

Kementerian UMKM mendorong pelaku usaha memanfaatkan kanal tersebut ketika membutuhkan informasi, konsultasi, atau hendak menyampaikan pengaduan terkait layanan dan program pemerintah.

Dengan tersedianya Call Center 106, WhatsApp Center 0811 380 280, dan SP4N-LAPOR!, pelaku UMKM tidak harus menyimpan sendiri persoalan yang mereka hadapi. Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal resmi sesuai kebutuhan agar dapat diterima dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.»(rel)