MAUMERE, GardaFlores – Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan kepada siswa SMP Negeri 1 Maumere, Kabupaten Sikka, Rabu (8/4/2026), dengan penekanan pada penguatan literasi informasi dan karakter pelajar di tengah meningkatnya arus konten digital.

Kegiatan yang dihadiri ratusan siswa itu juga diikuti Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, serta sejumlah anggota DPRD setempat. Sosialisasi Empat Pilar—meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—merupakan agenda berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam penguatan wawasan kebangsaan.

Dalam paparannya, Melchias Markus Mekeng menyoroti perubahan lanskap tantangan persatuan yang tidak lagi terbatas pada perbedaan sosial-budaya, tetapi juga dipengaruhi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di ruang digital.

“Perbedaan itu kekuatan, tetapi juga bisa menjadi celah perpecahan jika tidak disikapi dengan bijak. Jangan sampai adik-adik mudah terprovokasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, nilai Empat Pilar perlu diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam menyikapi informasi di media sosial.

SMPN Alok Sikka Kekurangan 11 Kelas dan Air Bersih, Tampung 768 Siswa Sejak 2019

Di sisi lain, pihak sekolah menyampaikan keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang masih dihadapi. Kondisi tersebut menjadi catatan dalam forum, mengingat penguatan pendidikan karakter dinilai membutuhkan dukungan lingkungan belajar yang memadai.

Menanggapi hal itu, Simon Subandi Supriadi menyatakan pemerintah daerah mendorong agar nilai kebangsaan tidak berhenti pada tataran materi sosialisasi, tetapi diterapkan dalam praktik keseharian siswa.

“Belajar yang baik, tetapi juga pahami nilai yang disampaikan. Ini penting untuk masa depan kalian dan bangsa,” katanya.

Sejumlah anggota legislatif daerah, termasuk Gorgonius Nago Bapa dan Maria Angelorum Mayestati, turut mencatat aspirasi sekolah terkait kebutuhan fasilitas sebagai bahan pembahasan dalam proses penganggaran daerah.

Secara nasional, program sosialisasi Empat Pilar oleh MPR RI diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial di tengah transformasi digital dan dinamika informasi. Namun, efektivitasnya di daerah kerap berkaitan dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan kesinambungan program pembinaan di tingkat sekolah.

Kegiatan di SMPN 1 Maumere berlangsung dalam satu sesi penyampaian materi dan dialog. Hingga kegiatan berakhir, belum disampaikan komitmen anggaran atau jadwal tindak lanjut terkait kebutuhan fasilitas sekolah, dan aspirasi yang dihimpun akan dibahas lebih lanjut dalam forum legislatif dan pemerintah daerah.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — SMP Negeri Alok di Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mengalami kekurangan ruang kelas dan belum memiliki akses air bersih mandiri, meski jumlah siswa terus meningkat sejak sekolah itu berdiri pada 2019.

Sekolah negeri tersebut saat ini menampung 768 siswa dalam 25 rombongan belajar, namun hanya didukung 14 ruang kelas permanen. Artinya, terdapat kekurangan sedikitnya 11 ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar secara normal.

Kepala SMPN Alok, John Kasmir Bata Seda, mengatakan keterbatasan itu memaksa sebagian siswa belajar di ruang darurat.

“Kami punya 25 kelas, tapi ruang permanen hanya 14. Selebihnya masih darurat,” ujarnya, Senin (7/4/2026).

Menurut dia, sekolah sempat mendapatkan informasi rencana penambahan tujuh ruang kelas pada 2026. Namun hingga awal April, realisasi pembangunan belum terlihat, sementara jumlah siswa baru terus bertambah setiap tahun.

Pemkab Sikka Tarik Mobil Dinas dan Terapkan WFH Jumat untuk Efisiensi Anggaran

Sebagai sekolah tujuan dari sedikitnya 22 sekolah dasar di wilayah Kecamatan Alok, SMPN Alok menghadapi tekanan kapasitas yang tidak sebanding dengan ketersediaan infrastruktur.

Selain keterbatasan ruang belajar, sekolah juga belum memiliki sumber air bersih permanen seperti sumur bor. Kebutuhan air untuk kegiatan harian dipenuhi dengan membeli air tangki berkapasitas 5.000 liter setiap dua hingga tiga hari.

“Kami harus beli air bersih setiap 2–3 hari sekali pakai tangki,” kata John.

Keterbatasan tersebut berdampak pada operasional sekolah, terutama untuk kebutuhan sanitasi dan pemeliharaan lingkungan. Program penghijauan tidak berjalan optimal karena bergantung pada ketersediaan air saat musim hujan.

Fasilitas pengamanan sekolah juga belum memadai. Area sekolah saat ini hanya dibatasi pagar kawat sederhana hasil swadaya, sehingga hewan ternak kerap masuk ke lingkungan sekolah dan mengganggu aktivitas belajar.

Secara kebijakan, pemenuhan ruang kelas dan fasilitas sanitasi merupakan bagian dari standar sarana dan prasarana dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mensyaratkan lingkungan belajar layak dan sehat bagi peserta didik. Ketersediaan air bersih juga menjadi komponen dasar dalam mendukung layanan pendidikan.

Selisih Data RTLH NTT Tembus 300 Ribu Unit, Program 3 Juta Rumah Berisiko Tidak Tepat Sasaran

Kondisi di SMPN Alok menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan akses pendidikan—ditandai dengan bertambahnya jumlah siswa—dan kesiapan infrastruktur pendukung di tingkat satuan pendidikan.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Sikka belum memberikan keterangan resmi terkait penanganan kekurangan ruang kelas maupun penyediaan sumber air bersih di sekolah tersebut, termasuk kepastian realisasi rencana pembangunan ruang kelas baru.

Pihak sekolah berharap adanya percepatan intervensi pemerintah untuk menyesuaikan kapasitas sarana dengan jumlah peserta didik, guna menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar.

Kondisi ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan serta pemenuhan hak dasar siswa terhadap lingkungan belajar yang layak.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Warga Desa Ojang dan Desa Waipaar, di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, masih hidup dalam keterisolasian akibat jembatan penghubung antardesa yang belum dibangun hingga 2026. Setiap musim hujan, sungai yang meluap memutus akses, membuat anak-anak tidak dapat bersekolah di SDN Kolit, Desa Ojang, dan warga kesulitan mengakses layanan dasar.

Kepala Desa Ojang, Petrus Pade, S.Sos, menyatakan usulan pembangunan jembatan telah disampaikan berkali-kali melalui Musrenbang desa, kabupaten, hingga ke Dinas Pekerjaan Umum dan DPRD. Namun, hingga kini belum ada realisasi. “Kami sudah ikuti semua mekanisme. Setiap tahun kami usulkan. Tapi selalu mentok di alasan klasik: anggaran terbatas,” ujarnya.

Petrus menekankan bahwa keterlambatan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan ancaman nyata terhadap hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan keselamatan warga. “Ini akses hidup. Jika terus dibiarkan, jelas ada kesalahan dalam penentuan prioritas pembangunan,” kata Petrus.

Saat Negara Absen: Ibu Gendong Balita dan Anak Sekolah di Sikka Pertaruhkan Nyawa di Jembatan Bambu

Warga menilai forum Musrenbang yang seharusnya menjadi ruang partisipasi publik hanya berhenti pada formalitas, sehingga aspirasi masyarakat tidak pernah direspon. Dampaknya, kepercayaan warga terhadap pemerintah menurun, sementara risiko kecelakaan akibat banjir tetap tinggi setiap musim hujan.

Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Dapil III, Agustinus Adeodatus, mengakui bahwa proses penentuan prioritas pembangunan tidak lepas dari pengaruh kepentingan politik. “Usulan masyarakat memang masuk sistem, tapi realisasinya tergantung prioritas, dan prioritas itu sering kali dipengaruhi kepentingan,” ungkapnya.

Situasi ini membuat warga Ojang dan Waipaar menjadi korban prioritas pembangunan yang tidak mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat. Anak-anak kehilangan hari belajar, kegiatan ekonomi tersendat, dan risiko keselamatan meningkat.

Bagi warga, jembatan adalah kebutuhan sederhana untuk menghubungkan dua desa. Namun bagi pemerintah, jembatan itu belum cukup diprioritaskan. Hingga ada keberanian menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas, warga hanya bisa menunggu di tepi sungai, setiap musim hujan, antara harapan dan kenyataan.»(rel)