HUKRIM
Menelisik Mandeknya Perlindungan Hukum bagi Jurnalis Daerah
Ancaman kriminalisasi, gugatan hukum, hingga kekerasan fisik.
Maumere, GardaFlores — Di banyak ruang redaksi kecil di daerah, jurnalis bekerja dengan peralatan sederhana dan pendapatan pas-pasan. Namun di lapangan, mereka menghadapi risiko yang sama besar dengan para wartawan nasional: ancaman kriminalisasi, gugatan hukum, hingga kekerasan fisik. Ironisnya, aturan yang mestinya melindungi mereka yaitu—Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999—justru sering kali mandul di hadapan aparat penegak hukum.
Hal ini disampaikan Tarsisius Terusman, yang akrab disapa Aris, Jumat (5/12/2025) saat mengikuti ujian Skripsinya di Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere. Aris dengan lantang menjawabi berbagai pertanyaan dosen penguji terkait perlindungan hukum terhadap jurnalis.
Fenomena itu tampak jelas dari penelusuran terhadap sejumlah kasus kriminalisasi jurnalis, termasuk yang terjadi di Kabupaten Sikka. Dalam setidaknya satu dekade terakhir, kecenderungan aparat menggunakan pasal karet dalam Undang-Undang ITE semakin menekan ruang gerak jurnalis, terutama ketika pemberitaan menyentuh kepentingan kelompok tertentu.
Perintah Penertiban Pasar Wuring, Pedagang Tolak Relokasi: Nilai Pasar Alok Tidak Layak
Kasus Karel Pandu: Ketika Pemberitaan Dibalas Tuntutan
Nama jurnalis Karel Pandu dari LintasNusaNews menjadi contoh nyata rapuhnya perlindungan hukum bagi jurnalis di daerah. Berawal dari liputan mengenai dugaan mangkraknya pembangunan perumahan KSP Obormas di Kangae, ia justru harus menghadapi gugatan perdata. Majelis hakim Pengadilan Negeri Maumere menjatuhkan putusan yang mencengangkan. Karel dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi Rp100 juta.
“Padahal semua unsur kode etik sudah saya jalankan. Ada konfirmasi, ada data, ada dokumen pendukung,” ujar Karel kepada sejumlah jurnalis saat itu.
Baru di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan tersebut. Hakim menegaskan, sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme UU Pers seperti hak jawab dan hak koreksi—bukan gugatan pidana atau perdata.
Putusan itu memberi kelegaan, tapi sekaligus membuka satu pertanyaan besar: Seberapa paham aparat penegak hukum terhadap UU Pers yang sudah 25 tahun berlaku?
Data yang Diabaikan, Aturan yang Tak Ditegakkan
Hasil investigasi beberapa lembaga menunjukkan pola yang konsisten.
Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mencatat sedikitnya 16 upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 media selama 2008–2018 melalui UU ITE. Sebagian besar berasal dari pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu, lalu dipidanakan dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu.
Razia “Pilih Kasih” Satpol PP Sikka: Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas?
Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menambah gambaran kelam itu. Setidaknya terdapat 9.546 hoaks terdeteksi di platform digital sejak 2018–2022, situasi yang akhirnya membuat publik semakin curiga terhadap media—bahkan ketika berita yang disajikan telah diverifikasi dengan benar.
Di sisi lain, aparat kerap menyamakan jurnalis profesional dengan penyebar hoaks di media sosial. Alhasil, UU Pers yang seharusnya menjadi lex specialis—aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum—sering dikalahkan oleh KUHP atau UU ITE.
Di Lapangan, Ancaman Lebih Nyata dari Sekadar Pasal
Ancaman terhadap jurnalis bukan hanya soal pasal. Di banyak daerah, termasuk Sikka, jurnalis kerap menghadapi intimidasi langsung dari kelompok-kelompok yang abai terhadap kebebasan pers.
“Kalau berita kalian bikin kami rugi, kami juga tau cara kasih kalian pelajaran,” ujar seorang narasumber yang menolak disebutkan namanya ketika tim peneliti mengumpulkan data lapangan. Kalimat itu, meski samar, menggambarkan tekanan yang dialami jurnalis di daerah—tekanan yang jauh dari sorotan publik.
Tarsisius Terusman (berbaju orange), mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa di antara para dosen penguji. (IST)
Ketika Perlindungan Pers Jadi Formalitas
Penelitian yang kini sedang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa Maumere menggarisbawahi problem mendasar: UU Pers sudah jelas memberi perlindungan, tapi implementasinya tidak berjalan.
Dugaan penyebaran berita hoaks yang diarahkan kepada jurnalis sering kali tidak melalui mekanisme verifikasi Dewan Pers, melainkan langsung diproses hukum oleh aparat. Padahal, UU Pers secara tegas mengatur bahwa sengketa pemberitaan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme jurnalistik.
Lagi, Konflik HGU Nangahale: PT Krisrama Klaim Legal, Warga Menuding Ada Kepentingan yang Ditutupi
“Yang terjadi selama ini, jurnalis langsung dilaporkan, langsung dipanggil, bahkan dilabeli pelaku pidana sebelum Dewan Pers bicara,” ungkap salah satu anggota organisasi wartawan di Maumere.
Hasil investigasi terhadap beberapa kasus di NTT menunjukkan persoalan berulang, mulai dari Polisi lebih cepat memproses laporan dibandingkan memverifikasi jenis karya jurnalistik, Dewan Pers sering kali diikutsertakan terlambat. Hingga banyak penyidik tidak memahami fungsi lex specialis UU Pers, serta Jurnalis di daerah tak memiliki dukungan hukum yang memadai.
Di Tengah Tekanan, Publik yang Rugi
Ketika jurnalis dibungkam oleh ancaman hukum, yang dirugikan bukan hanya mereka—tetapi masyarakat luas. Tanpa keberanian jurnalis, dugaan korupsi, kelalaian pemerintah, atau penyimpangan kebijakan tidak akan terungkap.
Kenyataan ini menjadikan evaluasi terhadap efektivitas UU Pers bukan sekadar kebutuhan akademis, tetapi kebutuhan demokrasi.
Jika negara ingin menjaga kebebasan pers, maka implementasi UU Pers harus diperkuat—mulai dari penyidik hingga hakim. Tanpa itu, jurnalis akan terus bekerja di bawah bayang-bayang kriminalisasi.»(rel)
HUKRIM
Operasi Patuh Turangga Dimulai di Sikka, Polri Tak Ukur Sukses dari Jumlah Tilang
Operasi Patuh Turangga 2026 di Kabupaten Sikka berlangsung 26 Oktober–8 November. Sejalan dengan arahan nasional, Korlantas Polri menegaskan keberhasilan operasi diukur dari perubahan perilaku pengguna jalan, bukan banyaknya tilang.
MAUMERE, GardaFlores — Polres Sikka memulai Operasi Patuh Turangga 2026 pada Senin (26/10/2026) untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dan menekan pelanggaran lalu lintas. Operasi selama 14 hari ini merupakan bagian dari Operasi Patuh nasional yang berlangsung serentak hingga 8 November 2026, dengan pendekatan yang mengutamakan edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum.
Apel Gelar Pasukan di Lapangan Apel Polres Sikka dipimpin Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, pukul 08.15 Wita. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, UPTD Samsat Maumere, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya.
Di tingkat nasional, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Patuh tidak diukur dari banyaknya penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.
Polres Sikka Sampaikan Imbauan Kamtibmas kepada 350 Umat di Gereja St. Thomas Morus
“Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan, tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas,” kata Aries dalam keterangan kepada media di Jakarta.
Operasi nasional tersebut mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”. Salah satu perhatian utama Korlantas adalah pelanggaran melawan arus, dengan penguatan pengawasan dan pencegahan untuk mencapai target tidak ada kendaraan yang melawan arus.
Arah tersebut sejalan dengan program Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, yang mengusung “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri. Saat menyampaikan prioritas kerjanya setelah dilantik pada 1 Oktober 2026, Suyudi menekankan peningkatan pelayanan publik dan kedekatan polisi dengan masyarakat.
Dalam pelaksanaan di Sikka, polisi menyasar sejumlah pelanggaran, antara lain penggunaan telepon seluler saat berkendara, pengendara di bawah umur, sepeda motor yang membawa lebih dari satu penumpang, tidak menggunakan helm berstandar SNI, dan pengemudi mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman.
Petugas juga menindak pelanggaran berupa mengemudi di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, dan melampaui batas kecepatan. Pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, yang didukung penegakan hukum menggunakan sistem elektronik statis maupun bergerak.
Korlantas juga mengarahkan jajaran agar penindakan melalui tilang didampingi personel Provos sebagai bentuk pengawasan internal. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan tugas tetap sesuai ketentuan dan profesional.
19 Jemaah Umrah dari Sikka dan Flores Timur Berangkat ke Tanah Suci
Dalam amanat pada apel di Sikka, Bambang menekankan bahwa persoalan lalu lintas tidak dapat ditangani kepolisian sendiri. Pertumbuhan jumlah kendaraan dan meningkatnya mobilitas masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Polres Sikka mengimbau masyarakat mematuhi rambu dan marka, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta melengkapi dokumen kendaraan. Kepatuhan tersebut diperlukan bukan hanya ketika petugas berada di jalan, melainkan dalam setiap perjalanan.
Operasi Patuh Turangga 2026 di Sikka berlangsung hingga 8 November mendatang, mengikuti jadwal nasional yang ditetapkan Korlantas Polri.»(rel)
HUKRIM
Polres Sikka Sampaikan Imbauan Kamtibmas kepada 350 Umat di Gereja St. Thomas Morus
Polres Sikka menyampaikan imbauan kamtibmas kepada sekitar 350 umat yang mengikuti Misa pagi di Gereja St. Thomas Morus. Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan Call Center Polri 110 saat membutuhkan bantuan terkait gangguan keamanan.
MAUMERE, GardaFlores — Sekitar 350 umat yang mengikuti Misa pagi di Gereja St. Thomas Morus, Kabupaten Sikka, menerima imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dari Polres Sikka, Minggu (25/10/2026). Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan Call Center Polri 110 jika mengalami atau mengetahui gangguan keamanan.
Imbauan tersebut disampaikan KBO Sat Samapta Polres Sikka, IPDA Paulus Wayan Keso, yang mewakili Kapolres Sikka dalam kegiatan Minggu Kasih. Kegiatan berlangsung pukul 06.00 hingga 07.30 Wita.
Melalui kegiatan tersebut, polisi mengajak masyarakat terlibat dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Pertemuan dengan umat dan pihak gereja juga dimanfaatkan untuk membangun komunikasi serta bertukar informasi mengenai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
19 Jemaah Umrah dari Sikka dan Flores Timur Berangkat ke Tanah Suci
RD. Philips, yang memimpin Misa pagi, mengapresiasi kehadiran personel Polres Sikka. Menurut dia, Minggu Kasih menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan di lingkungan warga.
Misa pagi tersebut mengangkat tema khotbah “Kasihilah Tuhan Allahmu dan Kasihi Sesamamu Seperti Dirimu Sendiri”.
Kegiatan itu turut dihadiri Kanit SPKT Polres Sikka IPDA Hendrikus Parus, S.Fil., sejumlah personel Polres Sikka, serta Kasihumas Polres Sikka IPDA Leonardus Tunga.
Polres Sikka menyatakan kegiatan Minggu Kasih juga dilaksanakan oleh jajaran Polsek di berbagai tempat ibadah di wilayah Kabupaten Sikka.»(rel)
HUKRIM
Kuasa Hukum Tersangka BBM Eceran di Sikka Pertanyakan Konsistensi Penindakan
Domi Tukan, kuasa hukum Blasius Nong Jefri, mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap penjualan BBM eceran di Sikka. Polres menjelaskan pemeriksaan tambahan Jefri dilakukan untuk memenuhi petunjuk jaksa.
MAUMERE, GardaFlores — Kuasa hukum Blasius Nong Jefri, Domi Tukan, S.H., mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kabupaten Sikka. Keberatan itu disampaikan setelah Jefri menjalani pemeriksaan tambahan di Satreskrim Polres Sikka, Senin (19/10/2026).
Domi mengatakan pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan untuk memenuhi petunjuk jaksa atau P-19. Salah satu materi pemeriksaan berkaitan dengan selisih nominal uang dalam transaksi pembelian BBM yang dinilai belum sinkron.
“Materinya berkaitan dengan selisih uang saat pembelian bensin. Selisihnya sedikit, tetapi karena nominal uang yang dikeluarkan tidak sinkron, klien saya dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan,” kata Domi.
Strong Point Polres Sikka Sasar Persimpangan dan Kawasan Sekolah
Menurut Domi, pembelian BBM yang menjadi persoalan dalam perkara Jefri dilakukan melalui SPBU dan dilayani petugas. Ia menilai penanganan perkara kliennya perlu dilihat bersama dengan pengawasan terhadap penjualan BBM eceran yang masih ditemukan di pinggir jalan dan kios warga.
Domi juga mengatakan Jefri masih menjual BBM di kiosnya dengan pasokan yang dibeli dari kios milik warga lain. Menurut dia, Jefri membeli BBM seharga Rp17.000 per liter dan menjualnya kembali seharga Rp18.000 per liter.
Ia mempertanyakan asal BBM yang dijual oleh kios pemasok tersebut dan meminta aparat menelusuri rantai distribusinya.
“Kalau memang penegakan hukum dilakukan, mestinya bukan hanya klien saya yang ditindak. Penjual BBM eceran lainnya juga harus diawasi dan ditindak apabila terbukti melanggar aturan,” ujar Domi.
Domi juga meminta Pemerintah Kabupaten Sikka memperhatikan akses BBM bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan. Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan sistem pelayanan distribusi yang memadai agar kebutuhan operasional nelayan dapat dipenuhi melalui jalur resmi.
Kasat Reskrim Polres Sikka IPTU Reinhard Dionisius Siga, S.Tr.K.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sikka IPTU Reinhard Dionisius Siga, S.Tr.K., menjelaskan bahwa pemeriksaan tambahan terhadap Jefri dilakukan untuk memenuhi petunjuk jaksa dalam penyempurnaan berkas perkara.
Menurut Dionisius, Jefri merupakan tersangka ketiga dalam rangkaian perkara tersebut. Dua tersangka sebelumnya telah dilimpahkan bersama barang bukti kepada kejaksaan atau memasuki tahap II. Setelah petunjuk jaksa dipenuhi, berkas perkara Jefri akan diserahkan kembali kepada kejaksaan.
Terkait penjualan BBM eceran, Dionisius mengatakan kepolisian tetap melakukan pengawasan dan pencegahan di lapangan, termasuk memberikan imbauan sebelum mengambil tindakan sesuai hasil pemantauan.
Strong Point Polres Sikka Sasar Persimpangan dan Kawasan Sekolah
Ia juga menyebut dua tersangka yang telah dilimpahkan ke kejaksaan diduga membeli BBM menggunakan mobil untuk kemudian menjualnya ke Kabupaten Flores Timur. Dalam pengawasan distribusi BBM, Polres Sikka turut berkoordinasi dengan ahli minyak dan gas bumi (migas).
Dionisius mengimbau masyarakat yang menjalankan usaha penjualan BBM agar mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan pembelian melalui SPBU dan penggunaan barcode sesuai prosedur yang diterapkan.
Namun, penjelasan tersebut belum merinci hasil penelusuran terhadap sumber pasokan BBM yang dijual di kios-kios lain, sebagaimana dipertanyakan kuasa hukum Jefri.»(rel)
Operasi Patuh Turangga Dimulai di Sikka, Polri Tak Ukur Sukses dari Jumlah Tilang
Polres Sikka Sampaikan Imbauan Kamtibmas kepada 350 Umat di Gereja St. Thomas Morus
19 Jemaah Umrah dari Sikka dan Flores Timur Berangkat ke Tanah Suci
Pemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
THS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
Operasi Patuh Turangga Dimulai di Sikka, Polri Tak Ukur Sukses dari Jumlah Tilang
Polres Sikka Sampaikan Imbauan Kamtibmas kepada 350 Umat di Gereja St. Thomas Morus
19 Jemaah Umrah dari Sikka dan Flores Timur Berangkat ke Tanah Suci
Ketua BEM FIKES UNIPA: Keberhasilan Bukan Banyaknya Kegiatan
Dekan FEB UNIPA: Organisasi Mahasiswa Bukan Sekadar Jabatan
Harga Pasir Dipersoalkan, Sopir Truk dan Pemilik Galian C Temui Bapenda Sikka
BPJN NTT Ukur Ruas Karica-Lidi di Palue, Temukan Jalan Rusak Berat dan Akses Sempit
Dari Kampung, Ria Membangun Rumah Tenun Milenial dan Membawa Tenun Adonara ke Forum Internasional
Gigitan Ular Berbisa Bukan Sekadar Luka: Risiko Cedera Ginjal Akut
Bupati Sikka: Jangan Sukses Habiskan Anggaran, tetapi Gagal Hadirkan Perubahan
-
NASIONAL1 year agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year ago
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA1 year agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka