MAUMERE, GardaFlores — Muhamad Yusuf Lewor Goban mengusulkan perbaikan tata kelola teknis musyawarah penyelesaian sengketa tanah Nangahale kepada Pemerintah Kabupaten Sikka guna memperkuat kualitas dialog dan partisipasi para pihak dalam forum penyelesaian konflik agraria tersebut.

Usulan itu disampaikan melalui surat tertanggal 4 Juni 2026 yang ditujukan kepada Bupati Sikka sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan musyawarah yang selama ini berlangsung.

Dalam surat tersebut, Yusuf menilai forum musyawarah perlu dikelola lebih terstruktur agar proses dialog berjalan efektif, terbuka, dan memberikan ruang setara kepada seluruh peserta.

“Catatan ini disampaikan dalam rangka mendukung terciptanya proses dialog yang lebih partisipatif dan bermartabat bagi semua pihak,” tulis Yusuf.

Salah satu poin utama yang diusulkan ialah distribusi dokumen pendukung sebelum forum dimulai. Menurutnya, peserta musyawarah perlu menerima lebih awal ringkasan kronologi sengketa, peta Hak Guna Usaha (HGU), serta pokok materi pembahasan agar dapat memahami substansi persoalan secara utuh.

Ia menilai ketersediaan dokumen sejak awal akan membantu peserta menyiapkan pandangan secara lebih terukur dan mendorong kualitas diskusi yang lebih substansial.

Tiga Dekade Sengketa HGU Nangahale–Patiahu: Sejarah Konsesi, Redistribusi Tanah, dan Dugaan Ketidakadilan

Selain itu, Yusuf mengusulkan penataan ulang komposisi waktu forum dengan porsi lebih besar pada sesi dialog peserta dibanding pemaparan narasumber. Ia menyarankan pembagian waktu sekitar 40 persen untuk penyampaian materi dan 60 persen untuk diskusi terbuka.

Menurut dia, mekanisme tersebut penting untuk memastikan forum tidak didominasi pemaparan sepihak dan tetap memberi ruang pertukaran pandangan secara seimbang.

Yusuf juga menyoroti pentingnya peran moderator yang netral dalam memfasilitasi jalannya forum. Moderator, menurutnya, harus berfungsi menjaga keseimbangan dialog dan memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat.

Ia mengingatkan agar kesimpulan musyawarah tidak diarahkan sejak awal, melainkan lahir dari dinamika pembahasan dan kesepahaman para pihak selama forum berlangsung.

“Musyawarah seharusnya menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman dan mencari titik temu, bukan sekadar formalitas administratif,” tulisnya.

Persoalan tanah Nangahale selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu agraria yang menyita perhatian publik di Kabupaten Sikka. Sengketa tersebut melibatkan berbagai kepentingan dan terus mendorong kebutuhan akan forum penyelesaian yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian jangka panjang.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Sikka masih melanjutkan proses komunikasi dan musyawarah dengan berbagai pihak terkait guna mencari formulasi penyelesaian yang dapat diterima bersama.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka, Ny. Fista Sambuari Kago, mengampanyekan pelestarian ekosistem bawah laut melalui aksi penyelaman di perairan Pulau Pemana, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Rabu (3/6/2026).

Aksi tersebut menjadi bagian dari edukasi lingkungan dan promosi wisata bahari berkelanjutan di kawasan Teluk Maumere yang selama ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut dan potensi wisata bawah laut di Nusa Tenggara Timur.

Dalam keterangannya, Fista menegaskan upaya menjaga lingkungan tidak dapat dipisahkan antara kawasan daratan dan laut karena keduanya menjadi penopang utama kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Sikka.

“Menjaga Nian Tana Sikka bukan hanya tentang kebersihan di darat, tetapi juga tentang melindungi ekosistem bawah laut yang menjadi kekayaan alam dan sumber kehidupan masyarakat,” katanya.

Pulau Pemana merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Sikka. Kawasan tersebut dikenal memiliki titik snorkeling dan penyelaman dengan panorama terumbu karang, biota laut, serta ikon patung pemain gendang di dasar laut yang menjadi daya tarik wisatawan.

Di kawasan itu juga dikembangkan area transplantasi terumbu karang sebagai bagian dari rehabilitasi ekosistem laut. Program tersebut diarahkan untuk menjaga habitat ikan, memperkuat ekosistem pesisir, dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan serta pariwisata bahari.

Menurut Fista, kekayaan laut Kabupaten Sikka memiliki nilai strategis dari sisi lingkungan, ekonomi, hingga pengembangan pariwisata daerah. Karena itu, pelestarian laut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama warga pesisir, nelayan, dan pelaku wisata.

Cafe Literasi di Pesisir Sikka Mulai Buka Akses Belajar Warga Desa

Ia mengingatkan masyarakat untuk menghindari praktik penangkapan ikan yang merusak, termasuk penggunaan bahan peledak dan racun yang berdampak langsung pada kerusakan terumbu karang dan habitat biota laut.

“Hindari aktivitas yang merusak laut dan biota yang dilindungi. Ketika kita menjaga laut hari ini, kita sedang menjaga sumber kehidupan generasi mendatang,” ujarnya.

Kampanye konservasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga kebersihan pantai, mengurangi pencemaran laut, dan mengembangkan wisata berbasis konservasi di wilayah Teluk Maumere.

Pemerintah daerah berharap potensi wisata bawah laut Pulau Pemana dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang memberi dampak ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Sejumlah komunitas masyarakat pesisir dan pelaku wisata bahari di Kabupaten Sikka dalam beberapa tahun terakhir juga mulai mengembangkan program konservasi berbasis masyarakat, termasuk transplantasi karang dan edukasi lingkungan laut bagi wisatawan.

Kegiatan kampanye lingkungan di Pulau Pemana tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Kabupaten Sikka sebagai salah satu kawasan wisata bahari unggulan di Nusa Tenggara Timur dengan pendekatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.»(rel)

BAJAWA, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Ngada menerima penghargaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atas dukungan dan keterlibatannya dalam memperkuat pelayanan sosial dan kesehatan bagi lanjut usia pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 Tahun 2026.

Piagam penghargaan diserahkan Perwakilan Direktorat Jenderal Lanjut Usia Kementerian Sosial RI, Nur Muhammad Gufron, kepada Wakil Bupati Ngada dalam rangkaian puncak peringatan HLUN di Taman Kartini Bajawa, Rabu (3/6/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Ngada dalam mendukung program pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat lanjut usia.

Perwakilan Direktorat Jenderal Lanjut Usia Kemensos RI, Nur Muhammad Gufron, mengatakan pemerintah daerah dinilai aktif membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses layanan bagi lansia di Kabupaten Ngada.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Ngada dalam memperkuat pelayanan dan pemberdayaan lanjut usia. Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan lansia,” ujar Gufron.

Selain menerima penghargaan, Pemerintah Kabupaten Ngada bersama Kementerian Sosial RI juga memperluas rangkaian pelayanan sosial dan kesehatan bagi lansia selama momentum HLUN 2026.

Sejumlah layanan yang diperkenalkan kepada masyarakat meliputi operasi katarak gratis, fisioterapi lansia, bantuan alat bantu dan aksesibilitas, pelayanan administrasi kependudukan, bantuan kewirausahaan, hingga pemeriksaan kesehatan terpadu.

Hari Lahir Pancasila 2026, Pemkab Ngada Tekankan Ketahanan Sosial di Tengah Disrupsi Global

Wakil Bupati Ngada mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada kelompok lanjut usia, terutama dalam akses pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan para lansia,” katanya.

Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peringatan HLUN ke-30 di Ngada juga diarahkan untuk memperkuat kesadaran publik bahwa lansia bukan sekadar kelompok penerima bantuan, tetapi bagian penting dari struktur sosial yang tetap memiliki peran dalam keluarga dan masyarakat.

Pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia dijadwalkan berlanjut pada Kamis (4/6/2026) di Taman Kartini Bajawa dengan melibatkan tenaga medis dan sejumlah instansi pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan akan melanjutkan kerja sama dengan Kementerian Sosial RI dan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas jangkauan pelayanan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi lanjut usia di daerah itu.»(gus)