Connect with us

SOSBUD

Warga Likonggete Pertanyakan Proyek Air Minum Senilai Rp 452 Juta yang Tak Berfungsi

Published

on

Maumere, GardaFlores – Sejumlah warga Desa Likonggete, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, mempertanyakan proyek air minum bersih yang menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2024. Proyek senilai Rp 452 juta itu hingga kini belum memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun dana telah terserap sepenuhnya.

Dalam rapat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Desa Likonggete baru-baru ini, salah seorang warga, Yohanes Yansen, mengungkapkan kekecewaannya karena belum berfungsinya proyek air bersih tersebut.

Markus Meak (kiri) Muhammad Yusuf Lewor Goban (tengah), Yohanes Yansen (kanan).

Menurutnya, masyarakat hingga kini belum dapat menikmati fasilitas air minum sebagaimana yang dijanjikan pemerintah desa.

Warga Nilai LKPJ Desa Likong Gete Tidak Sah, BPD Dituding Tutupi Informasi

“Kami tidak tahu di mana letak persoalannya. Saat ditanya dalam rapat LKPJ, jawaban yang diberikan pemerintah desa tidak jelas dan terkesan saling melempar tanggung jawab,” ujar Yohanes Yansen di Maumere, Senin (13/10/2025).

Yohanes juga menilai, jawaban pemerintah desa seolah-olah menyalahkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Ia kemudian mendesak agar pihak desa menghadirkan TPK untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan warga. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah desa.

Bak penampung air berjarak 2 km dari mata air (kanan), bak penampung dekat mata air (kiri).

Selain TPK, Yohanes juga meminta agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadirkan tim tenaga teknis yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, papan proyek yang terpasang pada awal kegiatan mencantumkan masa kerja selama 90 hari kalender, namun hingga kini hasilnya belum bisa dinikmati.

Kapolres Sikka Pimpin Safari Kamtibmas dan Tatap Muka di Polsek Paga

Senada dengan Yohanes, Markus Meak, salah satu tokoh masyarakat lainnya, juga menyoroti pelaksanaan proyek air minum bersih di Desa Likonggete. Ia menyebut, jawaban pemerintah desa saat ditanya mengenai keterlambatan proyek terkesan tidak transparan dan saling menuding.

“Kami tidak ingin proyek ini berakhir tanpa hasil. Kalau airnya tidak sampai ke rumah warga, artinya perencanaan dan pelaksanaannya bermasalah,” tegas Markus.

Markus menilai, berbagai kendala teknis seperti perbedaan elevasi antara sumber air dan pemukiman seharusnya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Ia mencontohkan pengalaman di beberapa desa lain di mana proyek air bersih juga terkendala akibat perencanaan yang kurang matang dan keterlambatan pekerjaan.

Material semen yang telah membatu di 2 lokasi dekat mata air.

Menurut Markus, lemahnya kapasitas sumber daya manusia di desa serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek turut menjadi penyebab proyek tidak berjalan sesuai kebutuhan warga.

Begini Pesan Wabup Sikka Kepada Tenaga Kesehatan Saat Resmikan Puskesmas Kojagete

Sementara itu, Muhammad Yusuf Lewor Goban mengatakan, warga berhak mengetahui informasi lengkap terkait proyek tersebut, mulai dari nilai anggaran, jarak saluran air, hingga status akhir pekerjaan.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, proyek air minum bersih ini dimulai dari sumber mata air Mahe dengan nilai anggaran Rp 452 juta dan waktu pelaksanaan selama 90 hari. Namun sampai hari ini, airnya belum sampai,” ungkap Yusuf.

Ia pun mempertanyakan penggunaan anggaran yang sudah habis namun belum memberikan hasil nyata bagi warga. Karena itu, masyarakat mendesak Pj. Kepala Desa Likonggete, TPK, dan BPD untuk segera memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek tersebut.

Mobil Bor Air Senilai Rp 1,9 Miliar Masih Parkir di Dinas PUPR Sikka, Polisi Segera Gelar Perkara di Polda NTT

Markus Meak menambahkan, hasil survei lapangan yang dilakukan bersama beberapa warga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan pelaksanaan dan kondisi di lapangan. Ia bahkan berharap aparat penegak hukum, termasuk pihak kepolisian, turun langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.

“Kami ingin persoalan ini dibuka terang-benderang. Kalau memang ada penyimpangan, harus ada tindakan hukum,” pungkas Markus.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Likonggete dan TPK belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak berfungsinya proyek air minum bersih tersebut.»(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SOSBUD

Papha dan AWAS Dorong Penerapan Pedoman Pemberitaan Kesehatan Jiwa di Sikka

Papha dan AWAS menyatakan akan melanjutkan penguatan kapasitas media.

Published

on

Papha mempertemukan media, organisasi pendamping, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan pemahaman mengenai praktik peliputan yang aman, akurat, dan sesuai dengan pedoman yang direkomendasikan Dewan Pers. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — Yayasan Payung Perjuangan Humanis (Papha) Indonesia bersama Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) memperkuat penerapan pedoman pemberitaan kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Kabupaten Sikka melalui pelatihan yang melibatkan jurnalis, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil, Selasa (9/6/2026).

Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya kasus bunuh diri di Kabupaten Sikka. Papha mencatat terdapat 13 kasus bunuh diri sepanjang 2025, menjadikan isu kesehatan jiwa sebagai salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian lintas sektor.

Kegiatan itu diikuti perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, Kelompok Kasih Insanis, Yayasan Abdi Kasih, serta jurnalis dari berbagai media yang bertugas di wilayah Kabupaten Sikka.

Officer Project Yayasan Papha Indonesia, Titon Nau, mengatakan media memiliki peran penting dalam membangun pemahaman publik mengenai kesehatan jiwa sekaligus mendukung upaya pencegahan bunuh diri. Karena itu, kualitas penyajian informasi dinilai menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan.

“Kami berusaha menyikapi meningkatnya kasus bunuh diri di Kabupaten Sikka yang cenderung tinggi. Tahun lalu saja ada 13 kasus,” kata Titon.

Pria di Wairkoja Sikka Ditemukan Meninggal, Polisi Selidiki Dugaan Gantung Diri

Menurut dia, pemberitaan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip etika berpotensi menimbulkan dampak lanjutan di masyarakat. Sebaliknya, pemberitaan yang berorientasi pada edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran publik, mengurangi stigma terhadap penyintas gangguan kesehatan jiwa, serta memperluas akses informasi mengenai layanan bantuan yang tersedia.

Melalui kegiatan tersebut, Papha mempertemukan media, organisasi pendamping, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan pemahaman mengenai praktik peliputan yang aman, akurat, dan sesuai dengan pedoman yang direkomendasikan Dewan Pers.

“Peran media sangat penting untuk mendukung berbagai upaya preventif, termasuk memberikan edukasi terkait persoalan kesehatan jiwa,” ujarnya.

FF Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kebun Miliknya

Ketua AWAS, Mario W.P. Sina, mengatakan kolaborasi dengan Papha telah memasuki pelaksanaan kedua dan difokuskan pada penguatan kapasitas jurnalis dalam meliput isu kesehatan jiwa secara profesional.

Menurut Mario, tantangan terbesar saat ini tidak hanya berada pada ruang redaksi media arus utama, tetapi juga pada derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali mempublikasikan kasus bunuh diri secara terbuka tanpa mempertimbangkan dampak psikologis maupun aspek etika.

“Kalau teman-teman media di Sikka, banyak yang sudah menaati pedoman pemberitaan Dewan Pers terkait kasus bunuh diri berkat kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama Yayasan Papha,” katanya.

Pria 40 Tahun Tewas Gantung Diri di Pohon Jambu Mente

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran di kalangan media lokal terhadap pentingnya peliputan yang tidak mengeksploitasi korban, tidak mengungkap detail metode bunuh diri, serta menghindari narasi yang berpotensi memicu peniruan.

Selain menyasar jurnalis, kegiatan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pendamping untuk memperkuat literasi kesehatan jiwa di Kabupaten Sikka.

Papha dan AWAS menyatakan akan melanjutkan penguatan kapasitas media serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong praktik pemberitaan yang mendukung upaya pencegahan bunuh diri dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan jiwa.

Hingga Juni 2026, kedua organisasi masih menyusun langkah lanjutan untuk memperluas jangkauan edukasi kepada media, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Sikka.»(rel)

Continue Reading

SOSBUD

Sikka Jadi Pusat Pelatihan Talenta Kreatif Indonesia–Korea

Kebudayaan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai warisan masa lalu, tetapi harus ditempatkan sebagai aset pembangunan.

Published

on

Pusat pelatihan House of Indonesiana di Sikka berlokasi di Lantai III Kantor Bupati Sikka dan akan menjadi ruang belajar, produksi, serta kolaborasi bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kompetensi di sektor industri kreatif. FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores — Kabupaten Sikka resmi menjadi salah satu pusat pengembangan talenta kreatif dalam program kerja sama kebudayaan Indonesia–Korea Selatan setelah diluncurkannya Training Center House of Indonesiana (HOI) di Kantor Bupati Sikka, Senin (8/6/2026) malam.

Peluncuran pusat pelatihan tersebut menempatkan Sikka sebagai daerah keenam di Indonesia yang menjadi lokasi program House of Indonesiana setelah Jakarta, Makassar, Badung, Jambi, dan Cirebon. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Republik Korea Selatan untuk mengembangkan sumber daya manusia di sektor industri kreatif berbasis budaya.

Bupati Sikka, Juventinus Prima Yoris Kago, mengatakan kehadiran House of Indonesiana membuka ruang baru bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan kreatif sekaligus menghubungkan potensi budaya lokal dengan peluang ekonomi masa depan.

“Budaya yang lestari akan melahirkan identitas yang kuat, masyarakat yang bermartabat, dan daerah yang berdaulat,” kata Juventus saat meluncurkan program tersebut.

Menurut dia, kebudayaan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai warisan masa lalu, tetapi harus ditempatkan sebagai aset pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Karena itu, keberadaan House of Indonesiana diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan tradisi, kreativitas, teknologi, dan inovasi dalam satu ekosistem pengembangan talenta.

“Di sinilah nilai-nilai budaya dapat dirawat, diperkenalkan, dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Sikka Gandeng PSMTI Perkuat Investasi dan Ekonomi Daerah

Program House of Indonesiana dirancang sebagai pusat pelatihan dan pengembangan talenta di bidang animasi, film dokumenter, konten digital mobile, serta konten edukasi seni dan budaya. Melalui program ini, peserta akan memperoleh pendampingan, pelatihan teknis, dan transfer pengetahuan dari pelaku industri kreatif Indonesia maupun Korea Selatan.

Direktur Kerja Sama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Mardisontori, bersama perwakilan Korea Creative Content Agency dan mitra pelaksana lainnya mengikuti peluncuran secara daring.

Data pelaksana program menunjukkan House of Indonesiana telah melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah sejak pertama kali diperkenalkan. Sejumlah peserta bahkan terlibat dalam produksi animasi BANYU dan film dokumenter The Octopus Hunter, yang menjadi bagian dari pengembangan karya kreatif berbasis budaya.

Pusat pelatihan House of Indonesiana di Sikka berlokasi di Lantai III Kantor Bupati Sikka dan akan menjadi ruang belajar, produksi, serta kolaborasi bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kompetensi di sektor industri kreatif.

Peluncuran program turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Petrus Poling Wahirmahing, pimpinan organisasi perangkat daerah, dan peserta pelatihan.

Dengan masuknya Sikka dalam jaringan House of Indonesiana, pemerintah daerah menargetkan lahirnya lebih banyak talenta kreatif yang mampu mengembangkan budaya lokal menjadi karya bernilai ekonomi sekaligus memperkuat posisi daerah dalam ekosistem industri kreatif nasional.»(rel)

Continue Reading

SOSBUD

Yusuf Lewor Goban Minta Tata Kelola Musyawarah Nangahale Dibenahi

Musyawarah seharusnya menjadi ruang bersama.

Published

on

“Catatan ini disampaikan dalam rangka mendukung terciptanya proses dialog yang lebih partisipatif dan bermartabat bagi semua pihak.” FOTO: REPRO GARDAFLORES/DON NAVARO BARAN

MAUMERE, GardaFlores — Muhamad Yusuf Lewor Goban mengusulkan perbaikan tata kelola teknis musyawarah penyelesaian sengketa tanah Nangahale kepada Pemerintah Kabupaten Sikka guna memperkuat kualitas dialog dan partisipasi para pihak dalam forum penyelesaian konflik agraria tersebut.

Usulan itu disampaikan melalui surat tertanggal 4 Juni 2026 yang ditujukan kepada Bupati Sikka sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan musyawarah yang selama ini berlangsung.

Dalam surat tersebut, Yusuf menilai forum musyawarah perlu dikelola lebih terstruktur agar proses dialog berjalan efektif, terbuka, dan memberikan ruang setara kepada seluruh peserta.

“Catatan ini disampaikan dalam rangka mendukung terciptanya proses dialog yang lebih partisipatif dan bermartabat bagi semua pihak,” tulis Yusuf.

Salah satu poin utama yang diusulkan ialah distribusi dokumen pendukung sebelum forum dimulai. Menurutnya, peserta musyawarah perlu menerima lebih awal ringkasan kronologi sengketa, peta Hak Guna Usaha (HGU), serta pokok materi pembahasan agar dapat memahami substansi persoalan secara utuh.

Ia menilai ketersediaan dokumen sejak awal akan membantu peserta menyiapkan pandangan secara lebih terukur dan mendorong kualitas diskusi yang lebih substansial.

Tiga Dekade Sengketa HGU Nangahale–Patiahu: Sejarah Konsesi, Redistribusi Tanah, dan Dugaan Ketidakadilan

Selain itu, Yusuf mengusulkan penataan ulang komposisi waktu forum dengan porsi lebih besar pada sesi dialog peserta dibanding pemaparan narasumber. Ia menyarankan pembagian waktu sekitar 40 persen untuk penyampaian materi dan 60 persen untuk diskusi terbuka.

Menurut dia, mekanisme tersebut penting untuk memastikan forum tidak didominasi pemaparan sepihak dan tetap memberi ruang pertukaran pandangan secara seimbang.

Yusuf juga menyoroti pentingnya peran moderator yang netral dalam memfasilitasi jalannya forum. Moderator, menurutnya, harus berfungsi menjaga keseimbangan dialog dan memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat.

Ia mengingatkan agar kesimpulan musyawarah tidak diarahkan sejak awal, melainkan lahir dari dinamika pembahasan dan kesepahaman para pihak selama forum berlangsung.

“Musyawarah seharusnya menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman dan mencari titik temu, bukan sekadar formalitas administratif,” tulisnya.

Persoalan tanah Nangahale selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu agraria yang menyita perhatian publik di Kabupaten Sikka. Sengketa tersebut melibatkan berbagai kepentingan dan terus mendorong kebutuhan akan forum penyelesaian yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian jangka panjang.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Sikka masih melanjutkan proses komunikasi dan musyawarah dengan berbagai pihak terkait guna mencari formulasi penyelesaian yang dapat diterima bersama.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending