Maumere, GardaFlores—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sikka mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Senin (24/2/2025) di Pintar Asia Beach Maumere. Kegiatan ini diadakan untuk mendiskusikan berbagai aspek terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 dan melakukan evaluasi pada beberapa dimensi penyelenggaraan Pilkada.
Ketua KPU Sikka, Herimanto ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, FGD ini antara lain bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024.
Selain itu, FGD ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait efektifitas regulasi dan kebijakan. Juga, katanya, untuk menyusun rekomendasi untuk perbaikan system penyelenggaraan Pilkada ke depan.
Baca juga:
Jaksa Tetapkan Satu Lagi Tersangka Kasus Sumur Bor IKK Nelle
Tak kalah penting, tambahnya, FGD ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk meningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkada serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah yang muncul dan meningkatkan proses pelaporan dan pengawasan.
FGD ini menghadirkan 4 (empat) narasumber yang bertindak sebagai pematik diskusi, yaitu mantan 3 (tiga) mantan anggota KPU Sikka masing-masing Alfons Hilarius Ase, Yohanes K. Feri, dan Jufri serta Ketua Aliansi Wartawan Sikka (AWAS), Yohanes Vianey Tinton.
Mantan anggota KPU Sikka yang membidangi Divisi Teknis periode 2019 – 2024, Jufri membawakan materi terkait dimensi tahapan Pilkada, mantan anggota yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi periode 2014 – 2019, Alfons Ase memaparkan materi tentang dimensi non Pilkada, dan mantan Ketua KPU Sikka periode 2019 – 2024, Yohanes K. Feri menyampaikan materi terkait dimensi kelembangaan. Sementara Ketua AWAS, Yohanes Vianey Tinton memaparkan materi terkait faktor eksternal yang mempengaruhi Pilkada.
Sementara itu mantan anggota KPU Sikka lainnya, Yuldensia Hesty pada kesempatan tersebut bertindak selaku moderator.
Peserta yang diundang menghadiri kegiatan antara lain, Bawaslu Sikka, perwakilan peserta Pilkada, pemerhati kepemiluan, organisasi masyarakat sipil dan perwakilan media.
Usai pemaparan para narasumber, perserta FGD dibagi dalam 4 kelompok untuk membahas lebih dalam berbagai masalah muncul berikut solusi yang ditawarkan dan rekomendasi atau saran perbaikan untuk pelaksanaan Pilkada ke depan.
Beberapa masalah yang dibahas antara lain tentang tingkat partisipasi pemilih yang menurun dibanding Pilkada 2018 lalu. Pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 70,38 persen. Sementara pada Pilkada 2018 mencapai 82 persen.
Baca juga:
Refleksi Etis Atas Dugaan Penyalahgunaan Pinjaman di BRI Maumere
Para peserta juga menyoroti kinerja jajaran badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS) dalam penyelenggaraan pilkada. Juga efektifitas bimbingan teknis yang diberikan KPU Sikka.
Persoalan lain yang cukup menarik berkiatan dengan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka yang relative kecil dibanding beban kerja KPU Sikka dan jajarannya dalam menyukseskan Pilkada.
Beberapa persoalan dan saran perbaikan yang dihasilkan FGD itu kemudian dirumuskan sebagai rekomendasi untuk diserahkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi NTT.»
(rel)
