PENKES
Plt Kadis Kesehatan Sikka Beberkan Sulitnya Rekrut Dokter dan Minimnya Fasilitas Kesehatan
Salah satu kendala utama pemenuhan dokter adalah adanya kontradiksi regulasi antara Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20.
Maumere, GardaFlores – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, membeberkan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemenuhan tenaga dokter serta keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten Sikka. Hal tersebut disampaikannya pada Kamis (18/12/2025) di Maumere.
Petrus menjelaskan, persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Sikka dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sikka yang digelar untuk membahas kekurangan dokter di rumah sakit dan puskesmas.
“RDP itu sesuai undangan membahas kekurangan dokter, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Karena itu yang diundang adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit. RDP ini diinisiasi oleh IDI Cabang Sikka,” ujar Petrus.
Namun, menurutnya, arah pembahasan tidak semata-mata soal kekurangan jumlah dokter, melainkan juga tuntutan peningkatan kesejahteraan tenaga medis.
Kekurangan Dokter di 27 Puskesmas
Petrus menyampaikan bahwa secara perencanaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah menyiapkan program pengembangan dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.
“Yang menjadi soal adalah pelaksanaannya. Akibatnya, kita masih kekurangan dokter, khususnya di 27 puskesmas,” katanya.
Saat ini, Kabupaten Sikka tercatat kekurangan 7 dokter umum dan 17 dokter gigi. Pemerintah daerah, lanjut Petrus, telah berupaya mencari solusi dengan menyurati pemerintah pusat.
“Saya sudah konsepkan surat yang ditandatangani Bupati Sikka dan dikirim ke Menko PMK, Menteri Kesehatan, Mendagri, dan Menpan RB,” ungkapnya.
Upaya tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat virtual antar kementerian serta audiensi langsung Pemkab Sikka bersama Menteri Kesehatan pada 21 Agustus 2025.
“Surat Menteri Kesehatan kepada tiga menteri itu dasarnya adalah surat dari kita di daerah,” jelas Petrus.
Terhambat Aturan Perundang-undangan
Petrus mengungkapkan, salah satu kendala utama pemenuhan dokter adalah adanya kontradiksi regulasi antara Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20.
“UU Kesehatan memberi ruang bagi daerah untuk merekrut tenaga honorer sesuai kemampuan keuangan daerah. Tetapi UU Nomor 20 melarang perekrutan tenaga honorer dalam bentuk apa pun,” jelasnya.
Akibatnya, meskipun daerah mampu mengalokasikan anggaran untuk merekrut dokter umum maupun dokter gigi, kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan karena terbentur aturan.
Dalam telaahan yang disampaikan ke kementerian, Pemkab Sikka mengusulkan pengecualian perekrutan bagi daerah dengan kondisi fiskal terbatas. Namun kewenangan tersebut bukan berada di Kementerian Kesehatan.
“Kewenangannya ada di Menpan RB, Mendagri, dan Menko PMK yang mengoordinasikan kepentingan daerah,” ujarnya.
Skema BLUD Jadi Alternatif
Sambil menunggu kepastian dari pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Sikka menyiapkan alternatif dengan menjadikan seluruh puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“BLUD inilah yang nantinya bisa merekrut tenaga dokter. Tapi persoalannya sekarang, dananya ada atau tidak,” kata Petrus.
Ia menegaskan, kewenangan anggaran berada di DPRD Kabupaten Sikka. Dalam RDP, Petrus mengusulkan dukungan anggaran Rp1,8 miliar untuk membiayai 7 dokter umum dan 17 dokter gigi.
“Kalau dananya dialokasikan dulu, saya siap memperjuangkan BLUD. Kita tidak bisa rekrut dokter kalau uangnya belum tersedia di APBD induk,” tegasnya.
Formasi CPNS Tak Diminati
Ironisnya, Pemkab Sikka sebelumnya telah membuka formasi CPNS untuk 8 dokter umum dan 17 dokter gigi, namun tidak satu pun pelamar mendaftar.
“Ini benang merahnya. Kenapa tidak ada yang daftar di Kabupaten Sikka?” ujar Petrus.
Ia menilai, salah satu penyebab utamanya adalah kondisi mes dokter dan rumah tinggal tenaga medis yang dinilai tidak layak.
“Mes dokter ada yang disekat, plafon rusak, seng bocor. Sangat memprihatinkan, apalagi bagi dokter yang sudah berkeluarga,” katanya.
Keterbatasan Fiskal Daerah
Petrus juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada lemahnya perencanaan prioritas pembangunan kesehatan. Selama ini, pembangunan sektor kesehatan di Sikka lebih banyak bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK).
“DAK fokusnya puskesmas, bukan pustu, mes dokter, atau mes paramedis. Ini kelemahan perencanaan kita,” ungkapnya.
Menurut Petrus, dalam sektor kesehatan setidaknya ada dua prioritas utama, yakni ketersediaan dokter dan sarana prasarana.
“Semua tuntutan saya amini, tapi uangnya di mana? Kalau uangnya ada, saya selesaikan. Kalau fiskal tidak ada, kita mau buat apa,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat bahkan putra daerah lebih memilih bekerja di kabupaten lain dibanding mengabdi di daerah sendiri.
“Putra daerah saja memilih kabupaten lain karena perlakuannya seperti ini,” pungkas Petrus.»(rel)
PENKES
TMMD Kodim 1603/Sikka Bangun Harapan Anak Sikka, PAUD St. Theresia Kini Berwajah Baru
Anak-anak PAUD kini akan belajar di ruang yang lebih sehat, terang, dan nyaman.
Maumere, GardaFlores – Komitmen Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membangun masa depan generasi muda kembali terlihat nyata melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kabupaten Sikka. Satuan Tugas TMMD dari Kodim 1603/Sikka saat ini terus mempercepat renovasi PAUD St. Theresia, Desa Werang, Kecamatan Waiblama, dengan tahapan terbaru berupa pemasangan lantai keramik pada Selasa (17/2/2026).
Pemasangan keramik ini menjadi tonggak penting setelah sebelumnya dilakukan pembongkaran lantai lama yang rusak dan tidak rata. Dengan lantai baru yang lebih kuat, bersih, dan aman, ruang belajar anak-anak kini disiapkan agar semakin layak dan ramah bagi tumbuh kembang mereka.
Komandan Kodim 1603/Sikka sekaligus Dansatgas TMMD ke-127, Letkol Inf Denny Riesta Permana, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi daerah.
Sekolah Roboh Diterjang Cuaca Ekstrem, Waka Polda NTT Turun Langsung ke Gaikiu
“Melalui TMMD, kami tidak hanya membangun fisik bangunan, tetapi juga ikut menyiapkan masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Lebih dari sekadar memperindah ruangan, lantai keramik yang baru dipasang juga meningkatkan standar kebersihan dan keselamatan. Anak-anak PAUD kini akan belajar di ruang yang lebih sehat, terang, dan nyaman—sebuah lingkungan yang mendorong semangat belajar sejak usia dini.
Di tengah proses pengerjaan, semangat gotong royong antara prajurit TNI dan warga terus terasa kuat. Kehadiran Satgas TMMD bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dan masyarakat. Diharapkan, dalam waktu dekat, PAUD St. Theresia dapat kembali digunakan secara optimal dan menjadi pusat tumbuhnya harapan baru bagi anak-anak Maumere dan sekitarnya.»(rel)
PENKES
Sekolah Roboh Diterjang Cuaca Ekstrem, Waka Polda NTT Turun Langsung ke Gaikiu
Pendidikan Anak Sikka Tidak Boleh Terhenti.
Maumere, GardaFlores – Negara kembali diuji saat cuaca ekstrem merobohkan bangunan SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu di Desa Bu Utara, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka. Di tengah keterpurukan itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo, S.I.K., M.H., hadir langsung di lokasi, Senin (16/2/2026), membawa pesan bahwa pendidikan anak-anak Flores tidak boleh dikorbankan oleh bencana.
Sekolah tersebut ambruk setelah digempur hujan deras dan angin kencang pada 22–25 Januari 2026. Runtuhnya bangunan memaksa proses belajar mengajar berjalan dalam situasi darurat dan serba terbatas.
Kunjungan Waka Polda NTT ini dikonfirmasi Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, S.I.K. melalui Kasi Humas Polres Sikka IPTU Leonardus Tunga. Dalam kunjungan yang berlangsung dari pukul 07.53 hingga 08.46 WITA itu, Brigjen Baskoro didampingi jajaran Polres Sikka dan disambut secara adat dengan sapaan Jiwo Jawo oleh tokoh masyarakat setempat.
Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu, Maria Astinoli, S.Pd, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem telah menghancurkan ruang belajar dan mengganggu kelangsungan pendidikan para siswa. Anak-anak terpaksa belajar tanpa fasilitas yang memadai, sementara guru berjuang menjaga semangat belajar di tengah keterbatasan.
Menanggapi kondisi itu, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo menegaskan bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi kemanusiaan dan masa depan generasi muda.
“Polri turut merasakan duka atas musibah ini. Kehadiran kami untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dan memberikan dukungan nyata kepada sekolah,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian konkret, Polda NTT menyerahkan bantuan berupa 100 tas berisi buku dan alat tulis, dua unit tenda Polri untuk ruang belajar darurat, empat papan tulis lengkap dengan perlengkapannya, serta 100 unit meja dan kursi yang akan segera menyusul.
Selain menyerahkan bantuan, Waka Polda NTT juga meninjau langsung puing-puing bangunan sekolah untuk melihat tingkat kerusakan secara menyeluruh dan memastikan kebutuhan pemulihan dapat segera dipetakan.
Sebanyak 52 siswa SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu bersama siswa SDN Gaikiu, unsur pemerintah kecamatan, BPBD Sikka, tokoh masyarakat, dan para guru turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa pemulihan pendidikan adalah tanggung jawab bersama.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah terdampak, sekaligus memastikan anak-anak di pedalaman Sikka tidak kehilangan haknya untuk belajar hanya karena bencana alam.
Usai kegiatan, rombongan Waka Polda NTT melanjutkan perjalanan kembali ke Maumere untuk agenda berikutnya.»(rel)
PENKES
Tekan AKI dan AKB di Ende, Wabup Domi Mere Dorong Transformasi Layanan Kesehatan dan Penguatan Kompetensi Bidan
Fondasi terwujudnya visi “Ende Baru” yang sehat dan sejahtera.
Ende, GardaFlores – Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, M.Kes, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ende dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui transformasi layanan kesehatan serta peningkatan kompetensi bidan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) III Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Ende yang digelar di Ruang Garuda, Kantor Bupati Ende, Sabtu (14/2/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Domi Mere itu mengajak seluruh bidan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Ende.
“Di tangan para bidan, harapan keluarga dan masa depan generasi bangsa dipertaruhkan melalui dedikasi dan profesionalisme,” ujarnya.
Menurutnya, profesi bidan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan kemanusiaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ende berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan layanan kesehatan dasar, serta pembenahan sistem rujukan.
Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Bidan dituntut tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga responsif terhadap inovasi pelayanan kesehatan yang terus berkembang.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong sinergi antara organisasi profesi, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi terwujudnya visi “Ende Baru” yang sehat dan sejahtera.
Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ende, Marieta K.S. Bai, S.Si.T., M.Kes, menyampaikan bahwa Muscab III menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus pemilihan pengurus baru untuk periode mendatang.
Ia menjelaskan, Muscab bertujuan mempertegas arah kebijakan organisasi melalui rekomendasi strategis serta peningkatan sumber daya manusia (SDM), sehingga mampu memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang aman dan bermartabat di Kabupaten Ende.
“IBI berkomitmen memperluas akses dan mutu pelayanan kebidanan yang aman dan bermartabat serta mewujudkan organisasi IBI yang solid,” ujarnya.
Muscab III IBI Cabang Ende turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Pengurus IBI Provinsi NTT, Ketua Program Studi Kesehatan Kabupaten Ende, serta pimpinan organisasi kesehatan dan klinik setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan bahwa penguatan organisasi profesi menjadi bagian integral dalam pembinaan sistem kesehatan di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Dengan dorongan transformasi layanan kesehatan serta penguatan kompetensi bidan, Pemerintah Kabupaten Ende berharap angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan seterusnya.»(elt)
-
HUMANIORA8 months agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA7 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUKRIM7 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
HUMANIORA5 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
OPINI7 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
-
HUMANIORA10 months agoPemkab Sikka Ancam Cabut Izin Pangkalan Minyak Tanah yang Langgar Aturan

Pingback: Pemda Sikka Raih Penghargaan UHC 2026, Akses BPJS Kesehatan Warga Maumere Makin Terjamin - Garda Flores %