Connect with us

PENKES

Krisis Dokter di Sikka Mengemuka, IDI Nilai Pemerintah Abai

Thadeus Watu: Aturan ada, undang-undang jelas, tapi implementasinya nol.

Published

on

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sikka bersama DPRD Sikka, Selasa (16/12/2025), di Gedung DPRD Sikka, Jalan El Tari, Maumere. (GARDAFLORES/KAREL PANDU)

Maumere, GardaFlores — Kekurangan dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Sikka kembali disorot tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sikka bersama DPRD Sikka, Selasa (16/12/2025), di Gedung DPRD Sikka, Jalan El Tari, Maumere.

Dalam forum tersebut, IDI mengungkapkan bahwa hingga kini sebanyak 17 puskesmas di Kabupaten Sikka belum memiliki jumlah dokter yang sesuai dengan standar rasio pelayanan kesehatan nasional. Kondisi ini memaksa sejumlah dokter melayani lebih dari satu puskesmas, itu pun tanpa kompensasi jasa medis yang layak.

Ketua IDI Kabulaten Sikka Thedeus Watu menegaskan bahwa persoalan kekurangan dokter bukan semata-mata masalah jumlah tenaga medis, melainkan lemahnya kebijakan dan komitmen pemerintah daerah.

“Kami sudah bertahun-tahun menyampaikan persoalan ini, tetapi tidak pernah ditangani secara serius. Dokter dipaksa bekerja lintas puskesmas, tanpa insentif, tanpa kejelasan tunjangan kinerja. Ini bukan lagi soal pengabdian, tapi soal keadilan,” tegasnya dalam rapat.

Difabel di Sikka Sakit Menahun, Pendataan Jalan, Penanganan Nol

IDI juga menyoroti belum dibayarkannya insentif tenaga medis sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2025, serta tidak diberikannya tunjangan kinerja bagi dokter umum dan dokter gigi ASN, meskipun hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

“Aturan ada, undang-undang jelas, tapi implementasinya nol. Ini bentuk pengabaian terhadap tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan pelayanan masyarakat,” jelas Thedeus.

Selaku ketua IDI, Thedeus menilai Pemerintah Daerah Sikka belum siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern. Layanan konsultasi medis jarak jauh (telekonsultasi) telah berjalan secara informal, namun belum memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

“Telemedicine sudah menjadi kebutuhan, terutama untuk wilayah terpencil. Tapi sampai hari ini tidak ada payung hukum, tidak ada tarif resmi, dan tidak ada insentif bagi dokter yang melayani. Ini sangat berisiko secara hukum bagi tenaga medis,” ujar perwakilan IDI lainnya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Sikka mengakui adanya kelalaian dalam perencanaan dan penganggaran sektor kesehatan. DPRD pun menyampaikan sejumlah rekomendasi tegas kepada Pemerintah Kabupaten Sikka.

Ketua DPRD Sikka Stefanus Sumandi pada saat yang sama menjelaskan bahwa persoalan kekurangan dokter dan lemahnya regulasi kesehatan tidak bisa lagi ditunda.

Lobi Berhasil: Sikka Dapat Dokter Spesialis Anestesi dari UGM, Layanan RSUD Pulih

“Kami melihat ini sebagai masalah serius. Pemerintah daerah harus segera menetapkan kebijakan pengadaan dan pemerataan dokter sesuai rasio penduduk, serta memberikan insentif dan tunjangan kinerja sesuai aturan yang berlaku,” jelas Stef.

DPRD juga merekomendasikan penyusunan Perda atau Perbup tentang telekonsultasi medis, pengawasan tarif pelayanan kesehatan daerah berbasis unit cost dan inflasi, serta penambahan komponen tarif layanan telemedicine. Selain itu, DPRD meminta adanya alokasi anggaran khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai PPK Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 79.

“Tanpa fasilitas yang memadai, dokter sebanyak apa pun tidak akan efektif. Ini tanggung jawab pemerintah daerah,” tegasnya.

RDP tersebut menyimpulkan bahwa krisis tenaga medis di Kabupaten Sikka bukan hanya berdampak pada dokter, tetapi juga secara langsung mengancam kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.»(rel)

PENKES

TMMD Kodim 1603/Sikka Bangun Harapan Anak Sikka, PAUD St. Theresia Kini Berwajah Baru

Anak-anak PAUD kini akan belajar di ruang yang lebih sehat, terang, dan nyaman.

Published

on

Paud St Theresia di Desa Werang mulai dipasangi keramik dalam kegiatan TMMD ke-127. FOTO: IST

Maumere, GardaFlores – Komitmen Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membangun masa depan generasi muda kembali terlihat nyata melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kabupaten Sikka. Satuan Tugas TMMD dari Kodim 1603/Sikka saat ini terus mempercepat renovasi PAUD St. Theresia, Desa Werang, Kecamatan Waiblama, dengan tahapan terbaru berupa pemasangan lantai keramik pada Selasa (17/2/2026).

Pemasangan keramik ini menjadi tonggak penting setelah sebelumnya dilakukan pembongkaran lantai lama yang rusak dan tidak rata. Dengan lantai baru yang lebih kuat, bersih, dan aman, ruang belajar anak-anak kini disiapkan agar semakin layak dan ramah bagi tumbuh kembang mereka.

Komandan Kodim 1603/Sikka sekaligus Dansatgas TMMD ke-127, Letkol Inf Denny Riesta Permana, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi daerah.

Sekolah Roboh Diterjang Cuaca Ekstrem, Waka Polda NTT Turun Langsung ke Gaikiu

“Melalui TMMD, kami tidak hanya membangun fisik bangunan, tetapi juga ikut menyiapkan masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Lebih dari sekadar memperindah ruangan, lantai keramik yang baru dipasang juga meningkatkan standar kebersihan dan keselamatan. Anak-anak PAUD kini akan belajar di ruang yang lebih sehat, terang, dan nyaman—sebuah lingkungan yang mendorong semangat belajar sejak usia dini.

Di tengah proses pengerjaan, semangat gotong royong antara prajurit TNI dan warga terus terasa kuat. Kehadiran Satgas TMMD bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dan masyarakat. Diharapkan, dalam waktu dekat, PAUD St. Theresia dapat kembali digunakan secara optimal dan menjadi pusat tumbuhnya harapan baru bagi anak-anak Maumere dan sekitarnya.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Sekolah Roboh Diterjang Cuaca Ekstrem, Waka Polda NTT Turun Langsung ke Gaikiu

Pendidikan Anak Sikka Tidak Boleh Terhenti.

Published

on

Waka Polda NTT, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo: "Polri hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi kemanusiaan dan masa depan generasi muda." FOTO; IST

Maumere, GardaFlores – Negara kembali diuji saat cuaca ekstrem merobohkan bangunan SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu di Desa Bu Utara, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka. Di tengah keterpurukan itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo, S.I.K., M.H., hadir langsung di lokasi, Senin (16/2/2026), membawa pesan bahwa pendidikan anak-anak Flores tidak boleh dikorbankan oleh bencana.

Sekolah tersebut ambruk setelah digempur hujan deras dan angin kencang pada 22–25 Januari 2026. Runtuhnya bangunan memaksa proses belajar mengajar berjalan dalam situasi darurat dan serba terbatas.

Kunjungan Waka Polda NTT ini dikonfirmasi Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, S.I.K. melalui Kasi Humas Polres Sikka IPTU Leonardus Tunga. Dalam kunjungan yang berlangsung dari pukul 07.53 hingga 08.46 WITA itu, Brigjen Baskoro didampingi jajaran Polres Sikka dan disambut secara adat dengan sapaan Jiwo Jawo oleh tokoh masyarakat setempat.

Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu, Maria Astinoli, S.Pd, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem telah menghancurkan ruang belajar dan mengganggu kelangsungan pendidikan para siswa. Anak-anak terpaksa belajar tanpa fasilitas yang memadai, sementara guru berjuang menjaga semangat belajar di tengah keterbatasan.

Menanggapi kondisi itu, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo menegaskan bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi kemanusiaan dan masa depan generasi muda.

TMMD Ke-127 Menyasar Jantung Ketimpangan Pendidikan: PAUD Werang Dibongkar Total Demi Masa Depan Anak Sikka

“Polri turut merasakan duka atas musibah ini. Kehadiran kami untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dan memberikan dukungan nyata kepada sekolah,” tegasnya.

Sebagai bentuk kepedulian konkret, Polda NTT menyerahkan bantuan berupa 100 tas berisi buku dan alat tulis, dua unit tenda Polri untuk ruang belajar darurat, empat papan tulis lengkap dengan perlengkapannya, serta 100 unit meja dan kursi yang akan segera menyusul.

Selain menyerahkan bantuan, Waka Polda NTT juga meninjau langsung puing-puing bangunan sekolah untuk melihat tingkat kerusakan secara menyeluruh dan memastikan kebutuhan pemulihan dapat segera dipetakan.

Sebanyak 52 siswa SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu bersama siswa SDN Gaikiu, unsur pemerintah kecamatan, BPBD Sikka, tokoh masyarakat, dan para guru turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa pemulihan pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah terdampak, sekaligus memastikan anak-anak di pedalaman Sikka tidak kehilangan haknya untuk belajar hanya karena bencana alam.

Usai kegiatan, rombongan Waka Polda NTT melanjutkan perjalanan kembali ke Maumere untuk agenda berikutnya.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Tekan AKI dan AKB di Ende, Wabup Domi Mere Dorong Transformasi Layanan Kesehatan dan Penguatan Kompetensi Bidan

Fondasi terwujudnya visi “Ende Baru” yang sehat dan sejahtera.

Published

on

Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, M.Kes, di antara para bidan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) III Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Sabtu (14/2/2026). FOTO: GARDAFLORES/ELTON

Ende, GardaFlores – Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, M.Kes, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ende dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui transformasi layanan kesehatan serta peningkatan kompetensi bidan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) III Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Ende yang digelar di Ruang Garuda, Kantor Bupati Ende, Sabtu (14/2/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Domi Mere itu mengajak seluruh bidan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Ende.

“Di tangan para bidan, harapan keluarga dan masa depan generasi bangsa dipertaruhkan melalui dedikasi dan profesionalisme,” ujarnya.

Ngada Bergerak dari Desa: Menteri PPPA RI Tegaskan Perlindungan Perempuan dan Anak Bukan Sekadar Slogan

Menurutnya, profesi bidan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan kemanusiaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ende berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan layanan kesehatan dasar, serta pembenahan sistem rujukan.

Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Bidan dituntut tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga responsif terhadap inovasi pelayanan kesehatan yang terus berkembang.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong sinergi antara organisasi profesi, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi terwujudnya visi “Ende Baru” yang sehat dan sejahtera.

Menteri PPPA di Ngada: Tragedi Pelajar SD Jadi Alarm Nasional, Flores Harus Menjadi Tanah yang Aman, Bermartabat, dan Layak Anak

Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ende, Marieta K.S. Bai, S.Si.T., M.Kes, menyampaikan bahwa Muscab III menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus pemilihan pengurus baru untuk periode mendatang.

Ia menjelaskan, Muscab bertujuan mempertegas arah kebijakan organisasi melalui rekomendasi strategis serta peningkatan sumber daya manusia (SDM), sehingga mampu memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang aman dan bermartabat di Kabupaten Ende.

“IBI berkomitmen memperluas akses dan mutu pelayanan kebidanan yang aman dan bermartabat serta mewujudkan organisasi IBI yang solid,” ujarnya.

Muscab III IBI Cabang Ende turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Pengurus IBI Provinsi NTT, Ketua Program Studi Kesehatan Kabupaten Ende, serta pimpinan organisasi kesehatan dan klinik setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan bahwa penguatan organisasi profesi menjadi bagian integral dalam pembinaan sistem kesehatan di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Dengan dorongan transformasi layanan kesehatan serta penguatan kompetensi bidan, Pemerintah Kabupaten Ende berharap angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan seterusnya.»(elt)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending