MAUMERE, GardaFlores — Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago (JPYK), mengajak peserta didik baru SMP Negeri Nubarat membangun karakter, disiplin, dan budaya saling menghargai sebagai fondasi keberhasilan pendidikan sejak awal memasuki jenjang sekolah menengah pertama.

Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan motivasi dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri Nubarat, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Selasa (14/7/2026).

Menurut JPYK, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan prestasi akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter, jujur, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain.

“Terima kasih kepada seluruh guru yang terus melayani, mengabdi, dan menjadi pencerah bagi anak-anak kita. Tugas mendidik adalah tugas mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Bupati mengatakan para guru memiliki peran penting bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing pembentukan karakter peserta didik.

Kepada para siswa baru, ia mengingatkan agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen menyelesaikan pendidikan hingga lulus.

AI Generatif dalam Pendidikan: Dari Alat Bantu Menuju Mitra Belajar

Menurutnya, mengenakan seragam biru putih bukan sekadar menjadi identitas sebagai pelajar SMP, tetapi juga menandai dimulainya tanggung jawab untuk belajar dengan tekun, menjaga sikap, serta menghormati guru dan sesama siswa.

“Datanglah ke sekolah untuk belajar dan meraih cita-cita. Jangan sampai terjadi perkelahian atau tindakan yang merugikan teman. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua,” pesannya.

JPYK juga mengajak para siswa membangun budaya saling menghargai dengan menghormati guru, menjaga hubungan baik dengan teman sebaya, serta menjalin kebersamaan dengan kakak kelas agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif.

Selain itu, ia mendorong para guru terus mengembangkan pendekatan yang humanis dan komunikatif dalam mendampingi peserta didik. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang membuat anak merasa aman, diterima, dan didorong untuk berkembang sesuai potensinya.

Bupati menambahkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin perlu ditanamkan sejak dini karena menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Kegiatan MPLS berlangsung dengan interaktif dan diikuti antusias para siswa baru. Pemerintah Kabupaten Sikka berharap kegiatan tersebut menjadi awal terbentuknya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mampu melahirkan generasi muda yang berkarakter serta berdaya saing.

Turut hadir Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Patrisius Pederiko, Kepala Bidang SMP Husain H. Suaih, Kepala Bagian Protokol Gunterus Eka Parere, Kepala SMP Negeri Nubarat Bergita Tati D. Rosari, para guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka resmi memulai pembangunan kembali Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Rabu (15/7/2026). Fasilitas kesehatan yang rusak akibat erupsi Gunung Lewotobi itu dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp9.176.935.168 dan diproyeksikan memperkuat layanan kesehatan bagi sekitar 5.971 penduduk di lima desa.

Peletakan batu pertama menandai dimulainya proyek yang telah lama dinantikan masyarakat. Di balik seremoni tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Sikka, mulai dari penempatan dokter, penambahan sopir ambulans, hingga beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa korban erupsi Gunung Lewotobi.

Camat Talibura, Fransiskus Ismael, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan hingga selesai.

“Saya meminta seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa Kringa memberikan dukungan dan doa kepada Bupati Sikka, Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajarannya agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketegaran hati dalam melayani masyarakat Kabupaten Sikka,” ujarnya.

Menurut Fransiskus, pembangunan Puskesmas Boganatar tidak sekadar menghadirkan gedung baru, tetapi juga membawa harapan baru bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Hari ini kita tidak hanya meletakkan batu pertama pembangunan fisik, tetapi juga meletakkan harapan baru akan hadirnya fasilitas kesehatan yang lebih layak untuk melayani masyarakat di lima desa wilayah kerja Puskesmas Boganatar,” katanya.

Ia memastikan pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat siap mengawal pelaksanaan proyek hingga selesai.

Hasil Visum Bayudin Sudah Terbit, Dokter Forensik: Hanya Dapat Diserahkan kepada Penyidik

Warga Titip Aspirasi

Selain menyambut dimulainya pembangunan, masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi.

Kebutuhan yang paling banyak disampaikan ialah penempatan dokter tetap karena sejak Oktober 2025 Puskesmas Boganatar belum memiliki dokter.

Warga juga meminta penambahan sopir ambulans. Saat ini puskesmas hanya memiliki satu sopir, sementara wilayah pelayanan memiliki kondisi geografis dan medan yang cukup berat.

Masyarakat berharap mantan sopir Puskesmas Boganatar yang kini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Lingkungan Hidup dapat dikembalikan untuk bertugas di puskesmas tersebut.

Selain itu, warga mengusulkan pemberian beasiswa bagi anak-anak korban erupsi Gunung Lewotobi yang sedang menempuh pendidikan di SMA maupun perguruan tinggi, serta pemanfaatan material bongkaran gedung lama untuk pembangunan Posyandu.

Perjuangan Mendapatkan Bantuan Kementerian Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, mengungkapkan pembangunan Puskesmas Boganatar merupakan upaya ketiga setelah dua proyek sebelumnya menghadapi berbagai persoalan.

“Dalam sejarah pembangunan Puskesmas Boganatar, ini yang ketiga kalinya. Pembangunan pertama PPK-nya masuk penjara. Pada pembangunan kedua saya sedang berada di luar dinas. Sekarang pembangunan ketiga saya kembali menjadi Kepala Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Ia kemudian berseloroh, “Saya hanya meminta jangan sampai pembangunan kali ketiga saya masuk penjara,” katanya yang disambut tawa peserta.

Petrus menjelaskan pembangunan sebenarnya telah direncanakan sejak Agustus 2025, namun tertunda hingga akhirnya memperoleh dukungan Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, bantuan tersebut bermula dari audiensi Bupati Sikka bersama dirinya dengan Menteri Kesehatan untuk menyampaikan kondisi Puskesmas Boganatar yang rusak akibat erupsi Gunung Lewotobi.

Setelah proposal diajukan, tim Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan turun langsung melakukan verifikasi lapangan.

“Satu minggu setelah proposal diterima, tim dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan datang ke Kabupaten Sikka untuk melakukan verifikasi lapangan hingga ke lokasi Puskesmas Boganatar yang rusak akibat erupsi Gunung Lewotobi,” katanya.

Hasil verifikasi tersebut mengantarkan Kabupaten Sikka menjadi salah satu penerima bantuan, meski pemerintah pusat saat itu memberlakukan moratorium DAK Fisik Kesehatan Tahun 2026.

“Untuk NTT hanya ada dua kabupaten yang memperoleh bantuan pembangunan puskesmas, yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan,” ungkapnya.

Gedung Baru, Dokter Nihil: Puskesmas Nanga Diresmikan di Tengah Kekosongan Layanan Medis

Puskesmas Layani Lima Desa

Pembangunan Puskesmas Boganatar dikerjakan oleh CV Sentral Pratama dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender, mulai 3 Juli hingga 29 Desember 2026.

Nilai kontrak pekerjaan konstruksi mencapai Rp8.676.477.500, sedangkan jasa perencanaan sebesar Rp156.991.086 dan jasa pengawasan Rp247.467.618.

Puskesmas ini melayani lima desa, yakni Kringa, Timutawa, Hikong, Unek Duen, dan Ojang, dengan jumlah penduduk sekitar 5.971 jiwa.

Saat ini terdapat 73 tenaga kesehatan, terdiri atas 26 PNS, 29 PPPK, 18 PPPK paruh waktu, serta tenaga kesehatan lainnya. Namun sejak Oktober 2025 puskesmas tersebut belum memiliki dokter.

Petrus mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan penempatan tenaga medis melalui Program Nusantara Sehat.

Kabupaten Sikka pada 2026 memperoleh alokasi enam dokter, terdiri atas empat dokter umum dan dua dokter gigi.

“Kami berharap Puskesmas Boganatar mendapat satu dokter umum dan satu dokter gigi,” katanya.

Selama proses pembangunan berlangsung, pelayanan kebidanan akan dibantu oleh Puskesmas Watubaing.

Material Bongkaran Menunggu Kajian

Menanggapi permintaan masyarakat agar material bekas bangunan dimanfaatkan untuk Posyandu, Petrus menjelaskan seluruh material tersebut merupakan aset daerah sehingga pemanfaatannya harus melalui kajian Bagian Aset Daerah, Inspektorat, dan Bagian Hukum.

“Kalau hasil kajian menyatakan bisa dimanfaatkan kembali atau dilelang, maka akan diproses sesuai aturan. Kepala Dinas tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sendiri,” tegasnya.

Bupati Siap Penuhi Kebutuhan Pelayanan

Bupati Sikka, Juventus Yoris Prima Kago, mengatakan pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas Boganatar.

Untuk mengatasi kekurangan sopir ambulans, pemerintah akan menarik kembali mantan sopir Puskesmas Boganatar yang kini bertugas sebagai PPPK di Dinas Lingkungan Hidup.

Mengenai material bongkaran bangunan lama, Bupati menyatakan akan menunggu hasil kajian tim aset dan Bagian Hukum.

“Kalau aturan memungkinkan, material itu akan kami limpahkan melalui camat untuk dimanfaatkan masyarakat membangun Posyandu. Tetapi kalau hasil kajian tidak memungkinkan, kita harus mencari solusi lain,” ujarnya.

Sementara terkait kekosongan dokter, Bupati berharap usulan penempatan tenaga medis dari pemerintah pusat segera terealisasi agar pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Talibura kembali optimal.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Hasil visum terhadap Bayudin, warga Semparong, telah diterbitkan dan hanya dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Hal tersebut disampaikan Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD TC Hillers Maumere, dr. Stefanus Trissanton, Sp.FM, Senin (13/7/2026).

Menurut dr. Stefanus, dokter forensik hanya berwenang membuat dan menerbitkan visum berdasarkan permintaan resmi penyidik. Dokumen tersebut tidak dapat diberikan kepada korban maupun keluarganya.

“Saya hanya sebagai konsulen yang mengeluarkan visum. Hasil visumnya sudah selesai dan sudah diterbitkan sejak minggu lalu. Kalau keluarga meminta, tentu tidak saya berikan. Visum hanya diserahkan kepada penyidik yang datang mengambilnya secara langsung untuk dijadikan alat bukti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, permintaan visum dari penyidik diterima rumah sakit pada 7 Juli 2026, sedangkan pemeriksaan terhadap Bayudin dilakukan pada 9 Juli 2026.

Menurutnya, tidak ada batas waktu yang seragam mengenai penerbitan visum di setiap rumah sakit. Proses penyelesaiannya menyesuaikan kebutuhan penyidikan dan umumnya berlangsung sekitar 20 hingga 30 hari.

“Visum merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Polisi harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu, kemudian penyidik datang sendiri mengambil dokumen tersebut,” katanya.

Dr. Stefanus kembali menegaskan bahwa rumah sakit tidak pernah menyerahkan hasil visum kepada korban ataupun keluarganya. Dokumen yang dapat diberikan kepada keluarga hanya berupa resume medis atau surat keterangan mengenai hasil perawatan pasien.

Satu Warga Tewas, Satu Terluka Berat dalam Dugaan Penikaman di Hewokloang

“Jadi sekali lagi, kami mengeluarkan visum sesuai permintaan penyidik. Hasilnya diserahkan kepada penyidik, bukan kepada keluarga,” tegasnya.

Jelaskan Perbedaan Biaya Pemeriksaan dan Penerbitan Visum

Dalam kesempatan itu, dr. Stefanus juga menanggapi anggapan masyarakat bahwa biaya visum tergolong mahal.

Menurutnya, biaya penerbitan dokumen visum hanya sekitar Rp100.000. Namun, masyarakat kerap menyamakan biaya tersebut dengan biaya pemeriksaan medis yang menjadi dasar penyusunan visum.

“Orang sering mengatakan visum itu mahal sekali, padahal biaya visumnya hanya Rp100.000. Yang belum dipahami masyarakat adalah biaya pemeriksaannya. Isi visum merupakan hasil pemeriksaan medis yang memerlukan keahlian dan proses pemeriksaan, sehingga ada biaya pemeriksaan yang berbeda dengan biaya penerbitan surat visumnya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun jasa dokter forensik dinilai belum mendapat penghargaan yang sepadan.

“Dulu jerih payah dokter tidak diperhatikan sehingga hasil visum hanya dihargai Rp100.000. Padahal yang tertuang dalam selembar kertas itu merupakan hasil pemeriksaan yang membutuhkan keahlian medis,” katanya.

Contoh Kesalahpahaman Akibat Belum Terbitnya Visum

Dr. Stefanus kemudian menceritakan pengalaman penanganan kasus pembunuhan seorang remaja perempuan di Kabupaten Sikka yang sempat memunculkan kesalahpahaman di tengah keluarga korban.

Saat itu, keluarga menduga sejumlah bagian tubuh korban, termasuk jari dan rambut, hilang. Namun, hasil autopsi menunjukkan seluruh bagian tubuh korban masih utuh, kecuali sebagian ibu jari yang hilang akibat terkena benda tajam.

Menurutnya, karena hasil visum belum diterima penyidik, aparat kepolisian belum dapat menjelaskan secara rinci temuan medis kepada keluarga sehingga aksi protes sempat terjadi berulang kali.

Kasus tersebut, kata dr. Stefanus, menunjukkan pentingnya visum sebagai alat bukti ilmiah dalam proses penyidikan sekaligus sebagai dasar bagi penyidik menjelaskan fakta medis dalam suatu perkara.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai apakah hasil visum Bayudin telah diambil penyidik maupun perkembangan penanganan perkara tersebut.»(rel)