EKONOMI
Gedung KDMP di Ende Disegel, Sengketa Ganti Rugi Tanaman Seret Nama Kontraktor dan Kades
“Sebagai kepala desa saya tidak pernah menerima uang ganti rugi dari pihak kontraktor.”
ENDE, GardaFlores — Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Dusun I Ratemangga, Desa Ratemangga, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, disegel oleh warga bernama Stefanus Bata, Kamis (14/5/2026). Penyegelan dilakukan setelah muncul sengketa terkait dugaan belum dibayarnya ganti rugi tanaman produktif yang ditebang untuk pembangunan gedung tersebut.
Bangunan yang baru selesai dikerjakan itu kini tidak dapat digunakan sementara waktu. Stefanus mengaku sebagai pemilik awal lahan sekaligus pihak yang selama ini mengelola tanaman komoditas di lokasi pembangunan.
Ia menuding pelaksana proyek bernama Ali tidak menepati janji pembayaran kompensasi atas tanaman yang terdampak proyek.
Menurut Stefanus, sebelum pembangunan dimulai, Ali beberapa kali datang ke rumahnya dan menjanjikan pembayaran ganti rugi setelah proyek selesai dikerjakan. Tanaman yang disebut terdampak antara lain kelapa, kakao, pala, jambu, dan pisang.
“Dia datang beberapa kali dan menyampaikan setelah bangunan selesai akan dibayar langsung,” kata Stefanus.
Namun hingga proyek rampung, pembayaran tersebut disebut belum diterima. Stefanus mengaku baru mengetahui adanya alokasi dana kompensasi setelah mendapat penjelasan dari pelaksana proyek.
Ia menyebut Ali pernah mengatakan dana ganti rugi telah diserahkan kepada Kepala Desa Ratemangga, Herman Laka. Klaim itu kemudian memicu polemik baru di tingkat desa.
Pemkab Ende Sinkronkan Dana Desa 2026, 58 Persen Dialihkan untuk Koperasi Desa Merah Putih
Merasa tidak memperoleh kepastian penyelesaian, Stefanus memilih menyegel gedung KDMP dan meminta persoalan diselesaikan secara terbuka di hadapan aparat pemerintah dan unsur keamanan, termasuk Kodim 1602/Ende.
“Saya sudah berulang kali menghubungi, tetapi tidak ada respons. Karena itu gedung ini kami segel sampai persoalan selesai,” ujarnya.
Di sisi lain, Ali membantah tudingan bahwa pihaknya mengabaikan persoalan tersebut. Ia menegaskan secara administrasi kontraktor hanya berhubungan dengan pemerintah desa karena lahan pembangunan disebut telah dihibahkan kepada desa.
“Secara administrasi kami hanya mengenal pemerintah desa sebagai penerima hibah lahan,” katanya melalui sambungan telepon.

Ali juga menyatakan pembayaran kompensasi tanaman bukan kewajiban kontraktor secara hukum, meski ia mengaku pernah menyampaikan niat membantu sebagai bentuk penghargaan kepada warga yang memiliki tanaman di lokasi proyek.
Menurutnya, upaya komunikasi dengan Stefanus masih terus dilakukan untuk mencari penyelesaian damai.
Sementara itu, Herman Laka membantah menerima uang ganti rugi tanaman dari kontraktor sebagaimana tudingan yang berkembang di masyarakat.
“Sebagai kepala desa saya tidak pernah menerima uang ganti rugi dari pihak kontraktor,” tegas Herman.
Ia juga menyayangkan tindakan penyegelan dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah desa. Herman menegaskan lahan pembangunan telah dihibahkan kepada pemerintah desa untuk kepentingan pembangunan fasilitas koperasi.
Polemik tersebut memunculkan sorotan terhadap transparansi pembangunan Gedung KDMP di Desa Ratemangga, terutama terkait kejelasan mekanisme hibah lahan dan kompensasi tanaman milik warga yang terdampak proyek pembangunan.»(rel)
EKONOMI
Kementan Perkuat Program Pangan dan Perkebunan di Ngada, Tinjau Irigasi hingga Distribusi Bibit Kelapa
“Dengan data yang baik, usulan program seperti OPLAH dapat diproses dengan tepat.”
NGADA, GardaFlores — Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat pengawasan dan pengembangan program pangan serta perkebunan di Kabupaten Ngada melalui peninjauan langsung terhadap irigasi perpompaan, Optimasi Lahan (OPLAH), dan pembibitan kelapa dalam, Rabu (13/5).
Kunjungan tersebut melibatkan tenaga ahli Kementerian Pertanian RI, perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kepala Balai Peternakan, Kepala BRMP, Kepala Balai BPSDM SMK Pertanian, serta pendamping teknis. Rombongan diterima Bupati dan Wakil Bupati Ngada di Bandara Soa Bajawa sebelum bergerak ke sejumlah lokasi program pertanian prioritas.
Peninjauan diawali di Irigasi Perpompaan (IRPOM) Lagurea, Kecamatan Soa, yang menjadi salah satu infrastruktur pendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Dari lokasi tersebut, rombongan melanjutkan pemantauan program Optimasi Lahan (OPLAH) di Turekupe.
Dalam dialog di lapangan, petani penerima manfaat menyampaikan bantuan infrastruktur air membantu menjaga keberlanjutan usaha tani dan meningkatkan hasil produksi di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan air.
Ngada Percepat Pendaftaran Tanah Ulayat, Warga Adat Wolomeze Diberi Kepastian Hukum
Kementerian Pertanian juga memfokuskan perhatian pada pengembangan sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa dalam. Di Malapau, Desa Inegena, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI, Dr. Anny Mulyani, memeriksa langsung kesiapan distribusi bibit, kapasitas produksi, hingga kualitas bibit yang akan dikembangkan masyarakat.
“Kami memantau langsung proses pemilihan bibit dan kapasitas produksinya. Hal ini penting untuk memastikan kualitas bibit yang akan dikembangkan masyarakat guna mendukung sektor perkebunan di Ngada,” ujar Anny.
Selain memeriksa kesiapan distribusi, rombongan juga berdialog dengan kelompok masyarakat dan penyedia bibit terkait penguatan rantai produksi bibit kelapa sebagai bagian dari pengembangan komoditas perkebunan daerah.
Di sela kunjungan sektor pertanian, rombongan menghadiri upacara adat Keka Ea Maladhawi di Desa Nginamanu Selatan bersama masyarakat setempat.
Kodim 1625 Ngada Percepat Jembatan Garuda, Akses Pelajar dan Desa Terpencil Jadi Prioritas
Wakil Bupati Ngada menegaskan pelestarian budaya tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan identitas masyarakat Ngada.
“Budaya adalah identitas dan kekuatan masyarakat Ngada. Tanpa budaya, kita akan kehilangan jati diri,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati meminta pemerintah desa menyampaikan data pertanian secara terbuka dan akurat untuk mendukung pengusulan program bantuan pemerintah pusat, terutama program OPLAH.
“Desa harus memberikan data yang benar dan nyata terkait kondisi pertanian yang ada. Dengan data yang baik, usulan program seperti OPLAH dapat diproses dengan tepat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Ngada berharap dukungan teknis Kementerian Pertanian dan integrasi data pertanian desa dapat mempercepat pengembangan sektor pangan dan perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat memperkuat efektivitas program pertanian di daerah melalui pengawasan lapangan, evaluasi distribusi bantuan, dan sinkronisasi kebutuhan petani dengan program nasional.»(gus)
EKONOMI
Bank NTT Siapkan Super Apps Baru, Fokus Percepat Layanan dan Perbaiki Tata Kelola
“Perusahaan sedang melakukan perubahan budaya kerja untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan.”
MAUMERE, GardaFlores — PT Bank NTT menyiapkan super apps baru untuk menggantikan sistem mobile banking lama sebagai bagian dari percepatan transformasi digital dan pembenahan tata kelola perusahaan. Platform baru tersebut ditargetkan meluncur pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Rencana itu disampaikan Direktur Umum dan SDM Bank NTT, Rahmat Saleh, serta Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT, Heru Helbianto, dalam pertemuan bersama Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, dan pegawai Bank NTT Cabang Maumere di Cafe Titik Kumpul Maumere, Selasa malam (12/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengembangan sistem digital perbankan yang dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rahmat Saleh mengatakan Bank NTT memutuskan mengganti platform mobile banking lama karena dinilai masih memiliki keterbatasan fitur dan pengalaman pengguna yang belum optimal.
“Kami sudah memutuskan mengganti mobile banking dengan sistem baru yang memberikan user experience lebih baik dan layanan yang lebih lengkap,” kata Rahmat.
Menurut dia, pengembangan super apps juga melibatkan masukan dari nasabah agar layanan digital yang dibangun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Heru Helbianto mengatakan Bank NTT sedang melakukan perubahan budaya kerja untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah.
Gubernur Melkiades Lantik Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT, Bupati JPYK Turut Hadir
“Kami terus membangun culture kerja yang lebih profesional kepada stakeholder maupun masyarakat umum, termasuk memperkuat cabang yang masih perlu pembenahan,” ujarnya.
Ia menambahkan pembenahan internal juga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat performa cabang-cabang yang dinilai belum optimal.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menilai transformasi Bank NTT perlu diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan percepatan pelayanan kepada nasabah.
“Transformasi baru Bank NTT harus menjadi langkah menuju pelayanan yang lebih profesional, lebih cepat, dan lebih transformatif dalam seluruh aktivitas perbankan,” katanya.
Ia juga meminta manajemen Bank NTT memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah, nasabah, dan pemangku kepentingan lain guna menjaga kepercayaan publik terhadap bank daerah.
Transformasi digital Bank NTT menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan perbankan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan transaksi elektronik dan persaingan layanan keuangan berbasis aplikasi di Nusa Tenggara Timur.»(rel)
EKONOMI
Sikka Mulai Terapkan E-Parking di 24 Titik, Targetkan Retribusi Lebih Transparan
Dukungan DPRD, aparat penegak hukum, pelaku usaha, sektor perbankan, hingga masyarakat menjadi faktor penting.
MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mulai menerapkan sistem elektronik retribusi parkir atau e-parking di 24 titik tepi jalan umum di wilayah Kota Maumere, Selasa (12/5/2026), sebagai langkah digitalisasi pelayanan publik dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sistem yang dikembangkan bersama PT FTF Globalindo itu diterapkan di kawasan pusat perdagangan, pasar, pertokoan, dan sejumlah fasilitas publik untuk memperkuat pengawasan penerimaan retribusi parkir yang selama ini masih dilakukan secara manual.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengatakan penerapan e-retribusi parkir diarahkan untuk memperkecil potensi kebocoran pendapatan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
“Dengan sistem yang terdokumentasi secara digital, pemerintah ingin memastikan retribusi yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk sebagai pendapatan daerah dan kembali dalam bentuk pembangunan,” kata Juventus saat memperkenalkan sistem tersebut.
Menurutnya, digitalisasi sektor retribusi menjadi bagian dari strategi optimalisasi PAD di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Sikka.
Wabup Sikka Instruksikan ASN Tertibkan Pasar Ilegal hingga Genjot PAD saat Apel Pagi
Selain aspek pendapatan, pemerintah daerah juga menargetkan perubahan pola pelayanan parkir agar lebih tertib dan profesional. Juru parkir disebut akan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem baru tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Sikka Yohanes Emil Satriawan mengatakan seluruh titik parkir telah melalui kajian teknis sebelum diterapkan sebagai lokasi e-parking.
“Penetapan titik parkir dilakukan agar pengelolaan berjalan lebih profesional, tertib, dan transparan,” ujarnya.
Dalam penerapannya, juru parkir akan menggunakan identitas resmi berupa tanda pengenal dan rompi kerja, serta memanfaatkan sistem karcis digital dalam proses pembayaran retribusi. Tarif parkir tetap mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku.
Pemerintah daerah juga menyiapkan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan efektif. Dukungan DPRD, aparat penegak hukum, pelaku usaha, sektor perbankan, hingga masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem digital tersebut.
Penerapan e-parking menjadi salah satu langkah transformasi digital layanan publik di Kabupaten Sikka, terutama pada sektor yang selama ini rentan terhadap persoalan transparansi penerimaan daerah.»(rel)
-
HUMANIORA11 months agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA10 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA8 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM9 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
NASIONAL7 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
OPINI10 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
