Connect with us

PENKES

Keracunan MBG Terus Terjadi, Manggarai Barat Kembali Jadi Korban

JPPI mencatat sedikitnya 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG sepanjang 1–13 Januari 2026, sementara BBC menyebut lebih tinggi, 1.929 korban hanya dalam satu bulan Januari.

Published

on

Siswa diduga keracunan MBG dirawat di Puskesmas Golowelu, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat, NTT, Kamis (29/1/2026). FOTO: IST

Maumere, GardaFlores – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai investasi masa depan generasi bangsa justru membuka tahun 2026 dengan catatan kelam. Kasus keracunan kembali bermunculan secara masif dan menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa persoalan MBG bukan lagi insiden sporadis, melainkan krisis tata kelola yang sistemik.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG sepanjang 1–13 Januari 2026. Angka itu bahkan melonjak berdasarkan perhitungan BBC yang menyebut 1.929 korban hanya dalam satu bulan Januari. Kasus terjadi di banyak wilayah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di NTT, insiden terbaru terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Pada Jumat (30/1/2026), sedikitnya 132 pelajar dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap MBG, sebagaimana disampaikan petugas Puskesmas Golowelu. Pelajar yang keracunan MBG tersebar di sejumlah sekolah, yakni SMAN 1 Kuwus (42), SMKN 1 Kuwus (9), SMPN 2 Kuwus (31), SDI Golowelu 2 (20), dan SDI Golo Bombong (30). Peristiwa ini menambah panjang daftar korban sejak program MBG diluncurkan. Secara kumulatif, jumlah korban sejak 2025 hingga awal 2026 telah mencapai 21.254 orang—angka yang berseberangan tajam dengan target zero defect yang dicanangkan Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki 2026.

BGN memang telah menjatuhkan sanksi dengan menghentikan sementara operasional 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang Januari 2026. Namun langkah tersebut dinilai lebih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Program prioritas nasional yang menyasar jutaan siswa ini terus menyisakan tanda tanya besar soal kualitas pengawasan, transparansi pengelolaan, serta keberanian negara menegakkan standar keamanan pangan.

Anggota polisi dan petugas kesehatan mengevakuasi siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis di SMA 2 Kudus, Jawa Tengah, Kamis (29/01). FOTO: ANTARA

Padahal, sejak Oktober 2025 pemerintah telah memiliki Instruksi Presiden tentang percepatan MBG lengkap dengan petunjuk teknis yang sangat rinci. Mulai dari jam pengolahan bahan makanan, proses memasak, uji makanan, pendinginan, pemorsian, hingga distribusi ke sekolah-sekolah telah diatur secara ketat untuk mencegah risiko keracunan.

Dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen menegaskan bahwa masalah utama MBG bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada absennya pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Menurutnya, BGN seharusnya membangun sistem kontrol berjenjang hingga ke daerah, bukan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dapur kepada mitra atau yayasan tanpa supervisi ketat.

“Kalau terjadi keracunan, berarti ada yang salah dalam rantai keamanan pangan. Sistem HACCP itu ada dan jelas, tapi siapa yang mengontrol penerapannya?” ujar Tan Shot Yen.

Ia juga menyoroti lemahnya akuntabilitas mitra pengelola dapur MBG. Dalam banyak kasus, ketika keracunan terjadi, tanggung jawab menjadi kabur dan negara terkesan berjarak dari korban. Situasi ini semakin rumit setelah terungkap bahwa sebagian dapur MBG dimiliki oleh politisi, aparat TNI-Polri, hingga pejabat daerah—fakta yang diakui Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.

Tan Shot Yen menyebut kondisi tersebut sebagai konflik kepentingan serius. “Ini seperti jeruk makan jeruk. Tidak mungkin pengawasan berjalan objektif jika pengelola dan pengawas berada dalam lingkaran kekuasaan yang sama,” katanya. Jika dibiarkan, ia memperingatkan krisis kepercayaan publik terhadap MBG akan semakin dalam, terutama di kalangan orang tua siswa.

Persoalan krusial lain adalah rendahnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Dari hampir 19.800 SPPG yang terdaftar, baru sekitar 20–30 persen yang telah mengantongi sertifikasi, padahal SLHS merupakan prasyarat wajib sejak Oktober 2025. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penegakan standar dasar keamanan pangan.

Diduga keracunan MBG, sejumlah siswa dirawat di Puskesmas Montong, Tuban, Jawa Timur, Kamis (29/1/2026). FOTO: SUARA MERDEKA JAWA TIMUR

Tan Shot Yen mendesak BGN untuk menghentikan sementara ekspansi dapur MBG hingga seluruh persoalan mendasar—mulai dari sertifikasi, pengawasan, hingga konflik kepentingan—dibersihkan secara menyeluruh. Ia menilai ekspansi yang terlalu cepat justru memperbesar risiko, terutama di daerah dengan kapasitas pengawasan terbatas seperti NTT.

Selain itu, ia mengkritik arah distribusi dapur MBG yang cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum menjadi prioritas. “Lebih baik lambat tapi benar, daripada cepat tapi salah,” tegasnya.

Senada, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai rentetan kasus keracunan MBG sebagai peringatan serius bagi pemerintah. Ia menyebut tingginya jumlah korban menunjukkan program masih dijalankan secara tergesa-gesa tanpa standar keamanan pangan yang benar-benar ditegakkan.

“Ini lonceng bahaya. Program MBG masih ‘kejar tayang’ dan mengorbankan prinsip dasar keselamatan anak,” kata Ubaid, Selasa (13/1/2026). Ia mempertanyakan komitmen negara dalam melindungi hak dan keselamatan siswa. “Bagaimana mungkin program negara justru menjadi ancaman nyawa bagi anak-anak? Kami menuntut pemerintah menghentikan praktik MBG yang berisiko dan berhenti menjadikan siswa sebagai tumbal proyek ceroboh,” ujarnya.»(*/bert)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PENKES

Trauma Siswa Pascagempa Jadi Perhatian, SDI Iligetang Harapkan Pendampingan Berkelanjutan

SDI Iligetang menilai pemulihan psikologis siswa pascagempa membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Guru juga diminta memperhatikan kondisi emosional dan perubahan perilaku anak selama proses belajar kembali berjalan.

Published

on

Siswa SDI Iligetang mengikuti kegiatan trauma healing bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan tim sebagai bagian dari pemulihan psikologis anak-anak pascagempa.

MAUMERE, GardaFlores Pemulihan kondisi psikologis siswa pascagempa menjadi perhatian SDI Iligetang, Kabupaten Sikka. Pihak sekolah menilai pendampingan bagi anak-anak perlu dilakukan secara berkelanjutan agar rasa takut dan kecemasan setelah gempa tidak mengganggu proses belajar.

Wakil Kepala SDI Iligetang, Maria Yuldensia Kila, mengatakan anak-anak membutuhkan suasana yang membuat mereka kembali merasa aman setelah mengalami bencana.

Hal itu disampaikan setelah kegiatan trauma healing yang diikuti para siswa bersama Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, dan tim di SDI Iligetang, Senin (31/8/2026).

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Sikka yang sudah hadir dan memberikan perhatian kepada anak-anak kami. Kegiatan seperti ini sangat membantu anak-anak untuk kembali merasa tenang, nyaman, dan bersemangat,” ujar Maria.

Bupati Sikka Apresiasi Nakes yang Tetap Bertugas di Tengah Pascagempa

Menurut Maria, dampak gempa terhadap anak-anak tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik yang terjadi di lingkungan mereka. Pengalaman menghadapi guncangan dan situasi darurat juga dapat memengaruhi kondisi emosional siswa.

Karena itu, sekolah membutuhkan dukungan dalam mendampingi anak-anak selama proses pemulihan.

“Anak-anak membutuhkan suasana yang membuat mereka merasa aman dan diperhatikan. Kehadiran Bapak Bupati bersama tim memberikan semangat baru bagi kami untuk terus mendampingi anak-anak,” katanya.

Maria mengatakan sekolah memiliki peran penting setelah kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Guru tidak hanya bertugas melanjutkan pembelajaran, tetapi juga perlu memperhatikan perubahan perilaku dan kondisi emosional siswa setelah bencana.

Pascagempa, Bupati Sikka Turun Langsung Dampingi Pemulihan Psikologis Siswa

Menurutnya, proses pemulihan psikologis anak tidak dapat diselesaikan dalam satu kegiatan.

“Kami berharap pendampingan seperti ini tidak berhenti sampai di sini. Anak-anak membutuhkan proses untuk benar-benar kembali pulih dan siap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa,” ujarnya.

Kegiatan trauma healing di SDI Iligetang menjadi bagian dari penanganan pascagempa yang juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka terhadap kelompok masyarakat terdampak.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago sebelumnya turun langsung berinteraksi dengan para siswa untuk membantu menciptakan suasana yang lebih santai dan mengurangi rasa takut setelah gempa.

Bagi pihak sekolah, dukungan psikososial tetap dibutuhkan seiring kembalinya aktivitas pendidikan. Pemulihan kondisi siswa, menurut Maria, perlu berjalan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar anak-anak dapat kembali menjalani aktivitas sekolah dengan rasa aman.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Bupati Sikka Apresiasi Nakes yang Tetap Bertugas di Tengah Pascagempa

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengunjungi Puskesmas Kopeta dan Puskesmas Wolomarang untuk meninjau pelayanan kesehatan serta mengapresiasi nakes yang tetap bertugas pascagempa.

Published

on

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan dan berdialog dengan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di tengah proses pemulihan pascagempa di Kabupaten Sikka, Senin (31/8/2026).

MAUMERE, GardaFlores Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengapresiasi tenaga kesehatan yang tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat di tengah situasi pascagempa di Kabupaten Sikka.

Apresiasi tersebut disampaikan Juventus saat mengunjungi sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Kopeta dan Puskesmas Wolomarang, Senin (31/8/2026).

Dalam kunjungan itu, Juventus berdialog dengan para tenaga kesehatan dan meninjau kondisi pelayanan yang tetap berjalan setelah gempa.

“Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap bertugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak dan Ibu adalah garda terdepan dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi seperti ini,” ujar Juventus.

Pascagempa, Bupati Sikka Turun Langsung Dampingi Pemulihan Psikologis Siswa

Selain berdialog dengan tenaga kesehatan, Bupati Sikka juga mengecek kesiapan pelayanan, kondisi tenaga medis, serta kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan selama masa pemulihan pascabencana.

Juventus meminta fasilitas pelayanan kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga terdampak gempa dan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.

“Pemerintah Kabupaten Sikka akan terus memberikan perhatian dan dukungan agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas dengan baik. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan sangat berarti bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan para tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan tugas dalam masa tanggap darurat dan proses pemulihan pascabencana.

Kunjungan ke Puskesmas Kopeta dan Puskesmas Wolomarang tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan serta mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan di tengah proses pemulihan pascagempa.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Pascagempa, Bupati Sikka Turun Langsung Dampingi Pemulihan Psikologis Siswa

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago turun langsung mendampingi kegiatan trauma healing bagi siswa SMPK Frater Maumere dan SDI Iligetang, Senin (31/8/2026).

Published

on

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago berinteraksi dengan siswa dalam kegiatan trauma healing sebagai bagian dari pemulihan psikologis anak-anak pascagempa di Kabupaten Sikka, Senin (31/8/2026).

MAUMERE, GardaFlores Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago turun langsung melakukan kegiatan trauma healing bersama siswa SMPK Frater Maumere dan SDI Iligetang, Senin (31/8/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemulihan kondisi psikologis siswa setelah gempa bumi mengguncang Kabupaten Sikka.

Dalam kegiatan itu, Juventus berinteraksi langsung dengan para siswa dalam suasana santai. Interaksi tersebut ditujukan untuk membantu siswa mengurangi rasa takut dan kecemasan setelah mengalami situasi bencana.

Juventus juga mengajak para siswa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran dan menjalani aktivitas sekolah.

Pascagempa Palue, Kebutuhan Dasar dan Akses Transportasi Jadi Fokus Penanganan

Menurutnya, penanganan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik, tetapi juga pemulihan kondisi psikologis masyarakat, termasuk anak-anak.

“Pemerintah Kabupaten Sikka terus berupaya memastikan kebutuhan masyarakat pascabencana, termasuk pemulihan psikologis anak-anak, mendapat perhatian,” ujar Juventus.

Wakil Kepala SDI Iligetang Maria Yuldensia Kila mengatakan kegiatan trauma healing dibutuhkan karena sejumlah anak masih mengalami dampak psikologis setelah gempa.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Sikka yang sudah hadir dan memberikan perhatian kepada anak-anak kami. Kegiatan seperti ini sangat membantu anak-anak untuk kembali merasa tenang, nyaman, dan bersemangat,” katanya.

Gempa Flores dan Arti Kehadiran di Tengah Bencana

Menurut Maria, kehadiran pemerintah di lingkungan sekolah juga memberikan dukungan bagi para guru dalam mendampingi siswa selama masa pemulihan.

Kegiatan trauma healing di SMPK Frater Maumere dan SDI Iligetang menjadi bagian dari upaya pemulihan pascagempa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka di sektor pendidikan. Selain memastikan kegiatan belajar dapat kembali berjalan, pendampingan psikologis terhadap siswa juga dilakukan setelah bencana.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending