MAUMERE, GardaFlores — Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengajukan dukungan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) kepada Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Permintaan diajukan menyusul capaian layanan pengelolaan sampah di Sikka yang baru sekitar 25 persen.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa. Pemerintah daerah menyampaikan keterbatasan sarana dan prasarana sebagai kendala utama dalam peningkatan cakupan layanan.

Bupati Sikka dalam keterangannya di Maumere, Kamis (16/4/2026), menyebut pembangunan TPS 3R menjadi opsi untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah secara bertahap.

“Kami berharap ada dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya dalam penyediaan sarpras dan pembangunan TPS 3R,” kata Juventus.

TPA Wairii dan Pengkhianatan terhadap Laut Maumere: Refleksi Hari Peduli Sampah Nasional di Kabupaten Sikka

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pendekatan pengelolaan dari hulu ke hilir, dengan prioritas pada pemilahan sampah di tingkat sumber.

“Pemilahan antara sampah organik dan anorganik menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selain isu persampahan, pertemuan juga membahas reboisasi kawasan hutan, terutama di wilayah sumber mata air, sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bersih.

Hingga saat ini, belum ada keputusan terkait bentuk dukungan yang akan diberikan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan akan melanjutkan pembahasan teknis dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti usulan tersebut.»(rel)

BAJAWA, GardaFlores — Gangguan distribusi air bersih dari Perumda Air Minum Kabupaten Ngada memasuki hari ketujuh dan berdampak pada sejumlah wilayah di Kota Bajawa, memaksa warga bergantung pada pasokan air tangki untuk kebutuhan harian.

Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Tanalodu, Kisanata, Ngedekulu, dan kawasan sekitarnya. Sejak awal pekan, aliran air ke rumah warga dilaporkan terhenti atau tidak stabil, dan hingga Sabtu (11/4/2026) belum sepenuhnya pulih.

Berdasarkan keterangan warga, kebutuhan air bersih kini dipenuhi melalui pembelian air tangki dengan kisaran harga Rp70 ribu hingga Rp150 ribu per tangki, tergantung kapasitas dan ketersediaan pasokan.

“Sudah empat hari air tidak keluar. Kami terpaksa beli air tangki dengan harga Rp150 ribu untuk satu tangki besar,” ujar Mama Arfan, warga Kelurahan Kisanata.

Keluhan serupa disampaikan Tanta Ines, warga Kelurahan Tanalodu, yang menyebut gangguan berlangsung hampir satu minggu dan menghambat aktivitas rumah tangga.
“Sudah hampir satu minggu air tidak mengalir. Mau mandi saja susah, kami sudah pesan air tangki tapi belum datang juga,” katanya.

Di sisi distribusi alternatif, lonjakan permintaan terlihat di kawasan Warusoba sebagai salah satu titik pengambilan air. Kendaraan tangki dilaporkan antre untuk pengisian sebelum menyalurkan ke pelanggan.

Dorong Ketahanan Pangan dan Swasembada, Pemkab Ngada Serahkan Irigasi OPLAH ke P3A Soafuti di Bajawa

John, seorang pengemudi tangki menyebut intensitas distribusi meningkat dibanding kondisi normal.
“Kami dari pagi sudah jalan terus. Pesanan sangat banyak dibanding biasanya,” ujarnya.

Perumda Air Minum Kabupaten Ngada melakukan penanganan di sejumlah titik, termasuk di bak penampungan Padawoli, Kecamatan Bajawa, dengan mengerahkan mobil tangki untuk suplai sementara kepada warga terdampak.

Perbaikan jaringan pipa juga berlangsung di kawasan belakang Kampung Bogenga yang diidentifikasi sebagai salah satu titik gangguan distribusi. Petugas terlihat melakukan perbaikan serta pembersihan di area tersebut.

Seorang staf Perumda menyatakan sebagian aliran mulai kembali normal di beberapa lokasi terbatas.
“Ada satu titik yang sudah bisa mengalir ke rumah warga,” ujarnya.

Gangguan layanan air bersih di daerah perkotaan umumnya berkaitan dengan kerusakan jaringan distribusi, kebocoran pipa, atau kendala teknis pada sistem penampungan. Dalam situasi tersebut, distribusi melalui mobil tangki menjadi langkah mitigasi jangka pendek, sementara pemulihan layanan bergantung pada kecepatan perbaikan infrastruktur.

Hingga berita ini diterbitkan, proses perbaikan jaringan masih berlangsung dan distribusi air belum sepenuhnya normal di seluruh wilayah terdampak. Pihak manajemen Perumda Air Minum Kabupaten Ngada belum memberikan pernyataan resmi. Warga masih mengandalkan pasokan air tangki sambil menunggu pemulihan layanan.»(gus)

MAUMERE, GardaFlores – Warga Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, melaporkan dugaan penipuan utang piutang ternak babi senilai belasan juta rupiah yang berlangsung sejak 2012 ke pemerintah desa pada Kamis (9/4/2026).

Pelapor, Blasius Blasi, mengaku mengalami kerugian akibat transaksi berulang dengan Ernestina Mona, yang merupakan warga di dusun yang sama. Laporan tersebut disampaikan bersama adiknya, Yusuf Lewor Goban, dan diterima oleh Sekretaris Desa Waturia.

Berdasarkan keterangan pelapor, kasus bermula pada 2012 saat Ernestina meminjam satu ekor babi senilai Rp5 juta untuk keperluan acara kedukaan keluarga di Pulau Palue. Pada 2023, Ernestina kembali meminjam tiga ekor anak babi dengan nilai masing-masing Rp1,5 juta atau total Rp4,5 juta.

Kasus Kematian Siswi SMP di Sikka: Autopsi dan Pemeriksaan Psikiater Disorot di Tengah Penyidikan Tiga Tersangka

Transaksi berlanjut pada 2024 ketika Ernestina bersama seorang anggota keluarganya kembali meminjam satu ekor babi senilai Rp5 juta untuk kebutuhan acara peringatan satu tahun kematian suaminya. Dalam transaksi terakhir, Ernestina sempat memberikan uang muka Rp1 juta, namun sehari kemudian menarik kembali Rp250 ribu, sehingga pembayaran yang diterima pelapor hanya Rp750 ribu.

Menurut Yusuf Lewor Goban, pihak keluarga telah berulang kali melakukan penagihan, namun pembayaran tidak pernah direalisasikan. “Masalah besar harus diperkecil dan masalah kecil harus dihilangkan, demi nama baik dan martabat Desa Waturia,” ujarnya.

Pihak keluarga berharap pemerintah desa dapat memfasilitasi penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, jika tidak ada itikad baik dari pihak terlapor, pelapor menyatakan akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Ernestina Mona. Pemerintah Desa Waturia dijadwalkan akan melakukan mediasi antara kedua pihak sebagai langkah awal penyelesaian.»(rel)