Maumere, GardaFlores – Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten dengan kategori rawan tinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) bersama 83 Kabupaten/Kota lain di tanah air.
Demikian dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka, Florita Idah Djuang ketika meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kherubim Convention Hall (LK3I), Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Alok Timur, Selasa (27/8/2024) petang.
Idah Djuang mengatakan, kategori kerawanan ini terbagi tiga yakni rawan tinggi, rawan sedang dan rawan rendah. Dijelaskan, secara nasional kategori rawan tinggi ada 84 kabupaten/kota, rawan sedang sebanyak 334 kabupaten/kota dan rawan rendah sebanyak 90 kabupaten/kota.
“IKP adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan. Dengan IKP ini segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah,” katanya.
Untuk menyusun IKP ini, katanya, Bawaslu Sikka telah mengumpulkan data-data berdasarkan hasil pengawasan mulai dari TPS, Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan. Berdasarkan hasil pengawasan itu, Bawaslu Sikka kemudian melakukan analisis terhadap potensi-potensi kerawanan.
Karena termasuk kategori rawan tinggi, Idah Djuang meminta semua pemangku kepentingan untuk bekerjasama dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap semua tahap Pilkada untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran.
“Kita berharap masalah-masalah pada Pemilu lalu, tidak terulang dalam tahapan Pilkada 2024,” katanya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Sikka, Muhajir Latif mengatakan, ada 18 indikator yang terpenuhi sehingga Kabupaten Sikka termasuk kategori rawan tinggi. Antara lain, katanya, adanya catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara, adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-El, juga adanya keterlambatan perlengkapan pemungutan suara.
Untuk tingkat kecamatan, Muhajir mengatakan kategori rawan tinggi itu antara lain di Kecamatan Talibura dan Alok.
Sebelum peluncuran IKP, Bawaslu Sikka menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif tahapan Pilkada 2024.
Kegiatan ini diikuti anggota Panwascam, tokoh agama, tokoh masyarakat, utusan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indoensia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM).»
(fer)
