Jakarta, GardaFlores – Presiden Prabowo mengatakan ia akan berupaya untuk menekan angka keracunan MBG hingga nol kasus. Pemerintah, katanya, sama sekali tidak menginginkan adanya anak Indonesia yang keracunan usai menyantap MBG.

Prabowo menyampaikan itu saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10) malam WIB.

Seperti dilansir CNN Indonesia, Prabowo menyebut angka keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 0,0007 persen dari keseluruhan porsi makanan yang telah diberikan ke seluruh penerima manfaat.

Ini Pengakuan BGN Soal Perhitungan Menu MBG Rp10 Ribu

“Memang ada gangguan. Ada keracunan makanan. Tapi ketika kita menghitung jumlah makanan yang telah dibagikan, jumlah keracunan makanan, statistiknya 0,0007,” kata Prabowo.

“Tapi menurut saya, dalam setiap usaha manusia, untuk mencapai nol kecelakaan atau nol kesalahan, menurut saya hal itu sangat jarang terjadi,” tambahnya.

Prabowo menyatakan pemerintah tidak tinggal diam atas kasus keracunan itu. Ia mengatakan pemerintah telah meningkatkan SOP mereka di program MBG.

Ribuan Anak Keracunan MBG, Wakil Kepala BGN Minta Maaf

“Peralatan modern untuk memanaskan air, untuk memanaskan alat makan,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Prabowo juga menyampaikan bahwa saat ini sudah ada sekitar 11.900 dapur yang beroperasi menjalankan program MBG ini.

Prabowo mengatakan saat ini penerima manfaat MBG juga telah menyentuh hingga 35,4 juta penerima manfaat.

“Dan itu setara dengan tujuh kali [populasi] Singapura. Jadi, kami memberi makan sebanyak tujuh kali [populasi] Singapura setiap hari,” ujar dia.»(*/fer)

Jakarta, GardaFlores – Setelah mendapat kepastian bahwa ribuan anak sekolah mengalami keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang meminta maaf. Ia juga mengaku minta maaf atas nama seluruh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Dari hati saya yang terdalam saya mohon maaf, atas nama BGN atas nama seluruh SPPG di Indonesia, saya mohon maaf, saya seorang ibu melihat gambar gambar di video sedih hati saya,” kata Nanik pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/9).

Warga Dukung Redistribusi Tanah Eks HGU Nangahale Dilaksanakan Sesuai Aturan

Seperti dilansir CNN Indonesia, Nani yang menangis usai meminta maaf mengatakan, kasus keracunan ini bukan sekadar angka, melainkan nyawa.

“Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit itu adalah menjadi tanggung jawab kami, kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Sekali lagi pada anak-anak saya tercinta se-Indonesia dan juga orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan janji tidak akan lagi terjadi,” katanya.

Siswa Keracunan MBG Terus Bertambah, Dua Kabupaten Tetapkan KLB. Sebelum menangis, Nanik menegaskan BGN mengaku salah dengan keracunan massif yang kemudian dia sebut sebagai insiden pangan MBG di sejumlah daerah.

Mantan wartawan ini mengatakan, “BGN bertanggungjawab penuh atas kesalahan ini”.

Bupati Sikka Dorong Dinas Kominfo Perkuat Konsolidasi Tugas Kehumasan Pemeritah

Keracunan MBG terus terjadi dan semakin meningkat dalam tiga pekan terakhir. Dalam kurun itu, sudah dua daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan MBG. Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Mamuju.

Data BGN mencatat per 22 September terdapat 4.711 orang yang menjadi korban keracunan di seluruh Indonesia.

Sebanyak 4.711 orang itu tersebar di tiga wilayah berdasarkan klasifikasi BGN yang meliputi wilayah I Sumatra sebanyak 1.281 orang, wilayah II Jawa sebanyak 2.606 orang, dan wilayah III Kalimantan, Bali, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua sebanyak 824 orang.

Gara-Gara Kata “Skandal”, Jurnalis eNBeIdonesia Dilaporkan ke Polres Sikka

Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025 mencatat keracunan MBG di Indonesia mencapai 6.452 orang.

Dengan tertinggi di Jawa Barat mencapai 2.012 orang, disusul D.I Yogyakarta sebanyak 1.047 orang, Jawa Tengah 722 orang, Bengkulu mencapai 539 orang, dan Sulteng 446 orang.

Namun data itu terus bertambah dengan temuan terbaru di daerah Sumedang, Jawa Barat pada Jumat (26/9). Sebanyak 103 siswa di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang keracunan usai menyantap MBG hari ini.»(*/fer)

Jakarta, GardaFlores — Presiden Prabowo Subianto memberi perintah kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid agar mempercepat tenggat waktu merebut tanah terlantar milik masyarakat, dari 587 hari menjadi 90 hari saja.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Nusron dalam audiensi dengan Pimpinan DPR RI. Ia mengatakan bakal ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, sesuai perintah Presiden Prabowo.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. ANTARA FOTO

“Karena prosesnya untuk menentukan tanah telantar itu lama, berdasarkan PP (Nomor 20 Tahun 2021) butuh waktu 587 hari. Karena itu, atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami diperintah revisi. Prosesnya kami persingkat, hanya 90 hari,” tuturnya di DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (24/9/2025).

Peringati Hari Tani, FRAM Serukan Penolakan Terhadap HGU PT Krisrama dan Penegakkan Reforma Agraria

Bahkan, proses revisi itu disebut-sebut sudah selesai tahap harmonisasi. Aturan baru dengan tenggat waktu 90 hari tersebut diklaim tinggal menunggu tanda tangan Prabowo.

Nusron lantas kembali mengingatkan bahwa tanah telantar menjadi objek reforma agraria. Itu termasuk tanah yang berstatus hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), sampai hak konsesi yang tidak digunakan selama 2 tahun.

Paus Leo XIV Sampaikan Solidaritas Gereja Katolik Terhadap Rakyat Gaza

“Dua tahun, mangga, tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan. Negara berhak untuk mengevaluasi, kemudian mencatatkan tanah telantar, bisa diserahkan kepada Bank Tanah. Kemudian, diredistribusikan kepada rakyat,” tandasnya.

Pekerja memanfaatkan drone untuk menaburkan benih di kawasan pertanian Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A.

Mulanya, deadline 587 hari digunakan untuk memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik tanah atau lahan yang dianggap tak dimanfaatkan sesuai peruntukan.

Jika tak digubris oleh pemilik sertifikat tanah, pemerintah akan mengirim surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.

Bupati Sikka Tanggapi Tuntutan FRAM, Reforma Agraria Harus Sesuai Undang-Undang

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengaku mendapatkan protes setiap hari dari para pemilik tanah yang haknya diambil alih negara.

Nusron menekankan sejatinya tidak ada yang memiliki tanah di Indonesia, kecuali negara. Ia menyebut masing-masing orang yang mengantongi sertifikat cuma diberikan hak menguasai.»(*/fer)