MAUMERE, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Sikka mendorong penerapan Alat Perekam Data Transaksi (PEDATI) pada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk memperkuat transparansi pencatatan transaksi usaha dan kepatuhan pajak daerah.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, meminta pelaku usaha memastikan data transaksi yang dilaporkan sesuai dengan aktivitas usaha sebenarnya. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi penerapan dan pemasangan PEDATI di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka, Rabu (4/11/2026).

Juventus mengatakan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pelaku usaha diminta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Kejari Sikka Periksa 11 Saksi Kasus Watergen, Kerugian Sementara Rp1,5 Miliar

“Ini soal hak dan kewajiban kita sebagai warga. Saya percaya Bapak dan Ibu semua mengetahui betul sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, mari kita ingatkan satu sama lain untuk menyelesaikan kewajiban kita,” ujar Juventus.

Ia secara khusus menyoroti kesesuaian antara jumlah transaksi yang terjadi dan data yang tercatat. Menurutnya, aktivitas usaha yang melayani banyak pelanggan setiap hari harus tercermin dalam laporan transaksi.

Perbedaan antara aktivitas usaha dan jumlah transaksi yang tercatat, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam pengawasan pajak daerah.

Juventus menegaskan, ketentuan perpajakan harus dijalankan oleh seluruh pihak yang memiliki kewajiban. Pemerintah daerah, menurutnya, akan mengedepankan pembinaan dan pendampingan sebelum mengambil langkah penegakan sesuai aturan.

Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat

“Peraturan ada untuk dijalankan. Kita tidak ingin menempuh jalur yang bersifat penegakan hukum yang keras. Namun, jika kepatuhan belum tercapai sepenuhnya, maka langkah yang diperlukan harus tetap diambil sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Penerapan PEDATI diharapkan membantu meningkatkan ketepatan pencatatan transaksi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi penerimaan PBJT. Pemerintah daerah juga berharap penggunaan alat tersebut memberikan kejelasan dalam pelaporan pajak oleh pelaku usaha.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Bapenda Kabupaten Sikka, Yosef Benyamin, sejumlah pejabat dan staf Bapenda, serta para pelaku usaha di Kabupaten Sikka.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mencatat realisasi Dana Bantuan Presiden Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,39 miliar atau 11,96 persen dari total anggaran Rp20 miliar hingga Oktober 2026. Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyatakan dana tersebut ditargetkan terealisasi hingga akhir Desember 2026.

Data itu disampaikan dalam konferensi pers di lantai II Kantor Bupati Sikka, Selasa (20/10/2026). Bupati didampingi Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriyadi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa.

Berdasarkan data realisasi anggaran, dana yang telah terealisasi mencapai Rp2.391.729.320,76. Sementara itu, Rp17.608.270.679,24 atau 88,04 persen dari total anggaran belum terealisasi.

Inspektorat Sikka Catat Setoran Rp3,31 Miliar, Tindak Lanjut Temuan Masih Berjalan

Dana tersebut dialokasikan kepada sembilan perangkat daerah di Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut:

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Rp13.714.479.751,00.
• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Rp3.365.522.100,00.
• Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga: Rp1.626.812.060,00.
• Dinas Kesehatan: Rp499.558.589,00.
• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Rp292.020.000,00.
• Sekretariat Daerah, Bagian Umum: Rp201.607.500,00.
• RSUD TC Hillers Maumere: Rp150.000.000,00.
• Inspektorat: Rp100.000.000,00.
• Sekretariat DPRD: Rp50.000.000,00.

Total alokasi untuk sembilan perangkat daerah tersebut mencapai Rp20 miliar.

Pengadaan APBD Sikka Dievaluasi, 13 Paket DID Masih Tahap Perencanaan

Dana Bantuan Presiden itu juga dialokasikan untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada 15 Agustus 2026. Bantuan mencakup rumah rusak berat, sedang, dan ringan, serta pemulihan fasilitas umum yang terdampak.

Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan pengelolaan dana tersebut akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, serta Inspektorat untuk melakukan pengawasan.

Bupati menargetkan realisasi dana bantuan tersebut selesai pada akhir Desember 2026. Dalam data yang disampaikan, belum dirinci jumlah penerima bantuan, realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah, maupun sisa anggaran setiap kegiatan.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Sebanyak 13 paket kegiatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran sebelumnya di Kabupaten Sikka masih berada pada tahap perencanaan. Sementara itu, enam paket Bantuan Stimulan Perumahan yang dibiayai DID 2026 masih dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

Status tersebut tercatat dalam data perkembangan pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah Kabupaten Sikka per 20 Oktober 2026 yang dibahas dalam evaluasi di Maumere, Selasa (20/10/2026).

Evaluasi itu dihadiri Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi, Sekretaris Daerah Femi Bapa, kepala dinas, camat, dan staf ahli lingkup pemerintah kabupaten.

Bupati Sikka Soroti BUMDes Tak Menguntungkan Desa, Minta Evaluasi Menyeluruh

Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), enam paket Bantuan Stimulan Perumahan yang bersumber dari DID 2026 memiliki total pagu Rp1 miliar. Berdasarkan data yang dibahas, seluruh paket masih dalam proses pemilihan penyedia.

Adapun 13 paket kegiatan dari DID tahun anggaran sebelumnya memiliki pagu Rp1.525.924.500 dan masih berada pada tahap perencanaan.

Perubahan pelaksanaan juga tercatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO). Dari kelompok pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) 2026 dan sisa DAU SG tahun sebelumnya, total pagunya mencapai Rp2.833.330.100.

Pekerjaan konstruksi di SDK Paga tidak dilaksanakan karena perubahan pagu anggaran. Sementara itu, pekerjaan konstruksi di SMP Negeri 43 Wolomotong juga tidak dilaksanakan dan dialihkan ke kegiatan pengadaan barang.

Kuasa Hukum Tersangka BBM Eceran di Sikka Pertanyakan Konsistensi Penindakan

Selain itu, terdapat 15 paket pengadaan dengan total pagu Rp1.072.375.000. Paket-paket tersebut meliputi bahan kapal fiberglass, bahan rumpon laut, cool box berbagai kapasitas, mesin diesel kapal, mesin ketinting, pembangunan sampan, pukat, serta jasa perencanaan dan pengawasan pembangunan sampan.

Dalam jadwal yang tercantum, pemilihan penyedia untuk kelompok 15 paket tersebut dijadwalkan pada 16 Oktober 2026, sedangkan pelaksanaan kontrak dijadwalkan pada 19 Oktober 2026. Namun, data yang tersedia belum menjelaskan apakah kedua tahapan itu telah terlaksana sesuai jadwal.

Pemantauan yang dilakukan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah juga mencakup pekerjaan yang bersumber dari DAK lanjutan 2025, DAK 2026, DAU SG, DID, dan Dana Bantuan Presiden 2026.»(rel)