Seoul, GardaFlores – Mantan Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee dijatuhi hukuman 20 bulan penjara oleh Pengadilan Seoul, Rabu (28 Januari 2026). Majelis hakim menyatakan Kim terbukti menerima gratifikasi, sementara dakwaan lain dinilai tidak cukup bukti.

Hakim menyatakan hanya satu dakwaan jaksa yang terbukti, yakni penerimaan barang mewah dan hadiah bernilai puluhan juta won. Tuduhan keterlibatan Kim dalam manipulasi saham serta pelanggaran Undang-Undang Dana Politik dinyatakan tidak terbukti.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Kim dihukum 15 tahun penjara.

Kim, istri mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, telah ditahan sejak Agustus 2025. Ia menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk menerima suap, memanipulasi saham, dan ikut campur dalam urusan politik. Selama proses persidangan, Kim membantah seluruh dakwaan.

Dalam persidangan terungkap, Kim menerima tas mewah, kalung berlian, serta hadiah lain senilai sekitar 80 juta won atau setara Rp936 juta. Barang-barang tersebut disebut sebagai gratifikasi dari Gereja Unifikasi, organisasi keagamaan yang kontroversial di Korea Selatan.

AS Perkuat Pangkalan Militer di Filipina, Dekat Taiwan

Selain itu, Kim juga menerima 58 jajak pendapat gratis senilai 270 juta won dari broker politik Myung Tae-kyun menjelang pemilihan presiden 2022.

Jaksa menuding Kim terlibat dalam skema manipulasi harga saham Deutsch Motors, dealer BMW di Korea Selatan, pada periode 2010–2012, dengan nilai keuntungan lebih dari 800 juta won. Namun majelis hakim menyatakan tidak menemukan bukti keterlibatan langsung Kim dalam skema tersebut.

Tuduhan lain mencakup penerimaan suap melalui perusahaan Covana Contents, keterlibatan dalam perubahan rute Jalan Tol Seoul–Yangpyeong, serta pengaruh terhadap persetujuan proyek di Distrik Yangpyeong Gongheung. Total terdapat 16 dakwaan yang diajukan jaksa.

“Saya dengan tulus meminta maaf atas kegaduhan yang saya timbulkan,” ujar Kim kepada wartawan saat menghadiri sidang pada Agustus lalu.

Dalam putusannya, hakim memerintahkan jaksa menyita kalung berlian serta merampas uang sekitar 13 juta won sebagai pengganti gratifikasi.

Kurang dari dua pekan sebelum vonis Kim dijatuhkan, Yoon Suk Yeol lebih dahulu divonis lima tahun penjara atas kebijakan pemberlakuan darurat militer yang memicu kekacauan nasional pada akhir 2024. Korea Selatan mencatat sejarah baru: untuk pertama kalinya mantan presiden dan mantan ibu negara dipenjara.»(*/bert)

Teheran, GardaFlores – Amerika Serikat pada Senin (26/1) resmi mengerahkan Gugus Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln ke kawasan Timur Tengah. Langkah ini menandai penguatan signifikan kehadiran militer Washington di wilayah yang tengah diliputi ketegangan, khususnya menyusul memburuknya hubungan AS dengan Iran.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) melalui akun media sosial X menyatakan bahwa kapal induk kelas Nimitz tersebut memasuki kawasan Timur Tengah “untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas regional.” Gugus tempur ini membawa kekuatan udara dan laut strategis yang biasanya digunakan dalam skenario eskalasi konflik berskala besar.

Pernyataan Trump dan Evaluasi Militer AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa armada AS sedang bergerak menuju kawasan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Washington memantau perkembangan situasi di Iran dengan sangat cermat.

Penilaian militer sebelumnya menyebutkan bahwa minimnya kehadiran militer AS di Timur Tengah dalam beberapa pekan terakhir telah membatasi opsi serangan. Sejumlah aset militer diketahui dialihkan ke kawasan Karibia dan Asia, sehingga para pejabat menyatakan “situasi belum siap” untuk tindakan militer langsung.

Pejabat pertahanan AS menyebutkan bahwa waktu tambahan diperlukan untuk mempersiapkan pasukan sebelum kemungkinan serangan apa pun dilakukan, sebagaimana dilaporkan sejumlah media Amerika.

Denmark Siaga Tempur Hadapi Skenario Terburuk Serangan AS ke Greenland

Protes di Iran dan Ancaman Balasan AS

Ketegangan meningkat seiring gelombang unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota di Iran. Puluhan ribu warga turun ke jalan memprotes kondisi ekonomi yang memburuk dan depresiasi mata uang rial. Aksi tersebut kemudian berubah menjadi kekerasan dan, menurut pemerintah Iran, telah menelan lebih dari 3.000 korban jiwa.

Menanggapi situasi itu, Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat siap “menyelamatkan” para demonstran jika mereka dibunuh, sembari menyatakan bahwa pasukan AS dalam kondisi siaga. Ia juga mengancam akan mengambil “respons keras” jika eksekusi massal terus berlanjut.

Namun, dalam pernyataan selanjutnya, Trump melunakkan retorikanya dengan mengklaim bahwa Teheran telah menghentikan pembunuhan terhadap demonstran setelah peringatan tersebut disampaikan.

Respons Keras Teheran: “Kami Lebih Siap dari Sebelumnya”

Pemerintah Iran merespons dengan nada tegas. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyatakan bahwa Iran kini berada dalam kondisi “lebih siap dari sebelumnya” untuk menghadapi potensi serangan Amerika Serikat.

Baghaei menggambarkan situasi saat ini sebagai bentuk “perang hibrida”, merujuk pada konflik 12 hari yang terjadi pada Juni lalu serta aksi protes kekerasan baru-baru ini yang menurut Teheran dipicu oleh Amerika Serikat dan Israel.

Ia menuding AS dan Israel terus melontarkan ancaman dan “klaim tanpa dasar,” termasuk pernyataan Presiden Trump dan laporan pergerakan kapal-kapal perang AS menuju Teluk Persia.

AS Perkuat Pangkalan Militer di Filipina, Dekat Taiwan

Kekhawatiran Regional dan Ancaman Eskalasi

Baghaei juga menegaskan bahwa negara-negara di kawasan memahami bahwa ketidakstabilan bersifat menular dan tidak akan berhenti di Iran saja. Ia menyebut terdapat kekhawatiran bersama di antara negara-negara tetangga Iran mengenai dampak dari setiap serangan militer AS.

Iran pun mendesak negara-negara kawasan untuk “mengambil sikap yang jelas” terhadap ancaman Amerika Serikat.

“Dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri serta pengalaman berharga di masa lalu, Iran lebih siap dari sebelumnya dan akan merespons secara komprehensif, tegas, dan dengan cara yang akan disesalkan terhadap setiap potensi agresi,” tegas Baghaei.

Isyarat Perubahan Kepemimpinan

Pada puncak gelombang protes awal bulan ini, Trump bahkan mendorong para demonstran untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih lembaga-lembaga negara, seraya menyatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan.

Ia juga menyebut bahwa sudah saatnya terjadi perubahan kepemimpinan di Iran. Pernyataan ini oleh banyak pihak di Teheran ditafsirkan sebagai ancaman langsung terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sekaligus mempertegas risiko eskalasi konflik terbuka antara kedua negara.»(*/bert)

Kopenhagen, GardaFlores – Militer Denmark pekan lalu diperintahkan untuk bersiaga dengan amunisi aktif dalam menghadapi kemungkinan terburuk berupa serangan Amerika Serikat terhadap Greenland, sebelum Presiden AS Donald Trump akhirnya menarik opsi penggunaan kekuatan militer. Informasi ini dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Denmark, DR, Jumat (23/1/2026).

Menurut laporan tersebut, perintah kesiapsiagaan dikeluarkan hingga sepekan lalu. Dalam skenario terburuk, pasukan Denmark diminta membawa amunisi aktif ke Nuuk, ibu kota Greenland. Arahan ini bersumber dari kalangan politik pusat Denmark.

Situasi siaga itu berakhir setelah Presiden AS Donald Trump mengurungkan rencana penggunaan kekuatan militer terhadap Greenland. Keputusan tersebut diambil usai pertemuan Trump dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Rabu lalu.

Perang Meletus, Yaman Tetapkan Darurat Nasional 90 Hari di Tengah Bentrokan Saudi–UEA

DR juga melaporkan adanya dukungan politik yang kuat di Denmark untuk melakukan perlawanan jika serangan benar-benar terjadi. Dukungan itu tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari mayoritas partai oposisi di parlemen.

Ketertarikan Trump terhadap Greenland didorong oleh posisi strategis wilayah tersebut di kawasan Arktik, kekayaan sumber daya mineral, serta meningkatnya pengaruh Rusia dan China di kawasan tersebut.

Pemerintah Denmark bersama otoritas Greenland berulang kali menolak wacana penjualan wilayah itu, dengan menegaskan bahwa Greenland merupakan bagian sah dari kedaulatan Denmark.

Meski menarik ancaman militer, Trump menyatakan telah tercapai kerangka kerja awal untuk kemungkinan kesepakatan terkait Greenland dan kawasan Arktik secara lebih luas. Ia juga menarik ancaman pengenaan tarif terhadap negara-negara Eropa yang menolak upaya akuisisi tersebut.»(*/bert)