BAJAWA, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Ngada menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp64,78 miliar dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Angka tersebut berada di tengah proyeksi total pendapatan daerah sebesar Rp912,03 miliar, yang sebagian besar masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Dokumen KUA-PPAS 2027 mencatat pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp836,96 miliar, atau sekitar 91 persen dari total pendapatan daerah. Sementara kontribusi PAD berada pada kisaran tujuh persen.

Komposisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Ngada dalam pembahasan awal KUA-PPAS karena dinilai menunjukkan kapasitas fiskal daerah masih sangat bergantung pada kebijakan transfer pemerintah pusat.

Dalam dokumen yang sama, Pemerintah Kabupaten Ngada juga mengakui target pendapatan maupun belanja daerah tahun 2027 belum sepenuhnya mampu memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029.

Pemerintah menyebut ketidakpastian transfer dari pemerintah pusat, pertumbuhan PAD yang belum optimal, serta dinamika ekonomi daerah sebagai faktor yang memengaruhi penyusunan proyeksi tersebut. Dokumen itu juga membuka kemungkinan penyesuaian target melalui perubahan APBD maupun evaluasi dokumen perencanaan.

Fraksi Golkar DPRD Ngada Siapkan Uji Perubahan APBD 2026, Sejumlah Pos Anggaran Akan Dimintai Penjelasan

Data KUA-PPAS mencatat ekonomi Kabupaten Ngada pada 2025 tumbuh 4,28 persen. Namun pada saat yang sama, tingkat kemiskinan masih berada di angka 11,22 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem tercatat 8,47 persen.

Dalam pembahasan di DPRD, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Ngada, Rudi Wogo, mengingatkan agar target PAD tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan.

“Kalau cuma jadi target di kertas, buat apa?” kata Rudi dalam pembahasan KUA-PPAS di Bajawa, Kamis (6/8/2026).

Sorotan serupa disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Ngada, Atanasius H. Watungadha. Menurut dia, pemerintah masih memiliki sejumlah potensi penerimaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Fraksi Golkar mencontohkan usulan pembangunan jembatan timbang yang hingga kini belum terealisasi. Fasilitas tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah melalui pelayanan terhadap kendaraan angkutan barang.

PAD Diturunkan, Belanja Pegawai Tetap Dominan: Ruang Fiskal Sikka untuk Pembangunan Masih Terbatas

Selain itu, fraksi juga mempertanyakan belum dimasukkannya potensi penerimaan dari layanan Laboratorium Dinas Peternakan ke dalam proyeksi PAD, meskipun layanan tersebut telah tersedia.

Pembahasan DPRD juga menyoroti sejumlah program dalam rancangan PPAS yang masih tercantum tanpa alokasi anggaran, di antaranya penanganan kerawanan pangan, pengembangan kawasan permukiman, pembangunan perumahan, pengelolaan persampahan regional, serta pengembangan jasa konstruksi.

Di sisi lain, pemerintah menetapkan sektor kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, peternakan, dan pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan tahun 2027.

Pembahasan KUA-PPAS akan berlanjut dalam rapat-rapat komisi dan Badan Anggaran DPRD sebelum disepakati menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2027. DPRD dijadwalkan mencermati kesesuaian antara target pendapatan, prioritas pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah dalam pembahasan berikutnya.»(tim/rel)

MAUMERE, GardaFlores — Di tengah tuntutan agar pembangunan infrastruktur memenuhi standar mutu dan keselamatan, Pemerintah Kabupaten Sikka mulai memperkuat kompetensi tenaga konstruksi lokal melalui sertifikasi berbasis standar nasional. Sebanyak 31 peserta mengikuti pembekalan dan uji kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 6 yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) IV Surabaya, 5–6 Agustus 2026.

Program tersebut menggunakan metode on-site pada proyek APBD sehingga peserta dinilai berdasarkan kompetensi teknis yang diterapkan di lapangan. Peserta berasal dari tenaga konstruksi berpengalaman, lulusan baru perguruan tinggi, hingga pelaku usaha jasa konstruksi.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, mengatakan Kabupaten Sikka menjadi salah satu dari dua daerah di Pulau Flores yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan bersama Kabupaten Flores Timur.

Menurut dia, kebutuhan terhadap tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi terus meningkat seiring penerapan standar profesional dalam sektor jasa konstruksi.

“Kami bersyukur Kabupaten Sikka dipercaya menjadi lokasi kegiatan ini. Harapannya, semakin banyak tenaga konstruksi daerah yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional,” katanya.

Sikka Pertahankan Predikat AA Indeks Reformasi Hukum, Nilai 93,80

Selama dua hari, peserta mengikuti pembekalan delapan unit kompetensi, mulai dari penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L), pekerjaan persiapan, fondasi, struktur, arsitektur, hingga penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan.

Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Nusa Nipa, Ir. Dedi Imanuel Pau, yang menjadi narasumber kegiatan, mengatakan sertifikasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi mekanisme untuk mengukur kemampuan tenaga konstruksi dalam menjalankan pekerjaan sesuai standar profesi.

“Sertifikasi kompetensi menjadi bagian dari upaya memastikan pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya,” ujarnya.

Ketua Pelaksana Uji Sertifikasi BJKW IV Surabaya, Jeffy Alfanny, mengatakan lembaganya membina sektor jasa konstruksi di enam provinsi yang mencakup 119 kabupaten dan kota. Menurut dia, kolaborasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi.

Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diakui secara nasional sebagai bukti pemenuhan standar profesi di bidang jasa konstruksi.

Kegiatan tersebut dibiayai melalui skema cost sharing antara Pemerintah Kabupaten Sikka dan BJKW IV Surabaya.

Bagi Kabupaten Sikka, peningkatan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat menjadi salah satu prasyarat untuk memperkuat kualitas pembangunan infrastruktur. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang menentukan apakah proyek dapat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, dan keberlanjutan.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Upaya memperkuat regenerasi petani di Kabupaten Sikka terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas generasi muda di sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Sikka bersama Yayasan Bina Tani Sejahtera (YBTS) menggelar panen bersama Program Let’s Grow di Desa Lowolabo dan Desa Aebubu, Kecamatan Paga, Selasa (4/8/2026), sebagai bagian dari pembinaan petani milenial.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka, Ny. Fista Sambuari Kago, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Pemerintah Kecamatan Paga, serta petani milenial peserta program pendampingan YBTS.

Program Let’s Grow berfokus pada penguatan kapasitas petani muda melalui pelatihan Good Agricultural Practices (GAP) atau Praktik Pertanian yang Baik dan pengembangan keterampilan hidup (life skills). Materi yang diberikan mencakup teknik budidaya, manajemen usaha tani, hingga pengelolaan hortikultura yang berorientasi pada peningkatan produktivitas.

PAD Diturunkan, Belanja Pegawai Tetap Dominan: Ruang Fiskal Sikka untuk Pembangunan Masih Terbatas

Dalam sambutannya, Fista Sambuari Kago mengatakan regenerasi petani menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah.

“Petani memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, saya mengajak para petani milenial untuk terus belajar, terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat kerja sama agar hasil pertanian semakin baik,” ujarnya.

Menurut Fista, tantangan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil produksi, tetapi juga bagaimana menarik minat generasi muda untuk tetap berusaha di bidang pertanian.

Ia mengapresiasi pendampingan yang dilakukan Yayasan Bina Tani Sejahtera dalam membangun kapasitas petani muda di Kabupaten Sikka.

“Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat sektor pertanian, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan produktivitas,” katanya.

Fista menambahkan, TP PKK Kabupaten Sikka mendukung berbagai program pemberdayaan keluarga yang berkaitan dengan ketahanan pangan karena keluarga dinilai menjadi fondasi dalam membangun kemandirian pangan masyarakat.

Sekolah di Maumere Bangun Ekosistem Literasi, 300 Siswa Ikuti Reading Camp Berbasis Pembiasaan Membaca

Sementara itu, melalui Program Let’s Grow, para petani milenial didorong tidak hanya meningkatkan kemampuan budidaya, tetapi juga mengembangkan usaha tani yang lebih efisien dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga.

Panen bersama di Kecamatan Paga menjadi salah satu hasil dari proses pendampingan yang telah berlangsung selama program berjalan. Selain menjadi ajang evaluasi hasil budidaya, kegiatan tersebut juga mempertemukan pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan petani untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sikka.

Di tengah tantangan regenerasi petani yang dihadapi banyak daerah, penguatan kapasitas petani muda dinilai menjadi salah satu langkah untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus membuka peluang usaha di sektor pertanian bagi generasi muda.»(rel)