MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 mengalami defisit Rp58,868 miliar. Proyeksi itu muncul karena pendapatan daerah diperkirakan Rp1,154 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,213 triliun.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan kerangka awal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sikka pada Kamis malam, 13 Agustus 2026. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga program dan belanja harus disusun secara selektif.

“Setiap program dan belanja harus dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, target kinerja, kemampuan pendanaan, serta kesinambungan fiskal,” kata Juventus dalam pidatonya.

Untuk menutup defisit, pemerintah memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp88,268 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp29,400 miliar, terutama untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo.

Dengan skema tersebut, pembiayaan neto sebesar Rp58,868 miliar digunakan untuk menutup defisit APBD 2027.

Bupati menegaskan angka dalam KUA dan PPAS masih merupakan kerangka awal. Proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja dan kemampuan pembiayaan masih dapat disesuaikan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD 2027.

Pemerintah daerah meminta seluruh perangkat daerah mempertajam program berdasarkan prioritas pembangunan, indikator kinerja, urgensi, efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. Belanja juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.

BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis

Penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan menjadi bagian dari struktur APBD yang perlu diperhitungkan dalam proses penyusunan anggaran. Pemerintah perlu memastikan proyeksi SiLPA sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Selain pembahasan APBD, dalam rapat yang sama Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan persetujuan dan dukungan terhadap rekomendasi hibah tanah seluas sekitar 4.000 meter persegi kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Kabupaten Sikka.

Pemerintah menyebut hibah tersebut sebagai bagian dari sinergi untuk mendukung sarana penegakan hukum dan pelayanan publik. Proses hibah aset daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui prosedur administrasi yang berlaku.

KUA dan PPAS merupakan tahapan sebelum penyusunan dan pembahasan RAPBD 2027. Pemerintah dan DPRD selanjutnya akan membahas rincian program, kegiatan dan anggaran sebelum APBD ditetapkan.

Dengan pendapatan yang diproyeksikan Rp1,154 triliun dan belanja Rp1,213 triliun, pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi selisih anggaran Rp58,868 miliar pada kerangka awal APBD 2027. Pemerintah menyatakan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja dan kesinambungan fiskal daerah.»(rel)

NGADA, GardaFlores — Sebanyak 132 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ngada mengikuti sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTT pada Kamis, 13 Agustus 2026. Jumlah peserta tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 100 UMKM.

Kegiatan yang digelar di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Ngada, Jalan Bhetorua Wolohoo, Desa Bolonga, Kecamatan Bajawa, merupakan bagian dari sosialisasi KUR yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Program tersebut melibatkan sekitar 2.500 pelaku UMKM di seluruh NTT.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bank NTT dan DPD Partai Golkar Provinsi NTT. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan sosialisasi tersebut saat membuka kegiatan secara virtual.

Maman menyebut NTT sebagai pionir dalam gerakan sosialisasi dan mendorong pemanfaatan program KUR. “Ini adalah ajakan pertama di seluruh Indonesia sosialisasi ataupun mendorong pemanfaatan program KUR. Saya berikan apresiasi, jempol,” kata Maman.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Ngada, Paru Andreas, mengatakan jumlah peserta yang mencapai 132 UMKM menunjukkan tingginya minat pelaku usaha terhadap akses pembiayaan. Target awal kegiatan tersebut adalah 100 UMKM.

Menurut Paru, peserta sosialisasi tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme penilaian bank apabila ingin mengajukan KUR. Kehadiran dalam sosialisasi tidak berarti pengajuan kredit otomatis disetujui.

Bank NTT Cabang Kabupaten Ngada menjelaskan bahwa pengajuan kredit melalui sejumlah tahapan. Andreas Busa dari Bank NTT mengatakan pihak bank akan melakukan survei terhadap lokasi dan usaha calon debitur sebelum mengambil keputusan.

Selain memeriksa kondisi usaha, bank melakukan verifikasi identitas dan riwayat kredit calon debitur. Pemeriksaan tersebut mencakup kemungkinan adanya pinjaman yang masih berjalan di bank lain maupun koperasi.

BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis

Dalam proses pengecekan, Bank NTT masih menemukan calon nasabah yang memiliki persoalan pembiayaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pengajuan kredit.

Karena itu, calon debitur perlu memahami persyaratan dan tahapan pengajuan sebelum mengajukan KUR. Informasi mengenai kelengkapan administrasi, proses survei, riwayat kredit, hingga keputusan pembiayaan menjadi bagian dari proses penilaian bank.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan administrasi terkait proses pengajuan kredit. Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Ngada yang juga Ketua DPRD Ngada mengatakan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan mengenai akses pembiayaan.

Partai Golkar menyatakan siap menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif. Partai tersebut memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Ngada.

Selain persyaratan administrasi, peserta juga mendapat penjelasan mengenai karakteristik KUR Bank NTT. Dalam sosialisasi disebutkan bahwa KUR memiliki bunga efektif 6 persen per tahun dan tenor hingga lima tahun, dengan ketentuan dan jangka waktu tetap bergantung pada hasil penilaian bank serta jenis pembiayaan yang diajukan.

Paru Andreas mengingatkan pelaku UMKM agar menghitung kemampuan membayar sebelum mengambil kredit. Dana KUR juga diharapkan digunakan untuk kebutuhan produktif yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

Pelaku usaha perlu mempertimbangkan omzet, biaya produksi, keuntungan, serta kemampuan membayar angsuran sebelum mengambil keputusan pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan agar kredit yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha dan tidak menimbulkan persoalan pembayaran di kemudian hari.

PAD Ngada Ditargetkan Rp64,78 Miliar pada 2027, DPRD Soroti Tingginya Ketergantungan pada Dana Transfer

Sosialisasi KUR di Ngada berlangsung ketika kebutuhan pelaku UMKM terhadap akses modal menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan usaha. Jumlah peserta yang mencapai 132 UMKM menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap informasi mengenai pembiayaan.

Setelah kegiatan sosialisasi, proses berikutnya berada pada tahapan pengajuan, verifikasi, survei, dan penilaian kredit oleh bank. Jumlah peserta yang memperoleh pembiayaan akan bergantung pada pemenuhan persyaratan dan hasil penilaian masing-masing calon debitur.

Bagi masyarakat, informasi mengenai tahapan tersebut menjadi penting agar mereka dapat mengetahui persyaratan kredit sejak awal dan memahami alasan apabila pengajuan belum dapat diproses atau disetujui.

Program KUR di Ngada pada akhirnya tidak hanya bergantung pada jumlah pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi. Keberlanjutan akses pembiayaan juga ditentukan oleh kejelasan informasi, proses pengajuan, verifikasi yang sesuai ketentuan, serta kemampuan pelaku usaha menggunakan pembiayaan secara produktif.

Sebanyak 132 UMKM telah mengikuti sosialisasi. Tahapan berikutnya adalah memastikan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh akses pembiayaan sesuai ketentuan KUR Bank NTT.»(tim/rel)

MAUMERE, GardaFlores — Perum BULOG Maumere membantah kabar bahwa harga beras premium di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, telah mencapai Rp16.000 per kilogram secara merata. Berdasarkan inspeksi mendadak di Pasar Alok, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kamis, 13 Agustus 2026, harga beras premium masih berada di kisaran maksimal Rp15.000 per kilogram.

Kepala Perum BULOG Maumere Marten Luther Sesa mengatakan harga Rp16.000 per kilogram memang ditemukan, tetapi hanya terjadi di Kecamatan Magepanda. Menurut dia, kondisi tersebut berkaitan dengan tingginya permintaan pedagang dan mulai menipisnya stok beras di wilayah tersebut.

“Rp16.000 per kilogram ini hanya terjadi di Kecamatan Magepanda karena permintaan para pedagang sangat tinggi, sementara kondisi stok beras menipis,” kata Marten.

Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar sepekan terakhir. Pedagang disebut terus mencari pasokan beras dari petani, sementara ketersediaan beras semakin terbatas. Kondisi itu kemudian mendorong kenaikan harga di tingkat petani di Magepanda.

Temuan di Pasar Alok menunjukkan kondisi harga yang berbeda. Selain beras premium dengan harga maksimal Rp15.000 per kilogram, harga serupa juga ditemukan pada sejumlah kios yang menjadi mitra BULOG.

Marten menegaskan harga beras premium yang disalurkan BULOG saat ini masih Rp15.150 per kilogram. Harga tersebut, kata dia, merupakan harga yang telah ditetapkan pemerintah dan belum mengalami kenaikan.

Ketahanan Pangan Dimulai dari Desa, Program Let’s Grow Perkuat Kapasitas Petani Milenial di Sikka

“Jadi perlu diluruskan bahwa harga beras premium belum ada kenaikan. Harga tersebut merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Menurut Marten, perbedaan harga di sejumlah wilayah perlu dilihat berdasarkan kondisi pasokan dan permintaan di masing-masing daerah. Dengan demikian, harga Rp16.000 per kilogram yang ditemukan di Magepanda tidak menunjukkan bahwa harga beras premium telah naik secara serentak di seluruh Kabupaten Sikka.

Di sisi lain, hasil pemantauan BULOG juga menunjukkan adanya indikasi berkurangnya pasokan beras lokal. Sejumlah kios di Maumere dan sekitarnya mulai mendapatkan beras dari luar daerah, di antaranya dari Sulawesi dan Jawa.

Masuknya pasokan dari luar daerah menjadi salah satu sumber beras bagi pedagang ketika ketersediaan produksi lokal terbatas. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya tekanan pada pasokan beras lokal di Kabupaten Sikka.

BULOG Maumere melakukan sidak ke Pasar Alok untuk memeriksa kondisi harga beras setelah muncul informasi mengenai harga beras premium yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Dari pemeriksaan tersebut, BULOG menemukan bahwa harga Rp16.000 per kilogram belum terjadi secara merata.

Marten berharap harga beras di Kabupaten Sikka tetap stabil. Namun, perkembangan stok di sejumlah wilayah, terutama Magepanda, menjadi bagian yang perlu terus dipantau seiring tingginya permintaan pedagang dan terbatasnya pasokan lokal.

Dengan demikian, kondisi beras di Sikka saat ini menunjukkan dua situasi berbeda. Harga beras premium di Pasar Alok masih berada di bawah Rp16.000 per kilogram, sementara harga Rp16.000 per kilogram ditemukan di Magepanda ketika stok beras di tingkat lokal mulai menipis.»(rel)