Connect with us

EKONOMI

Larangan ASN Belanja di Pasar Wuring: Kebijakan Pemda Sikka Berpotensi Memantik Konflik Sosial Ekonomi

Bagi pedagang, larangan ini berarti hilangnya satu lagi kelompok pembeli yang relatif stabil.

Published

on

Surat penegasan terkait larangan ASN berbelanja di pasar ilegal. (GARDAFLORES)

Maumere, GardaFlores – Instruksi tegas Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi yang melarang seluruh ASN berbelanja di Pasar Wuring bukan sekadar kebijakan internal. Bagi warga pesisir Wuring, keputusan ini terasa seperti babak baru tekanan ekonomi setelah penutupan pasar tradisional itu beberapa waktu lalu.

Larangan itu termuat dalam surat beromor DP2KUKM.500.2/796/XII/2025. Dalam surat itu ditegaskan bahwa ASN tidak boleh berbelanja di pasar-pasar ilegal, termasuk Pasar Wuring. Pemerintah berdalih bahwa ASN harus menjadi teladan, namun di lapangan keputusan ini dirasakan sebagai pukulan lanjutan bagi para pedagang kecil yang masih menggantungkan hidup pada denyut ekonomi Wuring.

“ASN harus jadi contoh. Mereka tidak boleh mendukung aktivitas yang sudah diputuskan salah. Masyarakat juga wajib diedukasi,” ujar Wabup Simon, Jumat (12/12/2025).

Namun bagi pedagang, larangan ini berarti hilangnya satu lagi kelompok pembeli yang relatif stabil. Selama ini ASN dikenal sebagai konsumen yang membeli kebutuhan harian dalam jumlah pasti. Tanpa mereka, pendapatan pedagang yang sudah terpuruk akibat penutupan pasar akan semakin anjlok.

Penataan Eks Pasar Geliting: Pemerintah Siapkan Relokasi

Dua Kepentingan Bertabrakan

Penutupan Pasar Wuring diputuskan berdasarkan putusan kasasi, tetapi bagi banyak warga, putusan hukum tidak otomatis berjalan seiring dengan realitas hidup. Pedagang Wuring—banyak di antaranya perempuan pesisir yang menopang ekonomi keluarga—mengaku kebingungan mencari sumber pendapatan lain.

Di sisi lain, pemerintah bersikeras bahwa pasar ilegal tidak boleh dibiarkan tumbuh karena melanggar tata ruang, tidak berizin, dan menimbulkan ketidakteraturan distribusi ekonomi. Konflik pun tak terhindarkan: aturan mencoba membenahi struktur kota, sementara masyarakat hanya ingin bertahan hidup.

Surat Tegas Pemda: Ancaman Sanksi bagi ASN yang Tidak Patuh

Dalam surat itu, Pemda Sikka memuat empat poin instruksi.  Pertama: Melarang ASN berbelanja di semua pasar ilegal, termasuk Pasar Wuring. Kedua: Mewajibkan ASN mengalihkan kegiatan belanja ke pasar-pasar resmi pemerintah. Ketiga: Menegaskan sanksi kepegawaian bagi ASN yang melanggar. Keempat: Memerintahkan Satpol PP mengawasi dan menindak ASN yang kedapatan masih berbelanja di pasar ilegal.

Instruksi ini memperlihatkan ketegasan pemerintah, tetapi juga berefek sosial yang rumit: pasca penutupan pasar, pengawasan kini diperluas hingga ke dompet ASN, membuat kesan bahwa pemerintah lebih memilih menekan pembeli ketimbang mencarikan solusi nyata bagi pedagang.

Pemda Sikka Kebut Benahi Pasar Alok, Janji Aktivitas Berdagang Dapat Sampai Malam

Dampak Sosial Mulai Terlihat

Beberapa warga pesisir mulai mempertanyakan apakah pemerintah memikirkan transisi ekonomi bagi pedagang yang kehilangan tempat berjualan. Tanpa dukungan alternatif yang jelas, kebijakan penertiban dirasakan sebagai pemisah antara pemerintah dan rakyat kecil, bukan penyelesai masalah.

Bagi pedagang Wuring, larangan ASN hanyalah satu dari serangkaian kebijakan yang makin mempersempit ruang hidup mereka. “Pasar ditutup, pembeli dilarang, kami harus jual di mana?” begitu keluhan yang mulai terdengar.

Ketegangan ini menunjukkan satu hal: kebijakan tata ruang dan penegakan aturan telah berubah menjadi konflik sosial-ekonomi, menyentuh langsung perut dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.»(rel)

EKONOMI

Kuota Diskon Tiket Kapal PELNI Tersisa Sekitar 4 Persen, Sudah Dimanfaatkan 660 Ribu Penumpang

Jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang.

Published

on

"Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Kuota penerima manfaat telah terserap sekitar 96 persen dan hanya menyisakan sekitar 4 persen." FOTO: DOK PT PELNI

JAKARTA, GardaFlores — Program diskon 30 persen tiket kapal PT PELNI (Persero) hampir mencapai batas kuota. Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima.

Dengan sisa kuota sekitar empat persen, program stimulus ekonomi itu berpotensi berakhir lebih cepat apabila seluruh kuota terserap sebelum masa berlakunya berakhir pada 15 Agustus 2026.

Kepala Cabang PELNI Maumere Imbau Calon Penumpang Segera Beli Tiket, Kuota Diskon Nasional Tersisa 4 Persen

Berdasarkan data PT PELNI, jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang. Dari seluruh perjalanan tersebut, lima tujuan yang paling banyak dipilih penumpang adalah Makassar, Tanjung Priok, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya.

Sekretaris Perusahaan PT PELNI (Persero), Ditto Pappilanda, mengatakan tingginya pemanfaatan program menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap layanan transportasi laut selama periode libur sekolah.

“Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Kuota penerima manfaat telah terserap sekitar 96 persen dan hanya menyisakan sekitar 4 persen. Masyarakat yang masih berencana bepergian dengan kapal PELNI diimbau segera memesan tiket melalui kanal resmi sebelum kuota habis,” katanya.

Program tersebut memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI. Diskon tidak berlaku untuk komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

PELNI menyatakan tetap mengoperasikan seluruh armadanya untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan.

Saat ini PT PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas pelayaran dengan singgah di 75 pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 30 trayek kapal perintis, 17 kapal rede, delapan trayek tol laut, dan satu trayek kapal ternak untuk mendukung konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Kepala Cabang PELNI Maumere Imbau Calon Penumpang Segera Beli Tiket, Kuota Diskon Nasional Tersisa 4 Persen

Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.

Published

on

Kepala Cabang PT PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap program stimulus ekonomi berupa potongan tarif tiket membuat kuota penerima manfaat hampir seluruhnya terserap. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — PT PELNI Cabang Maumere mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kapal penumpang agar segera membeli tiket. Imbauan tersebut disampaikan karena kuota nasional program diskon tarif tiket kapal PELNI tinggal sekitar 4 persen.

Kepala Cabang PT PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap program stimulus ekonomi berupa potongan tarif tiket membuat kuota penerima manfaat hampir seluruhnya terserap.

“Kami mengimbau masyarakat yang sudah memiliki rencana bepergian untuk segera membeli tiket melalui kanal resmi penjualan tiket PT PELNI. Jangan menunggu hingga mendekati jadwal keberangkatan karena kuota diskon secara nasional tinggal sekitar 4 persen,” kata Edwin.

Ia menjelaskan, program diskon berlaku secara nasional sehingga sisa kuota terus berkurang seiring meningkatnya pembelian tiket di berbagai daerah.

PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen, Sasar 693 Ribu Penumpang saat Libur Sekolah

Selain mengingatkan masyarakat agar segera memesan tiket, Edwin juga meminta calon penumpang menggunakan kanal penjualan resmi PT PELNI untuk menghindari penipuan maupun praktik percaloan.

Menurutnya, pembelian melalui kanal resmi juga memastikan penumpang memperoleh tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Program diskon tiket kapal PELNI merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi. Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.

Berdasarkan data PT PELNI hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima, sehingga sisa kuota kini tinggal sekitar 4 persen.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Empat Truk Operasional Koperasi Merah Putih Tiba di Sikka, Belum Diserahkan karena Gerai Belum Siap

Dari 149 desa dan kelurahan di Kabupaten Sikka, baru empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun.

Published

on

Empat truk tersebut ditempatkan di empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, yakni di Kelurahan Wuring, Kelurahan Kota Uneng, Desa Madawat, dan Kelurahan Kota Baru. FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores — Empat unit truk Hino untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sikka telah tiba. Namun, kendaraan tersebut belum dapat diserahkan kepada pengurus koperasi karena pemerintah masih menunggu kesiapan gerai dan kelengkapan seluruh paket sarana operasional.

Komandan Kodim 1603/Sikka, Letkol Arm Denny Riesta Permana, S.Sos., M.Han., mengatakan setiap gerai KDKMP akan menerima satu unit truk Hino, satu unit mobil pikap, dan dua unit sepeda motor roda tiga. Penyerahan seluruh kendaraan dilakukan secara bersamaan setelah seluruh fasilitas pendukung dinyatakan siap.

“Penyerahan kendaraan dilakukan setelah seluruh paket kendaraan sudah lengkap dan fasilitas gerai koperasi siap digunakan,” kata Denny di Maumere, Jumat (17/7/2026).

Saat ini empat truk tersebut ditempatkan di empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, yakni di Kelurahan Wuring, Kelurahan Kota Uneng, Desa Madawat, dan Kelurahan Kota Baru.

Kodim 1603/Sikka Awasi Revitalisasi SMA-SMK, Temuan Ketidaksesuaian Spesifikasi Dilaporkan ke Pemerintah Pusat

Selama menunggu proses serah terima, kendaraan masih berada di bawah pengawasan Kodim 1603/Sikka dan belum dioperasikan oleh pengurus koperasi.

Menurut Denny, personel Babinsa melakukan pemeriksaan rutin, termasuk menghidupkan mesin kendaraan setiap hari untuk menjaga kondisi kendaraan tetap siap digunakan.

Ia mengatakan penundaan penyerahan bertujuan memastikan seluruh aset operasional diterima secara bersamaan dan siap dimanfaatkan ketika koperasi mulai beroperasi.

Proses serah terima nantinya dilakukan oleh Kodim 1603/Sikka dengan disaksikan pemerintah desa atau kelurahan sebelum aset menjadi tanggung jawab pengurus koperasi.

Denny menjelaskan, dari 149 desa dan kelurahan di Kabupaten Sikka, baru empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun. Sebanyak 21 gerai masih dalam tahap pembangunan, sedangkan lokasi lainnya masih menunggu tahapan berikutnya.

Menurutnya, ketersediaan lahan masih menjadi salah satu kendala pembangunan gerai koperasi.

“Idealnya setiap desa dan kelurahan memiliki lahan sendiri. Kalau lahannya sudah tersedia, disurvei, lalu diverifikasi oleh pemerintah pusat. Setelah dinyatakan bersih dan memenuhi syarat, pembangunan fisik baru bisa dimulai,” ujarnya.

Penyelesaian gerai koperasi menjadi salah satu tahapan yang menentukan pemanfaatan kendaraan operasional yang telah tersedia untuk mendukung aktivitas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sikka.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending