Connect with us

PENKES

BPJS Pastikan Kesehatan Jiwa Ditanggung JKN, Gufron: “Kesehatan Jiwa Adalah Hak Fundamental”

Published

on

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti. (DOK BPJS KESEHATAN)

Surakarta, GardaFlores – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, layanan kesehatan jiwa merupakan hak seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Media Workshop bertema “Layanan Kesehatan Jiwa Hak Seluruh Peserta” di Surakarta, Selasa (16/9/2025), Ghufron Mukti menekankan bahwa negara wajib hadir menjamin kesehatan fisik sekaligus mental masyarakat.

“Kesehatan jiwa adalah hak fundamental yang harus dijamin negara. Tidak boleh lagi dipandang sebelah mata,” tegas Ghufron dalam rilis BPJS yang diterima media ini, Selasa (16/9/2025).

9 ASN Pemkab Sikka Purna Tugas, Wabup Simon: “Pensiun Bukan Alasan Berhenti Berkarya”

Data menunjukkan tren pemanfaatan layanan kesehatan jiwa meningkat tajam. Sepanjang 2020–2024, total pembiayaan mencapai Rp6,77 triliun untuk 18,9 juta kasus. Skizofrenia menempati posisi tertinggi dengan 7,5 juta kasus dan menyedot biaya Rp3,5 triliun.

Pada tahun 2024 saja, tercatat 2,97 juta rujukan kasus jiwa dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.

Ghufron menegaskan FKTP kini menjadi pintu utama pelayanan kesehatan jiwa, tidak hanya sebagai kontak pertama, tetapi juga pengelola kontinuitas pengobatan hingga koordinasi layanan.

Skrining Dini dan Rujuk Balik

BPJS Kesehatan juga meluncurkan deteksi dini masalah mental melalui skrining berbasis Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20) di situs resminya. Jika terindikasi gangguan, peserta diarahkan ke FKTP untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, Program Rujuk Balik (PRB) memberi kemudahan bagi pasien stabil untuk melanjutkan pengobatan di FKTP. “Lebih dekat, lebih mudah, dan tetap dijamin,” kata Ghufron.

Sementara itu, Psikolog klinis Tara de Thouars mengingatkan bahwa masalah kesehatan mental di Indonesia kian darurat. Data Kementerian Kesehatan menyebut 1 dari 10 orang Indonesia mengalami gangguan mental, sementara survei tahun 2024 menunjukkan hampir 40 persen remaja terdampak, dengan peningkatan kasus 20–30 persen tiap tahun.

“Angka percobaan bunuh diri bahkan 10 kali lipat dari kasus bunuh diri yang tercatat. Stigma negatif membuat banyak orang enggan mencari bantuan,” ujar Tara.

Festival Jelajah Maumere 2025 Resmi Dibuka, Diharap Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Ia menegaskan yang perlu dinormalisasi adalah mencari pertolongan profesional, bukan menyepelekan atau bahkan menormalisasi gangguan mental sebagai hal biasa.

Plt. Direktur RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta, Wahyu Nur Ambarwati, menyebut lebih dari 90 persen pasien rawat inap di RSJD adalah peserta JKN. “Mayoritas pasien kesehatan jiwa sangat bergantung pada JKN,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menekankan pentingnya sosialisasi skrining mental dan pemerataan layanan hingga wilayah 3T. “Gangguan jiwa terus meningkat. Layanan kesehatan jiwa harus inklusif, berkesinambungan, dan tidak diskriminatif,” tegasnya.»(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PENKES

HUT IBI ke-75, Bupati Sikka Ingatkan Bidan Jaga Profesionalisme dan Etika Pelayanan

Ketua IBI Cabang Sikka meminta dukungan Pemerintah Kabupaten agar bidan aktif dapat izin belajar.

Published

on

Ketua IBI Cabang Sikka, Martina Pali: IBI Kabupaten Sikka saat ini memiliki 876 anggota yang tersebar di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagian besar anggotanya masih berpendidikan Diploma III. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengingatkan para bidan di Kabupaten Sikka untuk menjaga profesionalisme dan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-75 di Maumere, Rabu (24/6/2026), di tengah masih adanya tantangan kesehatan ibu dan anak, mulai dari tingginya angka kematian ibu dan bayi hingga kasus stunting.

Menurut Juventus, bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menyelamatkan nyawa ibu dan bayi sekaligus menciptakan generasi yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

“Profesi bidan adalah profesi yang mulia karena mendampingi dan menyelamatkan nyawa ibu dan anak. Keselamatan ibu dan bayi menjadi tanggung jawab seorang bidan,” kata Juventus.

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sikka akan terus mendukung para bidan dalam menjalankan tugasnya. Namun, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi, melainkan juga oleh sikap dan etika profesi.

Pemkab Sikka Tanggung Kekurangan Dana Puskesmas Tuanggeo Setelah DAK Rp8 Miliar Gagal Tersalur

“Etika komunikasi yang baik dapat memberikan ketenangan dan dukungan kepada pasien. Karena itu, bidan harus selalu menjaga sikap dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Peringatan HUT IBI ke-75 mengusung tema One Million More Midwives atau dunia membutuhkan lebih dari satu juta bidan. Tema tersebut menekankan penguatan kepemimpinan bidan dalam pelayanan yang berpusat pada perempuan dan anak serta mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Ketua Panitia HUT IBI Kabupaten Sikka, Magdalena Febropnia Martina Dua Lehang. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

Ketua IBI Cabang Sikka, Martina Pali, mengatakan peringatan HUT ke-75 menjadi momentum bagi para bidan untuk memperkuat profesionalisme dan kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Ia menilai persoalan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Sikka masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, kehamilan berisiko tinggi, dan kasus stunting masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Peran bidan sangat krusial, tidak hanya sebagai sahabat perempuan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan ibu dan bayi serta mencegah stunting,” katanya.

Gedung Baru, Dokter Nihil: Puskesmas Nanga Diresmikan di Tengah Kekosongan Layanan Medis

IBI Kabupaten Sikka saat ini memiliki 876 anggota yang tersebar di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagian besar anggotanya masih berpendidikan Diploma III sehingga organisasi tersebut terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Ketua IBI Cabang Sikka juga meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Sikka agar bidan yang masih aktif bertugas dapat memperoleh izin belajar melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Sementara itu, Ketua Panitia HUT IBI Kabupaten Sikka, Magdalena Febropnia Martina Dua Lehang, mengatakan rangkaian kegiatan HUT IBI ke-75 diawali dengan Gerakan Cinta Keluarga untuk mendorong pelayanan keluarga berencana jangka panjang dan lomba cerdas cermat yang diikuti 19 ranting IBI se-Kabupaten Sikka.

Puncak peringatan ditandai dengan jalan sehat bersama masyarakat dan edukasi kesehatan yang kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balon oleh Bupati Sikka bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Taekwondo Sikka Kirim 13 Atlit ke Makassar

Pembinaan atlet tetap berjalan dengan dukungan orang tua.

Published

on

"Kami hadir bersama atlet dan orang tua untuk persiapan ke Makassar. Ini bukan sekadar bertanding, tapi proses pembinaan agar anak-anak terus berkembang dan tidak jenuh dalam latihan," kata Ferdinandus di Maumere, Minggu (21/6/2026). FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – Taekwondo Kabupaten Sikka memberangkatkan 13 atlit ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengikuti Makassar Open Tournament Seri III yang berlangsung pada 26–29 Juni 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan atlet usia dini sekaligus ajang pengukuran kemampuan atlet menghadapi kompetisi tingkat nasional.

Kontingen terdiri atas 13 atlet dan tiga official yang akan bertanding pada kategori prakadet A, B, dan C dengan rentang usia 8 hingga 12 tahun. Tim didampingi pelatih Yoseph Suherman serta official Gabriel Rudi Lameng bersama jajaran pelatih lainnya.

Pelatih Taekwondo Sikka sekaligus Koordinator Wasit Nasional Taekwondo Provinsi NTT, Ferdinandus Sixtus Siang, mengatakan keikutsertaan dalam turnamen luar daerah menjadi bagian penting dari proses pembinaan atlet yang telah dilakukan secara berkelanjutan selama bertahun-tahun.

“Kami hadir bersama atlet dan orang tua untuk persiapan ke Makassar. Ini bukan sekadar bertanding, tapi proses pembinaan agar anak-anak terus berkembang dan tidak jenuh dalam latihan,” kata Ferdinandus di Maumere, Minggu (21/6/2026).

Menurut dia, kompetisi menjadi sarana bagi atlet untuk menguji kemampuan teknik, meningkatkan mental bertanding, serta memperoleh pengalaman menghadapi lawan dari berbagai daerah di Indonesia.

Pemkab Sikka Tanggung Kekurangan Dana Puskesmas Tuanggeo Setelah DAK Rp8 Miliar Gagal Tersalur

“Kami ingin anak-anak bisa mengasah mental dan kemampuan lewat pertandingan. Lawan mereka bukan hanya dari Sikka atau NTT, tapi dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

Taekwondo Sikka merupakan salah satu cabang olahraga yang secara konsisten menyumbangkan prestasi bagi Kabupaten Sikka dalam berbagai ajang daerah maupun provinsi. Pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTT, cabang ini tercatat rutin meraih medali emas, perak, maupun perunggu.

Prestasi terbaru ditorehkan pada Kejuaraan Nasional Kadet Junior di Samarinda, Kalimantan Timur, 6–9 Mei 2026. Dalam ajang tersebut, atlet Taekwondo Sikka berhasil meraih medali perunggu pada kategori Grade A tingkat nasional.

Meski pembinaan terus berjalan, keberangkatan kontingen ke Makassar kali ini sepenuhnya ditopang dukungan orang tua atlet. Seluruh kebutuhan perjalanan dan partisipasi ditanggung secara swadaya.

“Ini murni swadaya. Kami sangat berterima kasih kepada orang tua yang tetap mendukung penuh anak-anak mereka untuk bertanding,” kata Ferdinandus.

Ia mengakui dukungan dari pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Sikka, dan KONI selama ini tetap ada. Namun, menurutnya, kebutuhan pembinaan atlet yang berkelanjutan memerlukan dukungan yang lebih memadai agar kesempatan mengikuti kompetisi dapat diakses lebih banyak atlet potensial.

“Kami berharap ada perhatian lebih, terutama pemerataan anggaran untuk cabang olahraga yang berpotensi berprestasi,” ujarnya.

Keberangkatan ke Makassar menjadi agenda kompetisi nasional kedua yang diikuti Taekwondo Sikka sepanjang tahun 2026. Hasil turnamen tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih sekaligus tolok ukur perkembangan atlet muda yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan pada tingkat regional maupun nasional.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Pemkab Sikka Tanggung Kekurangan Dana Puskesmas Tuanggeo Setelah DAK Rp8 Miliar Gagal Tersalur

Karena tidak memenuhi ambang batas progres fisik, sisa dana DAK tidak dapat dicairkan oleh pemerintah pusat.

Published

on

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, apabila kewajiban pembayaran progres fisik diselesaikan, maka penyelesaian sisa pembangunan baru dapat diusulkan kembali melalui APBD Tahun Anggaran 2027. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Sikka harus menanggung kekurangan anggaran pembangunan Puskesmas Tuanggeo setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp8 miliar tidak tersalurkan penuh akibat progres fisik proyek yang tidak memenuhi syarat pencairan dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, menjelaskan proyek pembangunan Puskesmas Tuanggeo sempat mengalami gagal lelang sebelum dilakukan lelang ulang dan dikerjakan oleh CV Jati Emas.

Menurut Petrus, pemerintah pusat mensyaratkan dua indikator utama agar sisa DAK dapat disalurkan hingga batas waktu 21 Desember 2025, yakni realisasi keuangan minimal 90 persen dan progres fisik minimal 70 persen.

Hingga batas waktu tersebut, realisasi keuangan proyek telah mencapai 90 persen. Namun capaian fisik pembangunan belum memenuhi ketentuan.

“Penyerapan dana sudah mencapai 90 persen, tetapi progres fisik belum mencapai 70 persen sehingga terjadi gagal salur,” kata Petrus di Maumere, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan laporan konsultan pengawas, progres fisik proyek tercatat 56,79 persen. Setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Sikka, capaian fisik yang diakui sebesar 55,39 persen.

Karena tidak memenuhi ambang batas progres fisik yang dipersyaratkan, sisa dana DAK tidak dapat dicairkan oleh pemerintah pusat.

DPRD Sikka Kritik Keras LKPJ 2025: Kinerja OPD Gagal Capai Target, Proyek Kesehatan hingga RSUD TC Hillers Disorot

Petrus menyebut kegagalan memenuhi target fisik tersebut terjadi pada pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor.

“Persyaratannya jelas, penyerapan dana 90 persen dan progres fisik 70 persen. Yang tidak terpenuhi adalah progres fisik,” ujarnya.

Hingga 31 Desember 2025, pekerjaan pembangunan belum selesai sehingga kontrak dengan penyedia jasa diputus oleh pemerintah daerah.

Untuk mencari solusi atas kelanjutan proyek tersebut, Dinas Kesehatan telah menyampaikan surat kepada Kementerian Kesehatan dan mengajukan telaahan kepada Bupati Sikka. Wakil Bupati Sikka juga melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Kesehatan.

Namun hasil konsultasi menyatakan proyek tersebut menggunakan skema pembiayaan tahun tunggal (single year), sehingga kekurangan anggaran tidak dapat ditanggung kembali oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat, progres fisik yang diakui mencapai 55,39 persen, sementara pembayaran yang telah dilakukan menggunakan DAK baru sebesar 40 persen. Selisih sekitar 15 persen menjadi kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah daerah kepada kontraktor.

“Selisih tersebut harus dibayar menggunakan dana daerah melalui DAU,” kata Petrus.

7.646 Anak di Sikka Tidak Sekolah, Ribuan Masuk Kategori Putus Sekolah dan Belum Pernah Bersekolah

Ia menjelaskan telaahan yang diajukan kepada pemerintah daerah terakhir disampaikan pada 7 Mei 2026. Dokumen tersebut mencakup 11 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp1,6 miliar, termasuk kebutuhan untuk pembangunan Puskesmas Tuanggeo sebesar sekitar Rp1,21 miliar.

Selain kewajiban pembayaran progres pekerjaan yang telah diaudit, pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran lanjutan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan yang masih mencapai sekitar 44 persen.

Menurut Petrus, apabila kewajiban pembayaran progres fisik diselesaikan, maka penyelesaian sisa pembangunan baru dapat diusulkan kembali melalui APBD Tahun Anggaran 2027.

Di sisi lain, pemerintah juga akan mencairkan jaminan pelaksanaan proyek senilai sekitar Rp330 juta yang nantinya diperhitungkan dalam penyelesaian kewajiban antara pemerintah daerah dan kontraktor.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sikka masih menyiapkan skema penganggaran lanjutan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hasil audit sekaligus memastikan pembangunan Puskesmas Tuanggeo dapat dilanjutkan hingga tuntas.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending