MAUMERE, GardaFlores — Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, mengingatkan pemerintah daerah agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak berubah menjadi forum seremonial yang hanya mengulang agenda tahunan tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Stefanus saat menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2027 yang digelar di Maumere, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Karena itu, forum tersebut seharusnya menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas tahunan. Perencanaan pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” kata Stefanus.

Tahun Awal Implementasi RPJMD

Stefanus menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 memiliki posisi strategis karena berada pada fase awal implementasi penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2025–2029.

Dengan tema Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan efektif.

Namun demikian, Stefanus mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih dihadapkan pada tantangan serius berupa keterbatasan fiskal serta berbagai regulasi pembatasan anggaran dari pemerintah pusat.

APBD Harus Fokus pada Prioritas Rakyat

Dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, Stefanus menegaskan Musrenbang harus menghasilkan usulan program pembangunan yang realistis dan berorientasi pada skala prioritas.

Ia meminta pemerintah daerah memfokuskan belanja pembangunan pada sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan.

“Setiap rupiah APBD harus memiliki dampak nyata bagi rakyat,” ujarnya.

Musrenbang RKPD Sikka 2026 Bahas Arah Pembangunan 2027, Pemkab Perkuat Intervensi Stunting yang Masih Fluktuatif

DPRD juga menyoroti potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurut Stefanus, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar beban pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh daerah.

“Pemerintah daerah tidak boleh terus berlindung di balik alasan keterbatasan anggaran. Harus ada upaya serius memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat,” katanya.

Infrastruktur Desa dan Kemiskinan Jadi Pekerjaan Rumah

Selain persoalan fiskal, DPRD menilai pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kabupaten Sikka.

Stefanus menegaskan pembangunan infrastruktur pada 2027 harus diarahkan untuk memperkuat konektivitas desa, sehingga distribusi ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih lancar sekaligus mempermudah akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa angka kemiskinan serta rendahnya keterampilan tenaga kerja masih menjadi persoalan nyata di daerah tersebut.

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah memprioritaskan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan vokasi bagi pemuda, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

“Program pembangunan jangan habis untuk rapat koordinasi. Harus ada program nyata yang menyentuh masyarakat,” ujar Stefanus.

DPRD Tuntut Tata Kelola Bersih

DPRD juga menyatakan dukungan terhadap visi pemerintah daerah Sikka Layanan Bersih. Namun Stefanus menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang nyata.

Ia meminta pemerintah daerah memperkuat transparansi, mempercepat digitalisasi pelayanan publik, serta memastikan birokrasi bebas dari praktik korupsi.

“Kami mendukung visi Sikka Layanan Bersih. Tapi yang lebih penting adalah tata kelola yang responsif, transparan, dan benar-benar memudahkan masyarakat,” katanya.

DPRD Kawal Hasil Perencanaan

Stefanus menegaskan DPRD akan mengawal hasil Musrenbang agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Pengawalan tersebut akan dilakukan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi instrumen penyerapan aspirasi masyarakat dan akan diintegrasikan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2027.

Ia berharap Musrenbang tidak berhenti pada forum diskusi semata, melainkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang harus menjadi momentum menyatukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Bukan sekadar formalitas,” kata Stefanus.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Selasa (10/3/2026), untuk memimpin penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Desa Werang, Kecamatan Waiblama.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan desa melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Mayjen TNI Piek Budyakto tiba di Bandara Fransiskus Xaverius Seda Maumere sekitar pukul 16.20 Wita menggunakan pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan WON 1829.

Kedatangannya disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sikka, termasuk Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi.

Prosesi penyambutan dilakukan secara adat melalui pengalungan kain tenun kepada Pangdam sebagai simbol penghormatan.

Tim Wasev Mabes TNI AD Turun Langsung ke Sikka, Pastikan Proyek Jalan TMMD 4,4 Km Buka Akses dan Dorong Ekonomi Desa Werang

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Komandan Kodim 1603/Sikka Letkol Arm Denny Riesta Permana, Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, serta Komandan Lanal Maumere Letkol Laut (P) Yoyok Ary Nugroho Achmar Sjarifudin.

Setelah tiba di Maumere, Pangdam bersama rombongan sempat transit di ruang VIP bandara sebelum melanjutkan kunjungan ke Markas Kodim 1603 Sikka.

Di Makodim, Pangdam bertatap muka dengan prajurit sekaligus meninjau kesiapan pelaksanaan penutupan program TMMD ke-127.

Di Makodim 1603, Pangdam bertatap muka dengan prajurit sekaligus meninjau kesiapan pelaksanaan penutupan program TMMD ke-127. FOTO: IST

Program TMMD yang dilaksanakan di Desa Werang selama beberapa waktu terakhir mencakup pembangunan sejumlah infrastruktur dasar desa, termasuk fasilitas umum dan sarana pendukung kebutuhan masyarakat.

Selain kegiatan fisik, program ini juga diisi dengan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kepada warga.

Komandan Kodim 1603/Sikka Letkol Arm Denny Riesta Permana mengatakan kunjungan Pangdam IX/Udayana menjadi bentuk perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan program TMMD di wilayah tersebut.

Brigjen TNI Hari Rahardjanto Tinjau TMMD ke-127 di Sikka, Proyek Infrastruktur Desa Dikebut

“Kunjungan kerja Pangdam IX/Udayana menjadi motivasi bagi prajurit dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program TMMD untuk terus menjaga semangat gotong royong dalam membangun desa,” ujarnya.

Program TMMD merupakan program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan tujuan mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Namun, sejumlah wilayah pedesaan di Kabupaten Sikka hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, ketersediaan air bersih, hingga layanan publik.

Karena itu, keberlanjutan hasil pembangunan dari program TMMD sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat setelah kegiatan tersebut berakhir.

Penutupan TMMD ke-127 rencananya dipusatkan di Desa Werang, Kecamatan Waiblama, yang menjadi lokasi utama pelaksanaan kegiatan Satgas TMMD Kodim 1603/Sikka.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Sikka menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026 untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Forum perencanaan tersebut berlangsung di Cherubim Hall, Jalan Soekarno–Hatta, Maumere, Selasa (10/3/2026), dan dibuka secara virtual oleh Emanuel Melkiades Laka Lena. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rembuk Stunting 2027 sebagai bagian dari penguatan strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sikka.

Musrenbang RKPD tahun ini mengusung tema “Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan.” Tema tersebut menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

Gubernur NTT Emanuel Melki Laka Lena dalam sambutannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sikka Susun RPJMD 2025–2029, Fokus pada Percepatan Pembangunan Daerah

Menurutnya, dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus disusun secara terarah dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.

“Setiap program yang direncanakan di daerah diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Melki Laka Lena.

Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting agar program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengatakan Musrenbang RKPD merupakan forum strategis bagi pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan untuk menyepakati prioritas pembangunan tahun 2027.

“Melalui forum ini, berbagai usulan program dan kegiatan prioritas dari masyarakat dibahas dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujar Juventus.

Kadin Sikka turut hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

Ia menegaskan, forum tersebut juga memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sikka.

“Pemerintah Kabupaten Sikka terus berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sebagai bagian dari strategi menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan produktif, sekaligus menghadapi bonus demografi pada tahun 2030,” tegasnya.

Data pemerintah daerah menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Sikka pada 2025 berada di angka 10,4 persen, menurun dibandingkan 2024 sebesar 12,1 persen. Tren penurunan ini merupakan hasil dari program percepatan penanganan stunting yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat melalui pendekatan konvergensi lintas sektor.

Namun, pemantauan lapangan juga menunjukkan dinamika data. Berdasarkan sistem pemantauan gizi pemerintah melalui e-PPGBM, angka stunting di Sikka pada Oktober 2025 sempat meningkat menjadi 14,6 persen dari 10,4 persen pada Agustus 2025.

Trenggono Kucurkan Rp22 Miliar untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Sikka, Wuring Disiapkan Jadi Hub Tuna Flores

Pemerintah daerah menilai fluktuasi tersebut berkaitan dengan masih adanya sejumlah faktor yang perlu diperbaiki, terutama dalam intervensi gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan pertumbuhan balita.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mencatat terdapat 2.667 balita stunting yang tersebar di 26 puskesmas di seluruh wilayah kabupaten.

Secara jangka panjang, tren prevalensi stunting di Kabupaten Sikka menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022 angka stunting tercatat 13,8 persen, kemudian turun menjadi 12,1 persen pada 2024, dan 10,4 persen pada 2025, meskipun sempat mengalami kenaikan sementara pada Oktober 2025.

Pemerintah Kabupaten Sikka menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga satu digit dalam beberapa tahun ke depan melalui penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai sektor.

Kegiatan Musrenbang tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta undangan lainnya.»(rel)