Maumere, GardaFlores—Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia diminta untuk mengendalikan harga pangan sesuai harga pokok produksi (HPP). Selain itu diminta pula untuk melaksanakan Gerakan Pangan Murah.
Demikian hasil Video Conference (Vicon) tentang upaya pengendalian harga pangan nasional tingkat produsen dan konsumen. Kegiatan ini yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/1/2025).
Baca juga:
Kodam IX Udayana dan BGN Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis di Kupang
Sejumlah pejabat Pemkab Sikka mengikuti Vicon tersebut di Ruang Rapat Iligai, Kantor Bupati Sikka. Tampak hadir Pj Bupati Sikka, Adrianus Ferminus Parera, Kasdim 1603 Sikka Mayor Inf. Sadiman, Wakapolres Sikka Kompol Novi Posu, Pj Sekda Femi Bapa, Asisten II Konstantia Arankoja, Kepala Dinas Perhubungan Mauritius Minggo, serta Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Sikka Kandidus Latan Tolok.
Vicon ini bertujuan untuk membahas dan memantau perkembangan harga pangan nasional serta memastikan adanya upaya pengendalian harga dari tingkat produsen hingga konsumen. Dalam kesempatan tersebut, beberapa hal penting yang menjadi fokus pembahasan antara lain, optimalisasi penyaluran beras sesuai HPP untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau oleh masyarakat.
Perlunya bantuan pangan berupa beras akan disalurkan pada bulan Januari dan Februari 2025 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagai langkah untuk menjaga stabilitas konsumsi pangan masyarakat.
Baca juga:
Pemda Sikka Alokasikan Dana 0,75% APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis bagi Pelajar
Pemkab juga diminta melaksanakan gerakan pangan murah di beberapa wilayah sebagai upaya untuk mengonsolidasikan pasokan pangan di tingkat lokal.
Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya fasilitasi kontribusi pangan yang akan dilanjutkan dalam kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) tahun 2025, guna memastikan distribusi pangan yang lancar dan tepat sasaran.
Baca juga:
Ada Caleg Gagal dan Keluarga Dekat Politisi Lolos Test PPPK di Kabupaten Sikka, Pj Sekda: Jika Benar, Akan Ditinjau Kembali!
Selain itu, dipandang perlu untuk mengupayakan adanya kios pangan sebagai langkah lanjutan dalam pengendalian pasokan pangan agar tetap stabil dan dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang wajar.»
(rel)
