Pemda Sikka Alokasikan Dana 0,75% APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis bagi Pelajar

Maumere, GardaFlores—Pemerintah Kabupaten Sikka mengalokasikan dana sebesar 0,75% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar.

Hal tersebut disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sikka, Margareta Movaldes Da Maga Bapa di ruang kerjanya, Senin (6/1/2025).

Baca juga:

Ada Caleg Gagal dan Keluarga Dekat Politisi Lolos Test PPPK di Kabupaten Sikka, Pj Sekda: Jika Benar, Akan Ditinjau Kembali!

Femi Bapa menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bagi pelajar yang merupakan bagian dari program nasional, mulai dilaksanakan serentak pada 6 Januari 2025. Namun, di Kabupaten Sikka, program ini belum dapat dilaksanakan karena persiapan yang masih belum matang. Femi juga menyebutkan bahwa pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk TNI, telah dilakukan untuk membahas pelaksanaan program tersebut.

“Pemerintah daerah sudah mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, termasuk TNI, dan diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Kami telah mengalokasikan 0,75% dari APBD untuk mendukung keberlangsungan program ini,” ujar Femi.

Pada bulan Oktober 2024, kata Femi, Pemerintah Kabupaten Sikka juga mengusulkan pembangunan dapur gizi sebagai bagian dari program makan bergizi gratis tersebut. Namun, secara teknis, Femi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan dapur gizi ini.

Baca juga:

Kodim 1603 Sikka Salurkan Bantuan Sembako kepada Korban Banjir di Talibura

“Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait teknis pembangunan dapur gizi. Ini melibatkan banyak pihak, baik TNI maupun pemerintah, jadi kami menunggu keputusan yang lebih jelas,” tambah Femi.

Femi juga menjelaskan bahwa meskipun masih menunggu arahan terkait lokasi dan pelaksanaan pembangunan dapur gizi, kuota untuk program makan bergizi gratis telah dipastikan akan terpenuhi di berbagai tingkat. Dana untuk program ini telah disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima melalui pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah diminta untuk memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.»

(rel)