MAUMERE, GardaFlores – Sebanyak 26 kelompok tani di Kabupaten Sikka menjadi penerima program bantuan Irigasi Perpompaan (Irpom) dari pemerintah pusat dengan alokasi Rp155.000.700 untuk setiap kelompok. Hingga Senin (2/11/2026), sekitar 70 persen dana bantuan telah masuk ke rekening kelompok, sedangkan sisanya masih menunggu penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Fransiskus Xaverius, mengatakan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu ditujukan untuk menyediakan fasilitas pengairan bagi lahan sawah petani.

Setiap kelompok penerima minimal terdiri atas 10 petani pemilik lahan sawah. Bantuan mencakup pengadaan pompa air, pembangunan rumah pelindung pompa, sumur pompa, saluran distribusi air, serta biaya Hari Orang Kerja (HOK).

Menurut Fransiskus, setiap kelompok memperoleh alokasi satu hingga dua unit pompa, sesuai kebutuhan dan luas lahan yang akan dilayani. Secara keseluruhan, Dinas Pertanian memperkirakan sekitar 52 unit pompa disiapkan melalui program tersebut.

Jalan Tak Cukup Diaspal: Persoalan Lahan Desa Dile Harus Dituntaskan

Penggunaan pompa diarahkan untuk meningkatkan frekuensi tanam petani dalam setahun. Dengan ketersediaan air yang memadai, lahan sawah diharapkan dapat ditanami dua hingga tiga kali dalam setahun.

“Kalau debit airnya banyak, dalam satu tahun petani bisa menanam sampai tiga kali. Namun, kalau debit air kurang, hanya bisa dua kali, bahkan ada yang hanya satu kali tanam,” jelas Fransiskus di Maumere.

Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap. Fransiskus menyebut sekitar 70 persen dana telah masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima. Sisa 30 persen belum dapat dicairkan karena kelompok harus lebih dahulu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya.

“Semua dana yang masuk ke rekening kelompok harus dipertanggungjawabkan. Setelah laporan pertanggungjawaban diselesaikan, barulah kelompok dapat mengajukan pencairan sisa dana sebesar 30 persen,” katanya.

Di luar program Irpom, Dinas Pertanian Sikka juga mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui kios pengecer yang tersebar di sejumlah wilayah. Fransiskus mengatakan penebusan pupuk dilakukan petani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah diajukan kelompok tani.

Kebutuhan pupuk dalam RDKK dibatasi berdasarkan luas lahan, yakni paling banyak dua hektare untuk setiap petani penerima. Data petani juga harus tercantum dalam aplikasi penyaluran. Petani yang namanya tidak terdaftar tidak dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Sertifikasi Benih Jagung Vitalis di Magepanda Dilanjutkan setelah Pemeriksaan Lapangan

Fransiskus menegaskan kios pengecer wajib menjual pupuk sesuai kuota dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Penyalur tidak boleh menaikkan harga pupuk. Pupuk harus dijual sesuai harga subsidi. Jika ditemukan adanya perbedaan harga atau kenaikan harga, izin penyalurnya akan langsung dicabut,” tegasnya.

Harga pupuk bersubsidi yang berlaku yakni Urea Rp1.800 per kilogram, NPK Rp1.840 per kilogram, dan NPK formula khusus untuk tanaman kakao Rp2.640 per kilogram.

Fransiskus mengatakan sejauh ini Dinas Pertanian belum menemukan kenaikan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sikka. Namun, ia mengakui kemampuan petani untuk menebus pupuk masih tergolong rendah.

Pemerintah pusat menurunkan HET pupuk bersubsidi melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang berlaku sejak 22 Oktober 2025. Harga Urea diturunkan menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK Rp1.840 per kilogram, dan NPK khusus kakao Rp2.640 per kilogram.»(rel)

ENDE, GardaFlores – Amatus Setu, warga Desa Dile, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, meminta penyelesaian atas lahan yang menurutnya terdampak pekerjaan preservasi jalan nasional ruas Ende–Wolowaru–Junction Kelimutu. Ia mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp150 juta dan mengaku telah dua tahun tidak dapat memanen hasil kebunnya.

Di tengah tuntutan tersebut, anggota DPRD Ende dari Partai NasDem, Marianus Kota, menyatakan anggaran APBN untuk proyek preservasi jalan itu tidak mencakup biaya pembebasan atau ganti rugi lahan. Menurutnya, anggaran melalui Kementerian Pekerjaan Umum maupun program Instruksi Jalan Daerah (IJD) hanya diperuntukkan bagi pekerjaan fisik jalan dan jembatan.

Marianus menyampaikan pernyataan tersebut kepada tim media, Minggu (1/11/2026). Ia mengatakan urusan penyiapan dan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

“Harus banyak membaca literatur sebelum melangkah. Pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki aturan main dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk proyek preservasi jalan ruas Ende–Wolowaru–Junction Kelimutu yang tidak disertai anggaran ganti rugi lahan,” kata Marianus.

Sengketa Hutan Adat Suku Lo’u, Polsek Wewaria Hentikan Pengaduan, Aktivitas Kembali Dilakukan

Ia mengungkapkan, DPRD Ende telah berkomunikasi dengan pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV NTT. Dari komunikasi tersebut, menurut Marianus, pihaknya memperoleh penjelasan bahwa anggaran proyek dialokasikan untuk pekerjaan fisik, termasuk pengaspalan.

Marianus juga menyebut keterbatasan kemampuan APBD untuk pembebasan lahan menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan jalan di Flores. Menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut kerap bergantung pada kerelaan masyarakat menghibahkan tanah atau kesepakatan penataan lahan bersama pemerintah daerah.

Terkait tuntutan Amatus sebesar Rp150 juta, Marianus mengatakan nilai kompensasi harus didasarkan pada perhitungan yang wajar dan sesuai ketentuan hukum. Ia menyebut penilaian dapat melibatkan tim penilai independen atau appraisal bersertifikat.

“Saya mendapat informasi bahwa ada warga yang mengajukan nilai melebihi batas kewajaran dan cenderung memberatkan penyedia jasa. Hal ini dapat menghambat program percepatan pembangunan selanjutnya,” katanya.

Marianus tidak merinci identitas warga yang dimaksud dalam pernyataan mengenai nilai tuntutan tersebut.

Ia juga merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Menurutnya, apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, mekanisme penitipan ganti kerugian di pengadilan atau konsinyasi dapat ditempuh sesuai persyaratan hukum.

Selain menyampaikan pandangannya mengenai anggaran dan nilai kompensasi, Marianus meminta warga tidak terprovokasi dalam menyampaikan aspirasi. Ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan legalitas media yang digunakan untuk menyampaikan persoalan tersebut.

KM Lawit Membentur Dermaga Ippi, 379 Penumpang Batal Berangkat dari Ende

“Sebagai anggota DPRD, saya harus melindungi rakyat. Jangan sampai niat baik warga dalam menyampaikan aspirasi justru menjadi preseden buruk apabila pihak PT BCTC dan Satker Wilayah IV PJN NTT melakukan upaya hukum,” ujarnya.

Di pihak warga, Amatus mengaku telah berulang kali menghubungi kontraktor pelaksana, PT Bina Citra Teknik (BCTC), untuk menanyakan penyelesaian persoalan lahannya. Namun, menurut dia, jawaban yang diterima selalu berupa penundaan.

“Saya hubungi kontraktor, katanya hari Minggu, lalu hari Senin, Selasa, Rabu, dan sampai sekarang belum ada. Bahkan hari Rabu, 14 Oktober 2026 saya masih menanyakan hal yang sama, jawabannya terus ditunda-tunda,” ungkap Amatus.

Amatus mengatakan dirinya mengalami kerugian selama dua tahun karena tidak dapat memanen hasil kebun. Ia juga menyebut sebelumnya ada janji bahwa kondisi sawah miliknya akan diperbaiki setelah pekerjaan proyek selesai.

Deddy Agus Oktavianto Gantikan Armadha Tangdibali sebagai Kajari Sikka

“Sudah dua tahun ini rugi karena tidak bisa memanen hasil kebun. Karena itu kami meminta ganti rugi, sesuai janji waktu itu bahwa setelah pekerjaan selesai sawah akan diperbaiki,” katanya.

Kepala Desa Dile, Fabianus Mbana, sebelumnya menyatakan pemerintah dan kontraktor perlu bertanggung jawab berdasarkan kesepakatan serta berita acara yang telah dibuat. Ia juga mendorong masyarakat melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian untuk memperjuangkan hak mereka.

Hingga kini, informasi yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci isi kesepakatan dan berita acara yang disebut Kepala Desa Dile, termasuk bentuk kewajiban masing-masing pihak. Belum ada pula penjelasan dari PT BCTC maupun Satker PJN Wilayah IV NTT mengenai tuntutan Amatus dan kesepakatan yang dipersoalkan warga.

Persoalan tersebut mencakup dua hal yang perlu dibedakan dalam penyelesaiannya: status dan tanggung jawab atas penggunaan lahan dalam proyek, serta klaim kerugian dan permintaan kompensasi dari pemilik lahan.»(tim/rel)

ENDE, GardaFlores – Sebanyak 379 calon penumpang yang dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Ippi, Kabupaten Ende, dengan KM Lawit batal melakukan perjalanan setelah kapal tersebut membentur dermaga, Kamis (29/10/2026). PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menyiapkan KM Egon untuk melayani penumpang yang terdampak perubahan pelayanan.

Saat insiden terjadi, KM Lawit membawa 1.146 penumpang di atas kapal. Dari jumlah tersebut, 317 penumpang turun di Pelabuhan Ende.

Sementara itu, 379 penumpang yang semula dijadwalkan naik dari Ende tidak dapat diberangkatkan. PELNI menyatakan akan mengembalikan 100 persen harga tiket kepada penumpang yang keberangkatannya dibatalkan.

Sekretaris Perusahaan PT PELNI, Ditto Pappilanda, mengatakan perusahaan mengajukan permohonan perubahan rute atau deviasi KM Egon kepada Kementerian Perhubungan agar kapal tersebut dapat membantu melayani penumpang terdampak.

Sudaryono Ungkap Dugaan Jual-Beli Titik Dapur MBG hingga Rp350 Juta, Klaim Efisiensi Rp44 Triliun

Dengan persetujuan deviasi, KM Egon direncanakan menyinggahi Pelabuhan Ende, Lewoleba, dan Kupang sebelum kembali ke Pelabuhan Waingapu.

“Kami berupaya menyiapkan alternatif transportasi agar perjalanan penumpang lanjutan tetap dapat dilayani. Atas nama perusahaan, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan akibat insiden ini,” ujar Ditto dalam keterangan pers yang diterima media, Jumat (30/10/2026).

KM Egon dijadwalkan kembali menjalankan rute regulernya pada Senin (2/11/2026), setelah menyelesaikan tugas perbantuan untuk mengangkut penumpang eks KM Lawit.

Tito Beri Pemda Sepekan Bentuk Satgas MBG, Daerah yang Lalai Terancam Teguran

Di sisi lain, PELNI masih memantau proses perbaikan KM Lawit bersama pihak terkait. Perusahaan belum menyampaikan kepastian kapan kapal tersebut dapat kembali beroperasi.

“Keselamatan penumpang dan kru kapal tetap menjadi prioritas utama kami. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan bagi penumpang terdampak,” kata Ditto.

Sebelum insiden tersebut, KM Lawit melayani rute Kumai–Surabaya–Benoa–Bima–Waingapu–Ende–Lewoleba–Kupang–Rote pulang-pergi.»(tim/rel)