Connect with us

GARDAPLUS

Ketika Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas – Ironi Penambangan di Sikka

Published

on

karel pandu

Oleh Karel Pandu

Kasus dugaan pemerasan terhadap penambang legal di Kabupaten Sikka baru-baru ini memperlihatkan wajah buram penegakan hukum di daerah. Saat warga yang patuh terhadap aturan justru diperas, dan pelaku tambang ilegal dibiarkan bebas, publik punya hak bertanya: masihkah hukum dijalankan dengan adil?

Dua pengusaha tambang Galian C, Thomas Aquino Christo dan Melkianus Soka, secara terbuka mengungkap adanya pemerasan sistematis oleh oknum anggota Polres Sikka. Nama-nama yang disebut—Bripka MN alias T dan Brigpol RBP—mengindikasikan bahwa aparat yang seharusnya melindungi hukum justru menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Uang yang diminta pun bukan dalam jumlah kecil, melainkan hingga ratusan juta rupiah selama bertahun-tahun, dengan dalih “uang pengamanan”.

Ironisnya, di saat para penambang legal ditekan dengan dalih hukum, penambang ilegal yang justru tidak memiliki izin resmi malah bebas beroperasi tanpa hambatan. Salah satu nama yang muncul, GT alias G, bahkan diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan aparat kepolisian. Jika benar, maka ini menunjukkan bahwa hukum di Sikka telah dijalankan secara diskriminatif—tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Kapolres Sikka, AKBP Moh. Mukhson, menyampaikan bahwa pendekatan terhadap tambang ilegal dilakukan dengan “pertimbangan sosial”. Pernyataan ini terdengar simpatik, namun berpotensi membenarkan pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Kita tentu tidak ingin masyarakat kelaparan, tetapi bukan berarti aparat boleh menutup mata terhadap kegiatan ilegal atas nama empati sosial.

Solusi terhadap persoalan ekonomi rakyat bukan dengan membiarkan pelanggaran hukum, melainkan dengan menyediakan sistem perizinan tambang yang transparan, adil, dan mudah diakses, khususnya bagi penambang kecil. Aparat dan pemerintah seharusnya menjadi fasilitator yang membantu rakyat, bukan predator yang menghisap dari mereka yang taat.

Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam praktik tambang ilegal sering kali muncul indikasi adanya perlindungan dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi penjaga moral dan etika publik. Jika benar ada oknum media yang ikut bermain, maka ini merupakan kemunduran besar bagi demokrasi lokal. Media yang seharusnya mengawasi kekuasaan dan menyuarakan kebenaran, tidak boleh terlibat dalam praktik bisnis ilegal atau menjadi alat legitimasi kekuasaan yang menyimpang.

Karena itu, penulis berpandangan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti di wacana. Harus ada penyelidikan menyeluruh dan independen terhadap dugaan keterlibatan aparat, serta klarifikasi terbuka terhadap nama-nama yang telah disebut. Penambangan ilegal harus dihentikan tanpa pandang bulu, siapapun pelakunya dan apapun latar belakangnya.

Pemerintah provinsi maupun pusat wajib turun tangan, bukan hanya untuk menertibkan tambang ilegal, tetapi juga untuk memperbaiki sistem perizinan agar tidak diskriminatif dan memudahkan penambang kecil. Di sisi lain, wartawan dan media harus kembali memegang teguh etika jurnalistik, menjaga independensi, dan tidak terlibat dalam praktik menyimpang.

Sudah terlalu lama hukum dipermainkan oleh mereka yang berseragam. Sudah terlalu lama rakyat kecil yang taat aturan justru ditekan, sementara pelanggar hukum berlindung di balik koneksi dan jabatan.

Jika keadilan masih hidup, maka inilah saatnya negara membuktikannya—bukan hanya lewat slogan, tapi lewat tindakan nyata.Terimakaksih.»

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Penutupan Pasar Wuring: Putusan MA, dan Luka bagi Rakyat Kecil

Published

on

Sosialisasi pemerintah daerah kepada pedagang terkait rencana penutupan Pasar Wuring. (IST)

Oleh Theodorus Nong Vigo

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa

 

Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan tindakan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menutup Pasar Wuring telah menjadi penanda penting dalam perjalanan penataan wilayah di daerah ini. Di atas kertas, keputusan itu tampak rapi: legalitas ditegakkan, aturan dipatuhi, dan kewenangan pemerintah dilegitimasi oleh hukum tertinggi di republik ini. Namun ketika kita menurunkan pandangan dari teks putusan ke wajah para pedagang, nelayan, dan buruh harian yang menggantungkan hidupnya di pasar itu, terlihat jelas bahwa ada jurang besar antara apa yang sah secara hukum dan apa yang adil secara kemanusiaan.

Pasar Wuring bukan sekadar bangunan yang berdiri di pinggir pantai. Ia adalah nadi kehidupan kampung nelayan, ruang tempat ibu-ibu kecil menjual ikan sejak fajar. Tempat bagi anak muda mengangkut barang demi upah harian. Tempat masyarakat menggenggam harapan untuk bertahan hidup. Ketika palu MA diketukkan, yang tertutup bukan semata pintu pasar—tetapi akses hidup ratusan keluarga kecil yang tidak punya tempat lain untuk menggantungkan ekonomi mereka.

Pasar Wuring Ditutup: Pemerintah Bersikeras, Pedagang Menolak Tunduk

Secara legal-formal, MA menjalankan tugasnya. Jika terdapat cacat izin, pelanggaran tata ruang, atau penyimpangan administrasi, maka putusan itu konsisten dengan doktrin rule of law. Negara memang harus menegakkan aturan. Tetapi hukum yang tegak tanpa memperhatikan manusia yang ada di baliknya akan membuat keadilan kehilangan makna.

Dalam teori kebijakan publik, sebuah keputusan tidak berhenti pada legalitas. Implementasi kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial, konsultasi publik, mitigasi risiko, dan penyediaan alternatif yang layak. Tanpa itu, kebijakan hanya menjadi keputusan yang kelihatan benar, tetapi menyakiti. Bahkan John Rawls—filsuf besar keadilan—menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus memprioritaskan mereka yang paling rentan. Dan di Wuring, kelompok paling rentan itu adalah pedagang kecil, bukan pejabat, bukan investor, bukan mereka yang hidup dari anggaran negara.

Ketika penutupan pasar dilakukan tanpa relokasi yang strategis, tanpa kepastian mata pencaharian, tanpa dialog intensif, maka negara bukan sedang melakukan penataan—tetapi menyingkirkan rakyat kecil dengan alasan hukum. Inilah yang membuat penutupan Pasar Wuring bertambah pahit: negara terlalu cepat menghukum ruang hidup rakyat, namun terlalu lambat merawatnya. Legalitas dipakai sebagai perisai, sementara kehidupan nyata diabaikan.

Warga Pasar Wuring Datangi DPRD Sikka, Tolak Penutupan Pasar

Dalam situasi ini, kritik politik menjadi relevan. Sebab sangat jelas bahwa negara bisa mendirikan tembok legalitas yang kokoh, tetapi tembok itu sering kali dibangun di atas tanah yang ditempati rakyat miskin. Hukum menjadi alat yang kuat, tetapi keberpihakan menjadi lemah. Penataan tanpa keadilan hanyalah proyek administratif; penataan tanpa dialog hanyalah instruksi; penataan tanpa solusi hanyalah penggusuran yang dilegalkan.

Dan rakyat Wuring berhak bertanya: Apakah negara kami hanya melihat aturan, tapi tidak melihat kami? Apakah kami salah karena miskin?

Apakah kehidupan kami boleh ditekan demi rapi-rapinya administrasi?

Di tengah semua itu, ada satu kenyataan pahit lainnya: keadilan sosial, yang menjadi tujuan utama hukum, sering berjalan paling lambat. Di atas kertas, pemerintah benar; tetapi dalam hati masyarakat kecil, pemerintah terlihat absen.

Izinkan sedikit nada puitis untuk menggambarkan rasa itu:

Wuring bukan hanya pasar—

ia adalah denyut hidup yang dibangun

oleh tangan yang tak pernah lelah bekerja.

Hari ini palu hukum mengetuk,

namun suara siapa yang sesungguhnya didengar?

Jika aturan berdiri tanpa hati,

maka yang roboh bukan lapak,

tetapi kepercayaan rakyat kecil

pada negara yang seharusnya melindungi mereka.

Wuring boleh ditutup, tetapi keadilan tidak boleh ikut dikunci. Selama ada satu saja rakyat yang tersisih, selama itu pula kita wajib bersuara.

Pada akhirnya, keputusan MA hanyalah bagian awal. Yang menentukan adil atau tidaknya kebijakan ini adalah tindakan pemerintah pasca-putusan: apakah rakyat kecil diberi ruang hidup baru, atau dibiarkan terhimpit oleh legalitas yang tidak mereka pahami. Pemerintah Sikka masih punya kesempatan membuktikan bahwa penataan bukan tentang menyingkirkan, tetapi tentang merawat; bukan tentang menutup, tetapi tentang membuka masa depan yang lebih baik.

Hukum memang harus ditegakkan, tapi keadilan harus diperjuangkan. Dan dalam kasus Pasar Wuring, kita berharap keduanya bisa berjalan bersama bukan saling meninggalkan.»

Continue Reading

OPINI

Adven: Harapan dan Keluarga

Published

on

ILUSTRASI: Adven: Harapan dan Keluarga. (Pinterest)

Oleh Muhamad Yusuf Lewor Goban alias Yoseph Lewor Goban

Saudara-saudariku, salam kasih persaudaraan! Memasuki Masa Adven 2025. Saya, Muhamad Yusuf Lewor Goban alias Yoseph Lewor Goban mengajak seluruh umat untuk menyambut saat istimewa ini dengan hati yang terbuka dan penuh syukur.

Adven adalah waktu penuh harapan yang menuntun kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar. Kasih yang menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus Sang Terang yang datang ke dunia untuk menyertai kita di tengah berbagai kegelapan hidup.

Kehadiran-Nya yang memilih lahir dalam keluarga sederhana, keluarga Maria dan Yosef, mengingatkan kita bahwa Allah bekerja melalui kehangatan dan kesederhanaan keluarga. Melalui cara ini, Tuhan menegaskan bahwa keluarga adalah tempat sekaligus sarana keselamatan. Keluarga adalah ruang di mana kasih diwujudkan lewat sikap saling menerima, saling mengampuni, dan saling menguatkan. Maka, keluarga bukan hanya tempat aman untuk bertumbuh, tetapi juga instrumen kasih Allah yang menghantar kita menjangkau mereka yang miskin, terluka, dan tersisih.

Sekalipun demikian, saya juga menyadari betapa besar tantangan yang dihadapi keluarga masa kini. Mulai dari tekanan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, relasi yang retak, hingga komunikasi yang terdistorsi oleh penyalahgunaan media sosial. Pada situasi seperti inilah kita perlu memperbarui komitmen kita untuk meneguhkan kembali martabat, peran, dan panggilan keluarga dalam terang iman.

Saya Muhamad Yusuf Lewor Goban alias Yoseph Lewor Goban menyampaikan bahwa: Keluarga adalah sekolah iman, tempat benih kepercayaan kepada Tuhan pertama kali ditaburkan.

Keluarga adalah taman pengharapan, yang tumbuh melalui kesetiaan dan kehadiran satu sama lain. Keluarga adalah ruang kasih konkret, nyata dalam perhatian, dukungan, dan pengorbanan.

Untuk memperdalam komitmen selama Masa Adven 2025, saya mengajak kita merenungkan empat gerakan penting. Pertama, Bergerak bersama mewujudkan keluarga yang ramah anak. Kedua, Bergerak bersama mencintai dan peduli pada ibu hamil. Ketiga, Bergerak bersama menghadirkan harapan bagi para migran dan perantau. Keempat, Bergerak bersama menjaga lingkungan sebagai rumah bersama.

Adven menjadi tonggak pembaharuan untuk kembali membangun keluarga dalam semangat Injil—berdoa bersama, menyediakan waktu satu bagi yang lain, berjalan bersama, dan saling menguatkan dalam suka dan duka.

Sebagai penutup, dengan harapan yang dalam, saya berdoa semoga keluarga-keluarga di mana saja berada dapat menyiapkan diri dengan  sungguh menjadi tempat dan sarana keselamatan, ruang di mana kasih Tuhan menjadi nyata dan hidup.

Selamat menjalani Masa Adven—masa rahmat, harapan, dan pembaruan iman. Salam kasih persaudaraan.»

Continue Reading

OPINI

Moke, Antara Budaya dan Ekonomi Produktif Berbasis Koperasi

Published

on

ILUSTRASI Moke, Antara Budaya dan Ekonomi Produktif Berbasis Koperasi. (IST)

Oleh Yulianto Valentino Moan Dereng, S.H.

MOKE—minuman tradisional khas Sikka, Flores—bukan sekadar bahan konsumsi. Bagi masyarakat Sikka, moke adalah simbol kebersamaan, nilai budaya, dan bahkan penyelesaian konflik adat. Dari pernikahan hingga perayaan agama, moke selalu hadir dalam berbagai ritus sosial. Namun, meski kaya akan nilai sosial dan budaya, produksi moke di Sikka menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah sistem produksi yang masih tradisional dan belum memiliki akses ke pasar yang lebih luas.

Dalam kenyataannya, petani penyadap moke seringkali bergelut dengan masalah sepele namun krusial: produksi moke yang tidak terstandarisasi, minimnya legalitas usaha, serta harga jual yang tidak sebanding dengan jerih payah mereka. Lebih parahnya lagi, proses produksi yang konvensional membuat mereka rentan terhadap masalah hukum, karena tak jarang moke dianggap ilegal oleh pihak berwenang tanpa adanya edukasi atau solusi yang jelas.

Kapolres Sikka Gandeng Tokoh Masyarakat Cari Solusi Bijak Tangani Peredaran Moke

Nah, di sinilah pentingnya koperasi. Bukan hanya sebagai lembaga yang mengatur produksi dan distribusi, koperasi bisa menjadi ‘payung’ legal bagi para petani moke. Dengan koperasi, petani bisa mendapatkan akses untuk legalisasi usaha, sertifikasi pangan, hingga pembinaan distilasi yang sesuai dengan standar kesehatan. Koperasi juga bisa membantu meningkatkan nilai tambah produk moke, seperti mengembangkannya menjadi produk premium atau bahkan membuka wisata edukasi moke yang bisa menarik wisatawan.

Selain itu, koperasi juga bisa mengorganisir petani untuk menghasilkan moke dengan kualitas terstandarisasi dan lebih mudah dipasarkan. Dalam koperasi, para petani bisa mendapatkan harga yang lebih adil melalui sistem pembelian berkeadilan. Bahkan, dengan adanya koperasi, pendapatan petani bisa meningkat dan membuka lapangan kerja baru di desa. Anak muda pun bisa kembali ke desa dengan membawa inovasi serta teknologi yang dapat meningkatkan kualitas produksi moke.

Petani Moke Maumere di Persimpangan Identitas dan Regulasi

Jadi, moke bukan lagi sekadar minuman tradisional. Moke bisa jadi komoditas ekonomi yang produktif, yang dapat mengangkat perekonomian rakyat dan menjadi ikon pariwisata baru di Kabupaten Sikka. Melalui koperasi, kita bisa mengubah moke dari sekadar produk sosial menjadi aset ekonomi yang berdaya guna, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang melekat padanya. Kita sudah punya produk, dan dasar budaya gotong royong. Dan ini sangat kuat dalam masyarakat kita.

Jika koperasi bisa dikelola dengan baik, moke bisa menjadi gerakan ekonomi rakyat yang menguntungkan—bukan hanya untuk petani, tetapi juga bagi masyarakat Sikka secara keseluruhan. Moke bisa menjadi kebanggaan lokal, membawa ekonomi yang lebih baik, dan tentu saja, membuka peluang besar untuk Sikka sebagai tujuan wisata budaya yang menarik.

Inilah saatnya moke bersinar, bukan hanya dalam acara adat, tetapi juga di pasar global. Semoga koperasi bisa menjadi kunci transformasi menuju ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.»

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending