ENDE, GardaFlores — Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Beny Nahak, terkait kondisi ruas jalan Ndona–Sokoria yang disebut masih dalam tahap pemeliharaan, menuai kritik dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende.

Ketua PMKRI Cabang Ende, Daniel Sakof Turot, dalam keterangannya di Ende, Rabu, menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan.

“Hasil advokasi kami menunjukkan adanya kerusakan serius di beberapa titik, terutama pada bagian rabat yang sudah dilapisi aspal. Ini bukan sekadar pemeliharaan. Yang terjadi di lapangan justru menunjukkan indikasi pekerjaan yang tidak sesuai standar,” tegasnya.

Sebelumnya, Beny Nahak menyatakan bahwa kerusakan pada ruas jalan tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana, PT BCTC, tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Namun, PMKRI menilai pernyataan itu belum menyentuh persoalan mendasar terkait kualitas pekerjaan.

Organisasi mahasiswa itu bahkan menduga terdapat kejanggalan dalam proses pengerjaan proyek. Mereka menilai kerusakan yang muncul bukan disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan berkaitan dengan mutu pelaksanaan di lapangan.

Dugaan Cacat Teknis Jalan Ndona–Sokoria Menguat, PMKRI Desak Kejati NTT Usut dari Perencanaan hingga Pelaksanaan

PMKRI juga membantah pernyataan yang mengaitkan kerusakan jalan dengan beban kendaraan berat. Berdasarkan hasil pengamatan mereka, ruas Ndona–Sokoria relatif jarang dilintasi kendaraan bermuatan besar.

“Pernyataan itu tidak berdasar. Fakta di lapangan menunjukkan kendaraan berat hampir tidak melintasi jalur Ndona–Sokoria,” lanjut Daniel.

Lebih jauh, PMKRI mendesak Kepala Dinas PUPR NTT untuk melakukan verifikasi langsung ke lokasi, bukan hanya menyampaikan keterangan dari Kupang.

Organisasi tersebut menyatakan siap mendampingi pihak dinas untuk meninjau titik-titik kerusakan di lapangan.

“Kalau tidak tahu kondisi jalan, kami siap antar langsung. Supaya jelas di mana letak persoalannya,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan lanjutan dari pihak Dinas PUPR Provinsi NTT terkait kritik yang disampaikan PMKRI Ende.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Keretakan yang muncul di sejumlah titik pada ruas jalan Ndona–Sokoria (PLTP) di Kabupaten Ende memicu perhatian publik, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jarot Nugroho menegaskan bahwa pekerjaan proyek tersebut tetap dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan masih berada dalam masa pemeliharaan.

Jarot menyatakan, kerusakan terbatas yang ditemukan tidak mencerminkan kegagalan konstruksi secara keseluruhan, melainkan dipengaruhi faktor eksternal seperti curah hujan tinggi, kondisi tanah labil, serta tekanan lalu lintas kendaraan.

“Secara umum pekerjaan sudah sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata. Keretakan hanya terjadi di tiga sampai empat titik dari total panjang 2,94 kilometer,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).

Ia menekankan, proyek tersebut masih dalam periode pemeliharaan selama tiga tahun, sehingga seluruh perbaikan tetap menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

Ruas jalan Ndona–Sokoria (PLTP) di Kabupaten Ende yang dikerjakan oleh PT Bina Citra Teknik Cahaya. FOTO: IST

Langkah penanganan awal, lanjut dia, telah dilakukan melalui penutupan retakan guna mencegah masuknya air, sementara perbaikan permanen akan dilaksanakan pada musim kemarau untuk menjamin kualitas hasil.

Kerusakan Dini Jalan Ndona–Sokoria Picu Desakan Audit, DPRD Singgung Cacat Mutu

Jarot juga membantah isu yang menyebut pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, termasuk dugaan pengaspalan di atas rabat beton.

“Pekerjaan dilakukan di atas tanah sesuai desain teknis, termasuk pelebaran badan jalan pada titik-titik sempit,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan ruas Ndona–Sokoria merupakan bagian dari intervensi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Ende.

Di sisi lain, masyarakat setempat menilai keberadaan jalan tersebut telah meningkatkan aksesibilitas secara signifikan, terutama pada jalur alternatif penghubung wilayah selatan menuju Kota Ende.

Warga Desa Pu’utuga, Dion Lengo, mengatakan kondisi jalan sebelumnya belum pernah beraspal sejak dibangun dan cenderung memburuk saat musim hujan.

“Sekarang mobilitas jauh lebih lancar. Ini jalur alternatif penting dari Wolowaru dan Roa ke Ende,” katanya, Selasa (31/3/2026).

Bupati Ende Jadikan PSN Tolok Ukur Kinerja, Rotasi Eselon II Ditekan Berbasis Hasil

Ia menambahkan, pengaspalan jalan tersebut telah lama diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, namun baru terealisasi melalui dukungan pemerintah provinsi.

Dion Lengo, warga Desa Pu’utuga (atas kanan), dan Maria Kristina Munde, warga Desa Kurulimbu (bawah kanan), mengaku senang dan berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi karena telah membangun jalan ini menuju desa mereka. FOTO: IST

Hal serupa disampaikan warga Desa Kurulimbu, Maria Kristina Munde, yang menyebut akses transportasi kini lebih terbuka meski masih menghadapi tantangan cuaca.

Ia mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun ruas jalan Ndona–Aekipa–Saga–Sokoria–Kurulimbu sulit dilalui. Kini, setelah diaspal, akses transportasi menjadi lebih lancar meskipun saat hujan. “Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Kami berharap semua pengguna bisa menjaga jalan ini,” katanya.

Proyek penanganan long segment ruas jalan Ndona–Sokoria (PLTP) dikerjakan oleh PT Bina Citra Teknik Cahaya dengan nilai kontrak Rp6,845 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Pekerjaan mencakup pengaspalan hotmix (AC-WC) sepanjang 2,94 kilometer, pembangunan drainase, serta pengecoran bahu jalan dengan rabat beton pada sisi kiri dan kanan ruas.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah memulai groundbreaking Jembatan Garuda secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, Senin (30/3/2026), sebagai bagian dari program ambisius pembangunan sekitar 6.900 jembatan pada 2026. Namun sejak hari pertama pelaksanaan, program ini langsung menghadapi ujian di lapangan: kepercayaan publik.

Di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, peletakan batu pertama dilakukan di Dusun Blawuk B, Desa Watuomok, Kecamatan Talibura, mencakup RT 008/RW 003 dan RT 007/RW 002. Jembatan gantung perintis tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah dusun yang selama ini terisolasi aksesnya.

Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan wilayah terpencil, dengan melibatkan TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana utama di lapangan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, mengatakan pembangunan di wilayahnya saat ini baru mencakup satu unit jembatan dengan pendanaan dari pemerintah pusat.

“Baru satu jembatan yang dikerjakan oleh TNI. Pemerintah kabupaten juga telah mengusulkan delapan jembatan gantung tambahan,” ujarnya.

Puluhan Tahun Terisolasi, Anak Sekolah di Sikka Kehilangan Hak Pendidikan karena Jembatan Tak Dibangun

Secara nasional, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan 6.900 jembatan pada 2026, terutama untuk wilayah terpencil dan daerah terdampak bencana.

Groundbreaking Jembatan Garuda oleh Komandan Kodim 1603/Sikka Letkol Arm Denny Riesta Permana di Desa Watuomok, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka , Senin (30/3/2026). FOTO: IST

Target tersebut melanjutkan program sebelumnya, di mana Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan 218 jembatan pada 9 Maret 2026. Ratusan jembatan itu terdiri dari jenis Bailey, Armco, dan jembatan gantung/perintis yang dibangun dalam waktu sekitar 2,5 bulan oleh satuan tugas TNI.

Meski angka pembangunan menunjukkan skala besar, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan persoalan tidak berhenti pada tahap pembangunan awal. Sejumlah proyek infrastruktur serupa sebelumnya dilaporkan tidak berlanjut hingga tahap operasional akibat kendala anggaran, teknis, maupun koordinasi lintas lembaga.

Di tingkat warga, keraguan muncul terhadap pola pembangunan yang dinilai berulang: dimulai secara serentak, namun tidak selalu berakhir dengan infrastruktur yang berfungsi.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar peletakan batu pertama, tetapi jembatan yang benar-benar bisa digunakan,” kata Moat Fransu, warga setempat.

Brimob Bangun Kembali Harapan Warga, Jembatan Rusak di Desa Dobo Kini Bisa Dilalui Anak Sekolah

Bagi masyarakat desa, keberadaan jembatan bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan ekonomi. Anak-anak masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan layak, sementara distribusi hasil pertanian terhambat akibat keterbatasan akses transportasi.

Groundbreaking Jembatan Garuda kini menjadi titik awal sekaligus pengujian terhadap efektivitas program nasional tersebut. Skala pembangunan yang besar akan ditentukan oleh satu hal mendasar: apakah jembatan benar-benar selesai, berfungsi, dan terpelihara.

Publik, khususnya di wilayah terpencil, tidak lagi menunggu seremoni. Yang ditunggu adalah hasil.»(rel)