MAUMERE, GardaFlores — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka mendesak Polres Sikka segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan persetubuhan terhadap anak yang dilaporkan sejak Desember 2022 namun belum menunjukkan kepastian hukum hingga pertengahan 2026.

Desakan itu disampaikan GMNI setelah keluarga korban menilai penanganan perkara berjalan lamban dan minim informasi perkembangan penyidikan. Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Sikka melalui Laporan Polisi Nomor LP/315/XII/2022/SPKT/RES SIKKA/POLDA NTT tertanggal 17 Desember 2022.

Ketua GMNI Cabang Sikka mengatakan keterlambatan penanganan perkara selama hampir tiga tahun memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas proses penegakan hukum, terutama karena korban masih berusia anak saat peristiwa dilaporkan.

“Kami meminta aparat penegak hukum memberikan kepastian terkait perkembangan perkara ini. Kasus yang menyangkut perlindungan anak seharusnya menjadi prioritas penanganan,” ujarnya di Maumere, Kamis (4/6/2026).

Menurut GMNI, lambannya proses hukum berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum apabila tidak disertai penjelasan terbuka kepada publik maupun keluarga korban.

Organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti informasi mengenai pengamanan terduga pelaku yang disebut baru dilakukan setelah adanya desakan dari keluarga korban dan sejumlah elemen masyarakat sipil.

Herman Laporkan Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Keponakannya ke Polres Sikka

GMNI meminta Polres Sikka menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan, termasuk status penyidikan, alat bukti, dan tahapan hukum yang sedang berjalan.

“Kami tidak ingin muncul spekulasi liar di tengah masyarakat akibat minimnya informasi resmi. Yang dibutuhkan saat ini adalah transparansi dan kepastian hukum,” kata perwakilan GMNI Sikka.

Dalam pernyataannya, GMNI menyampaikan empat tuntutan kepada kepolisian. Pertama, segera menetapkan tersangka apabila unsur pembuktian telah terpenuhi sesuai ketentuan hukum. Kedua, mempercepat proses penyidikan hingga tahap pelimpahan perkara ke kejaksaan. Ketiga, memastikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban serta keluarganya. Keempat, membuka perkembangan penanganan perkara secara berkala kepada publik.

GMNI Sikka juga memberikan tenggat waktu satu minggu kepada kepolisian untuk menunjukkan perkembangan konkret dalam penanganan kasus tersebut. Jika tidak ada perkembangan signifikan, organisasi itu menyatakan akan mengonsolidasikan aksi demonstrasi bersama keluarga korban sebagai bentuk tekanan moral terhadap aparat penegak hukum.

Kasus ini sebelumnya mendapat perhatian publik karena disebut telah berjalan hampir tiga tahun sejak laporan diterima kepolisian. Keluarga korban beberapa kali mendatangi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sikka untuk meminta kejelasan perkembangan perkara.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Sikka belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan GMNI maupun perkembangan terbaru status hukum perkara tersebut. Proses penyidikan disebut masih berjalan.»(rel)

BAJAWA, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan komitmen memperkuat persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial masyarakat di tengah meningkatnya tantangan global, disrupsi teknologi, serta ancaman fragmentasi sosial melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Taman Kartini Bajawa, Senin (1/6/2026).

Peringatan yang melibatkan unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, TNI-Polri, pelajar, dan elemen masyarakat itu menempatkan Pancasila sebagai fondasi menjaga kohesi kebangsaan di tengah perubahan sosial dan geopolitik yang semakin kompleks.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, Yohanes Ghae, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.

Dalam amanat tersebut, BPIP menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum memperkuat implementasi nilai kebangsaan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat.

Di Tengah Disrupsi Global, Pemkab Sikka Jadikan Hari Lahir Pancasila Momentum Perkuat Ketahanan Ideologi

“Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Yohanes saat membacakan sambutan Kepala BPIP.

Tema nasional tahun ini, “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, dinilai relevan dengan situasi global yang ditandai meningkatnya konflik geopolitik, perang informasi digital, polarisasi sosial, serta berkembangnya intoleransi di berbagai negara.

Dalam konteks tersebut, Pancasila diposisikan sebagai jangkar moral bangsa Indonesia sekaligus instrumen menjaga stabilitas nasional di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.

BPIP juga menyoroti bahwa tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi bergerak ke ruang digital melalui penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, radikalisme, dan politik identitas yang berpotensi melemahkan persatuan masyarakat.

Karena itu, seluruh elemen bangsa diminta memperkuat pengamalan nilai gotong royong, toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan demokrasi Indonesia.

Pancasila sebagai Sistem Pertahanan Bangsa di Era Perang Modern

Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan penguatan nilai-nilai Pancasila akan terus diintegrasikan dalam pelayanan publik, pendidikan karakter, serta pembinaan masyarakat hingga tingkat desa sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni sosial di daerah.

Selain menyoroti situasi domestik, amanat BPIP juga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia melalui politik luar negeri bebas aktif dan diplomasi kemanusiaan di tengah dinamika global.

Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ngada berlangsung dalam suasana khidmat dengan partisipasi lintas institusi dan kelompok masyarakat sebagai simbol penguatan semangat persatuan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan penguatan ideologi Pancasila akan terus menjadi bagian dari arah pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan digital yang semakin dinamis.»(gus)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka menempatkan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 sebagai momentum memperkuat ketahanan ideologi masyarakat di tengah tekanan disrupsi teknologi, polarisasi sosial, intoleransi, dan dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Pesan itu disampaikan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, saat memimpin apel Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Sikka di halaman Kantor Bupati Sikka, Senin (1/6/2026). Dalam apel tersebut, Bupati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, dengan penekanan pada penguatan nilai kebangsaan di tengah perubahan sosial dan arus globalisasi yang semakin kompleks.

Pemerintah menilai tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga menyasar ruang digital, pola pikir masyarakat, serta melemahnya kohesi sosial akibat penyebaran intoleransi, ekstremisme, dan informasi yang terfragmentasi.

Karena itu, Pancasila ditegaskan bukan sekadar simbol negara, melainkan fondasi etik dan arah kebijakan nasional yang harus hadir dalam praktik pemerintahan, pendidikan, pelayanan publik, hingga kehidupan sosial masyarakat.

“Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah,” kata Yudian Wahyudi dalam sambutan yang dibacakan Bupati Sikka.

27 Tahun Mengabdi, Buang Da Cunha Tinggalkan Jejak Penataan Kota dan Ketertiban Publik di Sikka

Dalam amanat tersebut, BPIP menegaskan bahwa Indonesia mampu bertahan sebagai negara majemuk karena memiliki Pancasila sebagai titik temu kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik internasional, perang informasi, hingga disrupsi teknologi kecerdasan buatan, Pancasila dinilai tetap relevan sebagai jangkar moral sekaligus instrumen menjaga stabilitas sosial nasional.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan ideologi bangsa. Menurut Bupati Juventus, penguatan nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan pendidikan, keluarga, komunitas, hingga ruang digital yang kini menjadi arena utama pembentukan opini publik.

Ia menegaskan generasi muda tidak cukup hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi harus mampu menerjemahkannya dalam sikap toleran, etika bermedia sosial, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab sosial.

Selain isu domestik, amanat BPIP juga menempatkan Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian global melalui politik luar negeri bebas aktif, keterlibatan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta dukungan terhadap penyelesaian konflik kemanusiaan di berbagai kawasan dunia.

Nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila disebut menjadi modal diplomasi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Menua Sehat Jadi Fokus di Nita, Layanan Lansia Diperkuat hingga Tingkat Desa

Pada bagian akhir amanat, seluruh elemen bangsa diminta menjaga persatuan serta memperkuat daya tahan sosial terhadap segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di republik yang kita cintai,” ujar Yudian.

Apel Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Sikka diikuti Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka Herlindis Donatha Da Rato, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Adrianus Firminus Parera, jajaran TNI-Polri, pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, mahasiswa, pelajar, dan aparatur sipil negara.

Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan penguatan ideologi Pancasila akan terus diintegrasikan dalam pendidikan karakter, pembinaan masyarakat, serta tata kelola pelayanan publik sebagai langkah menjaga stabilitas sosial dan ketahanan kebangsaan di tingkat daerah.»(rel)