EKONOMI
Pemprov NTT Pastikan Izin Tambang PT Novita Karya Taga di Nangapanda Tidak Dicabut
“Erosi dan longsor itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas pertambangan.”
MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Novita Karya Taga di Desa Zanggaroro, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, tidak akan dicabut meskipun mendapat penolakan dari warga dan mahasiswa.
Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nusa Tenggara Timur menyatakan aktivitas tambang galian C milik perusahaan tersebut dinilai tidak melanggar ketentuan perizinan maupun aturan lingkungan.
Kepala Bidang Geologi Air Tanah, Mineral dan Batubara Dinas ESDM NTT Viktor Tade mengatakan hasil pemeriksaan lapangan tidak menemukan bukti pencemaran lingkungan seperti yang dilaporkan warga.
“Tidak ada pelanggaran dan tidak akan dicabut izin pertambangannya. Semua ketentuan sudah dipenuhi, termasuk dokumen AMDAL,” kata Viktor setelah menghadiri rapat dengar pendapat dengan DPRD Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/3/2026).
Pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan pada 19 Februari 2026 oleh tim Dinas ESDM NTT bersama inspektur tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Tim juga berdialog dengan pastor Paroki Nangapanda, pemerintah desa, serta warga sebelum melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebut-sebut terdampak aktivitas tambang.
Menurut Viktor, tim tidak menemukan limbah oli yang mencemari sungai sebagaimana dituduhkan warga. Limbah oli disebut disimpan di gudang khusus menggunakan drum penampungan.
“Air sungai tidak keruh seperti yang dilaporkan,” ujarnya.
Tim juga memeriksa lokasi erosi di lahan perkebunan milik warga. Namun titik pengikisan tersebut berada sekitar 376 meter di luar wilayah izin usaha pertambangan milik PT Novita Karya Taga.
Pengecekan lanjutan di bagian hulu sungai, sekitar 1,2 kilometer dari lokasi tambang, menunjukkan bahwa erosi dipicu faktor alam berupa penumpukan sedimen di tengah sungai yang menyebabkan aliran air meluap pada musim hujan.
“Erosi dan longsor itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas pertambangan,” kata Viktor.
Protes Warga dan Mahasiswa
Keputusan pemerintah tersebut bertolak belakang dengan tuntutan warga dan mahasiswa yang dalam beberapa bulan terakhir memprotes keberadaan tambang di wilayah Nangapanda.
Perwakilan Ikatan Mahasiswa Asal Nangapanda Herman Yosep Eden sebelumnya menyatakan persoalan tambang tidak semata berkaitan dengan kepentingan ekonomi.
Menurut dia, masyarakat selama bertahun-tahun hidup dengan kekhawatiran terhadap dampak ekologis dari aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
“Ini menyangkut hak masyarakat atas lingkungan hidup yang aman dan sehat,” kata Herman dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Nusa Tenggara Timur pada 5 Februari 2026.
Mahasiswa dan warga menuntut pemerintah mencabut izin tambang apabila terbukti melanggar aturan, menghentikan aktivitas pertambangan secara permanen, serta memulihkan kondisi sungai yang diduga terdampak aktivitas tambang.
Aksi penolakan bahkan sempat dilakukan dengan memportal jalan kabupaten ruas Nangapanda–Zanggaroro yang menjadi akses menuju lokasi tambang.
DPRD Siapkan Tim Independen
Menanggapi polemik tersebut, anggota Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Timur Simson Polin mengatakan lembaganya akan membentuk tim independen untuk memeriksa kembali legalitas izin serta dampak lingkungan dari aktivitas tambang PT Novita Karya Taga.
Menurut Simson, pengawasan diperlukan agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.
“Kalau limbah masuk ke sungai, dampaknya bukan hanya ke lingkungan, tetapi juga ke pertanian, kesehatan masyarakat, bahkan bisa memicu stunting dan kemiskinan,” ujarnya.
Riwayat Perizinan Tambang
Berdasarkan data pemerintah, PT Novita Karya Taga memperoleh persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada 18 Oktober 2021.
Perusahaan tersebut kemudian mendapatkan IUP eksplorasi pada Januari 2022 dan IUP operasi produksi pada 31 Mei 2024 melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah menegaskan seluruh aktivitas pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan perizinan serta standar perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam regulasi nasional sektor pertambangan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.»(rel)
EKONOMI
Kuota Diskon Tiket Kapal PELNI Tersisa Sekitar 4 Persen, Sudah Dimanfaatkan 660 Ribu Penumpang
Jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang.
JAKARTA, GardaFlores — Program diskon 30 persen tiket kapal PT PELNI (Persero) hampir mencapai batas kuota. Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima.
Dengan sisa kuota sekitar empat persen, program stimulus ekonomi itu berpotensi berakhir lebih cepat apabila seluruh kuota terserap sebelum masa berlakunya berakhir pada 15 Agustus 2026.
Berdasarkan data PT PELNI, jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang. Dari seluruh perjalanan tersebut, lima tujuan yang paling banyak dipilih penumpang adalah Makassar, Tanjung Priok, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya.
Sekretaris Perusahaan PT PELNI (Persero), Ditto Pappilanda, mengatakan tingginya pemanfaatan program menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap layanan transportasi laut selama periode libur sekolah.
“Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Kuota penerima manfaat telah terserap sekitar 96 persen dan hanya menyisakan sekitar 4 persen. Masyarakat yang masih berencana bepergian dengan kapal PELNI diimbau segera memesan tiket melalui kanal resmi sebelum kuota habis,” katanya.
Program tersebut memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI. Diskon tidak berlaku untuk komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.
PELNI menyatakan tetap mengoperasikan seluruh armadanya untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan.
Saat ini PT PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas pelayaran dengan singgah di 75 pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 30 trayek kapal perintis, 17 kapal rede, delapan trayek tol laut, dan satu trayek kapal ternak untuk mendukung konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).»(rel)
EKONOMI
Kepala Cabang PELNI Maumere Imbau Calon Penumpang Segera Beli Tiket, Kuota Diskon Nasional Tersisa 4 Persen
Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.
MAUMERE, GardaFlores — PT PELNI Cabang Maumere mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kapal penumpang agar segera membeli tiket. Imbauan tersebut disampaikan karena kuota nasional program diskon tarif tiket kapal PELNI tinggal sekitar 4 persen.
Kepala Cabang PT PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap program stimulus ekonomi berupa potongan tarif tiket membuat kuota penerima manfaat hampir seluruhnya terserap.
“Kami mengimbau masyarakat yang sudah memiliki rencana bepergian untuk segera membeli tiket melalui kanal resmi penjualan tiket PT PELNI. Jangan menunggu hingga mendekati jadwal keberangkatan karena kuota diskon secara nasional tinggal sekitar 4 persen,” kata Edwin.
Ia menjelaskan, program diskon berlaku secara nasional sehingga sisa kuota terus berkurang seiring meningkatnya pembelian tiket di berbagai daerah.
PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen, Sasar 693 Ribu Penumpang saat Libur Sekolah
Selain mengingatkan masyarakat agar segera memesan tiket, Edwin juga meminta calon penumpang menggunakan kanal penjualan resmi PT PELNI untuk menghindari penipuan maupun praktik percaloan.
Menurutnya, pembelian melalui kanal resmi juga memastikan penumpang memperoleh tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
Program diskon tiket kapal PELNI merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi. Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.
Berdasarkan data PT PELNI hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima, sehingga sisa kuota kini tinggal sekitar 4 persen.»(rel)
EKONOMI
Empat Truk Operasional Koperasi Merah Putih Tiba di Sikka, Belum Diserahkan karena Gerai Belum Siap
Dari 149 desa dan kelurahan di Kabupaten Sikka, baru empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun.
MAUMERE, GardaFlores — Empat unit truk Hino untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sikka telah tiba. Namun, kendaraan tersebut belum dapat diserahkan kepada pengurus koperasi karena pemerintah masih menunggu kesiapan gerai dan kelengkapan seluruh paket sarana operasional.
Komandan Kodim 1603/Sikka, Letkol Arm Denny Riesta Permana, S.Sos., M.Han., mengatakan setiap gerai KDKMP akan menerima satu unit truk Hino, satu unit mobil pikap, dan dua unit sepeda motor roda tiga. Penyerahan seluruh kendaraan dilakukan secara bersamaan setelah seluruh fasilitas pendukung dinyatakan siap.
“Penyerahan kendaraan dilakukan setelah seluruh paket kendaraan sudah lengkap dan fasilitas gerai koperasi siap digunakan,” kata Denny di Maumere, Jumat (17/7/2026).
Saat ini empat truk tersebut ditempatkan di empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, yakni di Kelurahan Wuring, Kelurahan Kota Uneng, Desa Madawat, dan Kelurahan Kota Baru.
Selama menunggu proses serah terima, kendaraan masih berada di bawah pengawasan Kodim 1603/Sikka dan belum dioperasikan oleh pengurus koperasi.
Menurut Denny, personel Babinsa melakukan pemeriksaan rutin, termasuk menghidupkan mesin kendaraan setiap hari untuk menjaga kondisi kendaraan tetap siap digunakan.
Ia mengatakan penundaan penyerahan bertujuan memastikan seluruh aset operasional diterima secara bersamaan dan siap dimanfaatkan ketika koperasi mulai beroperasi.
Proses serah terima nantinya dilakukan oleh Kodim 1603/Sikka dengan disaksikan pemerintah desa atau kelurahan sebelum aset menjadi tanggung jawab pengurus koperasi.
Denny menjelaskan, dari 149 desa dan kelurahan di Kabupaten Sikka, baru empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun. Sebanyak 21 gerai masih dalam tahap pembangunan, sedangkan lokasi lainnya masih menunggu tahapan berikutnya.
Menurutnya, ketersediaan lahan masih menjadi salah satu kendala pembangunan gerai koperasi.
“Idealnya setiap desa dan kelurahan memiliki lahan sendiri. Kalau lahannya sudah tersedia, disurvei, lalu diverifikasi oleh pemerintah pusat. Setelah dinyatakan bersih dan memenuhi syarat, pembangunan fisik baru bisa dimulai,” ujarnya.
Penyelesaian gerai koperasi menjadi salah satu tahapan yang menentukan pemanfaatan kendaraan operasional yang telah tersedia untuk mendukung aktivitas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sikka.»(rel)
Diduga Tak Kantongi Surat Kuasa, Dua Pendamping Pelapor Diminta Keluar dari Ruang Pemeriksaan Polsek Alok
Polres Sikka: Pengaduan ke Propam Tidak Menghentikan Penyidikan Tiga Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM
Nirwana 04 Menangi Duel Sarat Tensi, Penalti Felsiana Bungkam Persami di Gelora Samador
Pemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
THS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
Diduga Tak Kantongi Surat Kuasa, Dua Pendamping Pelapor Diminta Keluar dari Ruang Pemeriksaan Polsek Alok
Polres Sikka: Pengaduan ke Propam Tidak Menghentikan Penyidikan Tiga Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM
Nirwana 04 Menangi Duel Sarat Tensi, Penalti Felsiana Bungkam Persami di Gelora Samador
Resmob Polres Sikka Tangkap Residivis Curanmor, Sita Mobil Pick Up dan Dua Motor Diduga Hasil Curian
Melindungi Anak, Bahkan Sebelum Ia Dilahirkan
Kuasa Hukum Alimin: Kasus Pulau Anano Mengarah ke Dugaan Pengeroyokan, Pembakaran, dan Sertifikat Bermasalah
Jumlah Pemilih di Sikka Berkurang 181 Orang, KPU Tetapkan 257.221 Pemilih pada Triwulan II 2026
Setelah 32 Tahun Belajar di Bangunan Darurat, TK di Sikka Akhirnya Miliki Gedung Baru Berkat Donasi Luna Maya
BKN Setujui Manajemen Talenta ASN di Sikka, Pertama di NTT dan Ketiga di Regional X
KPU Sikka Finalisasi Pemutakhiran Data Pemilih, Pleno Terbuka Bahas Hasil Verifikasi Triwulan II
-
NASIONAL10 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year ago
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA12 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA11 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM12 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka