EKONOMI
Trenggono Kucurkan Rp22 Miliar untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Sikka, Wuring Disiapkan Jadi Hub Tuna Flores
“Ini salah satu lokasi yang akan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih.”
Maumere, GardaFlores – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, turun langsung meninjau lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Wuring di Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kamis (26/2/2026). Kunjungan ini bukan sekadar agenda lapangan. Pemerintah pusat menyiapkan anggaran hingga Rp22 miliar untuk membangun kawasan nelayan terpadu di Kabupaten Sikka.
Sehari sebelumnya, Trenggono juga melakukan peninjauan di Sulamu, Kabupaten Kupang. Di Sikka, ia memastikan lokasi Wuring telah masuk tahap evaluasi dan integrasi sebelum pembangunan dieksekusi.
“Ini salah satu lokasi yang akan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Kita cek, evaluasi, lalu integrasikan agar benar-benar siap dibangun,” tegasnya.
Program ini dirancang tidak setengah-setengah. Sebanyak 18 fasilitas utama akan dibangun di kawasan Wuring, mulai dari dermaga, pabrik es, cold storage, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), docking, tambatan perahu, bengkel nelayan, SPDN, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Tak hanya infrastruktur fisik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menjanjikan kehadiran offtaker atau pembeli tetap hasil tangkapan nelayan guna menjamin kepastian pasar. Bantuan kapal fiberglass ukuran 5 GT juga akan disalurkan sesuai kebutuhan lapangan.
Dengan konsep ini, kampung nelayan tidak lagi sekadar titik sandar perahu, melainkan pusat produksi, penyimpanan, hingga distribusi hasil perikanan yang terintegrasi.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyebut kehadiran Menteri menjadi sinyal kuat realisasi proyek. Ia mengungkapkan terdapat 68 desa pesisir di Kabupaten Sikka yang akan dipetakan untuk menentukan satu lokasi sebagai hub utama, sementara desa lainnya menjadi kawasan penyangga.
“Sikka dikenal sebagai salah satu sentra tuna. Ini peluang besar jika dikelola serius,” ujarnya.
68 Desa Nelayan Sikka Siap Naik Kelas, Menteri KKP Siapkan Hub Perikanan Terpadu
Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan agar pembangunan tidak tersendat persoalan administrasi. Tim teknis KKP akan diturunkan untuk mempercepat tahapan teknis.
Namun di balik besarnya anggaran, Trenggono mengingatkan bahwa keberlanjutan menjadi kunci. Penangkapan ikan harus tetap terkendali agar stok ikan terjaga untuk generasi mendatang.
Kini, program Kampung Nelayan Merah Putih di Wuring memasuki fase penentuan: kesiapan lahan, validitas data desa pesisir, serta konsistensi komitmen daerah. Jika terealisasi tepat waktu, Wuring berpotensi menjadi pusat perikanan terpadu di Flores Bagian Timur—menggerakkan ekonomi pesisir dan memperkuat posisi Sikka sebagai lumbung tuna di kawasan timur Indonesia.»(rel)
EKONOMI
Wabup Sikka Resmikan Kantor Cabang Nangablo, Kopdit Pintu Air Catat 2.468 Anggota di Wilayah Layanan
Kopdit Pintu Air telah memiliki 86 kantor cabang dengan total aset lebih dari Rp2 triliun.
MAUMERE, GardaFlores — Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, meresmikan gedung kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Nangablo di Desa Nangablo, Kecamatan Nita, Rabu (15/4/2026), menandai penguatan layanan koperasi tersebut setelah empat tahun beroperasi di wilayah setempat.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Bupati, usai rangkaian misa syukur yang dipimpin Uskup Maumere, Mgr. Ewaldus Martinus Sedu. Kegiatan dihadiri jajaran pengurus, manajemen koperasi, tokoh masyarakat, dan anggota.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi menekankan pentingnya pemanfaatan layanan koperasi untuk kegiatan produktif yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.
“Pinjaman harus digunakan untuk usaha, sehingga mampu mengangsur dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia juga mendorong koperasi untuk memperkuat program pemberdayaan, termasuk pengolahan hasil pascapanen, serta meningkatkan edukasi kewirausahaan bagi anggota dan masyarakat.
Perluas Layanan, KSP Kopdit Pintu Air Resmikan Kantor Cabang Nangablo di Nita
Sementara itu, General Manager Kopdit Pintu Air, Gabriel Pito Sorowutun, menyampaikan Cabang Nangablo saat ini melayani 2.468 anggota di wilayah tersebut. Ia menyebut pertumbuhan tersebut menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
“Terima kasih atas kesetiaan seluruh anggota yang terus berjalan bersama Kopdit Pintu Air hingga hari ini,” katanya.
Secara nasional, lanjutnya, Kopdit Pintu Air telah memiliki 86 kantor cabang dengan total aset lebih dari Rp2 triliun.
Peresmian kantor cabang ini merupakan bagian dari perluasan jaringan layanan koperasi untuk mendekatkan akses keuangan kepada anggota di tingkat desa.
Belum ada keterangan terkait nilai pembangunan gedung maupun target ekspansi lanjutan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Kantor Cabang Nangablo mulai beroperasi penuh sebagai pusat layanan anggota, dengan fokus pada pembiayaan usaha produktif dan penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal.»(rel)
EKONOMI
Perluas Layanan, KSP Kopdit Pintu Air Resmikan Kantor Cabang Nangablo di Nita
“Kantor ini bukan hanya bangunan. Ini adalah pintu harapan. Di sini, orang kecil tidak boleh merasa kecil.”
MAUMERE, GardaFlores — KSP Kopdit Pintu Air meresmikan gedung baru Kantor Cabang Nangablo di Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Rabu (15/4/2026), sebagai bagian dari ekspansi layanan untuk memperluas akses keuangan masyarakat.
Acara dihadiri pengurus koperasi, anggota, serta undangan lainnya. Pengguntingan pita dilakukan oleh Uskup Maumere Mgr. Ewaldus Martinus Sedu, didampingi Ketua Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano, sebelum misa syukur dilaksanakan.
Dalam khotbahnya, Uskup Ewald menegaskan bahwa kehadiran gedung baru ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan buah dari pertumbuhan kepercayaan anggota yang terus meningkat.
“Di tanah Sikka ini, ketika jumlah anggota terus bertambah, lahirlah keberanian untuk membangun. Apa yang dulu kecil, hari ini menjadi nyata,” tegasnya.
Ia menekankan, kantor baru tersebut harus menjadi ruang pelayanan yang manusiawi dan berpihak pada masyarakat kecil. Menurutnya, koperasi tidak boleh berhenti pada urusan administratif, tetapi harus menghadirkan kasih yang nyata.
“Kantor ini bukan hanya bangunan. Ini adalah pintu harapan. Di sini, orang kecil tidak boleh merasa kecil. Mereka harus menemukan kekuatan baru dan tangan yang mau membantu dengan tulus,” ujarnya.
Bupati Sikka Dorong Kopdit Pintu Air Bangun Holding Company, Aset Tembus Rp2,62 Triliun
Lebih jauh, Uskup Ewald mengingatkan bahwa KSP Kopdit Pintu Air adalah milik bersama, bukan segelintir orang. Semangat solidaritas, menurutnya, harus terus dijaga agar yang kuat mampu merangkul yang lemah.
“Koperasi ini adalah rumah bersama. Tempat di mana kebersamaan menjadi kekuatan untuk membangun hidup yang lebih sejahtera,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh anggota untuk tidak melupakan akar sejarah koperasi tersebut, yang bermula dari sekitar 50 orang dengan mimpi sederhana, namun kini telah berkembang menjadi gerakan besar yang menjangkau ratusan ribu anggota.
“Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari kesetiaan—kesetiaan untuk terus melayani, bahkan ketika tantangan datang,” ungkapnya.
Dalam refleksi iman, Uskup Ewald mengaitkan perjalanan koperasi dengan kisah para rasul yang tetap setia mewartakan kebenaran meski menghadapi tekanan dan ancaman.
“Kesetiaan adalah kunci. Hidup tidak selalu mudah, tetapi kejujuran dan ketulusan tidak boleh ditinggalkan,” pesannya.
Peresmian gedung ini menjadi penanda penting bahwa KSP Kopdit Pintu Air terus bertumbuh sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Flores, sekaligus memperkuat harapan baru bagi masyarakat kecil untuk bangkit dan mandiri.»(rel)
EKONOMI
Galian C Kali Nangamboa untuk Proyek Jalan di Ende Diklaim Berizin Desa, Gunakan Skema Kesepakatan Fasilitas Umum
“Kami merasa terbantu dengan dukungan ini.”
ENDE, GardaFlores — Aktivitas galian C di Kali Nangamboa, Desa Tendaondo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan CV Dharma Bakti Persada, diklaim telah memperoleh persetujuan dari pemerintah desa dan pemilik lahan untuk mendukung proyek Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) ruas Nangamboa–Waturiti, Selasa (14/4/2026).
Kepala Desa Tendaondo, Petrus Ta, menyatakan persetujuan tersebut diberikan melalui kesepakatan antara pemerintah desa, pemilik lahan, dan pihak perusahaan.
“Pengambilan material galian C di kali itu atas izin saya selaku kepala desa dan pemilik lahan, dengan syarat perusahaan membantu pembangunan Kapela Malasera dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.
Material berupa batu, pasir, dan kerikil dari lokasi tersebut digunakan untuk pekerjaan jalan, serta sebagian dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan fasilitas umum di desa. Kesepakatan disebut mencakup dukungan material untuk Kapela Malasera di wilayah Paroki Nangaroro, lapangan sepak bola, dan infrastruktur desa lainnya.
Proyek Jalan Rp14,3 M di Ende Disorot, Dugaan Tambang Ilegal dan Celah Pengawasan Mengemuka
Pemerintah desa menyatakan aktivitas tersebut mendapat dukungan masyarakat karena dinilai berdampak langsung pada pembangunan lokal dan kelancaran proyek jalan.
“Pemerintah dan masyarakat mendukung karena proyek ini penting dan diharapkan selesai tepat waktu,” kata Petrus.
Dukungan juga disampaikan Pastor Paroki Nangaroro, Romo Klemens Soa. Ia menilai peningkatan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap distribusi hasil pertanian warga.
“Selama ini warga mengalami kesulitan memasarkan hasil komoditas karena akses transportasi terbatas. Proyek ini sangat membantu,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan proyek oleh pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT dan Satuan Kerja PJN Wilayah NTT. Selain itu, kontraktor disebut turut membantu penyediaan material untuk pembangunan Kapela Malasera yang sebelumnya bergantung pada swadaya masyarakat.
“Kami merasa terbantu dengan dukungan ini,” kata Romo Klemens.
Aktivitas galian C masih berlangsung untuk mendukung proyek jalan. Klarifikasi mengenai perizinan pada tingkat pemerintah daerah dan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan menjadi aspek yang masih menunggu penjelasan resmi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah kabupaten maupun instansi berwenang terkait status perizinan galian C di tingkat daerah, yang secara regulasi umumnya memerlukan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.»(rel)
-
HUMANIORA10 months agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA9 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA7 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM8 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
HUMANIORA1 year agoPemkab Sikka Ancam Cabut Izin Pangkalan Minyak Tanah yang Langgar Aturan
-
OPINI9 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
