MAUMERE, GardaFlores — Sebanyak 3.645 warga Kabupaten Sikka masih berada di lokasi pengungsian setelah gempa bumi yang melanda Flores. Dari jumlah tersebut, 3.340 jiwa berada di Kecamatan Palue, sehingga hampir seluruh pengungsi di Kabupaten Sikka kini terkonsentrasi di wilayah yang mengalami kerusakan cukup tinggi akibat bencana.

Data tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Petrus Poling Wairmahing dalam rapat konsolidasi percepatan penanganan darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, Kamis (3/9/2026).

Rapat berlangsung secara daring dari Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik BPBD Kabupaten Sikka dan diikuti Direktur Posko Pendamping Nasional, PIC Posko Sub Satgas Bandara Frans Seda Maumere, BNPB Pusat, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende dan Nagekeo.

Dalam rapat tersebut, Petrus Poling didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sikka Yosef Rikardus.

Bahas Anggaran Bencana, Rapat Banggar DPRD Ende Berakhir di Polisi

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sikka, jumlah pengungsi mencapai 3.645 jiwa atau 972 kepala keluarga. Sebanyak 3.340 jiwa dari 892 kepala keluarga berada di Kecamatan Palue.

Jumlah tersebut menunjukkan sebagian besar warga Sikka yang masih mengungsi berada di Palue. Kondisi itu juga menjadi pertimbangan dalam penyaluran bantuan selama masa perpanjangan status tanggap darurat.

Petrus Poling mengatakan distribusi bantuan logistik dan peralatan pada masa perpanjangan tanggap darurat lebih banyak diarahkan ke Palue karena tingkat kerusakan di wilayah tersebut cukup tinggi.

“Distribusi bantuan logistik dan peralatan pada masa perpanjangan Tanggap Darurat ini lebih banyak disalurkan ke Palue karena tingkat kerusakan yang dialami sangat tinggi,” kata Petrus Poling.

20 Rumah Rusak akibat Gempa, Akses Jalan ke Mahebora Turut Jadi Persoalan

Sementara itu, pendataan distribusi bantuan untuk seluruh wilayah terdampak masih terus dilengkapi. BPBD Kabupaten Sikka masih menunggu Berita Acara Serah Terima dari kecamatan untuk memastikan bantuan yang telah disalurkan tercatat secara lengkap.

Di tengah masih adanya ribuan warga di lokasi pengungsian, Pemerintah Kabupaten Sikka juga mulai mengimbau warga yang memungkinkan untuk kembali ke rumah keluarga.

Menurut Petrus Poling, imbauan tersebut disampaikan karena kondisi di sejumlah wilayah mulai membaik.

“Pemkab Sikka terus mengimbau kepada para pengungsi untuk mulai meninggalkan lokasi pengungsian dan kembali ke rumah keluarga karena kondisi mulai membaik,” ujarnya.

Tangani Gempa Flores, BNPB, BPBD dan Organisasi Kemanusiaan Satukan Data Kebutuhan di Sikka

Imbauan tersebut tidak serta-merta berlaku bagi seluruh pengungsi. Data BPBD menunjukkan sebagian besar warga yang masih berada di lokasi pengungsian berasal dari Palue, wilayah yang masih membutuhkan perhatian besar dalam penanganan dampak gempa.

Kepulangan warga dari pengungsian juga berkaitan dengan kondisi tempat tinggal dan lingkungan masing-masing. Rumah yang mengalami kerusakan masih memerlukan pemeriksaan teknis untuk menentukan tingkat keamanan dan langkah penanganannya.

Rapat konsolidasi tersebut tidak hanya membahas penanganan selama masa tanggap darurat, tetapi juga persiapan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat dan daerah didorong memperkuat koordinasi agar penanganan warga terdampak dapat berlanjut dari pemenuhan kebutuhan darurat menuju pemulihan.

Dengan 3.645 warga masih berada di pengungsian dan 3.340 di antaranya terkonsentrasi di Palue, penanganan kebutuhan pengungsi dan pemulihan wilayah terdampak masih menjadi pekerjaan utama Pemerintah Kabupaten Sikka selama masa tanggap darurat berlangsung.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Sebanyak 409 warga dari 138 kepala keluarga (KK) di Desa Iligai, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, terdampak Gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Pemerintah desa mencatat 106 rumah mengalami kerusakan, termasuk 39 rumah rusak berat.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta warga tetap tenang dan mulai kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Pesan itu disampaikan saat ia mengunjungi warga di Dusun Hubing Tarung Gawang dan Dusun Wolowukak, Rabu (2/9/2026).

“Warga tetap tenang dan terjaga dalam menghadapi setiap kondisi alam. Situasi mulai kondusif, sehingga masyarakat diharapkan dapat kembali beraktivitas,” ujar Juventus.

Pemerintah Kabupaten Sikka akan kembali memverifikasi rumah-rumah terdampak untuk memastikan tingkat kerusakannya.

Tangani Gempa Flores, BNPB, BPBD dan Organisasi Kemanusiaan Satukan Data Kebutuhan di Sikka

Menurut Juventus, penetapan rumah rusak berat, sedang, dan ringan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan tim teknis.

“Dari verifikasi tim teknis ini akan ditetapkan status kerusakan berat, sedang dan ringan,” katanya.

Ia juga meminta Pemerintah Desa Iligai memperbarui data kebutuhan warga yang masih tinggal di tenda dan tempat penampungan sementara. Data tersebut akan digunakan BPBD Kabupaten Sikka sebagai dasar penyaluran bantuan.

Pj. Kepala Desa Iligai Herlin Lado Powo mengatakan data sementara mencatat 44 rumah rusak ringan, 23 rumah rusak sedang, dan 39 rumah rusak berat.

“Untuk sementara rumah warga yang mengalami kerusakan sebanyak 106 unit, dengan rincian rusak ringan 44 unit, rusak sedang 23 unit dan rusak berat 39 unit,” kata Herlin.

Bahas Anggaran Bencana, Rapat Banggar DPRD Ende Berakhir di Polisi

Kerusakan rumah tersebar di empat dusun. Sebanyak 39 rumah rusak berada di Dusun Hubing, 24 rumah di Dusun Wolowukak, 23 rumah di Dusun Puho, dan 20 rumah di Dusun Baoletet.

Pemerintah Desa Iligai telah melaporkan data tersebut kepada BPBD Kabupaten Sikka untuk ditindaklanjuti melalui survei dan verifikasi teknis.

Bupati Sikka dalam kunjungan tersebut didampingi Camat Lela Konstantinus Saru, Pj. Kepala Desa Iligai Herlin Lado Powo, serta tim teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah bersama organisasi kemanusiaan menyepakati penguatan koordinasi penanganan warga terdampak Gempa Flores di Kabupaten Sikka, termasuk melalui penyatuan data kebutuhan dan pembagian peran selama masa tanggap darurat yang diperpanjang hingga 11 September 2026.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan BNPB, BPBD Kabupaten Sikka, dan anggota Humanitarian Forum Indonesia (HFI) di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), Selasa (1/9/2026).

Pertemuan dipimpin anggota Unsur Pengarah BNPB sekaligus pendiri HFI, Pdt. Victor Rembeth, dan difasilitasi Wakil Rektor I UNIMOF, Mohammad Fitri.

Sejumlah organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam HFI dan sedang menjalankan respons di Sikka hadir dalam pertemuan tersebut bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komunitas Fajar Sikka.

39 Rumah Rusak Berat di Iligai, Sejumlah Warga Masih Tinggal di Pondok Darurat

Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB, Nelwan Harahap, menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara nasional. Sementara Sekretaris BPBD Kabupaten Sikka, Muhammad Karim, memaparkan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak di lapangan.

Pertemuan tersebut menghasilkan pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan dalam respons lanjutan selama masa tanggap darurat.

Salah satu langkah yang disepakati adalah pelaksanaan Joint Needs Assessment atau kaji kebutuhan bersama untuk menyatukan data mengenai kebutuhan masyarakat terdampak. Proses tersebut dikoordinasikan Karitas KWI.

Penyatuan data kebutuhan diperlukan sebagai dasar pemetaan kebutuhan masyarakat dan distribusi bantuan pada wilayah terdampak.

UNIMOF juga ditetapkan sebagai Pos Koordinasi untuk mendukung komunikasi dan pertukaran informasi antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, relawan, dan unsur lain yang terlibat dalam penanganan Gempa Flores di Sikka.

Bahas Anggaran Bencana, Rapat Banggar DPRD Ende Berakhir di Polisi

Selain koordinasi dan pendataan, dukungan penanganan juga dilakukan pada sektor logistik. Mahasiswa UNIMOF bersama Pemuda Katolik Keuskupan, Pemuda Gereja Pos Terpadu GMIT, serta sejumlah relawan terlibat dalam penyiapan dan pengelolaan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Organisasi anggota HFI yang terlibat dalam respons di Sikka antara lain Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Karitas KWI, Dompet Dhuafa, Hujan Initiative, Rumah Zakat, Pos Terpadu GMIT/PGI, dan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF).

Koordinasi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan menjadi bagian dari respons penanganan Gempa Flores selama masa tanggap darurat. Pembagian peran dan penyatuan data kebutuhan diharapkan menjadi dasar penyaluran bantuan sesuai kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

Upaya tersebut juga sejalan dengan prinsip koordinasi, keterpaduan, dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.»(rel)