EKONOMI
Warga Desak Verifikasi Ulang Data Penerima Redistribusi Tanah Nangahale
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian, keadilan, dan transparansi.”
MAUMERE, GardaFlores — Sejumlah warga meminta Tim Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melakukan verifikasi ulang terhadap data calon penerima redistribusi tanah di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale–Patiahu, Kabupaten Sikka, guna memastikan proses penataan lahan berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.
Permintaan tersebut disampaikan Muhamad Yusuf Lewor Goban di Maumere, Sabtu (6/6/2026), menyusul berlangsungnya proses pendataan calon penerima manfaat reforma agraria pada lahan negara eks HGU yang sedang disiapkan pemerintah untuk redistribusi.
Menurut Yusuf, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan penerima manfaat agar tidak terjadi kekeliruan maupun potensi sengketa baru di kemudian hari.
“Kami berharap Tim TORA melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data calon penerima agar masyarakat yang memang berhak tidak terlewat dalam proses redistribusi tanah ini,” katanya.
Yusuf menilai proses redistribusi tidak hanya berkaitan dengan pembagian lahan, tetapi juga menyangkut penyelesaian persoalan agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Nangahale. Karena itu, aspek historis penguasaan dan perjuangan masyarakat terhadap lahan tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penetapan penerima manfaat.
Berdasarkan catatan yang dihimpun warga, kawasan Nangahale pernah menjadi bagian dari konsesi perkebunan kolonial seluas sekitar 1.438 hektare yang dikelola Amsterdam Soenda Compagnie sejak 1912 sebelum beralih kepada Vikariat Apostolik Ende pada 1926–1927. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, tanah-tanah bekas konsesi kolonial berstatus sebagai tanah negara.
BPN Sikka Siapkan Redistribusi 194 Hektare Lahan Eks HGU Nangahale
Dalam perkembangannya, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan HGU untuk PT DIAG pada 1989 dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2013. Sebagian lahan yang tidak lagi masuk dalam perpanjangan HGU kini menjadi objek penataan pemerintah melalui program reforma agraria.
Data hasil inventarisasi yang sebelumnya dipaparkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka menunjukkan sekitar 194 hektare lahan direkomendasikan untuk redistribusi kepada masyarakat melalui program reforma agraria. Sementara sebagian area lainnya direncanakan untuk kepentingan umum dan kawasan perlindungan lingkungan.
Selain verifikasi data penerima manfaat, Yusuf meminta pemerintah memastikan validitas administrasi kependudukan seluruh calon penerima guna menghindari polemik terkait status dan kelayakan penerima redistribusi.
“Data kependudukan yang jelas akan memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya dugaan atau spekulasi yang dapat mengganggu proses redistribusi,” ujarnya.
Yusuf Lewor Goban Minta Tata Kelola Musyawarah Nangahale Dibenahi
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan masyarakat yang selama ini memperjuangkan penyelesaian konflik agraria Nangahale tanpa mengabaikan keberadaan warga lain yang memenuhi syarat sebagai subjek reforma agraria.
Menurut Yusuf, tujuan utama program redistribusi tanah harus diarahkan pada terciptanya keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pembagian lahan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian, keadilan, dan transparansi agar tanah yang didistribusikan benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang,” katanya.
Saat ini proses penataan tanah eks HGU Nangahale masih menunggu tahapan lanjutan dari pemerintah pusat terkait skema redistribusi yang akan diterapkan. Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, dan Tim TORA diharapkan melanjutkan proses tersebut secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan program reforma agraria berjalan sesuai tujuan.»(rel)
EKONOMI
Kuota Diskon Tiket Kapal PELNI Tersisa Sekitar 4 Persen, Sudah Dimanfaatkan 660 Ribu Penumpang
Jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang.
JAKARTA, GardaFlores — Program diskon 30 persen tiket kapal PT PELNI (Persero) hampir mencapai batas kuota. Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima.
Dengan sisa kuota sekitar empat persen, program stimulus ekonomi itu berpotensi berakhir lebih cepat apabila seluruh kuota terserap sebelum masa berlakunya berakhir pada 15 Agustus 2026.
Berdasarkan data PT PELNI, jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang. Dari seluruh perjalanan tersebut, lima tujuan yang paling banyak dipilih penumpang adalah Makassar, Tanjung Priok, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya.
Sekretaris Perusahaan PT PELNI (Persero), Ditto Pappilanda, mengatakan tingginya pemanfaatan program menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap layanan transportasi laut selama periode libur sekolah.
“Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Kuota penerima manfaat telah terserap sekitar 96 persen dan hanya menyisakan sekitar 4 persen. Masyarakat yang masih berencana bepergian dengan kapal PELNI diimbau segera memesan tiket melalui kanal resmi sebelum kuota habis,” katanya.

Program tersebut memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI. Diskon tidak berlaku untuk komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.
PELNI menyatakan tetap mengoperasikan seluruh armadanya untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan.
Saat ini PT PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas pelayaran dengan singgah di 75 pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 30 trayek kapal perintis, 17 kapal rede, delapan trayek tol laut, dan satu trayek kapal ternak untuk mendukung konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).»(rel)
EKONOMI
Kepala Cabang PELNI Maumere Imbau Calon Penumpang Segera Beli Tiket, Kuota Diskon Nasional Tersisa 4 Persen
Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.
MAUMERE, GardaFlores — PT PELNI Cabang Maumere mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kapal penumpang agar segera membeli tiket. Imbauan tersebut disampaikan karena kuota nasional program diskon tarif tiket kapal PELNI tinggal sekitar 4 persen.
Kepala Cabang PT PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap program stimulus ekonomi berupa potongan tarif tiket membuat kuota penerima manfaat hampir seluruhnya terserap.
“Kami mengimbau masyarakat yang sudah memiliki rencana bepergian untuk segera membeli tiket melalui kanal resmi penjualan tiket PT PELNI. Jangan menunggu hingga mendekati jadwal keberangkatan karena kuota diskon secara nasional tinggal sekitar 4 persen,” kata Edwin.
Ia menjelaskan, program diskon berlaku secara nasional sehingga sisa kuota terus berkurang seiring meningkatnya pembelian tiket di berbagai daerah.
PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen, Sasar 693 Ribu Penumpang saat Libur Sekolah
Selain mengingatkan masyarakat agar segera memesan tiket, Edwin juga meminta calon penumpang menggunakan kanal penjualan resmi PT PELNI untuk menghindari penipuan maupun praktik percaloan.
Menurutnya, pembelian melalui kanal resmi juga memastikan penumpang memperoleh tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
Program diskon tiket kapal PELNI merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi. Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.
Berdasarkan data PT PELNI hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima, sehingga sisa kuota kini tinggal sekitar 4 persen.»(rel)
EKONOMI
Empat Truk Operasional Koperasi Merah Putih Tiba di Sikka, Belum Diserahkan karena Gerai Belum Siap
Dari 149 desa dan kelurahan di Kabupaten Sikka, baru empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun.
MAUMERE, GardaFlores — Empat unit truk Hino untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sikka telah tiba. Namun, kendaraan tersebut belum dapat diserahkan kepada pengurus koperasi karena pemerintah masih menunggu kesiapan gerai dan kelengkapan seluruh paket sarana operasional.
Komandan Kodim 1603/Sikka, Letkol Arm Denny Riesta Permana, S.Sos., M.Han., mengatakan setiap gerai KDKMP akan menerima satu unit truk Hino, satu unit mobil pikap, dan dua unit sepeda motor roda tiga. Penyerahan seluruh kendaraan dilakukan secara bersamaan setelah seluruh fasilitas pendukung dinyatakan siap.
“Penyerahan kendaraan dilakukan setelah seluruh paket kendaraan sudah lengkap dan fasilitas gerai koperasi siap digunakan,” kata Denny di Maumere, Jumat (17/7/2026).
Saat ini empat truk tersebut ditempatkan di empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, yakni di Kelurahan Wuring, Kelurahan Kota Uneng, Desa Madawat, dan Kelurahan Kota Baru.
Selama menunggu proses serah terima, kendaraan masih berada di bawah pengawasan Kodim 1603/Sikka dan belum dioperasikan oleh pengurus koperasi.
Menurut Denny, personel Babinsa melakukan pemeriksaan rutin, termasuk menghidupkan mesin kendaraan setiap hari untuk menjaga kondisi kendaraan tetap siap digunakan.
Ia mengatakan penundaan penyerahan bertujuan memastikan seluruh aset operasional diterima secara bersamaan dan siap dimanfaatkan ketika koperasi mulai beroperasi.

Proses serah terima nantinya dilakukan oleh Kodim 1603/Sikka dengan disaksikan pemerintah desa atau kelurahan sebelum aset menjadi tanggung jawab pengurus koperasi.
Denny menjelaskan, dari 149 desa dan kelurahan di Kabupaten Sikka, baru empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun. Sebanyak 21 gerai masih dalam tahap pembangunan, sedangkan lokasi lainnya masih menunggu tahapan berikutnya.
Menurutnya, ketersediaan lahan masih menjadi salah satu kendala pembangunan gerai koperasi.
“Idealnya setiap desa dan kelurahan memiliki lahan sendiri. Kalau lahannya sudah tersedia, disurvei, lalu diverifikasi oleh pemerintah pusat. Setelah dinyatakan bersih dan memenuhi syarat, pembangunan fisik baru bisa dimulai,” ujarnya.
Penyelesaian gerai koperasi menjadi salah satu tahapan yang menentukan pemanfaatan kendaraan operasional yang telah tersedia untuk mendukung aktivitas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sikka.»(rel)
-
NASIONAL9 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA12 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA11 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM12 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka

Pingback: Fraksi Nurani Sejahtera Pertanyakan Dampak APBD terhadap Layanan Publik di Sikka - Garda Flores %