MAUMERE, GardaFlores — Fraksi Nurani Sejahtera DPRD Kabupaten Sikka menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program pembangunan, layanan air bersih yang belum optimal di Kecamatan Koting, serta kondisi infrastruktur yang masih rusak meski Pemerintah Kabupaten Sikka kembali mencatat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Nurani Sejahtera dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sikka yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (10/6/2026).

Fraksi mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp134,20 miliar atau 108,16 persen dari target Rp124,08 miliar. Namun, mereka menilai peningkatan pendapatan tersebut belum sepenuhnya diikuti penguatan kemandirian fiskal karena struktur keuangan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

“Capaian tersebut belum cukup kuat dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,” demikian pandangan fraksi yang dibacakan dalam rapat paripurna.

Selain pendapatan, fraksi menyoroti realisasi belanja daerah yang hanya mencapai Rp1,034 triliun atau 92,53 persen dari target Rp1,118 triliun. Menurut mereka, rendahnya penyerapan pada sejumlah program, terutama belanja modal, menunjukkan masih adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Catatan tersebut diperkuat dengan masih tersisanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45,37 miliar.

“Besarnya SiLPA menunjukkan masih adanya program yang belum terlaksana secara optimal,” kata fraksi.

Warga Desak Verifikasi Ulang Data Penerima Redistribusi Tanah Nangahale

Fraksi menilai ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh capaian administrasi keuangan, termasuk keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut, melainkan sejauh mana anggaran yang dibelanjakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Penilaian itu tercermin dari sejumlah persoalan pelayanan publik yang masih ditemukan di lapangan.

Salah satunya adalah layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Koting. Fraksi menyebut distribusi air bersih kepada pelanggan masih sering mengalami gangguan sehingga sebagian warga terpaksa membeli air menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mereka meminta pemerintah daerah bersama manajemen PDAM melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi, kondisi jaringan, serta kapasitas pelayanan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Sorotan juga diarahkan pada Ruas Jalan Habihodot–Tanjung Darat di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura. Fraksi menyebut jalan tersebut masih rusak dan kerap tergenang saat musim hujan, banjir, maupun ketika air laut pasang.

Menurut fraksi, kondisi itu berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan kelapa.

Ketika Fondasi Moral Itu Retak dari Dalam

Mereka meminta pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan ruas jalan tersebut, mengingat kawasan Tanjung Darat juga memiliki potensi pengembangan wisata mangrove dan wisata pantai yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi Nurani Sejahtera turut mendesak pemerintah daerah mengaktifkan kembali Pasar PNPM yang hingga kini belum beroperasi. Pasar tersebut dinilai memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar dan pengelolaan parkir.

Fraksi juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait perkembangan sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya menjadi bagian dari agenda pembangunan, yakni Jalan Tanangalu–Wolo Ara serta Jembatan Lowo Lamba dan Lowo Regi.

Menurut fraksi, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai progres proyek-proyek tersebut karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi warga.

Pemandangan Fraksi Nurani Sejahtera menjadi bagian dari tahapan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Pemerintah Kabupaten Sikka selanjutnya dijadwalkan menyampaikan jawaban resmi atas seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebelum pembahasan dilanjutkan pada agenda berikutnya.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, termasuk Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik, masukan, dan usulan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus PMKRI Cabang Sanctus Thomas Morus Maumere periode 2026–2027 di Aula Frans Seda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka, Jumat (5/6/2026) malam.

Bupati Sikka menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, terutama sebagai ruang pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan dan proses pembangunan daerah.

Ia menyebut pemerintah membutuhkan keterlibatan aktif mahasiswa untuk memastikan kebijakan publik tetap berada pada jalur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Juventus juga meminta agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penilaian, tetapi disertai dengan gagasan dan solusi yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan.

“Pemerintah membutuhkan kritik yang tajam, usulan yang konkret, dan saran yang konstruktif. Kami juga membutuhkan kontrol sosial dari mahasiswa,” kata Juventus.

Menurutnya, organisasi kemahasiswaan merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya ide-ide baru serta solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Pemkab Sikka Mulai Penataan Eks HGU Nangahale, Pemerintah Siapkan Redistribusi Tanah dan Penertiban Kawasan

Ia menambahkan, sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia menunjukkan peran penting kelompok ini dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan publik di berbagai periode.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk terus memperkuat kapasitas intelektual, integritas, dan kepedulian sosial agar kontribusinya terhadap masyarakat semakin relevan.

Pemerintah Kabupaten Sikka, kata dia, juga membuka ruang komunikasi dan dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati menyampaikan selamat kepada pengurus PMKRI Cabang Maumere yang baru dilantik dan berharap organisasi tersebut tetap konsisten menjalankan peran kaderisasi serta pengabdian sosial.

Pelantikan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sikka, Pastor Moderator PMKRI Cabang Maumere, alumni PMKRI, serta organisasi Kelompok Cipayung seperti GMNI, HMI, dan LMND.

Pemerintah Kabupaten Sikka menegaskan bahwa ruang dialog dengan organisasi kemahasiswaan akan terus dibuka sebagai bagian dari penguatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mulai mempercepat penataan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale melalui skema reforma agraria yang disiapkan bersama pemerintah pusat. Program tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum pertanahan, mengurangi konflik agraria, sekaligus menata kembali penguasaan lahan di kawasan Nangahale, Kecamatan Talibura.

Langkah itu diperkenalkan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago saat membuka sosialisasi penyelesaian tanah eks HGU PT Perkebunan Kelapa Diag di Aula Paroki Watubaing, Kamis (4/6/2026).

Forum tersebut menghadirkan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Bank Tanah, Kantor Wilayah BPN NTT, serta masyarakat calon penerima redistribusi tanah.

“Apa yang dilakukan di Nangahale hari ini merupakan bagian dari kehadiran negara untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” kata Juventus dalam sambutannya.

Pemerintah mulai menyosialisasikan skema redistribusi lahan melalui pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu tertentu pada sebagian kawasan eks HGU Nangahale. Skema itu menjadi bagian dari program reforma agraria nasional yang saat ini memasuki tahapan penataan subjek dan objek tanah.

Yusuf Lewor Goban Minta Tata Kelola Musyawarah Nangahale Dibenahi

Pemkab Sikka menilai penyelesaian konflik agraria Nangahale tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan administratif, tetapi harus disertai kepastian hukum, komunikasi publik yang terbuka, serta pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Bupati Sikka juga menegaskan bahwa status HGU PT Krisrama masih memiliki dasar hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat yang masih menempati kawasan HGU diminta menghormati proses hukum dan menyelesaikan persoalan melalui jalur yang tersedia.

“Masyarakat diharapkan mengedepankan dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum agar penyelesaian berjalan damai dan tidak menimbulkan konflik baru,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap konflik agraria Nangahale yang selama bertahun-tahun melibatkan klaim masyarakat atas lahan yang berada dalam kawasan HGU. Persoalan tersebut beberapa kali memicu ketegangan sosial, aksi protes warga, hingga proses hukum yang saat ini masih berjalan.

Pemerintah Kabupaten Sikka memastikan seluruh tahapan penyelesaian akan dilakukan bersama pemerintah pusat dan aparat pertanahan, termasuk pendataan warga, verifikasi penguasaan lahan, pemetaan kawasan, hingga penyusunan mekanisme redistribusi tanah.

Selain menyiapkan redistribusi lahan, pemerintah juga mulai menekankan penertiban kawasan HGU yang masih memiliki legalitas aktif. Pemkab menegaskan setiap proses penyelesaian harus berjalan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi, unsur Forkopimda, jajaran ATR/BPN pusat dan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga dari kawasan Nangahale dan sekitarnya.

Pemerintah pusat dan daerah kini menyiapkan tahapan lanjutan berupa validasi data penerima redistribusi tanah, pemetaan kawasan prioritas reforma agraria, serta penyusunan skema legalisasi lahan yang ditargetkan menjadi dasar penyelesaian konflik agraria di Nangahale secara bertahap.»(rel)