BAJAWA, GardaFlores — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ngada menyoroti sejumlah pos dalam Rancangan Perubahan APBD Ngada Tahun Anggaran 2026, terutama rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya belanja pegawai, kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta kesiapan pelayanan publik pascagempa Flores.

Dalam dokumen perubahan APBD, pendapatan daerah tercatat sekitar Rp936,22 miliar, dengan PAD sekitar Rp65 miliar. Sementara belanja daerah mencapai Rp974,67 miliar. Belanja pegawai menjadi salah satu komponen terbesar, yakni sekitar Rp503,91 miliar.

Fraksi Golkar meminta pemerintah mengoptimalkan PAD melalui pajak daerah, retribusi pelayanan kesehatan, laboratorium, rumah potong hewan, fasilitas olahraga dan sumber pendapatan lainnya.

Fraksi juga menyoroti kenaikan perjalanan dinas dalam daerah dari sekitar Rp34 juta menjadi Rp87,72 juta. Anggaran paket pertemuan meningkat dari sekitar Rp49,58 juta menjadi Rp223,18 juta. Setiap kenaikan anggaran diminta disertai alasan, target pelaksanaan dan manfaat bagi masyarakat.

Anggota DPRD Ngada, Aty Watungadha, mengatakan perubahan APBD perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setelah gempa Flores pada 15 Agustus 2026, termasuk pemulihan fasilitas publik, pelayanan kesehatan, infrastruktur dan aktivitas ekonomi.

APBD Ngada Bertambah Rp55,26 Miliar, Rp27,83 Miliar Dialokasikan untuk Dampak Gempa

Sementara itu, Sain Songkares menyoroti keberlanjutan pelayanan kesehatan. Pemerintah diminta menyiapkan lokasi pelayanan sementara apabila fasilitas kesehatan utama rusak atau tidak dapat digunakan.

Sorotan lain diarahkan pada BTT yang meningkat dari sekitar Rp4,5 miliar menjadi Rp27,84 miliar. Fraksi Golkar meminta penggunaan anggaran tersebut dibuka secara transparan, termasuk lokasi penggunaan, penerima manfaat, bentuk kegiatan dan sisa anggaran.

Fraksi juga meminta pemerintah menjelaskan perbedaan data inflasi dalam dokumen anggaran. Nota Keuangan mencatat inflasi sebesar 1,30 persen, sedangkan KUA-PPAS mencantumkan inflasi Juni 2026 sebesar 3,07 persen secara tahunan, 0,23 persen secara bulanan dan 2,38 persen secara tahun berjalan.

Perbedaan data juga ditemukan pada indikator stunting. Dokumen PPAS mencantumkan baseline 2025 sebesar 74,89 persen dan target 2027 sebesar 25,73 persen, sementara bagian lain mencatat angka 17,8 persen. Pemerintah diminta memastikan sumber data dan metode pengukurannya dapat diverifikasi.

Pada sektor UMKM, Fraksi Golkar mencatat alokasi Program Pemberdayaan UMKM sekitar Rp1,75 miliar dan Program Pengembangan UMKM sekitar Rp51,23 juta. Pemerintah juga diminta menjelaskan bantuan UMKM sebesar Rp5 juta per penerima yang disebut belum terealisasi sejak 2025.

Jokowi Tiba di Palue, Bawa 4.000 Sak Semen dan 3.000 Lembar Seng

Fraksi turut meminta penjelasan mengenai belanja hibah sekitar Rp16,53 miliar, bantuan sosial Rp3,04 miliar dan bantuan keuangan kepada desa Rp184,76 miliar, termasuk data penerima serta mekanisme pengawasannya.

Pada sisi pembiayaan, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai defisit sekitar Rp38,45 miliar yang ditutup melalui SiLPA, utang belanja sekitar Rp724,89 juta dan utang jangka pendek sekitar Rp4,48 miliar.

Persoalan aset daerah juga disoroti, antara lain Kantor Camat Bajawa, gedung eks Kantor Samsat serta tanah Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pemerintah diminta memastikan legalitas, status kepemilikan dan pencatatan seluruh aset.

Melalui pemandangan umum tersebut, Fraksi Golkar meminta perubahan APBD 2026 tidak hanya berfokus pada perubahan angka anggaran, tetapi juga pada pelaksanaan program dan keberlanjutan pelayanan publik.»(tim/rel)

BAJAWA, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Ngada menaikkan APBD 2026 sebesar Rp55,26 miliar. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, total belanja daerah mencapai Rp974,67 miliar, termasuk alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp27,83 miliar untuk penanganan dampak gempa bumi.

Perubahan APBD tersebut disampaikan Bupati Ngada Raymundus Bena dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngada, Senin (14/9/2026).

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp936,22 miliar. Tambahan pendapatan terutama bersumber dari hibah penanganan bencana sebesar Rp20,28 miliar dan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp20,86 miliar.

Pendapatan layanan kesehatan RSUD Bajawa juga diproyeksikan meningkat sebesar Rp3,96 miliar.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut berjalan bersamaan dengan kenaikan belanja daerah sebesar Rp81,55 miliar. Total belanja dalam perubahan APBD 2026 ditetapkan mencapai Rp974,67 miliar.

BKN Sambangi Rumah Duka Dokter Hewan Korban Penembakan KKB di Maumere

Kenaikan paling besar terjadi pada pos BTT. Anggaran yang sebelumnya hanya Rp4,5 miliar meningkat menjadi Rp27,83 miliar.

BTT tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan warga terdampak gempa, antara lain melalui bantuan pangan, penyediaan hunian layak, dan pemulihan infrastruktur.

“Kita hadir meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tidak ada satu keluarga pun yang ditinggalkan dalam kesulitan,” kata Raymundus Bena saat menyampaikan pengantar nota keuangan.

Di tengah penambahan anggaran, realisasi APBD Ngada masih menghadapi persoalan penyerapan. Hingga Semester I 2026, realisasi pendapatan baru mencapai 39,25 persen, sedangkan realisasi belanja berada pada angka 30,57 persen.

Kondisi tersebut menempatkan pemerintah daerah pada kebutuhan mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada semester kedua, terutama untuk mendukung pemulihan pascabencana dan pelayanan dasar masyarakat.

Dari sisi indikator ekonomi, inflasi Kabupaten Ngada berada pada level 1,74 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,60 persen, dan angka kemiskinan 11,22 persen.

Keluhan Warga Saat Live TikTok Bupati Sikka, Dua Hari Kemudian Lampu Jalan SDI Misir Dipasang

Angka kemiskinan tersebut tercatat sebagai yang terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan karena ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat berada di atas 90 persen.

Untuk menutup defisit dalam perubahan APBD, pemerintah daerah memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38,45 miliar berdasarkan hasil audit BPK.

SiLPA tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran perubahan tanpa menimbulkan beban pembiayaan baru. Selain penanganan bencana, arah belanja tetap mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih.

Rancangan Perubahan APBD 2026 sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Kabupaten Ngada pada 31 Agustus 2026. Dokumen tersebut selanjutnya memasuki tahap penetapan menjadi peraturan daerah.»(tim/rel)

BAJAWA, GardaFlores — Helena Bupu, S.Tr.T., 27 tahun, maju dalam pemilihan Kepala Desa Bopoma, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan menawarkan gagasan pemerintahan desa yang harmonis, inklusif, transparan, dan tetap berpijak pada budaya lokal.

Helena Bupu mengatakan dirinya maju dalam pemilihan Kepala Desa Bopoma karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari generasi muda untuk ikut menentukan pembangunan desa.

“Saya adalah bagian dari generasi muda Bopoma. Karena itu, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan desa,” ujar Helena.

Menurut Helena, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga pengawasan.

Ketika Tuhan Dipercaya, tetapi Nilai-Nya Tidak Dihidupi

Ia mengatakan, usia muda tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengalaman orang tua dan tokoh masyarakat. Karena itu, jika mendapat kepercayaan masyarakat, ia ingin menggabungkan energi generasi muda dengan pengalaman berbagai kelompok di desa.

“Saya datang dengan semangat untuk membangun Bopoma secara bersama-sama. Saya tidak datang dengan janji bahwa saya mampu menyelesaikan semuanya seorang diri,” katanya.

Helena mengatakan ruang partisipasi perlu dibuka bagi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, petani, pelaku usaha, pemuda, perempuan, kelompok rentan, dan warga lainnya.

Dalam gagasannya, transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Helena, masyarakat berhak mengetahui bagaimana program direncanakan, anggaran digunakan, dan hasil pembangunan dicapai.

Maya Klarifikasi Tuduhan Lurah Wolomarang Usir Pengungsi

“Transparansi bukan berarti pemerintah harus takut dikritik. Justru dengan keterbukaan, pemerintah dan masyarakat dapat saling mengawasi, saling memperbaiki dan bersama-sama menjaga pembangunan desa,” ujarnya.

Helena juga mendorong keterlibatan pemuda dan perempuan dalam pembangunan. Menurutnya, perempuan tidak semestinya hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi perlu mendapat ruang untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan.

“Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat menjadi penggerak pembangunan,” katanya.

Untuk sektor ekonomi, Helena menyebut pertanian, peternakan, usaha rumah tangga, kerajinan, dan perdagangan sebagai potensi yang perlu dikembangkan. Ia menilai penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan pelatihan, pendampingan, akses pemasaran, serta jejaring kerja sama, bukan hanya bantuan.

DPC PDIP Ende Sesalkan Kontak Fisik Ketua DPRD dengan Sekretaris Fraksi Hanura

“Bukan hanya memberi ikan, tetapi membantu masyarakat memiliki kemampuan untuk menangkap dan mengelola hasilnya,” ungkap Helena.

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial, Helena juga menekankan pentingnya menjaga nilai budaya lokal. Ia menyebut adat, gotong royong, sopan santun, penghormatan kepada orang tua, dan kebersamaan sebagai nilai yang tetap perlu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bopoma.

“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang membawa masyarakat maju tanpa membuat masyarakat lupa dari mana mereka berasal,” katanya.

Helena juga menaruh perhatian pada persaudaraan masyarakat selama proses pemilihan kepala desa. Ia mengatakan perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi dan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan warga.

Kebakaran Lahan Dekati Bandara Frans Seda, TNI-Polri Dikerahkan

Jika nantinya memperoleh kepercayaan masyarakat, ia berkomitmen menjalankan pemerintahan tanpa membedakan warga berdasarkan pilihan politik.

“Setelah pemilihan selesai, tidak boleh ada lagi istilah ‘pendukung saya’ dan ‘bukan pendukung saya’. Yang ada adalah masyarakat Desa Bopoma,” tegasnya.

Helena mengatakan dirinya tidak menjanjikan perubahan dalam waktu singkat. Ia memilih mendorong pembangunan yang dilakukan bersama masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan desa.

“Saya tidak bermimpi mengubah Bopoma dalam satu malam. Saya hanya ingin memulai sesuatu yang baik, mengerjakannya bersama masyarakat dan memastikan setiap langkah pembangunan memiliki manfaat bagi banyak orang,” ujarnya.»(tim/rel)