HUKRIM
John Bala Kirim Surat Terbuka kepada Menteri ATR/Kepala BPN
Maumere, gardaflores.com – Beredar sebuah Surat Terbuka di grup WhatsApp (WA) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yodhoyono (AHY). Surat itu diunggah sejak hari Minggu, 4 Agustus 2024 lalu.
Nama penulis Surat Terbuka itu, Anton Yohanis Bala alias John Bala. Dia adalah Pengacara dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).
Dalam Surat Terbuka tanpa tanggal ini, John Bala melaporkan kasus dugaan Mafia Tanah yang dilakukan dengan Pemalsuan Akta Autentik yang terjadi di Kabupaten Sikka. Subyek dalam dugaan mafia tanah ini yakni PT. Kristus Raja Maumere (PT. Krisrama) pada obyek Tanah Bekas HGU PT. Perkebunan Kelapa Diag. SK HGU tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
Pantauan gardaflores.com, Surat Terbuka ini mendahului langkah Kuasa Hukum PT. Krisrama yang melaporkan sejumlah warga yang telah merusak plang miliki PT Krisrama di Nangahale, Kecamatan Talibura ke Polres Sikka, Senin (5/8/2024).
Ketika dikonfirmasi, Jumat (9/8/2024) siang, John Bala membenarkan bahwa Surat Terbuka tersebut miliknya. “Ya…Ini surat saya,” katanya, singkat.
Ditanya lagi, apakah boleh Surat Terbuka ini dipublikasi, lagi-lagi ia hanya menjawab singkat, “Boleh”.
Dalam surat ini, John Bala menguraikan fakta-fakta hukum terkait ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN No. 18 Tahun 2021.
“Kami menduga SK HGU ini dikeluarkan secara paksa dan ada Aroma Mafia Tanah, kerana tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf (i) dan pasal 74 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 18/2021 tersebut,” tulisnya.
Berdasarkan fakta hukum ini, John Bala berpendapat, telah ada indikasi kuat bahwa SK HGU tersebut “Cacat Admnistrasi”.
Oleh karena itu, ia memohon menteri ATR/Kepala BPN agar segera melakukan penelitian intensif di lapangan dan seterusnya melakukan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
»(fer)

John Bala, salah satu pengacara dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).
Berikut ini Surat Terbuka selengkapnya:
Kepada Yth,
Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Di –
Jakarta,
Dengan Hormat,
Kami senang sekali, karena bapak (AHY) telah mengeluarkan sebuah penyataan melalui video pendek: (https://www.youtube.com/shorts/h8DI1ZlL4Gc?t=12&feature=share) yang tersebar di youtube mengenai Mafia Tanah dengan modus pemalsuan “Akta Autentik”.
Berdasarkan atensi bapak (AHY) yang demikan berkomitment untuk memberantas Mafia Tanah yang selama ini marak terjadi di Indonesia, maka kami berkepentingan sekali untuk menyampaikan/melaporkan satu kasus Dugaan Mafia Tanah yang dilakukan dengan Pemalsuan Akta Autentik yang terjadi di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Subyek Hukum PT, KRISTUS RAJA MAUMERE (PT. Krisrama) pada obyeknya Tanah Bekas HGU PT. Perkebunan Kelapa Diag yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
DUDUK PERSOALAN:
PT Krisrama sudah mengajukan Permohonan Pembaruan HGU pada tahun 2022 dan telah pula mendapatkan SK HGU Nomor: 1/HGU/BPN.53/VII/2023 oleh Kakanwil BPN-NTT. Namun berdasarkan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021, kami menduga SK HGU ini dikeluarkan secara paksa dan ada AROMA MAFIA TANAH, kerana tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf (i) dan pasal 74 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 18/2021 tersebut.
MENGENAI PASAL 73:
Pasal 73 ayat (1), huruf (i) poin (1 dan 3) Permen ATR/BPN/2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:
“Syarat Perpanjangan dan/atau Pembaruan Hak Guna Usaha yang berasal dari Tanah Negara meliputi:
huruf (i) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi Pemohon perorangan atau dalam bentuk AKTA NOTARIIL bagi Pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:
poin (1 dan 3)
- Tanah tersebut masih dikuasai secara fisik.
- tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
Padahal sesuai fakta di lapangan, tanah tersebut secara keseluruhan tidak lagi dikuasai oleh PT. Krisrama, melainkan sejak tahun 2014 sebagiannya telah diduduki warga masyarakat sekitarnya hingga saat ini.
Secara faktual juga masih terdapat keberatan dari warga dan dalam keadaan sengketa dengan warga masyarakat setempat. Hingga saat ini belum terselesaikan di lapangan dan belum ada bukti berita acara penyelesaian yang menjadi landasan di keluarkannya SK HGU.
MENGENAI PASAL 74:
Pasal 74 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 yang merupakan syarat mutlak untuk terbitnya SK HGU adalah :
“Perpanjangan dan/atau Pembaruan Hak Guna Usaha dilakukan dengan tahapan pemeriksaan tanah oleh Panitia B”
Tahapan ini dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023, namun gagal di lapangan karena warga masyarakat menghadang dan memukul mundur Tim B yang dipimpin oleh Kakanwil BPN – NTT dan didampingi Bupati Sikka ketika itu.
Namun anehnya, pak Menteri. SK HGU tersebut tetap keluar. Padahal Tim B gagal melakukan pemeriksaan tanah.
Dari dua fakta hukum ini, menurut kami telah ada indikasi kuat SK. HGU tersebut “Cacat Admnistrasi”. Oleh karena itu, kami mohon kiranya bapak AHY (menteri ATR/Ka. BPN) agar segera melakukan penelitian intensif di lapangan dan seterusnya melakukan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
TABE
TERIMA KASIH.
Anton Yohanis Bala
Maumere – NTT
HUKRIM
Kuasa Hukum Salma Sebut Laporan Pengeroyokan Berakar dari Sengketa Lahan di Pulau Ananoa
“Karena itu kami akan membuka kembali laporan lama terkait dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan pihak-pihak terkait.”
MAUMERE, GardaFlores — Kuasa hukum Salma dan keluarganya, Domi Tukan, menyatakan laporan dugaan pengeroyokan yang saat ini ditangani Polsek Alok tidak dapat dipisahkan dari sengketa kepemilikan lahan di Pulau Ananoa atau Pulau Kambing, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Pihaknya bahkan berencana mengaktifkan kembali laporan dugaan penyerobotan tanah yang sebelumnya pernah diajukan ke Polres Sikka.
Pernyataan tersebut disampaikan Domi di Maumere, Senin (15/6/2026), menyusul proses klarifikasi terkait laporan dugaan pengeroyokan yang dilaporkan Alimin.
Menurut Domi, konflik yang berujung pada laporan pidana tersebut berakar pada perselisihan lama mengenai status kepemilikan lahan di lokasi kejadian.
“Kami melihat akar persoalan ini adalah sengketa lahan. Karena itu kami akan membuka kembali laporan lama terkait dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan pihak-pihak terkait,” kata Domi.
Ia menjelaskan, saat proses klarifikasi di Polsek Alok pada Kamis (11/6/2026), sekitar 30 anggota keluarga kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik sejak pagi hari. Dalam proses tersebut, kata dia, sejumlah pertanyaan penyidik juga menyentuh aspek kepemilikan lahan yang menjadi pokok sengketa antara kedua pihak.
Polisi Selidiki Dugaan Pengeroyokan dan Pembakaran Rumah di Pulau Anano
Domi mempertanyakan mengapa pendalaman terkait dokumen kepemilikan tanah lebih banyak diarahkan kepada pihak yang didampinginya. Menurut dia, apabila sengketa lahan menjadi bagian dari proses klarifikasi, maka seluruh pihak yang terlibat semestinya dimintai keterangan secara proporsional.
Pihak kuasa hukum juga menyatakan tengah menelusuri kembali perkembangan laporan dugaan penyerobotan tanah yang disebut pernah dilayangkan pada 2021 terkait lahan yang diklaim milik Nurbei.
“Kami sedang mengecek kembali dokumen dan perkembangan perkara tersebut di Polres Sikka. Sepanjang masih memungkinkan secara hukum, kami akan menempuh langkah lanjutan,” ujarnya.
Terkait laporan dugaan pengeroyokan yang diajukan Alimin, Domi membantah telah terjadi tindakan pengeroyokan sebagaimana yang dilaporkan.
Menurut versi pihaknya, insiden tersebut bermula ketika terjadi ketegangan di lokasi sengketa lahan dan berujung pada upaya mengamankan senjata tajam yang dibawa salah satu pihak. Ia menyebut peristiwa yang terjadi lebih mengarah pada aksi saling dorong dibanding tindakan pengeroyokan.
Selain itu, pihak kuasa hukum mengaku sedang mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk data elektronik, yang menurut mereka berkaitan dengan dugaan pengancaman terhadap kliennya.
Kuasa Hukum Ahli Waris Pulau Anano Bantah Tuduhan Pengeroyokan dan Pembakaran
Domi menilai penanganan perkara saat ini masih membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Meski demikian, ia menegaskan keluarga kliennya siap mengikuti seluruh proses hukum apabila perkara terus berlanjut.
“Kami tetap membuka ruang perdamaian apabila ada itikad baik dari semua pihak. Namun jika proses hukum berlanjut, kami siap mengikuti dan membuktikan fakta-fakta yang kami miliki,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Polsek Alok belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan laporan tersebut. Sementara itu, pihak pelapor, Alimin, juga belum memberikan tanggapan atas pernyataan kuasa hukum Salma dan keluarganya.
Perkara ini masih dalam tahap penanganan kepolisian. Belum ada putusan atau penetapan hukum yang menyatakan pihak tertentu bersalah, baik dalam laporan dugaan pengeroyokan maupun sengketa lahan yang disebut menjadi latar belakang konflik.»(rel)
HUKRIM
Perempuan di Sikka Klaim Rugi Rp324 Juta, Nama Disebut Digunakan untuk Menjamin Utang Tunangan
Penjabat Kepala Desa Nitakloang: “Saya tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Saya serahkan kepada pihak berwajib.”
MAUMERE, GardaFlores — Seorang perempuan berinisial VL (27), warga Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, mengaku mengalami kerugian hingga Rp324,45 juta selama menjalani hubungan dan masa pertunangan dengan seorang pria berinisial MTR alias R (27), warga Desa Koting. Perselisihan tersebut kini dalam proses penanganan kepolisian setelah mediasi di tingkat desa dan lembaga adat tidak menghasilkan kesepakatan.
VL menyampaikan pengakuan tersebut kepada sejumlah pihak di Nitakloang, Sabtu (13/6/2026). Menurut dia, hubungan yang berlangsung sekitar tiga tahun itu diwarnai permintaan bantuan keuangan yang terus berulang hingga menimbulkan beban finansial yang signifikan.
Pertunangan keduanya berlangsung pada April 2022 melalui prosesi adat. Dalam rangkaian tersebut, keluarga pihak laki-laki menyerahkan dua ekor kuda, uang Rp5 juta, dan sebuah cincin. Sebagai balasan, keluarga pihak perempuan menyerahkan sejumlah perlengkapan adat, termasuk babi, beras, moke, kain adat, dan kebutuhan adat lainnya.
Menurut VL, setelah pertunangan berlangsung, ia mulai menerima permintaan bantuan dana secara rutin dari tunangannya. Nominal yang diminta disebut bervariasi dengan alasan yang berbeda-beda, mulai dari kebutuhan pendidikan, urusan keluarga, pembayaran utang, hingga biaya kesehatan orang tua.
“Setiap kali meminta uang, dia menangis, memohon, bahkan bersujud. Saya percaya karena saat itu saya masih menganggap dia calon suami saya,” kata VL.
Kuasa Hukum Ahli Waris Pulau Anano Bantah Tuduhan Pengeroyokan dan Pembakaran
VL juga mengaku pernah menyerahkan cincin pertunangan untuk digadaikan setelah menerima penjelasan bahwa dana tersebut dibutuhkan untuk keperluan administrasi pendidikan.
Selain bantuan keuangan, VL mengaku mulai menerima telepon dari sejumlah pihak yang menagih utang atas nama tunangannya. Menurut dia, namanya beberapa kali disebut sebagai pihak yang mengetahui atau menjamin pinjaman tersebut.
Ia mengaku mengetahui sejumlah utang tersebut justru setelah dihubungi oleh pemberi pinjaman maupun pihak lain yang mengajukan tagihan.
“Banyak utang yang saya bahkan tidak tahu kapan dibuatnya. Saya baru tahu setelah orang-orang datang menagih,” ujarnya.
VL juga menyebut persoalan tersebut turut melibatkan kerugian yang dialami anggota keluarganya. Ia mengklaim neneknya pernah menyerahkan uang tabungan sekitar Rp1,1 juta setelah dimintai bantuan untuk menyelesaikan persoalan utang.
Menurut perhitungan yang dibuatnya, total bantuan keuangan, pembayaran utang, kebutuhan hidup, bantuan kepada keluarga, dan berbagai pengeluaran lain yang dikaitkan dengan tunangannya mencapai Rp324,45 juta.
Perselisihan tersebut kemudian dibawa ke Pemerintah Desa Nitakloang dan dimediasi bersama lembaga adat. Namun proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Terlapor Dugaan Pengeroyokan di Sikka Ajukan Laporan Balasan ke Polisi
VL menilai pembahasan dalam forum lebih banyak berfokus pada penyelesaian konsekuensi adat pertunangan dibandingkan klaim kerugian yang disampaikannya.
Penjabat Kepala Desa Nitakloang, Agustinus Dominggus, membenarkan bahwa upaya mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil mencapai penyelesaian.
“Saya tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Saya serahkan kepada pihak berwajib,” katanya.
Setelah mediasi tidak menemukan titik temu, perkara tersebut dilaporkan dan kini ditangani Polsek Nita. Kepolisian telah meminta keterangan dari kedua belah pihak sebagai bagian dari proses klarifikasi awal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada putusan hukum yang menyatakan telah terjadi tindak pidana dalam perkara tersebut. Pihak MTR maupun keluarganya juga belum memberikan keterangan resmi terkait seluruh pengakuan yang disampaikan VL.
Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan kerugian, penggunaan nama sebagai penjamin utang, maupun bentuk bantuan keuangan yang disebutkan dalam perkara ini masih merupakan klaim dari salah satu pihak dan menunggu proses klarifikasi serta pembuktian lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.»(rel)
HUKRIM
Polres Sikka Ungkap Pencurian Komponen Ekskavator, Enam ABH Diamankan
Penyelidikan mengarah ke salah satu usaha penjualan besi tua di Kota Uneng, Kecamatan Alok.
MAUMERE, GardaFlores — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sikka mengamankan enam anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) setelah mengungkap kasus pencurian sejumlah komponen alat berat jenis ekskavator di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Kasus tersebut terungkap setelah Polres Sikka menerima laporan kehilangan pada Senin, 8 Juni 2026. Komponen yang dilaporkan hilang meliputi brospom, filter oli, tutupan oli, tangga besi, serta sejumlah bagian lain dari ekskavator yang terparkir di lokasi kejadian.
Kasat Reskrim Polres Sikka IPTU Reinhard Dionisius Siga mengatakan Tim Resmob langsung melakukan penyelidikan dengan menelusuri sejumlah lokasi penjualan besi tua yang diduga menjadi tempat penyaluran barang hasil pencurian.
Penyelidikan mengarah ke salah satu usaha penjualan besi tua di Kota Uneng, Kecamatan Alok, setelah petugas menemukan barang yang diduga berasal dari ekskavator yang dilaporkan hilang. Polisi kemudian memeriksa pemilik usaha dan menganalisis rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi tersebut.
“Hasil pemeriksaan dan analisis CCTV mengarah kepada enam pelaku yang masih berstatus anak,” kata Reinhard.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Tim Resmob mengamankan enam ABH di kawasan Simpang Lima Lingkar Luar. Dalam pemeriksaan awal, mereka mengakui mengambil sejumlah komponen ekskavator dari lokasi kejadian dan menjualnya ke tempat penjualan besi tua.
Polres Sikka Amankan Anak di Bawah Umur Pelaku Pencurian Motor
Menurut Reinhard, para ABH juga mengaku pernah melakukan pencurian di beberapa lokasi lain dengan sasaran barang-barang yang memiliki nilai jual. Namun, pengakuan tersebut masih didalami untuk memastikan keterkaitannya dengan peristiwa pidana lain di wilayah Kabupaten Sikka.
Polisi telah mengamankan barang bukti yang sempat dijual serta membawa keenam ABH ke Kantor Satreskrim Polres Sikka untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Reinhard mengatakan pengungkapan kasus itu merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima kepolisian.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Orang tua juga diharapkan lebih memperhatikan pergaulan dan aktivitas anak-anak agar tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum,” ujarnya.
Saat ini Satreskrim Polres Sikka masih mengembangkan penyelidikan untuk mengidentifikasi kemungkinan lokasi pencurian lain yang diduga terkait dengan para ABH, sekaligus melengkapi alat bukti dan berkas penyidikan.»(rel)
-
NASIONAL8 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA12 months agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA11 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA9 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM11 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI11 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka

Pingback: Amanda Flobatim Minta Menteri AHY Batalkan SK HGU PT. Krisrama - Garda Flores %