ENDE, GardaFlores — Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pupuk Indonesia mulai memperkuat pengembangan usaha peternakan rakyat di Kabupaten Ende melalui penyaluran bantuan kepada kelompok peternak ayam petelur di Desa Detukeli, Kecamatan Detukeli, Senin (8/6/2026). Bantuan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas produksi peternak sekaligus mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat desa.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Tani Merdeka Indonesia dan diserahkan kepada kelompok peternak ayam petelur yang selama ini mengembangkan usaha produksi telur sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat.

Wakil Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, mengatakan sektor peternakan rakyat memerlukan dukungan berkelanjutan agar mampu berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga bagaimana petani dan peternak mendapatkan dukungan yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Yons Ebit.

Menurut dia, peternak memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk memperluas akses peternak terhadap sarana produksi dan pengembangan usaha.

Yons Ebit Dorong Modernisasi Pertanian Ngada Lewat Bantuan Alsintan

Bantuan yang diberikan merupakan bagian dari program TJSL PT Pupuk Indonesia yang diarahkan untuk mendukung usaha produktif masyarakat dan memperkuat sektor pangan di daerah.

Kelompok peternak penerima bantuan menyambut positif program tersebut. Mereka berharap dukungan yang diberikan dapat membantu meningkatkan produksi telur sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha peternakan yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga.

Selain memberikan manfaat ekonomi, peningkatan produksi peternakan rakyat juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di tingkat lokal.

Penyaluran bantuan turut melibatkan unsur masyarakat setempat, termasuk Karang Taruna Desa Ngegedhawe, yang hadir mendampingi proses penyerahan bantuan kepada kelompok penerima manfaat.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peternakan rakyat sebagai salah satu penopang ekonomi desa. Ke depan, dukungan terhadap kelompok peternak diharapkan terus berlanjut untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ende.»(gus)

BAJAWA, GardaFlores — Wakil Ketua Umum Dewan Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, mendorong percepatan modernisasi sektor pertanian di Kabupaten Ngada melalui penyaluran enam unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani, Selasa (9/6/2026). Bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, produktivitas pertanian, dan mendukung agenda swasembada pangan nasional.

Penyerahan bantuan berlangsung di Kantor Bupati Ngada dan dihadiri Bupati Ngada Raymundus Bhena, jajaran Dinas Pertanian, sejumlah pejabat daerah, serta perwakilan kelompok tani penerima manfaat.

Bantuan yang disalurkan terdiri atas dua unit traktor roda dua dan empat unit traktor roda empat. Alsintan tersebut akan digunakan oleh kelompok tani di sejumlah kecamatan untuk mempercepat pengolahan lahan dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Dalam kesempatan itu, Yons Ebit menegaskan bahwa modernisasi pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat produksi, tetapi juga membutuhkan basis data pertanian yang akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan dan penyaluran program pemerintah.

“Kami berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Namun yang tidak kalah penting adalah ketersediaan data pertanian yang akurat sebagai dasar perencanaan dan penyaluran bantuan,” kata Yons Ebit.

Ngada Terima Enam Alsintan, Kementan Perkuat Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Menurut dia, data pertanian yang terintegrasi mulai dari luas lahan, jenis komoditas, produktivitas, hingga potensi pengembangan hilirisasi menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung berbagai program strategis nasional di sektor pangan.

Yons Ebit juga menyampaikan salam dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Ketua Umum Dewan Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir kepada Pemerintah Kabupaten Ngada. Ia menyebut dukungan terhadap petani akan terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi pendamping sektor pertanian.

Bupati Ngada Raymundus Bhena menyambut positif bantuan tersebut. Menurut dia, keberadaan alsintan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Ngada dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan komitmen yang terus diberikan kepada petani di Ngada,” ujar Raymundus.

Ia mengatakan bantuan alsintan telah memberikan kontribusi nyata bagi sektor pertanian daerah dalam beberapa tahun terakhir. Selain mempercepat proses budidaya, penggunaan mesin pertanian juga membantu petani menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi usaha tani.

Jika seluruh kebutuhan alsintan harus dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kata dia, pemerintah daerah membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Kemensos RI Apresiasi Ngada atas Program Pelayanan Lansia pada HLUN 2026

Bantuan tersebut disalurkan kepada sejumlah kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Ngada. Pemerintah daerah berharap pemanfaatan alsintan dapat memperkuat produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketua Kelompok Tani Kanviro dari Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Petrus Mau, mengatakan bantuan traktor roda dua yang diterima kelompoknya akan digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian anggota kelompok.

“Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Alsintan ini akan kami rawat dan gunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani,” kata Petrus.

Usai penyerahan bantuan, teknisi Dinas Pertanian Kabupaten Ngada bersama kelompok tani penerima manfaat melakukan pemeriksaan teknis dan uji fungsi mesin sebelum alsintan didistribusikan ke lokasi masing-masing.

Penyaluran enam unit alsintan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat mekanisasi pertanian di Kabupaten Ngada. Pemerintah daerah bersama Dewan Tani Merdeka Indonesia menyatakan akan terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui dukungan sarana produksi, penguatan kelembagaan petani, serta penyediaan data pertanian yang lebih akurat dan terintegrasi.»(gus)

MAUMERE, GardaFlores — Sejumlah warga meminta Tim Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melakukan verifikasi ulang terhadap data calon penerima redistribusi tanah di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale–Patiahu, Kabupaten Sikka, guna memastikan proses penataan lahan berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.

Permintaan tersebut disampaikan Muhamad Yusuf Lewor Goban di Maumere, Sabtu (6/6/2026), menyusul berlangsungnya proses pendataan calon penerima manfaat reforma agraria pada lahan negara eks HGU yang sedang disiapkan pemerintah untuk redistribusi.

Menurut Yusuf, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan penerima manfaat agar tidak terjadi kekeliruan maupun potensi sengketa baru di kemudian hari.

Pemkab Sikka Mulai Penataan Eks HGU Nangahale, Pemerintah Siapkan Redistribusi Tanah dan Penertiban Kawasan

“Kami berharap Tim TORA melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data calon penerima agar masyarakat yang memang berhak tidak terlewat dalam proses redistribusi tanah ini,” katanya.

Yusuf menilai proses redistribusi tidak hanya berkaitan dengan pembagian lahan, tetapi juga menyangkut penyelesaian persoalan agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Nangahale. Karena itu, aspek historis penguasaan dan perjuangan masyarakat terhadap lahan tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penetapan penerima manfaat.

Berdasarkan catatan yang dihimpun warga, kawasan Nangahale pernah menjadi bagian dari konsesi perkebunan kolonial seluas sekitar 1.438 hektare yang dikelola Amsterdam Soenda Compagnie sejak 1912 sebelum beralih kepada Vikariat Apostolik Ende pada 1926–1927. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, tanah-tanah bekas konsesi kolonial berstatus sebagai tanah negara.

BPN Sikka Siapkan Redistribusi 194 Hektare Lahan Eks HGU Nangahale

Dalam perkembangannya, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan HGU untuk PT DIAG pada 1989 dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2013. Sebagian lahan yang tidak lagi masuk dalam perpanjangan HGU kini menjadi objek penataan pemerintah melalui program reforma agraria.

Data hasil inventarisasi yang sebelumnya dipaparkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka menunjukkan sekitar 194 hektare lahan direkomendasikan untuk redistribusi kepada masyarakat melalui program reforma agraria. Sementara sebagian area lainnya direncanakan untuk kepentingan umum dan kawasan perlindungan lingkungan.

Selain verifikasi data penerima manfaat, Yusuf meminta pemerintah memastikan validitas administrasi kependudukan seluruh calon penerima guna menghindari polemik terkait status dan kelayakan penerima redistribusi.

“Data kependudukan yang jelas akan memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya dugaan atau spekulasi yang dapat mengganggu proses redistribusi,” ujarnya.

Yusuf Lewor Goban Minta Tata Kelola Musyawarah Nangahale Dibenahi

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan masyarakat yang selama ini memperjuangkan penyelesaian konflik agraria Nangahale tanpa mengabaikan keberadaan warga lain yang memenuhi syarat sebagai subjek reforma agraria.

Menurut Yusuf, tujuan utama program redistribusi tanah harus diarahkan pada terciptanya keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pembagian lahan.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian, keadilan, dan transparansi agar tanah yang didistribusikan benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang,” katanya.

Saat ini proses penataan tanah eks HGU Nangahale masih menunggu tahapan lanjutan dari pemerintah pusat terkait skema redistribusi yang akan diterapkan. Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, dan Tim TORA diharapkan melanjutkan proses tersebut secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan program reforma agraria berjalan sesuai tujuan.»(rel)