MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mulai menyiapkan pemetaan baru terhadap seluruh aktivitas usaha masyarakat melalui Sensus Ekonomi 2026, di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 4,69 persen hingga Triwulan III 2025 dan penurunan angka kemiskinan menjadi 11,25 persen.

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, dalam apel kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Kantor Bupati Sikka, Senin (22/6/2026). Pemerintah daerah menilai data terbaru diperlukan untuk menangkap perubahan struktur ekonomi yang terus berkembang, mulai dari pertumbuhan usaha mikro dan sektor jasa hingga ekonomi digital yang semakin dominan.

Data ekonomi Kabupaten Sikka menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year) mencapai 5,15 persen pada Triwulan III 2025 dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp1,82 triliun. Secara kumulatif sejak Triwulan I hingga Triwulan III 2025, ekonomi daerah tumbuh 4,69 persen.

Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin turun menjadi 36,74 ribu jiwa atau 11,25 persen dari total penduduk. Sementara inflasi daerah tercatat berada pada level 3,21 persen.

Bupati yang akrab disapa JPYK mengatakan perubahan ekonomi dalam satu dekade terakhir berlangsung cukup cepat dan membutuhkan basis data yang akurat agar kebijakan pembangunan mampu menjawab kondisi riil masyarakat.

Pemkab Sikka Tegaskan Tidak Ada Larangan BBM Eceran

“Berbagai perubahan tersebut perlu didata dan diukur secara akurat serta komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” kata JPYK.

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh kegiatan usaha di Kabupaten Sikka, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga usaha besar pada berbagai sektor ekonomi. Hasil pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan, penguatan sektor usaha, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat mendukung gerakan TIR (Terima Petugas, Isi Data dengan Benar, Rahasia Data Terjaga) untuk memastikan proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.

“Semoga sensus ekonomi ini berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sikka yang maju dan sejahtera. Mari bersama mencatat ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 turut dihadiri Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera, jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka, para asisten, staf ahli, serta pimpinan perangkat daerah.

Sensus Ekonomi merupakan pendataan nasional yang dilakukan BPS setiap sepuluh tahun untuk memotret perkembangan dunia usaha di Indonesia. Di Kabupaten Sikka, hasil sensus ini akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah di tengah tantangan pengurangan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Sikka menegaskan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang melarang masyarakat menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran. Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial dan grup percakapan yang menyebut pemerintah daerah bersama aparat kepolisian melarang aktivitas penjualan BBM eceran di wilayah Kabupaten Sikka.

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, mengatakan pemerintah daerah tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan usaha penjualan BBM eceran sebagai bagian dari aktivitas ekonomi rumah tangga dan layanan kebutuhan masyarakat.

Menurut Simon, keberadaan pedagang BBM eceran masih dibutuhkan, terutama di wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun jaringan distribusi resmi lainnya.

“Informasi itu tidak benar. Pemerintah Kabupaten Sikka tidak pernah melarang masyarakat menjual BBM eceran untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga,” kata Simon dalam keterangan pers di Maumere, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah bersama instansi terkait bukan ditujukan kepada pedagang eceran, melainkan terhadap praktik yang berpotensi mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat, seperti penimbunan, pembelian dalam jumlah tidak wajar, maupun distribusi ke luar daerah yang dapat memicu kelangkaan pasokan.

Menurut Simon, pengendalian distribusi diperlukan untuk memastikan BBM tetap tersedia bagi kebutuhan transportasi, aktivitas ekonomi, sektor perikanan, pertanian, serta pelayanan publik di Kabupaten Sikka.

Pemkab Sikka Tanggung Kekurangan Dana Puskesmas Tuanggeo Setelah DAK Rp8 Miliar Gagal Tersalur

“Yang tidak diperbolehkan adalah penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Pemerintah daerah menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan publik dan memicu kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan BBM.

Selain itu, Pemkab Sikka mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi distribusi BBM dengan melaporkan praktik-praktik yang diduga mengganggu ketersediaan pasokan, termasuk penimbunan maupun pembelian berlebihan yang berpotensi memicu kelangkaan.

Pemerintah daerah memastikan pedagang BBM eceran tetap dapat menjalankan usahanya sepanjang tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sikka bersama aparat terkait terus memantau distribusi BBM di lapangan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara merata.»(rel)

BAJAWA, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan komitmennya mengembangkan Riung sebagai destinasi wisata berbasis konservasi yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, saat membuka Lokakarya Pengembangan Destinasi Pariwisata Riung di Hotel Edelweis, Bajawa, Kamis (18/6/2026). Pemerintah daerah menilai pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi harus menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Wakil Bupati mengatakan Riung memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi unggulan di Flores karena didukung kekayaan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama wisata daerah.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga konservasi agar pengembangan kawasan wisata berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pemkab Ngada Buka Temu Usaha II, Investor Diajak Tinjau Langsung Destinasi

“Pengembangan pariwisata tidak boleh hanya berfokus pada jumlah wisatawan, tetapi harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngada juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif Kementerian Kehutanan bersama Project InFlores yang mendorong Pulau Ontoloe atau Pulau Kelelawar sebagai pusat pemulihan ekosistem komodo. Program tersebut dipandang sebagai bagian penting dalam memperkuat identitas Riung sebagai destinasi wisata berbasis konservasi sekaligus menjaga keberlanjutan populasi Mbou Riung.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Nusa Tenggara Timur, Adi Nurul Hadi, mengatakan keberhasilan pengembangan kawasan wisata konservasi bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Menurut dia, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi sehingga upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan berkelanjutan.

Ngada Teken MoU dengan 20 Investor, Bidik Realisasi Investasi Lintas Sektor

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pengembangan kawasan wisata membutuhkan dukungan semua pihak. Ketika sektor pariwisata berkembang, masyarakat harus menjadi pihak yang pertama merasakan manfaatnya,” ujar Adi.

Ia menambahkan, berbagai program konservasi yang dijalankan KSDA NTT akan terus diselaraskan dengan arah pembangunan daerah untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lokakarya tersebut menjadi forum penyelarasan langkah antara pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan dalam merumuskan strategi pengembangan Riung sebagai bagian dari koridor pariwisata Flores. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program pengembangan destinasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.»(rel)