Connect with us

HUMANIORA

Pemkab Sikka Terima Penghargaan UHC Awards

Published

on

Maumere, gardaflores.com—Pemkab Sikka meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Penghargaan ini juga diterima 459 Kabupaten/Kota lain dan 33 Provinsi di seluruh Indonesia.

Pemkab Sikka mengutus Plt Kepala Dinas Kesehatan, Petrus Herlemus untuk menerima pengharaan tersebut di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

BJPS Cabang Maumere mengundang wartawan mengikuti acara penyerahan penghargaan tersebut melalui zoom meeting, di kantornya.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Dalam acara tersebut, Ma’ruf Amin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.

Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terang Ma’ruf Amin.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam konferensi pers.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.

Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.

“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” terang Ghufron.

Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.

“Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan. “Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat.

“Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama,” kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron menuturkan fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter difasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani. Dengan demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.

“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN,” tandas Ghufron. Ghufron juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.

“Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan Program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas,” kata Ghufron.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Petrus Herlemus mewakili Pemkab Sikka menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama perwakilan dari 459 Kabupaten/Kota lain dan 33 Provinsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Dengan Program JKN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik.

“Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang telah meraih predikat UHC, diharapkan untuk mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN,” tutup Ghufron.

Perlu diketahui, BPJS Cabang Maumere meliputi Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Ketiga kabupaten tersebut telah memperoleh gelar UHC dengan cakupan kepesertaan rata-rata di atas 95 %. Cakupan kepesertaan Kabupaten Sikka sebesar 103,57 %, Kabupaten Flores Timur sebesar 96,13 % dan Kabupaten Lembata sebesar 104,59 %. Selain cakupan peserta, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk membayar iuran secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah di ketiga kabupaten tersebut dalam menjamin kesehatan masyarakatnya.

»(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUMANIORA

Donatur Surabaya Kirim 13 Ton Beras, 20 Tandon Air dan Ratusan Sepatu untuk Korban Gempa Flores

Bantuan dari sejumlah donatur di Surabaya tiba di Sikka berupa lebih dari 13 ton beras, 20 tandon air, ratusan pasang sepatu, susu balita, dan kebutuhan lainnya untuk korban gempa Flores.

Published

on

MAUMERE, GardaFlores — Bantuan untuk warga terdampak gempa Flores kembali tiba di Kabupaten Sikka dari Surabaya. Donasi tersebut berupa lebih dari 13 ton beras, 20 tandon air, ratusan pasang sepatu baru, serta berbagai kebutuhan pangan dan perlengkapan lainnya.

Bantuan dihimpun melalui Buddhist Education Centre Surabaya, Meta School, Longevitology, Yayasan Ichlas Bhakti Surabaya, PT WIP Sepatu Trakkers, dan Jaylan Kai Lim Osella.

Koordinator penyaluran bantuan di Kabupaten Sikka, Michael Heryanto Sastero, mengatakan bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak gempa Magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.

“Bantuan ini kami harapkan bisa tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang benar-benar terdampak gempa,” kata Michael di Maumere, Sabtu (5/9/2026).

3.645 Warga Sikka Masih Mengungsi, 8.645 Rumah Terdampak Gempa

Untuk kebutuhan pangan, bantuan yang dikirim antara lain lebih dari 13 ton beras, 100 dos mi instan, 500 dos mi Sedaap dan Indomie, 25 dos minyak goreng, 49 dos kopi Fresco, serta 30 kilogram ikan kering.

Donasi untuk anak-anak meliputi lebih dari 1.000 dos susu balita 1+, susu 3+ dan 5+, serta 75 dos susu Dancow UHT.

Bantuan lainnya berupa ratusan pasang sepatu baru merek Trakkers, kaos Osella, pakaian layak pakai, dan perlengkapan warga.

Untuk kebutuhan air, donatur mengirim 20 tandon air merek Profil Tank dengan kapasitas masing-masing 2.300 liter dan 1.800 liter. Tandon tersebut dilengkapi kran dan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air warga di lokasi terdampak.

Sejumlah tenda perorangan juga disiapkan untuk kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan ibu bersalin.

Kementerian UMKM Buka 3 Kanal Pengaduan bagi Pelaku Usaha, dari Izin hingga Bantuan

Michael mengatakan bantuan akan didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak, antara lain Desa Nitunglea dan Dusun Nitung di Kecamatan Palue serta wilayah Mekendetung.

Sebelumnya, sebagian bantuan telah disalurkan ke Biara Suster Maria Imakulata di Habi, Desa Habi. Bantuan tersebut diterima pimpinan komunitas biara, Suster Irene.

Michael berharap bantuan dari para donatur dapat membantu memenuhi kebutuhan warga yang masih terdampak gempa.

“Semoga bantuan ini setidaknya bisa mengurangi penderitaan yang dialami para korban terdampak gempa,” ujarnya.»(rel)

Continue Reading

HUMANIORA

3.645 Warga Sikka Masih Mengungsi, 8.645 Rumah Terdampak Gempa

Sebanyak 3.645 warga Sikka dari 972 KK masih mengungsi hingga 4 September 2026. Posko juga mencatat 8.645 rumah dan 303 fasilitas umum terdampak gempa Magnitudo 7,7.

Published

on

Data posko juga mencatat 8.645 rumah telah masuk pendataan kerusakan serta 303 fasilitas umum terdampak. Proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data kerusakan rumah masih berlangsung.

MAUMERE, GardaFlores — Sebanyak 3.645 warga Kabupaten Sikka masih mengungsi hingga Jumat (4/9/2026), setelah gempa bumi tektonik Magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Data Media Center Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka mencatat para pengungsi tersebut berasal dari 972 kepala keluarga (KK) dan tersebar di tiga kecamatan.

Palue menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 3.340 jiwa dari 892 KK. Selanjutnya Kangae 236 jiwa dari 60 KK dan Nita 65 jiwa dari 20 KK.

Jumlah korban tercatat 54 orang, terdiri dari enam meninggal dunia, 25 luka berat, dan 23 luka ringan.

Sementara itu, sebanyak 8.645 rumah telah masuk dalam pendataan kerusakan melalui dua tahap.

Pendataan tahap pertama mencakup 4.248 rumah yang masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh tim enumerator. Rinciannya, 939 rumah rusak berat, 2.457 rusak ringan, dan 852 rusak sedang.

Kementerian UMKM Buka 3 Kanal Pengaduan bagi Pelaku Usaha, dari Izin hingga Bantuan

Tahap kedua mencatat 4.397 rumah yang masih dalam proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 719 rumah rusak berat, 1.122 rusak sedang, dan 2.556 rusak ringan.

Dengan proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data yang masih berjalan, angka kerusakan rumah tersebut belum menjadi data final.

Kerusakan juga tercatat pada 303 fasilitas umum. Fasilitas kesehatan menjadi yang terbanyak dengan 93 unit, terdiri dari 62 rusak ringan, lima rusak sedang, dan 26 rusak berat.

Bangunan pemerintah yang terdampak mencapai 75 unit, terdiri dari 35 rusak ringan, 26 rusak sedang, dan 14 rusak berat.

Fasilitas pendidikan tercatat 38 unit, dengan rincian empat rusak ringan, 27 rusak sedang, dan tujuh rusak berat.

Selain itu, delapan ruas jalan mengalami kerusakan dan seluruhnya masuk kategori rusak berat. Sebanyak 10 prasarana juga terdampak, terdiri dari satu rusak ringan, dua rusak sedang, dan tujuh rusak berat.

Pekerjaan Pemulihan Pascagempa di Palue Berhenti Lima Hari Selama Ritual Adat Bhije

Kerusakan rumah ibadah mencapai 79 unit, terdiri dari 38 rusak ringan, 22 rusak sedang, dan 19 rusak berat.

Penanganan dampak gempa juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan organisasi, termasuk instansi pemerintah, TNI-Polri, NGO, LSM, perbankan, koperasi, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan relawan.

Dukungan diberikan dalam bentuk distribusi logistik, dapur umum, layanan kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, evakuasi, pendataan, pengamanan, pencarian korban, trauma healing, serta layanan psikososial.

Sebagian lembaga juga memberikan bantuan keuangan dan pendampingan kepada masyarakat terdampak.

Hingga 4 September 2026, penanganan gempa masih berlangsung, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pengungsi serta verifikasi dan pemadanan data kerusakan rumah.»(rel)

Continue Reading

HUMANIORA

Pekerjaan Pemulihan Pascagempa di Palue Berhenti Lima Hari Selama Ritual Adat Bhije

Pekerjaan pemulihan infrastruktur pascagempa di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Pulau Palue, menyesuaikan pelaksanaan ritual adat Bhije yang berlangsung selama lima hari.

Published

on

Pekerjaan pemulihan infrastruktur pascagempa di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Pulau Palue, menyesuaikan pelaksanaan ritual adat Bhije yang berlangsung selama lima hari mulai 5 September 2026.

MAUMERE, GardaFlores Pekerjaan pemulihan infrastruktur pascagempa di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Pulau Palue, Kabupaten Sikka, akan berhenti sementara selama lima hari menyesuaikan pelaksanaan Upacara Adat Pemulihan atau Bhije oleh masyarakat setempat.

Sebelum penyesuaian tersebut, pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlangsung di Ruas Jalan Protokol Nomor 01, RT 06/RW 09, Dusun Cawalo. Salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah perbaikan bahu jalan yang terdampak gempa bumi.

Monitoring dan pengamanan pekerjaan dilakukan pada Jumat (4/9/2026). Hasil pemantauan menunjukkan situasi di lokasi aman dan tidak ditemukan gangguan yang menghambat pekerjaan. Arus lalu lintas juga berjalan lancar.

Di lokasi tersebut terdapat tembok penahan yang runtuh akibat gempa serta sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan ringan.

9.185 Rumah Rusak, Korban Gempa Sikka Bertambah Menjadi 55 Orang

Pengamanan dilakukan Bripka Yohanes Paulus Benny dan Brigpol I Gusti Ngurah Putra Kencana, S.H. Dari pihak PUPR, monitoring turut dihadiri PPK 4.4 Provinsi NTT, Imanuel Manggi Ang.

Pekerjaan selanjutnya akan menyesuaikan pelaksanaan Bhije yang dimulai Sabtu (5/9/2026) dan berlangsung selama lima hari. Ritual adat tersebut dipimpin Lakimosa Herman Soru.

Bhije merupakan ritual pemulihan adat yang dilaksanakan masyarakat Dusun Cawalo setelah prosesi pemotongan kerbau yang dilakukan sekitar tiga tahun lalu. Selama ritual berlangsung, masyarakat setempat mematuhi ketentuan adat yang membatasi sejumlah aktivitas, termasuk pekerjaan pembangunan dan kegiatan pergi ke kebun.

Ketentuan tersebut menyebabkan pekerjaan pemulihan infrastruktur di wilayah itu ikut dihentikan sementara hingga masa pelaksanaan Bhije selesai.

Aparat juga mengingatkan pelaksana pekerjaan untuk tetap memperhatikan keselamatan di lokasi. Apabila pekerjaan dilakukan pada malam hari setelah masa adat berakhir, rambu peringatan dan pagar pengaman diminta dipasang untuk mencegah kecelakaan.

Monitoring dan pengamanan akan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi tetap aman hingga pekerjaan dilanjutkan kembali.

Hingga monitoring berakhir sekitar pukul 17.00 WITA, situasi di lokasi pekerjaan di Dusun Cawalo dilaporkan aman dan kondusif.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending