Connect with us

HUMANIORA

Pater Yosep Kusi: HAM Mana yang Dilanggar PT Krisrama?

Published

on

Maumere, GardaFlores—Pater Yosep Kusi SVD, mantan pengelola PT Krisrama periode 2014 – 2021 menanggapi tuduhan bahwa perusahaan milik Keuskupan Maumere itu telah melanggar HAM dengan tindakan “pembersihan” terhadap rumah-rumah yang dibangun warga di lokasi HGU Nangahale.

Dalam sebuah tulisannya yang tersebar di berbagai media, Pater Yosep menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan.

Baca juga:
Keuskupan Maumere Berkembang dengan Bantuan Kebun HGU Nangahale

“Pertanyaan saya, HAM mana yang dilanggar? Keberadaan PT. Krisrama sudah legal secara hukum dan taat kepada pemerintah,” tegas Pater Yosep dalam keterangan yang diterima oleh wartawan di Maumere, Jumat (31/1/2025).

Pater Yosep, yang pernah tinggal di lokasi kebun HGU di Patiahu, menjelaskan bahwa PT. Krisrama telah membayar pajak sesuai kewajiban dan telah memperoleh izin dari pemerintah untuk mengelola lahan HGU di Nangahale. Menurutnya, tuduhan pelanggaran HAM tidak dapat diterima mengingat perusahaan tersebut telah beroperasi secara sah dan mengikuti aturan yang berlaku.

Baca juga:
Pemkab Sikka Minta Warga Keluar dari Lokasi HGU, PJ Bupati: Segera Ajukan Permohonan Hak Atas Tanah!

Dia juga menambahkan, pihaknya merugi akibat tindakan sejumlah individu yang tinggal di lahan HGU tersebut. Mereka, kata Pater Yosep, secara ilegal memanen hasil kebun seperti kelapa, bahkan menebang pohon jati dan pohon kelapa yang berumur puluhan tahun untuk dijual dan digunakan membangun rumah.

“Sejak 2014, PT. Krisrama telah dirugikan dua kali, pertama karena harus membayar pajak, kedua karena hasil kebun diambil tanpa izin,” ungkapnya.

Baca juga:
Pembersihan Lahan oleh PT Krisrama Dinilai Melanggar Hukum dan Tidak Manusiawi

Pater Yosep juga menceritakan pengalaman pribadi yang menegangkan saat berusaha menuntut keadilan. Selama tinggal di Patiahu dari 2014 hingga 2021, dirinya mengaku beberapa kali diancam dengan kekerasan. Bahkan, ketika dirinya berusaha membawa kasus ini ke jalur hukum, dia malah dikenakan denda dan dihadapkan dengan ancaman pembunuhan.

“Airmata saya jatuh untuk urusan HGU Nangahale. Saya diadili oleh ratusan orang. Bahkan ketika menuntut keadilan, saya malah dikejar untuk dibunuh,” ujar Pater Yosep.»

(rel)

HUMANIORA

Pekerjaan Pemulihan Pascagempa di Palue Berhenti Lima Hari Selama Ritual Adat Bhije

Pekerjaan pemulihan infrastruktur pascagempa di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Pulau Palue, menyesuaikan pelaksanaan ritual adat Bhije yang berlangsung selama lima hari.

Published

on

Pekerjaan pemulihan infrastruktur pascagempa di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Pulau Palue, menyesuaikan pelaksanaan ritual adat Bhije yang berlangsung selama lima hari mulai 5 September 2026.

MAUMERE, GardaFlores Pekerjaan pemulihan infrastruktur pascagempa di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Pulau Palue, Kabupaten Sikka, akan berhenti sementara selama lima hari menyesuaikan pelaksanaan Upacara Adat Pemulihan atau Bhije oleh masyarakat setempat.

Sebelum penyesuaian tersebut, pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlangsung di Ruas Jalan Protokol Nomor 01, RT 06/RW 09, Dusun Cawalo. Salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah perbaikan bahu jalan yang terdampak gempa bumi.

Monitoring dan pengamanan pekerjaan dilakukan pada Jumat (4/9/2026). Hasil pemantauan menunjukkan situasi di lokasi aman dan tidak ditemukan gangguan yang menghambat pekerjaan. Arus lalu lintas juga berjalan lancar.

Di lokasi tersebut terdapat tembok penahan yang runtuh akibat gempa serta sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan ringan.

9.185 Rumah Rusak, Korban Gempa Sikka Bertambah Menjadi 55 Orang

Pengamanan dilakukan Bripka Yohanes Paulus Benny dan Brigpol I Gusti Ngurah Putra Kencana, S.H. Dari pihak PUPR, monitoring turut dihadiri PPK 4.4 Provinsi NTT, Imanuel Manggi Ang.

Pekerjaan selanjutnya akan menyesuaikan pelaksanaan Bhije yang dimulai Sabtu (5/9/2026) dan berlangsung selama lima hari. Ritual adat tersebut dipimpin Lakimosa Herman Soru.

Bhije merupakan ritual pemulihan adat yang dilaksanakan masyarakat Dusun Cawalo setelah prosesi pemotongan kerbau yang dilakukan sekitar tiga tahun lalu. Selama ritual berlangsung, masyarakat setempat mematuhi ketentuan adat yang membatasi sejumlah aktivitas, termasuk pekerjaan pembangunan dan kegiatan pergi ke kebun.

Ketentuan tersebut menyebabkan pekerjaan pemulihan infrastruktur di wilayah itu ikut dihentikan sementara hingga masa pelaksanaan Bhije selesai.

Aparat juga mengingatkan pelaksana pekerjaan untuk tetap memperhatikan keselamatan di lokasi. Apabila pekerjaan dilakukan pada malam hari setelah masa adat berakhir, rambu peringatan dan pagar pengaman diminta dipasang untuk mencegah kecelakaan.

Monitoring dan pengamanan akan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi tetap aman hingga pekerjaan dilanjutkan kembali.

Hingga monitoring berakhir sekitar pukul 17.00 WITA, situasi di lokasi pekerjaan di Dusun Cawalo dilaporkan aman dan kondusif.»(rel)

Continue Reading

HUMANIORA

Pascagempa Ngada, PMI Turunkan Tim Medis dan Relawan untuk Pemulihan Trauma Warga

PMI Kabupaten Ngada bersama PMI Pusat dan PMI NTT memulai program My Medical My Adventure untuk memberikan layanan kesehatan dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak gempa.

Published

on

PMI Kabupaten Ngada bersama PMI Pusat dan PMI Provinsi NTT memulai layanan kesehatan dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak gempa melalui program My Medical My Adventure, Jumat (4/9/2026).

NGADA, GardaFlores Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ngada bersama PMI Pusat dan PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur memulai program My Medical My Adventure untuk memberikan layanan kesehatan dan pendampingan psikososial bagi masyarakat terdampak gempa bumi.

Program tersebut diluncurkan di Markas PMI Kabupaten Ngada, Jumat (4/9/2026), kemudian dilanjutkan dengan pelayanan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Desa Turamuri dan Kampung Bobamuri.

PMI melibatkan dokter, tenaga kesehatan, dan relawan dalam pelayanan bagi warga yang masih mengalami dampak fisik maupun psikologis setelah gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut pada 15 Agustus 2026.

3.645 Warga Sikka Masih Mengungsi, 3.340 Jiwa Berada di Palue

Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam pendampingan. Melalui permainan, pembelajaran, dan interaksi bersama relawan, PMI memberikan ruang bagi anak-anak untuk kembali beraktivitas dan berinteraksi setelah mengalami situasi bencana.

Pelayanan yang dilakukan tidak hanya diarahkan pada pemeriksaan kesehatan, tetapi juga pendampingan bagi warga yang masih mengalami ketakutan dan kecemasan setelah gempa.

Program My Medical My Adventure menjadi bagian dari respons PMI terhadap kebutuhan masyarakat selama proses pemulihan pascagempa, khususnya pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi warga terdampak.»(tim/rel)

Continue Reading

HUMANIORA

3.645 Warga Sikka Masih Mengungsi, Gempa Flores Rusak 4.248 Rumah

Gempa Flores masih menyisakan persoalan besar di Kabupaten Sikka. Sebanyak 3.645 warga masih berada di pengungsian, sementara 4.248 rumah dan 291 fasilitas umum tercatat mengalami kerusakan.

Published

on

Sebagian warga Kabupaten Sikka masih berada di lokasi pengungsian setelah Gempa Flores. Data Posko Tanggap Darurat per 3 September 2026 mencatat 3.645 warga masih mengungsi.

MAUMERE, GardaFlores Sebanyak 3.645 warga Kabupaten Sikka atau 972 kepala keluarga masih berada di lokasi pengungsian setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Pada saat yang sama, pendataan Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka mencatat 4.248 rumah dan 291 fasilitas umum mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

Data terbaru yang dirilis Media Center Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka di Maumere, Kamis (3/9/2026), juga mencatat jumlah warga terdampak mencapai 352.794 jiwa, terdiri atas 49 persen laki-laki dan 51 persen perempuan.

Sebagian besar warga yang masih berada di pengungsian terkonsentrasi di Kecamatan Palue. Sebanyak 3.340 jiwa dari 892 kepala keluarga masih mengungsi di wilayah tersebut, atau sekitar 92 persen dari total pengungsi di Kabupaten Sikka.

Para pengungsi di Palue tersebar di Posko Rokirole, Nitunglea, dan Lidi.

Di Kecamatan Kangae, jumlah pengungsi tercatat 236 jiwa dari 60 kepala keluarga. Mereka tersebar di delapan posko, yakni Habi, Meken Detung, Teka Iku, Watumilok, Langir, Tana Duen, Watuliwung, dan Blatat Tatin.

Sementara di Kecamatan Nita, sebanyak 65 jiwa dari 20 kepala keluarga masih berada di pengungsian yang berlokasi di Dusun Surajawa dan Riit.

Setelah 14 Hari Terhenti, ASN Disarpus Sikka Kembali Bekerja di Gedung Pascagempa

54 Korban, Enam Meninggal Dunia

Selain menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal sementara, gempa juga menimbulkan korban jiwa dan luka.

Hingga pembaruan data pada Kamis (3/9/2026), tercatat 54 korban. Enam orang meninggal dunia, 25 orang mengalami luka berat, dan 23 orang mengalami luka ringan.

Data tersebut masih menjadi bagian dari perkembangan penanganan yang terus diperbarui oleh Posko Tanggap Darurat.

Kerusakan bangunan menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditangani setelah masa tanggap darurat.

Dari 4.248 rumah yang tercatat mengalami kerusakan, sebanyak 939 unit masuk kategori rusak berat. Sebanyak 852 rumah mengalami rusak sedang, sedangkan 2.457 rumah lainnya tercatat mengalami rusak ringan.

Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas yang digunakan masyarakat untuk pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kehidupan keagamaan.

Sebanyak 291 fasilitas umum terdampak gempa, terdiri atas 75 bangunan pemerintah, 81 fasilitas kesehatan, 38 fasilitas pendidikan, delapan ruas jalan, 10 unit prasarana, serta 79 rumah ibadah.

3.645 Warga Sikka Masih Mengungsi, 3.340 Jiwa Berada di Palue

Palue Menjadi Perhatian Utama

Besarnya jumlah pengungsi di Palue menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu fokus utama penanganan selama masa tanggap darurat.

Data BPBD Kabupaten Sikka menunjukkan hampir seluruh warga yang masih berada di pengungsian berasal dari kecamatan tersebut. Kondisi itu sejalan dengan tingginya tingkat kerusakan yang terjadi di Palue.

Penanganan kebutuhan pengungsi, distribusi logistik, pendataan kerusakan, serta pemulihan fasilitas dasar masih menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah selama masa tanggap darurat berlangsung.

Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka berada di bawah koordinasi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Margaretha M. Da Maga Bapa.

Perkembangan penanganan bencana kembali dibahas dalam rapat konsolidasi percepatan penanganan darurat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (3/9/2026).

Tangani Gempa Flores, BNPB, BPBD dan Organisasi Kemanusiaan Satukan Data Kebutuhan di Sikka

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka memaparkan perkembangan penanganan darurat dalam rapat yang berlangsung secara daring bersama Direktur Posko Pendamping Nasional, PIC Posko Sub Satgas Bandara Frans Seda Maumere, serta BNPB Pusat.

Dengan 3.645 warga masih berada di pengungsian, penanganan di Kabupaten Sikka belum dapat dipisahkan dari persoalan kondisi tempat tinggal warga. Pendataan dan verifikasi terhadap 4.248 rumah yang mengalami kerusakan akan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan langkah pemulihan berikutnya.

Besarnya jumlah kerusakan rumah dan fasilitas umum juga menunjukkan bahwa pekerjaan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengungsi, tetapi mencakup pemulihan tempat tinggal, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending