MAUMERE, GardaFlores — Kodim 1603/Sikka mendapat penugasan untuk mengawasi pelaksanaan program revitalisasi SMA dan SMK di Kabupaten Sikka. Dalam pelaksanaannya, Kodim bertugas memantau kualitas pekerjaan dan melaporkan kepada pemerintah pusat apabila menemukan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Komandan Kodim 1603/Sikka, Letkol Arm Denny Riesta Permana, S.Sos., M.Han., mengatakan pengawasan tersebut merupakan penugasan dari pemerintah. Menurutnya, Kodim tidak memiliki kewenangan mengelola anggaran maupun menghentikan pelaksanaan proyek.

“Kalau ada kontraktor bekerja tidak sesuai spesifikasi, kami akan membuat laporan langsung ke pusat,” kata Denny di Maumere, Jumat (17/7/2026).

Selain memantau mutu pekerjaan, Kodim juga siap membantu mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk kesulitan pengadaan material bangunan agar pelaksanaan proyek tidak mengalami hambatan.

Namun, Denny menegaskan pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor dan pihak sekolah.

“Kalau soal anggaran itu urusan kontraktor dengan pihak sekolah. Kami hanya mengawasi pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Untuk mendukung pengawasan, Kodim akan menugaskan personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) di setiap lokasi proyek. Masing-masing titik pembangunan akan dipantau oleh tiga personel Babinsa yang bertugas mengawasi perkembangan pekerjaan dan menyusun laporan hasil pemantauan.

16 Sekolah di Sikka Terima Dana Revitalisasi Rp10,33 Miliar, Enam SD Terancam Gagal Tahap Berikutnya karena Dapodik

Menurut Denny, laporan tersebut dikirim langsung kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dan terpisah dari laporan yang disampaikan kontraktor.

“Kami membuat laporan sendiri. Kontraktor juga membuat laporan. Yang kami awasi adalah kualitas bangunannya, bukan penggunaan anggarannya,” katanya.

Hingga pertengahan Juli 2026, proyek revitalisasi yang telah berada di bawah pengawasan Kodim 1603/Sikka berlangsung di SMA Nawacita, Kecamatan Mego. Dalam menjalankan tugasnya, Kodim telah menerima dokumen spesifikasi teknis dan standar pekerjaan sebagai acuan pengawasan.

Meski demikian, Denny mengatakan Kodim tidak memiliki kewenangan menghentikan proyek apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Tugas pengawasan yang diberikan sebatas mendokumentasikan temuan dan menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat.

“Kami memang tidak bisa menghentikan pekerjaan, tetapi saya yakin laporan yang kami sampaikan akan menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penetapan sekolah penerima program revitalisasi bukan menjadi kewenangan Kodim. Penentuan penerima bantuan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) berdasarkan data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Data sekolah ada di Dinas PKO. Kami hanya menjalankan tugas pengawasan terhadap sekolah yang ditetapkan menerima program revitalisasi,” kata Denny.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah pusat menyalurkan dana Rp10.328.809.354 untuk revitalisasi 16 satuan pendidikan di Kabupaten Sikka pada Tahap I Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada enam SMP, dua SD, serta delapan TK/PAUD.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka, Patrisius Pederiko, mengatakan seluruh dana telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah sejak awal Juni 2026 sehingga pekerjaan fisik mulai dilaksanakan.

“Pelaksanaan revitalisasi tahap pertama sudah dimulai sejak awal Juni 2026. Dana bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah sehingga pekerjaan dapat segera dilaksanakan,” katanya, Kamis (16/7/2026).

Menurut Patrisius, besaran bantuan berbeda pada setiap sekolah karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diusulkan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pekerjaan yang dibiayai meliputi pembangunan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, hingga fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Penerima bantuan terbesar adalah SMPN Sa Ate Gaikiu dengan alokasi sekitar Rp2,467 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun tiga ruang kelas, satu ruang guru, dan empat unit MCK setelah bangunan sekolah mengalami kerusakan akibat bencana.

Sementara itu, bantuan bagi TK dan PAUD berkisar antara Rp83 juta hingga Rp387 juta, sesuai kondisi bangunan dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Patrisius menjelaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah melalui panitia pelaksana yang dibentuk kepala sekolah. Dana bantuan tidak dikelola Dinas PKO, sementara dinas bertugas melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan program.

Dapodik Belum Sinkron, Enam SD di Sikka Terancam Gagal Terima Bantuan Revitalisasi 2026

“Dinas hanya melakukan monitoring dan pengawasan. Kami juga menyiapkan konsultan perencanaan dan konsultan pengawas agar kualitas pekerjaan tetap terjaga selama pelaksanaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Dinas PKO mengusulkan penambahan penerima bantuan pada tahap berikutnya. Saat ini sebanyak 48 SD dan 26 TK/PAUD sedang melengkapi persyaratan administrasi menuju tahap pra-Bimbingan Teknis (Bimtek).

Namun, enam SD berpotensi tidak diusulkan sebagai penerima bantuan karena data Dapodik belum diperbarui.

“Kementerian berpatokan pada Dapodik. Karena itu kami terus mendorong kepala sekolah agar rutin memperbarui data. Jangan sampai sekolah kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hanya karena administrasi belum diselesaikan,” kata Patrisius.

Berdasarkan data Dinas PKO Kabupaten Sikka, kebutuhan revitalisasi sarana pendidikan masih cukup besar. Tercatat terdapat 338 SD, 91 SMP, 91 TK, dan 223 PAUD yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.

Pemerintah Kabupaten Sikka masih mengandalkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk memperluas cakupan program revitalisasi sekolah pada tahap berikutnya.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka dan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan penyusunan kebijakan berbasis riset.

Penandatanganan MoU berlangsung di Aula Rektorat Undana, Kupang, Jumat (17/7/2026).

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago mengatakan nota kesepahaman tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar dapat diimplementasikan dalam program yang dijalankan kedua belah pihak.

“MoU ini adalah awal dari kerja nyata. Kami berharap segera ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang operasional sehingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Sikka,” katanya.

Salah satu ruang lingkup kerja sama adalah peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan Program Magister (S2) dan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Pemkab Sikka Gandeng SOS Children’s Villages Bangun Model Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Dua Desa Jadi Percontohan

Di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sikka dan Undana juga akan bekerja sama mendukung pelayanan di RSUD T.C. Hillers Maumere melalui penempatan dokter residen spesialis Anestesi dan Obstetri-Ginekologi (Obgyn).

Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan akademik dalam penyusunan kebijakan publik berbasis riset dan data sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan.

Rektor Universitas Nusa Cendana, Jefri S. Bale, mengatakan Undana siap mendukung Pemerintah Kabupaten Sikka melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penyediaan kajian akademik.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui pemanfaatan sumber daya akademik yang dimiliki universitas.

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kerja sama yang lebih teknis sesuai bidang yang akan dilaksanakan oleh kedua institusi.»(rel)