Connect with us

EKONOMI

Pemkab Sikka Hentikan Penyaluran BBM ke Sub Penyalur, Kabag Ekonomi Bantah

Published

on

Maumere, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi, Kandidus Latan Tolok  menghentikan sementara penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada para sub penyalur hingga semua persyaratan administratif terpenuhi.

Kebijakan ini diambil dalam pertemuan baru-baru ini yang melibatkan Pertamina melalui PT Rovin Jaya. 

Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa seluruh sub penyalur BBM, terutama yang menjual Pertalite dan solar bersubsidi di Kabupaten Sikka, wajib menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPH Migas serta memiliki surat elektronik berbentuk barcode untuk setiap transaksi BBM.

Yohanes Widiyanto, seorang sub penyalur dari CV Cino Laka Jaya, kepada media Kamis (7/11/2024) mengaku kebijakan ini menghadirkan tantangan baru bagi para pengusaha kecil di Kabupaten Sikka. 

“Sebagai pengusaha, suka atau tidak suka, kami harus mengikuti aturan ini,” ujarnya. 

Namun, Widi menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait aturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tersebut. “Pemerintah tidak pernah menyampaikan aturan ini kepada kami,” ungkap Widi.

Ia menambahkan bahwa meski aturan ini sudah lama diterapkan di Jakarta, pemerintah Kabupaten Sikka belum memberikan panduan teknis terkait penggunaan aplikasi baru tersebut, sehingga banyak sub penyalur kesulitan untuk mematuhi kebijakan ini dalam waktu singkat.

Widi dan para sub penyalur berharap agar pemerintah daerah memberikan waktu dan dukungan lebih, terutama dalam mensosialisasikan aturan dan panduan teknis penggunaan aplikasi dari BPH Migas. Mereka juga meminta kelonggaran waktu sekitar 1-2 bulan untuk melakukan persiapan dan penyesuaian terhadap kebijakan baru ini.

 

Bantah Tutup Sub Penyalur BBM

Kabag Ekonomi Setda Sikka, Kandidus Latan Tolok membantah keras adanya penutupan sub-penyalur BBM di Kabupaten Sikka. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya meminta sub-penyalur BBM untuk melengkapi data pembelian BBM berbasis online menggunakan aplikasi Eksta, yang mulai diterapkan sejak 1 November 2024. 

“Mulai 1 November 2024, pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di NTT diwajibkan menggunakan aplikasi online bernama Eksta. Langkah ini diambil oleh bagian ekonomi di daerah untuk menindaklanjuti surat edaran dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang mengatur distribusi BBM bagi konsumen tertentu seperti petani dan nelayan yang menggunakan alat-alat mesin,” jelas Kandidus, Kamis (7/11/2024).

Dijelaskan, aplikasi Eksta memungkinkan sub-penyalur atau perwakilan masyarakat untuk mengajukan rekomendasi pembelian BBM sesuai spesifikasi kebutuhan konsumennya. Konsumen seperti pemilik mesin kapal, pompa air, atau mesin pertanian harus melengkapi persyaratan tertentu dalam aplikasi untuk memproses pembelian BBM sesuai aturan BPH Migas.

Kandidus menambahkan bahwa setiap rekomendasi yang diajukan melalui Eksta akan dilengkapi barcode khusus. “Barcode ini nantinya dapat di-scan oleh petugas SPBU untuk verifikasi data konsumen, sehingga pengambilan BBM dapat dilakukan dengan lebih terkontrol,” katanya.

Kandidus mengatakan, sub-penyalur yang ingin mengajukan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi diwajibkan membawa data lengkap konsumennya, seperti identitas konsumen (KTP) dan informasi alat atau mesin yang membutuhkan BBM. Misalnya, untuk petani yang menggunakan hand tractor, data mengenai kapasitas mesin dan frekuensi penggunaan alat tersebut juga harus dilampirkan. Bagian ekonomi kemudian menghitung kebutuhan BBM berdasarkan rumus yang ditetapkan BPH Migas.

“Di Kecamatan Magepanda, misalnya, satu sub-penyalur wajib membawa daftar konsumen dan kebutuhan BBM masing-masing yang telah direkomendasikan oleh bagian ekonomi,” ujar Kandidus.

Selain itu, untuk konsumen pemilik kendaraan bermotor, sub-penyalur diwajibkan mendata nomor kendaraan beserta STNK yang sah sebagai lampiran. Hanya mesin-mesin seperti pompa air, mesin kapal, atau alat pertukangan yang memenuhi kriteria BPH Migas yang dapat memperoleh rekomendasi.

Kandidus juga menyebutkan bahwa kebutuhan BBM di lapangan sangat dinamis. Oleh karena itu, sub-penyalur diwajibkan memperbarui data konsumen setiap tahun untuk memastikan akurasi kebutuhan BBM, yang dapat berubah seiring kondisi ekonomi dan pertanian setempat.

“Sub-penyalur perlu melaporkan jika ada penambahan atau pengurangan kebutuhan BBM tiap tahun. Data terbaru akan diverifikasi oleh bagian ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan,” tambahnya.

Dikatakan, BPH Migas telah mensosialisasikan aturan ini sejak 2023, termasuk kepada Pertamina. Dengan aturan baru ini, Pertamina menegaskan bahwa hanya rekomendasi berbarkot yang akan dilayani di SPBU guna menjaga ketepatan distribusi BBM bersubsidi.»

(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EKONOMI

Kementerian UMKM Buka 3 Kanal Pengaduan bagi Pelaku Usaha, dari Izin hingga Bantuan

Pelaku UMKM yang menghadapi kendala perizinan, pembiayaan, program bantuan, atau layanan pemerintah dapat memanfaatkan tiga kanal pengaduan resmi yang disediakan Kementerian UMKM.

Published

on

Kementerian UMKM menyediakan tiga kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pengaduan, konsultasi, dan permintaan informasi terkait layanan UMKM.

JAKARTA, GardaFlores — Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghadapi kendala perizinan, pembiayaan, maupun program bantuan kini memiliki tiga kanal resmi untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan layanan dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tiga kanal yang disediakan adalah Call Center 106, WhatsApp Center 0811 380 280, dan SP4N-LAPOR!. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk berkonsultasi maupun menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan usaha.

Kehadiran kanal pengaduan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian UMKM membuka akses komunikasi yang lebih langsung dengan pelaku usaha, sekaligus memudahkan penyampaian persoalan yang ditemui di lapangan.

Melalui Call Center 106, pelaku UMKM dapat melakukan komunikasi langsung untuk memperoleh konsultasi maupun menyampaikan pengaduan.

Pekerjaan Pemulihan Pascagempa di Palue Berhenti Lima Hari Selama Ritual Adat Bhije

Sementara WhatsApp Center 0811 380 280 menyediakan layanan konsultasi melalui pesan, termasuk pengiriman dokumen yang berkaitan dengan persoalan yang disampaikan.

Untuk pengaduan yang ingin diproses melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional, pelaku UMKM dapat menggunakan SP4N-LAPOR!. Kanal ini dapat diakses melalui situs lapor.go.id maupun aplikasi SP4N-LAPOR!.

Dalam video sosialisasi #SapaUMKM, Kementerian UMKM menjelaskan bahwa pengguna SP4N-LAPOR! dapat memilih jenis laporan sesuai kebutuhan, yakni Pengaduan, Aspirasi, atau Permintaan Informasi.

Setelah laporan dikirim, pelapor akan memperoleh nomor resi. Nomor tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan laporan, mulai dari proses verifikasi hingga tindak lanjut dan penyelesaian.

Identitas Pelapor Dapat Dilindungi

Bagi pelaku UMKM yang ingin menyampaikan persoalan yang bersifat sensitif, SP4N-LAPOR! juga menyediakan fitur Anonim dan Rahasia.

Fitur Anonim memungkinkan pelapor tidak menampilkan identitasnya, sedangkan fitur Rahasia dapat digunakan untuk membatasi akses terhadap informasi identitas pelapor. Fasilitas tersebut dapat menjadi pilihan ketika laporan berkaitan dengan persoalan yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pelapor.

Air Ijukutu Mati Tiga Pekan, Warga Paga Pertanyakan Pengelolaan Proyek Miliaran

Kanal pengaduan dapat digunakan untuk berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses layanan pemerintah. Kendala perizinan, pembiayaan, pelayanan, maupun program bantuan dapat disampaikan melalui kanal yang tersedia sesuai jenis kebutuhan.

Bagi pelaku usaha, penggunaan kanal resmi juga memungkinkan persoalan disampaikan melalui mekanisme yang dapat dipantau, terutama melalui SP4N-LAPOR! yang memberikan nomor resi setelah laporan diterima.

Kementerian UMKM mendorong pelaku usaha memanfaatkan kanal tersebut ketika membutuhkan informasi, konsultasi, atau hendak menyampaikan pengaduan terkait layanan dan program pemerintah.

Dengan tersedianya Call Center 106, WhatsApp Center 0811 380 280, dan SP4N-LAPOR!, pelaku UMKM tidak harus menyimpan sendiri persoalan yang mereka hadapi. Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal resmi sesuai kebutuhan agar dapat diterima dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Kapal Lampara Basaudara Tenggelam di Aimere, Nelayan dan ABK Kehilangan Alat Melaut

KM Lampara Basaudara tenggelam saat berlabuh di perairan depan PPN Aimere, Kabupaten Ngada. Warga dan nelayan kini berupaya mengapungkan kapal secara mandiri.

Published

on

Warga dan nelayan berupaya mengapungkan KM Lampara Basaudara yang tenggelam di perairan depan PPN Aimere, Kabupaten Ngada, Minggu (30/8/2026). FOTO: GARDAFLORES/ROBY

NGADA, GardaFlores Kapal Motor Lampara Basaudara, milik nelayan No Bongkar alias No Weki, tenggelam saat berlabuh di perairan depan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Aimere, Desa Aimere Timur, Kabupaten Ngada, Minggu (30/8/2026).

Tenggelamnya kapal dengan tonase sekitar 20 ton itu menghentikan aktivitas melaut No Weki dan sejumlah anak buah kapal (ABK) yang selama ini menggantungkan pekerjaan pada kapal tersebut.

Hingga Minggu sore, KM Lampara Basaudara masih terendam di perairan Laut Sawu. Bagian kapal yang masih terlihat di permukaan hanya tiang dan panel surya.

Warga dan nelayan di sekitar lokasi kemudian melakukan upaya penyelamatan secara mandiri. Ananias Loma, Man Sina, Boni Wele bersama warga setempat berusaha mengapungkan kapal menggunakan drum bekas.

Gempa Flores dan Arti Kehadiran di Tengah Bencana

Drum-drum tersebut ditempatkan di sekitar bagian bawah kapal, kemudian diisi udara untuk menghasilkan daya apung dan mengangkat badan kapal secara bertahap.

Namun, proses pengapungan menghadapi kendala akibat kondisi perairan dan gelombang di Laut Sawu. Hingga berita ini diturunkan, upaya mengangkat kapal masih berlangsung.

KM Lampara Basaudara selama ini digunakan No Weki dan para ABK untuk menangkap ikan di perairan selatan Ngada. Hasil tangkapan kemudian dibawa dan dipasarkan melalui PPN Aimere.

Longsor Putus Akses Rokirole–Nitunglea, TNI-Polri Bersihkan Jalan Tanpa Alat Berat

Tenggelamnya kapal membuat kegiatan penangkapan ikan sementara berhenti. Bagi pemilik dan ABK, kapal tersebut merupakan sarana utama untuk menjalankan aktivitas ekonomi di laut.

Warga Aimere Timur berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan dukungan teknis serta peralatan yang dibutuhkan untuk membantu proses evakuasi kapal.

Penyebab tenggelamnya KM Lampara Basaudara belum diketahui. Sementara itu, warga dan nelayan masih berupaya mengapungkan kapal agar dapat kembali dievakuasi dari lokasi kejadian.»(tim/rel)

Continue Reading

EKONOMI

Kopi Ngada Terancam Tua, Petani Mulai Peremajaan untuk Pulihkan Produktivitas

Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika.

Published

on

“Petani kopi di Ngada harus mengubah mindset dan pola menanam kopi yang baik serta teratur. Banyak tanaman kopi kita sudah tua sehingga produksinya semakin sedikit setiap tahun,” kata Feliks.

BAJAWA, GardaFlores — Sejumlah petani kopi di Kabupaten Ngada mulai melakukan peremajaan tanaman untuk meningkatkan kembali produktivitas kebun yang mengalami penurunan akibat banyak tanaman telah berusia tua.

Salah satunya dilakukan Kelompok Tani Cahaya Baru di Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa. Sejak November 2025, kelompok tani tersebut menanam 8.000 pohon kopi Arabika pada lahan seluas dua hektare.

Ketua Kelompok Tani Cahaya Baru, Feliks Kila, mengatakan sebagian tanaman kopi yang sudah melewati usia produktif menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil panen petani.

“Petani kopi di Ngada harus mengubah mindset dan pola menanam kopi yang baik serta teratur. Banyak tanaman kopi kita sudah tua sehingga produksinya semakin sedikit setiap tahun,” kata Feliks.

Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika. Masing-masing varietas ditanam pada lahan seluas satu hektare dengan jarak tanam sekitar 1 x 2,5 meter menggunakan sistem pagar.

Menurut Feliks, varietas tersebut dipilih karena dinilai memiliki potensi produksi lebih cepat. Dengan pemupukan dan perawatan yang baik, tanaman disebut dapat mulai berproduksi sekitar 18 bulan setelah ditanam.

Gempa M7,7 Hantam Ngada: Rumah Roboh, Fasilitas Publik Rusak, Warga Riung Masih Menunggu Bantuan

Peremajaan dilakukan secara bertahap untuk menggantikan tanaman yang sudah tidak produktif sekaligus mempertahankan produksi kebun.

Langkah serupa juga dilakukan petani muda di Ngada. Riko Nono saat ini mengembangkan kebun kopi pada lahan sekitar tiga hektare dengan target mencapai 12.000 pohon.

Penanaman ditargetkan berlangsung pada November dan Desember. Riko juga merencanakan penambahan sekitar 4.000 pohon kopi varietas Ateng untuk pengembangan kebun berikutnya.

Saat ini sekitar 2.000 pohon kopi miliknya telah memasuki tahap siap panen.

Dengan asumsi produksi rata-rata 0,5 kilogram kopi HS kering per pohon, sebanyak 2.000 pohon berpotensi menghasilkan sekitar satu ton kopi. Jika harga berada pada kisaran Rp60.000 per kilogram, nilai produksi kotor diperkirakan mencapai Rp60 juta.

Sementara jika target 12.000 pohon tercapai dengan asumsi produktivitas dan harga yang sama, potensi nilai produksi kotor mencapai sekitar Rp360 juta per panen.

132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan

Riko menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Hasil aktual dipengaruhi produktivitas tanaman, kualitas kopi, biaya produksi dan harga jual di pasar.

“Kalau kita serius mengelola kebun, pertanian bisa menjadi investasi masa depan. Anak muda juga bisa menjadi petani yang hebat dan profesional,” katanya.

Selain jumlah tanaman dan varietas, pengelolaan kebun juga menjadi perhatian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Ngada, Ocha, mengatakan produktivitas kopi juga dipengaruhi kondisi lingkungan kebun, termasuk pengelolaan tanaman naungan.

Ocha merekomendasikan lamtoro PG79 sebagai salah satu tanaman naungan. Menurutnya, tanaman tersebut dapat membantu mengatur kondisi kebun dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk mendukung pemupukan.

Banggar DPRD Ngada Soroti KUA-PPAS 2027: PAD Naik Rp4 Miliar, Defisit Rp21 Miliar Dipersoalkan

Lamtoro PG79 juga dinilai mampu mempertahankan daun pada musim panas. Jarak tanam yang direkomendasikan sekitar 8–10 meter.

Petani juga diminta mempertimbangkan jenis dan ukuran tanaman naungan. Dadap dan albasia, misalnya, perlu diperhatikan karena ukuran dan kekuatannya dapat berisiko terhadap tanaman kopi apabila tumbang akibat angin atau saat ditebang.

Feliks mengatakan peremajaan tanaman perlu diikuti perubahan dalam pengelolaan kebun.

“Jangan melihat bertani sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Kalau dikelola dengan baik, kopi bisa menjadi investasi masa depan,” ujarnya.

Peremajaan tanaman, pemilihan varietas, pengelolaan kebun dan keterlibatan petani muda menjadi bagian dari pengembangan perkebunan kopi yang dilakukan sejumlah petani di Kabupaten Ngada.»(tim/rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending