MAUMERE, GardaFlores — Aparat kepolisian menyelidiki laporan dugaan tindak pidana perkosaan terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas rungu dan wicara di Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Laporan diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada Jumat (24/4/2026).

Kasi Humas Polres Sikka AIPDA Leonardus Tunga, Selasa (28/4/2026), mengatakan perkara tersebut kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim.

Berdasarkan laporan, seorang laki-laki berinisial GW diduga melakukan perkosaan terhadap korban berinisial LJ (27), seorang ibu rumah tangga.

Menurut keterangan pelapor, dugaan kekerasan seksual terjadi sejak Agustus 2025 di sebuah kebun milik warga di Desa Baomekot, Kecamatan Hewokloang.

Terlapor disebut diduga melakukan perbuatan tersebut secara berulang saat korban berada di lokasi kebun.

Korban disebut sempat melakukan perlawanan, namun diduga tidak mampu menghindari tindakan pelaku karena perbedaan kekuatan fisik.

Kuasa Hukum Keluarga STN Desak Pengusutan Tuntas Kasus Dugaan Pembunuhan Anak di Sikka

Dalam laporan itu juga disebutkan korban kemudian diketahui hamil dengan usia kandungan sekitar tujuh bulan.

Seorang saksi berinisial LS (50), yang merupakan pemilik kebun tempat dugaan peristiwa terjadi, turut dicantumkan dalam laporan.

Perkara ini disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perkosaan.

Penyidik, kata Leonardus, telah menerima laporan, menerbitkan tanda bukti penerimaan, serta mengajukan permintaan visum et repertum sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Hingga Selasa (28/4/2026), penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mendalami perkara tersebut. Polisi belum menyampaikan status hukum terlapor.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Kejaksaan Negeri Sikka mengungkap sejumlah kendala teknis dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Wair Puan. Hingga Senin (27/4/2026), penyidik belum menetapkan tersangka karena masih menunggu pemenuhan alat bukti, audit kerugian negara, dan pemeriksaan sejumlah saksi.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sikka Okky Prasetyo Ajie mengatakan penetapan tersangka harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar perkara tidak bermasalah di tahap berikutnya.

“Penetapan tersangka tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Harus ada minimal dua alat bukti yang sah agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” kata Okky kepada wartawan.

Audit Kerugian Negara Masih Ditunggu

Menurut Okky, salah satu unsur penting dalam perkara korupsi adalah kepastian nilai kerugian negara. Penentuan nilai tersebut, kata dia, bukan kewenangan kejaksaan, melainkan lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Inspektorat.

Karena itu, proses penyidikan masih menunggu hasil perhitungan resmi sebagai dasar penguatan pembuktian.

Selain audit, penyidik juga membutuhkan keterangan tenaga ahli untuk menilai kesesuaian spesifikasi barang dan jasa dalam proyek yang sedang diperiksa.

Saat ini, Kejari Sikka masih menunggu ketersediaan ahli guna memberikan penjelasan teknis terkait proyek dimaksud.

GMNI Sikka Desak Kejari Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Perumda Wair Pu’an ke Penyidikan

Saksi di Luar NTT Belum Diperiksa Optimal

Kendala lain yang dihadapi penyidik adalah keberadaan sejumlah saksi penting yang berdomisili di luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut disebut mempengaruhi percepatan pemeriksaan.

“Terdapat saksi yang berada di luar NTT, sehingga menyulitkan proses pemanggilan. Jika tidak kooperatif, kami akan mempertimbangkan langkah pemanggilan paksa,” ujar Okky.

Ia menambahkan, keterangan para saksi dibutuhkan untuk mendalami unsur niat jahat (mens rea) serta kewenangan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara.

“Kami tidak ingin proses hukum yang dijalankan justru bermasalah karena kesalahan prosedur,” katanya.

Sekitar 20 Saksi Sudah Dimintai Keterangan

Dalam perkembangan penyidikan, Kejari Sikka menyebut telah memeriksa sekitar 20 orang saksi dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas internal Perumda Wair Puan, pihak swasta sebagai rekanan proyek, serta pegawai instansi terkait.

“Sekitar 20 orang sudah diperiksa. Untuk nama-nama tidak kami sampaikan, namun tentu sudah diketahui oleh rekan-rekan media,” kata Okky.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana penyertaan modal sebesar Rp6,7 miliar dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun Anggaran 2020.

Penyidik belum mengungkap identitas pihak yang berpotensi bertanggung jawab, namun menyatakan pemeriksaan difokuskan pada pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Hingga kini, Kejari Sikka menyatakan proses penyidikan masih berjalan dan masyarakat diminta menunggu perkembangan resmi berikutnya.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Tim kuasa hukum keluarga Stevania Trisanti Noni (STN) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pembunuhan yang disertai kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sikka hingga seluruh pihak yang diduga terlibat. Desakan itu disampaikan dalam siaran pers Orinbao Law Office di Maumere, Minggu (26/4/2026).

Tim kuasa hukum yang terdiri atas Victor Nekur, SH; San Fransisco Sondy, SH, MH; Rudolfus P. Mba Nggala, SH, M.Hum; dan Rikardus Trofinus Tola, SH menilai penanganan perkara harus mengedepankan keadilan substantif dan tidak berhenti pada pemenuhan prosedur formal.

Mereka mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Sikka yang menambahkan sangkaan Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pembunuhan.

“Penambahan pasal ini menunjukkan adanya pendalaman yuridis yang lebih komprehensif berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta keterangan tersangka,” demikian pernyataan tim kuasa hukum.

Meski demikian, kuasa hukum menilai penyidik dan penuntut umum juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain melalui penerapan konsep turut serta (deelneming), termasuk dugaan membantu pelaku, menyembunyikan pelaku, menghilangkan barang bukti, atau menghambat proses hukum.

Menurut mereka, penerapan ketentuan tersebut penting agar rangkaian peristiwa pidana terungkap secara utuh dan pertanggungjawaban hukum tidak berhenti pada satu orang pelaku.

Dalam pengawalan perkara ini, tim menyebut sejumlah pasal yang relevan, antara lain Pasal 473 KUHP tentang kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan kematian, Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 458 KUHP tentang pembunuhan.

Polres Sikka: Seluruh Tersangka Kasus Kematian Anak Sudah Ditahan, Penyidikan Diawasi Polda NTT

Kasus tersebut juga disebut telah mendapat perhatian sejumlah lembaga di tingkat nasional, di antaranya Komisi III DPR RI, Komisi XIII DPR RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, serta Kementerian Hak Asasi Manusia RI.

Tim kuasa hukum berharap perhatian lembaga-lembaga tersebut dapat memperkuat pengawasan dan memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, serta berbasis pembuktian.

Di tingkat daerah, mereka juga mengapresiasi dukungan DPRD Kabupaten Sikka dan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Selain mendesak pengusutan menyeluruh, tim mengajak masyarakat, insan pers, akademisi, serta pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk mengawal jalannya proses hukum.

Mereka menegaskan perkara tersebut tidak hanya menyangkut satu korban, tetapi juga menyangkut perlindungan anak dan integritas sistem peradilan pidana.

Hingga Minggu (26/4/2026), proses penanganan perkara masih berjalan di Kejaksaan Negeri Sikka dan aparat penegak hukum setempat.»(rel)