JAKARTA, GardaFlores – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan anggaran penanganan bencana gempa untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten di Flores dan Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT.

Hal itu disampaikan Tito dalam sambutannya pada Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Hotel Bidakara, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).

“Kemarin kita sudah perjuangkan itu untuk yang di Flores, untuk delapan kabupaten, tambahan belanja tidak terduga dari Bapak Presiden, masing-masing Rp 20 miliar,” kata Tito.

Delapan kabupaten yang dimaksud terdiri dari Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka dan Flores Timur.

Ende Sabet Dua Penghargaan, Raih Tambahan Anggaran Rp3,5 Miliar

Tito menjelaskan, tambahan anggaran tersebut sebelumnya diusulkan sebesar Rp10 miliar untuk masing-masing kabupaten. Namun, Presiden Prabowo meminta agar nominalnya digandakan menjadi Rp20 miliar.

“Sebenarnya usulan saya Rp 10 miliar, beliau bilang dobel, Rp 20 miliar,” ucap dia.

Selain untuk kabupaten, tambahan BTT juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT. Tito mengatakan, usulan awal untuk provinsi sebesar Rp20 miliar kemudian dinaikkan menjadi Rp40 miliar atas arahan Presiden Prabowo.

“Dan untuk provinsi sebenarnya saya sampaikan, ‘Pak, Rp 20 miliar untuk provinsi’, ‘Enggak, dobel, Rp 40 miliar juga,” katanya.

Besaran tambahan anggaran tersebut sama dengan bantuan presiden yang disalurkan setelah gempa melanda sejumlah wilayah NTT pada pertengahan Agustus 2026. Saat itu, Prabowo menyalurkan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten terdampak dan Rp40 miliar untuk pemerintah provinsi.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyampaikan tambahan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Jokowi Tiba di Palue, Bawa 4.000 Sak Semen dan 3.000 Lembar Seng

Menurut Tito, tambahan BTT untuk penanganan karhutla diberikan kepada tujuh provinsi, yang terdiri dari empat provinsi di Kalimantan dan tiga provinsi di Sumatera, serta 35 kabupaten/kota.

“Untuk kebakaran hutan lahan, 7 provinsi ditambah 4 di Kalimantan, 3 di Sumatera, dan 35 kabupaten/kota, belanja tidak terduga tambahan dari Bapak Presiden totalnya Rp 760 miliar untuk penanganan karhutla,” ujarnya.

Tito mengatakan, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.»(tim/bert)

JAKARTA, GardaFlores — Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) setelah rombongan mereka menyelesaikan tugas di Distrik Muliama dan bergerak kembali menuju Wamena, Rabu (9/9/2026) sore.

Rombongan tersebut berjumlah 11 orang. Sebelum kejadian, mereka meninjau kegiatan cetak sawah sekaligus mengantarkan bantuan berupa bibit babi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Setelah kegiatan selesai, rombongan kemudian bergerak kembali menuju Wamena.

Saat melintas di kawasan Muliama sekitar pukul 15.45 WIT, rombongan diduga dihadang kelompok bersenjata. Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Ilham Datu Ramang mengatakan, para korban bersama lima rekannya kemudian dipisahkan antara orang asli Papua (OAP) dan non-OAP.

“Para korban bersama lima rekan sebelumnya dihadang KKB dan dipisah antara orang asli Papua (OAP) dan non-OAP,” kata Ilham, Rabu (9/9/2026) malam.

Setelah pemisahan tersebut, tiga pegawai Dinas Pertanian yang disebut non-OAP ditembak. Ketiganya mengalami luka tembak.

VOX POINT Sikka Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Papua

Dua korban, Aprida Rapi (49), Kepala Bidang Peternakan Kab. Jayawijaya dan Hewan asal Toraja Sulawesi Selatan dan Alfonsius Albinus Meha (35), Dokter Hewan Kab. Jayawijaya asal Maumere, Sikka-NTT, meninggal dunia di lokasi kejadian. Aprida mengalami luka tembak pada bagian perut, sedangkan Alfonsius mengalami luka tembak pada bagian belakang kepala dan tangan kiri.

“Akibat penembakan itu, korban AR mengalami luka tembak pada bagian perut dan AAM mengalami luka tembak pada bagian belakang kepala dan tangan kiri. Keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz, Irjen Pol. Faizal Ramadhani.

Sementara Willi Mbuik, CPNS Dinas Pertanian Kab. Jayawijaya mengalami luka tembak pada bagian pinggang kanan. Ia sempat dievakuasi ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan ia kemudian meninggal dunia.

Ketiga korban diketahui merupakan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Aprida menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan. Alfonsius dan Willi disebut merupakan perantau asal Nusa Tenggara Timur yang telah lama bertugas di Papua.

Setelah menerima laporan penembakan, personel gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya bergerak menuju lokasi. Petugas melakukan pengamanan dan penyisiran di sekitar Puskesmas Muliama serta lokasi yang diduga menjadi tempat penembakan.

Ketika Tuhan Dipercaya, tetapi Nilai-Nya Tidak Dihidupi

Namun, saat aparat tiba, para pelaku telah meninggalkan lokasi.

“Anggota yang tiba di lokasi sempat melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, namun pelaku penembakan sudah melarikan diri,” ujar Faizal.

Aparat menyatakan penembakan tersebut dilakukan oleh KKB. Berdasarkan pendalaman awal, kelompok yang diduga bertanggung jawab berasal dari wilayah Nduga, termasuk KKB Kodap III Ndugama. Namun, aparat masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk memastikan identitas kelompok maupun para pelaku.

Selain melakukan penyisiran, aparat mengamankan sejumlah rekan korban yang berada dalam rombongan untuk dimintai keterangan. Jenazah ketiga korban kemudian berada di RSUD Wamena.

Hingga berita ini disusun, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan rangkaian kejadian, motif penembakan, serta pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. (*/bert)

JAKARTA, GardaFlores – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi melarang anak berusia di bawah 16 tahun memiliki akun pada sejumlah platform media sosial dan layanan digital.

Platform yang masuk dalam kebijakan ini antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox.

Kebijakan ini diumumkan setelah pemerintah menerbitkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau dikenal sebagai PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

“Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya dalam keterangan resmi Komdigi, Jumat, 6 Maret 2026.

Menurut Meutya, kebijakan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara non-Barat yang mengambil langkah tegas membatasi akses anak terhadap platform digital berdasarkan usia.

Mendes Yandri Ajak Bupati Optimalkan Potensi Desa sebagai Penggerak Ekonomi Nasional

Politikus yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut langkah tersebut diambil untuk merespons meningkatnya ancaman terhadap anak di ruang digital.

“Anak-anak menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, hingga yang paling utama adalah adiksi,” kata dia.

Berlaku 28 Maret 2026

Meutya menjelaskan kebijakan pembatasan akun anak ini akan mulai diberlakukan pada 28 Maret 2026.

Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan penonaktifan akun anak berusia di bawah 16 tahun secara bertahap pada berbagai platform digital yang masuk dalam kategori berisiko tinggi.

Platform yang akan mengikuti proses tersebut antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox.

“Proses penonaktifan akun akan dilakukan secara bertahap sampai seluruh platform mematuhi kewajiban yang diatur dalam regulasi,” ujar Meutya.

Ia juga mengakui kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak-anak maupun orang tua. Namun pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjawab situasi yang disebut sebagai darurat perlindungan anak di ruang digital.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang evaluasi selama proses implementasi berlangsung.

“Kami menyadari kebijakan ini akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak-anak maupun orang tua. Namun, ini merupakan langkah penting di tengah kondisi darurat digital,” kata Meutya.»(bert)