Connect with us

EKONOMI

Setoran PBB-P2 Sikka Baru 12,59 Persen, Aparat Wilayah Diberi Target Paksa 40 Persen hingga Juni

Pemerintah daerah menempatkan peran aparat wilayah sebagai ujung tombak penagihan.

Published

on

Penandatanganan komitmen dilakukan camat, lurah, dan kepala desa dalam rapat evaluasi di Aula Egon, Kantor Bupati Sikka, Rabu (6/5/2026), dipimpin Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi. Aparat wilayah diminta menagih pajak tahun berjalan sekaligus tunggakan, dengan konsekuensi sanksi administratif jika target tidak tercapai. FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores — Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sikka hingga akhir April 2026 baru mencapai 12,59 persen dari target Rp7,95 miliar. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menetapkan target percepatan 40 persen hingga akhir Juni melalui komitmen kinerja yang mengikat aparat wilayah.

Penandatanganan komitmen dilakukan camat, lurah, dan kepala desa dalam rapat evaluasi di Aula Egon, Kantor Bupati Sikka, Rabu (6/5/2026), dipimpin Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi. Aparat wilayah diminta menagih pajak tahun berjalan sekaligus tunggakan, dengan konsekuensi sanksi administratif jika target tidak tercapai.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sikka Yoseph Benyamin menyatakan capaian saat ini belum memenuhi target triwulan II sebesar 40 persen, sehingga diperlukan intensifikasi penagihan dalam waktu terbatas.

Pemkab Sikka Mulai Data Rumah Kos untuk Pajak PBJT, Pemilik Diminta Kooperatif

“Capaian ini masih jauh dari target triwulan II sebesar 40 persen, sehingga perlu percepatan penagihan di seluruh wilayah,” kata Yoseph.

Data Bapenda menunjukkan ketimpangan realisasi antarwilayah. Kecamatan Bola mencatat capaian tertinggi 18,82 persen, diikuti Mapitara (17,60 persen), Nita (16,09 persen), dan Alok (15,50 persen). Sebaliknya, Tanawawo belum mencatat setoran (0 persen), Palue 0,02 persen, dan Nelle 2,25 persen.

Variasi capaian tersebut menunjukkan perbedaan efektivitas penagihan di tingkat kecamatan dan desa, sekaligus menjadi indikator lemahnya distribusi kinerja pemungutan pajak daerah.

Pemerintah daerah menempatkan peran aparat wilayah sebagai ujung tombak penagihan, dengan penekanan pada peningkatan pengawasan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas setoran.

NTT Larang Kendaraan Tunggak Pajak Isi BBM Bersubsidi di SPBU, Kepatuhan Pajak di Sikka Baru 30 Persen

Secara fiskal, rendahnya realisasi PBB-P2 berpotensi mempengaruhi ruang belanja daerah, mengingat pajak tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan menuju akhir triwulan II, percepatan penagihan difokuskan pada optimalisasi basis data wajib pajak, penagihan langsung ke lapangan, serta pengendalian tunggakan.

Komitmen kinerja telah diberlakukan; aparat wilayah memasuki fase percepatan penagihan untuk mengejar target 40 persen hingga akhir Juni 2026.»(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EKONOMI

Tak Ada Anggaran Pembebasan Lahan, Warga Diminta Dukung Pelebaran Jalan Kaliwajo–Woloara

Dalam sosialisasi Program IJD di Desa Masebewa, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta masyarakat bersedia menyerahkan sebagian lahan untuk pelebaran Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara. Pemerintah menyebut tidak tersedia anggaran khusus pembebasan lahan.

Published

on

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago saat menyampaikan sosialisasi Program Instruksi Presiden Jalan Daerah untuk ruas Simpang Kaliwajo–Woloara di Dusun Tanangalu, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Jumat (13/11/2026).

MAUMERE, GardaFlores – Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta masyarakat mendukung pembangunan ruas Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara dengan bersedia menyerahkan sebagian lahan untuk pelebaran badan jalan. Permintaan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di Dusun Tanangalu, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Jumat (13/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa badan jalan yang direncanakan melalui Program IJD memiliki lebar 4,5 meter. Namun, pemerintah tidak menyediakan anggaran khusus untuk pembebasan lahan.

“Lebar badan jalan Program IJD ini 4,5 meter. Jadi, bapak, mama semua harus merelakan lahannya agar pelaksanaan program ini berjalan lancar. Kita tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Dengan demikian, masyarakat harus bersedia melepas lahannya untuk pelebaran sebagai bentuk tanggung jawab bersama,” kata Juventus.

Sosialisasi tersebut digelar setelah seremoni adat di Simpang Kaliwajo, Desa Masebewa. Bupati hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan pelaksanaan program sekaligus meminta dukungan masyarakat agar pekerjaan pembangunan dapat berjalan lancar.

Anggaran Rp33 Miliar, Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara Mulai Dibangun

Dalam sambutannya, Juventus menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur atas dukungan terhadap pelaksanaan Program IJD di Kabupaten Sikka.

Menurutnya, pembangunan jalan melalui program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas wilayah dan membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Program IJD di Kabupaten Sikka merupakan hasil koordinasi dan pengusulan yang telah dilakukan sejak 2025 bersama BPJN Provinsi NTT, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas.

“Sejak tahun 2025 kita sudah berkoordinasi dengan BPJN Provinsi NTT, Kementerian PU, dan Bappenas untuk mendukung pelaksanaan IJD di Kabupaten Sikka. Kita bersyukur tahun ini dapat dilaksanakan,” ungkap Juventus yang akrab disapa JPYK.

Ia mengatakan, penentuan ruas jalan yang diusulkan telah mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi warga.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan warga menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan, termasuk kesediaan menyerahkan sebagian lahan yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan. Kesepakatan tersebut rencananya akan dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Meski menyatakan dukungan, masyarakat juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek. Aspirasi warga antara lain menyangkut pengaturan aliran sungai, saluran perpipaan, pengelolaan sampah, serta kelanjutan pembangunan pada bagian ruas jalan yang belum tertangani tahun ini.

HKN ke-62, Wabup Sikka Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan hingga Wilayah Terpencil

Selain ruas Simpang Kaliwajo–Woloara, Juventus menyebut BPJN Provinsi NTT juga akan melaksanakan Program IJD pada 2026 dan 2027 untuk sejumlah ruas jalan prioritas di Kabupaten Sikka, termasuk Lingkar Luar Maumere.

Program IJD merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan, perbaikan, dan peningkatan konektivitas jalan daerah melalui dukungan pendanaan APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap akses masyarakat menuju pusat ekonomi, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan semakin mudah.

Pelaksanaan pembangunan Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara kini tidak hanya bergantung pada pekerjaan konstruksi, tetapi juga pada penyelesaian kebutuhan lahan dan penanganan berbagai persoalan teknis yang disampaikan masyarakat.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Anggaran Rp33 Miliar, Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara Mulai Dibangun

Pembangunan Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara di Kabupaten Sikka mulai dikerjakan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah dengan anggaran Rp33 miliar dari APBN. Tahap pertama mencakup 1,5 kilometer dan ditargetkan rampung 31 Desember 2026, sedangkan 2,5 kilometer sisanya direncanakan dilanjutkan pada 2027.

Published

on

Bupati Sikka bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat dalam seremoni adat penanda dimulainya pembangunan Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara di Simpang Kaliwajo, Desa Masebewa, Jumat (13/11/2026).

MAUMERE, GardaFlores – Pembangunan ruas Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara di Kabupaten Sikka mulai dikerjakan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan dukungan anggaran Rp33 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dimulainya pekerjaan tahap pertama ditandai dengan seremoni adat dan pemberkatan peralatan kerja di Simpang Kaliwajo, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka M. Movaldes Da Maga Bapa, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Camat Paga Mario Keraf, Camat Mego Markus Kustandi Lerang, kontraktor pelaksana Budi Budiono, Kepala Desa Masebewa Gerardus Erasmus, serta tokoh adat dan masyarakat setempat.

Pada tahap pertama, pekerjaan mencakup pembangunan jalan sepanjang 1,5 kilometer dengan anggaran Rp33 miliar. Proyek yang dikerjakan PT Floresta itu ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.

HKN ke-62, Wabup Sikka Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan hingga Wilayah Terpencil

Sementara itu, total ruas jalan yang direncanakan untuk ditangani mencapai 4 kilometer. Dengan demikian, masih terdapat 2,5 kilometer yang akan dilanjutkan melalui tahap kedua pada 2027.

Pembangunan ruas tersebut diharapkan memperbaiki konektivitas masyarakat di wilayah Kaliwajo, Tanangalu, Masebewa, serta sejumlah kawasan di Kecamatan Paga dan Kecamatan Mego.

Selain menunjang mobilitas warga, jalan ini memiliki peran penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendukung aktivitas ekonomi antardesa.

Dimulainya pembangunan tersebut menjadi langkah awal peningkatan akses transportasi di kawasan Paga dan Mego. Namun, masyarakat masih menantikan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, pemenuhan spesifikasi teknis, serta kualitas konstruksi yang terjaga.

Cuaca Panas Ekstrem, Bupati Sikka Pangkas Jam Pelajaran dan Hentikan Kegiatan Outdoor

Keberlanjutan pembangunan tahap kedua juga menjadi perhatian karena penyelesaian seluruh ruas sepanjang 4 kilometer diperlukan agar manfaat peningkatan konektivitas dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dengan dimulainya tahap pertama, perhatian berikutnya tertuju pada realisasi pekerjaan sepanjang 1,5 kilometer hingga akhir 2026 dan kelanjutan penanganan 2,5 kilometer sisanya pada 2027.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Pelni Siapkan Empat Kapal ke Maumere, Tiket Ekonomi Nataru Didiskon 30 Persen

Pelni Cabang Maumere menyiapkan KM Bukit Siguntang, KM Tidar, KM Sirimau, dan KM Lambelu untuk angkutan Nataru 2026/2027. Tiket ekonomi mendapat diskon 30 persen.

Published

on

Kepala Pelni Cabang Maumere, Edwin Kurniansyah: Pelni Cabang Maumere menyiapkan empat kapal untuk melayani penumpang selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Empat kapal tersebut adalah KM Bukit Siguntang, KM Tidar, KM Sirimau, dan KM Lambelu. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Maumere menyiapkan empat kapal untuk melayani penumpang selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pada periode yang sama, Pelni memberikan diskon tiket sebesar 30 persen khusus untuk kelas ekonomi, mulai 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Empat kapal yang disiapkan untuk melayani penumpang menuju Pelabuhan Maumere adalah KM Bukit Siguntang, KM Tidar, KM Sirimau, dan KM Lambelu.

Kepala Pelni Cabang Maumere, Edwin Kurniansyah, menyampaikan kesiapan armada dan program diskon tersebut di Maumere, Kamis (12/11/2026).

“Menjelang Nataru, kami telah menyiapkan empat armada yang akan diberangkatkan ke pelabuhan tujuan sejak 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. PT Pelni juga akan memberikan diskon untuk kelas ekonomi sebesar 30 persen,” jelas Edwin.

HKN ke-62, Kadis Kesehatan Sikka Soroti 3 Kematian Ibu dan 30 Kematian Bayi

Diskon tiket tersebut berlaku untuk kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang selama periode program. Potongan harga dihitung dari tarif dasar tiket dan tidak mencakup biaya asuransi maupun pas masuk pelabuhan.

Diskon hanya berlaku untuk keberangkatan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Tiket dengan tanggal keberangkatan di luar periode tersebut dikenakan tarif normal.

Pelni juga menetapkan bahwa apabila kuota tiket diskon habis sebelum program berakhir, pembelian berikutnya akan menggunakan tarif normal. Penumpang yang telah membeli tiket sebelum masa pemberlakuan diskon tidak dapat mengajukan pengembalian selisih harga.

Untuk mendapatkan tiket, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Pelni Mobile atau saluran penjualan resmi lainnya. Pembelian juga dapat dilakukan melalui mitra resmi, antara lain BRI, BCA, BNI, BRI Link, dan Alfamart.

Dua Bulan Solar dan Es Batu Sulit Didapat, Nelayan Waturia Terbebani Biaya Melaut

Edwin mengimbau calon penumpang membeli tiket lebih awal dan memeriksa jadwal keberangkatan secara berkala. Pembukaan penjualan tiket dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan jadwal kapal.

Setiap penumpang wajib menggunakan identitas diri masing-masing saat membeli tiket. Edwin juga mengingatkan masyarakat agar menghindari calo dan tawaran pembelian tiket melalui akun Facebook atau aplikasi yang tidak resmi.

“Kepada masyarakat, saya mengimbau untuk menghindari calo serta tawaran pembelian tiket melalui Facebook atau aplikasi lainnya yang tidak resmi,” ujar Edwin.

Pelni meminta masyarakat melaporkan kepada pihak perusahaan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program stimulus diskon tiket Nataru.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending