EKONOMI
81 Tahun Menunggu: Jalan Mulus di Ngera, Nagekeo Picu Haru Sekaligus Kritik
Proyek dikebut dan minim drainase disorot.
NAGEKEO, GardaFlores — Euforia warga Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), atas hadirnya akses jalan mulus di wilayah mereka tak sepenuhnya menutupi kritik terhadap keterlambatan dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar tersebut.
Setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, warga setempat baru merasakan akses jalan layak yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar. Namun, proyek yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang justru dinilai belum tuntas dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Politisi PKB, Viktor Tegu, menilai kondisi tersebut sebagai cerminan lambannya kehadiran negara di wilayah pedesaan.
“Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, tapi kami baru sekarang merasakan kemerdekaan itu lewat jalan,” ujarnya.
Menurut dia, pernyataan tersebut bukan sekadar ungkapan syukur, tetapi juga kritik terhadap ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ia mengapresiasi kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), namun menegaskan masih banyak ruas jalan lain yang belum tersentuh.
Di sisi lain, manfaat jalan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan mobilitas antarwilayah.
Penjabat Kepala Desa Ngera, Gaudensius Rangga, menyebutkan bahwa segmen jalan Nua Sele–Ngera dan Ngera–Wio telah membantu aktivitas warga sehari-hari. Namun ia menyoroti persoalan mendasar yang belum tertangani dalam proyek tersebut.
“Kalau hujan, air naik ke badan jalan. Ini bisa cepat rusak kalau tidak segera ditangani,” tegasnya.
Tanpa Anggaran, Kadis PUPR Ngada Pimpin Tambal Jalan di Bajawa
Ketiadaan sistem drainase dinilai menunjukkan bahwa proyek belum dirancang secara komprehensif. Pembangunan jalan tanpa dukungan infrastruktur pelengkap berisiko mempercepat kerusakan dan menurunkan umur layanan jalan.
Dari sisi pelaksanaan, proyek ini juga menjadi sorotan karena dikerjakan dalam waktu yang sangat terbatas. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, Rofinus Ngilo, mengungkapkan kontrak proyek baru ditandatangani pada 29 November dan ditargetkan selesai pada 30 Desember 2025.
Dengan durasi pengerjaan sekitar satu bulan, bahkan melewati masa denda, muncul pertanyaan terkait kualitas hasil pekerjaan yang dikejar dalam waktu singkat.
Meski proyek telah melalui tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara, tanggung jawab masih berada pada pihak rekanan selama masa pemeliharaan satu tahun dengan jaminan sebesar lima persen.
Namun demikian, sejumlah kalangan menilai masa pemeliharaan tidak cukup menjamin kualitas jangka panjang apabila perencanaan dan pelaksanaan awal tidak dilakukan secara optimal.
Rofinus juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kondisi jalan. Meski demikian, pandangan ini menuai kritik karena tanggung jawab publik dinilai tidak dapat menggantikan kewajiban pemerintah dalam memastikan kualitas perencanaan dan pembangunan.
Pembangunan jalan di Desa Ngera menjadi simbol kemajuan sekaligus pengingat bahwa penyediaan infrastruktur dasar harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial. Tanpa penanganan lanjutan, terutama terkait drainase dan ruas jalan yang belum dikerjakan, proyek ini berpotensi menjadi contoh pembangunan yang tidak berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, pemerintah pusat melalui kebijakan pembangunan infrastruktur nasional menekankan pentingnya kualitas, keberlanjutan, dan pemerataan akses dalam setiap proyek, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Implementasi kebijakan tersebut menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya cepat terealisasi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.»(elt)
EKONOMI
Kapal Lampara Basaudara Tenggelam di Aimere, Nelayan dan ABK Kehilangan Alat Melaut
KM Lampara Basaudara tenggelam saat berlabuh di perairan depan PPN Aimere, Kabupaten Ngada. Warga dan nelayan kini berupaya mengapungkan kapal secara mandiri.
NGADA, GardaFlores — Kapal Motor Lampara Basaudara, milik nelayan No Bongkar alias No Weki, tenggelam saat berlabuh di perairan depan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Aimere, Desa Aimere Timur, Kabupaten Ngada, Minggu (30/8/2026).
Tenggelamnya kapal dengan tonase sekitar 20 ton itu menghentikan aktivitas melaut No Weki dan sejumlah anak buah kapal (ABK) yang selama ini menggantungkan pekerjaan pada kapal tersebut.
Hingga Minggu sore, KM Lampara Basaudara masih terendam di perairan Laut Sawu. Bagian kapal yang masih terlihat di permukaan hanya tiang dan panel surya.
Warga dan nelayan di sekitar lokasi kemudian melakukan upaya penyelamatan secara mandiri. Ananias Loma, Man Sina, Boni Wele bersama warga setempat berusaha mengapungkan kapal menggunakan drum bekas.
Drum-drum tersebut ditempatkan di sekitar bagian bawah kapal, kemudian diisi udara untuk menghasilkan daya apung dan mengangkat badan kapal secara bertahap.
Namun, proses pengapungan menghadapi kendala akibat kondisi perairan dan gelombang di Laut Sawu. Hingga berita ini diturunkan, upaya mengangkat kapal masih berlangsung.
KM Lampara Basaudara selama ini digunakan No Weki dan para ABK untuk menangkap ikan di perairan selatan Ngada. Hasil tangkapan kemudian dibawa dan dipasarkan melalui PPN Aimere.
Longsor Putus Akses Rokirole–Nitunglea, TNI-Polri Bersihkan Jalan Tanpa Alat Berat
Tenggelamnya kapal membuat kegiatan penangkapan ikan sementara berhenti. Bagi pemilik dan ABK, kapal tersebut merupakan sarana utama untuk menjalankan aktivitas ekonomi di laut.
Warga Aimere Timur berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan dukungan teknis serta peralatan yang dibutuhkan untuk membantu proses evakuasi kapal.
Penyebab tenggelamnya KM Lampara Basaudara belum diketahui. Sementara itu, warga dan nelayan masih berupaya mengapungkan kapal agar dapat kembali dievakuasi dari lokasi kejadian.»(tim/rel)
EKONOMI
Kopi Ngada Terancam Tua, Petani Mulai Peremajaan untuk Pulihkan Produktivitas
Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika.
BAJAWA, GardaFlores — Sejumlah petani kopi di Kabupaten Ngada mulai melakukan peremajaan tanaman untuk meningkatkan kembali produktivitas kebun yang mengalami penurunan akibat banyak tanaman telah berusia tua.
Salah satunya dilakukan Kelompok Tani Cahaya Baru di Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa. Sejak November 2025, kelompok tani tersebut menanam 8.000 pohon kopi Arabika pada lahan seluas dua hektare.
Ketua Kelompok Tani Cahaya Baru, Feliks Kila, mengatakan sebagian tanaman kopi yang sudah melewati usia produktif menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil panen petani.
“Petani kopi di Ngada harus mengubah mindset dan pola menanam kopi yang baik serta teratur. Banyak tanaman kopi kita sudah tua sehingga produksinya semakin sedikit setiap tahun,” kata Feliks.
Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika. Masing-masing varietas ditanam pada lahan seluas satu hektare dengan jarak tanam sekitar 1 x 2,5 meter menggunakan sistem pagar.
Menurut Feliks, varietas tersebut dipilih karena dinilai memiliki potensi produksi lebih cepat. Dengan pemupukan dan perawatan yang baik, tanaman disebut dapat mulai berproduksi sekitar 18 bulan setelah ditanam.
Gempa M7,7 Hantam Ngada: Rumah Roboh, Fasilitas Publik Rusak, Warga Riung Masih Menunggu Bantuan
Peremajaan dilakukan secara bertahap untuk menggantikan tanaman yang sudah tidak produktif sekaligus mempertahankan produksi kebun.
Langkah serupa juga dilakukan petani muda di Ngada. Riko Nono saat ini mengembangkan kebun kopi pada lahan sekitar tiga hektare dengan target mencapai 12.000 pohon.
Penanaman ditargetkan berlangsung pada November dan Desember. Riko juga merencanakan penambahan sekitar 4.000 pohon kopi varietas Ateng untuk pengembangan kebun berikutnya.

Saat ini sekitar 2.000 pohon kopi miliknya telah memasuki tahap siap panen.
Dengan asumsi produksi rata-rata 0,5 kilogram kopi HS kering per pohon, sebanyak 2.000 pohon berpotensi menghasilkan sekitar satu ton kopi. Jika harga berada pada kisaran Rp60.000 per kilogram, nilai produksi kotor diperkirakan mencapai Rp60 juta.
Sementara jika target 12.000 pohon tercapai dengan asumsi produktivitas dan harga yang sama, potensi nilai produksi kotor mencapai sekitar Rp360 juta per panen.
132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan
Riko menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Hasil aktual dipengaruhi produktivitas tanaman, kualitas kopi, biaya produksi dan harga jual di pasar.
“Kalau kita serius mengelola kebun, pertanian bisa menjadi investasi masa depan. Anak muda juga bisa menjadi petani yang hebat dan profesional,” katanya.
Selain jumlah tanaman dan varietas, pengelolaan kebun juga menjadi perhatian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Ngada, Ocha, mengatakan produktivitas kopi juga dipengaruhi kondisi lingkungan kebun, termasuk pengelolaan tanaman naungan.
Ocha merekomendasikan lamtoro PG79 sebagai salah satu tanaman naungan. Menurutnya, tanaman tersebut dapat membantu mengatur kondisi kebun dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk mendukung pemupukan.
Banggar DPRD Ngada Soroti KUA-PPAS 2027: PAD Naik Rp4 Miliar, Defisit Rp21 Miliar Dipersoalkan
Lamtoro PG79 juga dinilai mampu mempertahankan daun pada musim panas. Jarak tanam yang direkomendasikan sekitar 8–10 meter.
Petani juga diminta mempertimbangkan jenis dan ukuran tanaman naungan. Dadap dan albasia, misalnya, perlu diperhatikan karena ukuran dan kekuatannya dapat berisiko terhadap tanaman kopi apabila tumbang akibat angin atau saat ditebang.
Feliks mengatakan peremajaan tanaman perlu diikuti perubahan dalam pengelolaan kebun.
“Jangan melihat bertani sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Kalau dikelola dengan baik, kopi bisa menjadi investasi masa depan,” ujarnya.
Peremajaan tanaman, pemilihan varietas, pengelolaan kebun dan keterlibatan petani muda menjadi bagian dari pengembangan perkebunan kopi yang dilakukan sejumlah petani di Kabupaten Ngada.»(tim/rel)
EKONOMI
APBD Sikka 2027 Defisit Rp58,8 Miliar, Pemda Diminta Selektif Kelola Anggaran
Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 defisit Rp58,868 miliar. Pendapatan Rp1,154 triliun berbanding belanja Rp1,213 triliun, dengan pembiayaan neto dari proyeksi SiLPA 2026.
MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 mengalami defisit Rp58,868 miliar. Proyeksi itu muncul karena pendapatan daerah diperkirakan Rp1,154 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,213 triliun.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan kerangka awal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sikka pada Kamis malam, 13 Agustus 2026. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga program dan belanja harus disusun secara selektif.
“Setiap program dan belanja harus dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, target kinerja, kemampuan pendanaan, serta kesinambungan fiskal,” kata Juventus dalam pidatonya.
Untuk menutup defisit, pemerintah memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp88,268 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp29,400 miliar, terutama untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo.
Dengan skema tersebut, pembiayaan neto sebesar Rp58,868 miliar digunakan untuk menutup defisit APBD 2027.
Bupati menegaskan angka dalam KUA dan PPAS masih merupakan kerangka awal. Proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja dan kemampuan pembiayaan masih dapat disesuaikan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD 2027.
Pemerintah daerah meminta seluruh perangkat daerah mempertajam program berdasarkan prioritas pembangunan, indikator kinerja, urgensi, efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. Belanja juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.
BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis
Penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan menjadi bagian dari struktur APBD yang perlu diperhitungkan dalam proses penyusunan anggaran. Pemerintah perlu memastikan proyeksi SiLPA sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Selain pembahasan APBD, dalam rapat yang sama Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan persetujuan dan dukungan terhadap rekomendasi hibah tanah seluas sekitar 4.000 meter persegi kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Kabupaten Sikka.
Pemerintah menyebut hibah tersebut sebagai bagian dari sinergi untuk mendukung sarana penegakan hukum dan pelayanan publik. Proses hibah aset daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui prosedur administrasi yang berlaku.
KUA dan PPAS merupakan tahapan sebelum penyusunan dan pembahasan RAPBD 2027. Pemerintah dan DPRD selanjutnya akan membahas rincian program, kegiatan dan anggaran sebelum APBD ditetapkan.
Dengan pendapatan yang diproyeksikan Rp1,154 triliun dan belanja Rp1,213 triliun, pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi selisih anggaran Rp58,868 miliar pada kerangka awal APBD 2027. Pemerintah menyatakan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja dan kesinambungan fiskal daerah.»(rel)
-
NASIONAL11 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA12 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka

Pingback: Sempat Retak Saat Dikerjakan, Proyek Jalan Rp18,39 Miliar di Nagekeo Diperbaiki, Kini Dikawal dan Diaudit - Garda Flores %