SOSBUD
Jual 6,25 Hektare Tanah Warisan untuk Perjuangan Nangahale, Yusuf Minta Haknya Dituntaskan
Muhamad Yusuf Lewor Goban mengaku menjual 6,25 hektare tanah warisan keluarga untuk membiayai perjuangan tanah Nangahale. Namun, ia menyatakan belum memperoleh kejelasan penyelesaian haknya. Dalam keterangannya, Yusuf juga memaparkan riwayat HGU PT DIAG dan PT Krisrama serta perhitungan sekitar 1.352 hektare tanah yang menurutnya telah dilepaskan untuk masyarakat.
MAUMERE, GardaFlores — Muhamad Yusuf Lewor Goban mengaku menjual tanah warisan keluarga seluas 6,25 hektare di Lodong Habi’ Narin untuk membiayai perjuangan tanah Nangahale, Kabupaten Sikka. Namun, ia menyatakan hingga kini belum memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian hak atas tanah yang dikorbankannya tersebut.
Yusuf menyampaikan persoalan itu saat memberikan keterangan di Maumere, Rabu (11/11/2026). Ia mengatakan enam saudaranya juga belum terdaftar dalam Tim Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
“Saya tidak meminta hak orang lain diambil untuk diberikan kepada saya. Saya meminta pengorbanan dan hak saya diperiksa secara adil. Kalau memang ada dasar hukum, berikan penyelesaian. Kalau tidak ada, jelaskan secara tertulis. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dengan janji tanpa kepastian,” kata Yusuf.
Yusuf merupakan salah satu penggagas perjuangan tanah HGU PT DIAG–PT Krisrama Nangahale. Ia juga berkarya di lingkungan PUSPAS Keuskupan Maumere.
Pernyataannya disampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan GardaFlores yang ditulis Karel Panda pada 11 November 2026 mengenai permintaan PT Krisrama agar Floresa membuka dasar investigasi pemberitaan konflik HGU Nangahale.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri, Surat Diserahkan kepada Prabowo di Halim
Dalam keterangannya, Yusuf memaparkan riwayat penguasaan tanah Nangahale, proses penerbitan hak guna usaha (HGU), pelepasan tanah untuk masyarakat, hingga pengorbanan pribadi yang menurutnya belum memperoleh penyelesaian.
Ia meminta sejarah dan status tanah diperiksa melalui dokumen pertanahan, bukan hanya berdasarkan pemberitaan atau pernyataan salah satu pihak.
“Saya tidak ingin publik hanya melihat layar depan. Kita harus membuka layar belakang. Sejarah tanah, dokumen, pelepasan untuk rakyat, proses hukum, dan pengorbanan masyarakat harus diperiksa secara utuh. Kebenaran tidak boleh dibangun hanya dari satu pihak,” ujarnya.
Menurut Yusuf, riwayat penguasaan tanah Nangahale dapat ditelusuri sejak 1912. Ia menyebut NV Amsterdam Soenda Compagnie ketika itu menguasai sekitar 1.438 hektare untuk kepentingan perkebunan kapas.
Pada 1926, menurut dokumen sejarah yang dirujuknya, Vikariat Apostolik Sunda Kecil membeli tanah tersebut dengan harga 22.500 gulden. Luas tanah yang dibeli disebut lebih dari 1.000 hektare dan membentang dari Talibura hingga Runut.
PT Krisrama Pertanyakan Validitas Berita HGU Nangahale, Floresa Paparkan Dasar Dokumennya
Yusuf mengatakan terdapat akta jual beli berbahasa Belanda dan kuitansi pembayaran dalam mata uang gulden.
“Ini bagian penting dari sejarah yang harus diketahui publik. Ada riwayat transaksi pembelian. Karena itu, sejarah penguasaan tanah Gereja tidak boleh dipotong hanya pada peristiwa konflik yang terjadi sekarang,” katanya.
Ia melanjutkan, sekitar 783 hektare tanah disebut telah dilepaskan untuk kepentingan masyarakat pada 1956.
Pada 1989, PT DIAG, perusahaan milik Keuskupan Agung Ende, memperoleh HGU seluas 868,730 hektare berdasarkan SK HGU Nomor 02/HGU/DA/1989 dengan masa berlaku 25 tahun.
Yusuf juga menyebut pelepasan 15 hektare pada 1992–1993 untuk korban gempa dan tsunami serta 11 hektare untuk kebun percontohan.
HGU PT DIAG berakhir pada 2013. Menurut Yusuf, periode setelah berakhirnya HGU harus diperiksa dengan melihat seluruh dokumen administrasi pertanahan, termasuk riwayat permohonan perpanjangan, penilaian Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan keputusan pemerintah.
Ia menyebut warga Soge, Natarmage, dan Goban Runut kembali memasuki sejumlah lokasi pada periode 2014–2020, antara lain Pedan, Utanwair, Wairhek, Likonggete, dan Hitohalok.
Yusuf juga mengatakan tanah HGU Nangahale dan Patiahu pernah masuk daftar tanah terindikasi terlantar, kemudian dikeluarkan kembali pada 2020 sehubungan dengan proses permohonan perpanjangan.
Pada 2023, BPN Provinsi NTT menerbitkan HGU baru atas nama PT Krisrama seluas sekitar 325 hektare berdasarkan SK Nomor 1/HGU/BPN.53/VII/2023.
Menurut Yusuf, luas tersebut terdiri atas sekitar 86 hektare lahan sisa dan 239 hektare yang disebut berasal dari pelepasan kawasan hutan. Ia menyebut penerbitan HGU didukung 10 sertifikat, peta bidang, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), serta patok batas.
PT Krisrama Minta Floresa Buka Dasar Investigasi Pemberitaan Konflik HGU Nangahale
“Kalau ada dokumen, mari kita buka. Kalau ada keberatan, mari kita uji. Kalau ada kekeliruan, mari kita perbaiki melalui hukum. Tetapi jangan menghapus sejarah dan jangan menutup ruang bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan,” katanya.
Yusuf juga menguraikan perhitungan sekitar 1.352 hektare tanah yang menurutnya telah dilepaskan atau dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Angka itu terdiri atas 783 hektare pada 1956, 15 hektare untuk korban gempa dan tsunami, 11 hektare untuk kebun percontohan, serta 543 hektare berdasarkan riwayat pelepasan lainnya.
Ia mengatakan angka tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen, peta, luas bidang, penerima, dan tahun pelepasan. Yusuf juga mengingatkan agar perhitungan itu dibedakan dari luas awal penguasaan tanah dan luas HGU yang diterbitkan pada 2023 untuk menghindari penghitungan ganda.
“Kalau kita mau berbicara tentang kebenaran, jangan hanya menghitung tanah yang masih dikuasai Gereja. Hitung juga tanah yang sudah dilepaskan untuk masyarakat. Semua harus dibuka dengan dokumen,” ujarnya.
Yusuf berpandangan bahwa kepastian hukum HGU dan keadilan bagi masyarakat harus diperiksa secara bersamaan. Ia merujuk UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta PP Nomor 18 Tahun 2021 dalam menjelaskan pandangannya mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Putusan PT Kupang Ubah Vonis Tiga Terdakwa, Kuasa Hukum Krisrama Desak Penertiban Lahan Nangahale
Menurut dia, tidak setiap tanah bekas HGU otomatis menjadi objek redistribusi. Status tanah, riwayat permohonan perpanjangan, keputusan pejabat pertanahan, dan penetapan sebagai objek reforma agraria harus diperiksa.
Namun, Yusuf menegaskan kepastian hukum pengelolaan tanah juga harus disertai manfaat bagi masyarakat, antara lain melalui pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan pastoral.
Ia turut menyinggung Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 131, 132, dan 133 Tahun 2026 yang menurut keterangannya berkaitan dengan tiga warga dalam perkara memasuki lahan tanpa izin dan ancaman terhadap seorang romo. Ia juga menyebut Jhon Bala telah ditetapkan sebagai tersangka.
Yusuf mengingatkan bahwa perkara pidana dan pengujian keabsahan administrasi HGU merupakan dua persoalan hukum berbeda. Menurutnya, putusan pidana terhadap warga tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai proses penerbitan HGU.
“Semua pihak harus menghormati pengadilan. Tetapi kita juga harus membaca putusannya secara utuh. Jangan menggunakan putusan pidana untuk menjawab semua pertanyaan tentang sejarah dan status tanah,” katanya.
HGU Berakhir pada 2013, Kuasa Hukum Krisrama Jelaskan Dasar Hukum Lahan Nangahale
Mengenai tanah warisan yang dijual untuk membiayai perjuangan, Yusuf mengatakan telah menyampaikan permohonan kepada Kepala BPN Kabupaten Sikka dan Kepala Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup. Ia mengaku juga telah mengangkat persoalan tersebut dalam beberapa pertemuan di Hitohalok, Likonggete, dan pertemuan Pastoral Nangahale yang dihadiri Kepala Pertanahan Kabupaten Sikka.
Ia meminta pemerintah memberikan jawaban tertulis mengenai status tanah, dasar pendataan, serta kemungkinan penyelesaian hak yang diperjuangkannya.
Yusuf membandingkan kondisinya dengan keluarga lain yang menurut keterangannya memperoleh sekitar tiga hektare melalui pembagian kepada sepuluh orang. Ia mengatakan tidak mempersoalkan hak keluarga tersebut, tetapi mempertanyakan kejelasan pendataan dan perlakuan terhadap orang-orang yang ikut dalam perjuangan.
Di luar persoalan tanah, Yusuf juga menyebut pernah ada rencana kerja sama dengan RCA Carbon dari Bali pada 2021 untuk menanam sekitar 500.000 pohon kelapa. Namun, menurut dia, rencana tersebut tidak berlanjut.
Menanggapi pemberitaan mengenai pertemuan PT Krisrama dan wartawan Floresa, Yusuf menyatakan ruang klarifikasi dan hak jawab penting dalam praktik jurnalistik. Ia menyebut pertemuan pada 9 November 2026 di Maumere dihadiri Ketua Tim Hukum PT Krisrama Marianus Laka, Moderator Romo Yan Varoka, wartawan Floresa Kelvin Wuran, dan Direktur PT Krisrama Romo Ephy Rimo.
Namun, ia menilai kerja jurnalistik tidak berhenti pada pemberian ruang kepada pihak yang membantah pemberitaan. Pers, menurutnya, juga perlu memeriksa dokumen, membandingkan keterangan, menelusuri sejarah, dan menguji fakta dari berbagai pihak.
Yusuf berharap GardaFlores dan Floresa menelusuri dokumen pertanahan serta memberi ruang bagi semua pihak untuk menjelaskan dasar klaim masing-masing.
Sebagai seorang Muslim yang berkarya di lingkungan PUSPAS Keuskupan Maumere, Yusuf juga menyampaikan pesan agar konflik tanah tidak berkembang menjadi permusuhan sosial maupun keagamaan.
“Jangan karena berbeda pendapat tentang tanah, kita kehilangan persaudaraan. Gereja berhak memperoleh kepastian hukum. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan. Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang benar. Semua pihak harus berani membuka dokumen dan menerima kebenaran,” katanya.
Yusuf mengatakan ingin kembali ke Nubat Koja Laka tanpa merugikan pihak mana pun. Namun, ia meminta agar penjualan tanah warisan seluas 6,25 hektare untuk modal perjuangan tidak diabaikan dan memperoleh penyelesaian melalui jalur resmi.
“Janji adalah utang, cinta kasih adalah hukum tertinggi. Kalau kita sungguh mencintai masyarakat, jangan biarkan pengorbanan mereka hilang begitu saja. Kalau kita sungguh menghormati hukum, berikan jawaban berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.»(rel)
SOSBUD
RSUD Tc Hillers Hadapi Krisis Air Bersih, Yayasan Gereja Siapkan Hibah Rp1,5 Miliar
RSUD Tc Hillers Maumere mendapat alokasi hibah sekitar Rp1,5 miliar dari Yayasan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Dana tersebut digunakan untuk membangun sumur bor baru, merehabilitasi sumur lama, dan mengganti jaringan perpipaan yang telah berusia lebih dari 30 tahun.
MAUMERE, GardaFlores – Yayasan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir mengalokasikan dana hibah sekitar Rp1,5 miliar untuk membenahi sistem penyediaan air bersih Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tc Hillers Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Bantuan tersebut mencakup pembangunan satu sumur bor baru, rehabilitasi sumur bor lama, serta penggantian jaringan perpipaan air bersih di lingkungan rumah sakit.
Pembenahan ini diperlukan karena RSUD Tc Hillers selama ini hanya mengandalkan satu sumber air. Sementara jaringan perpipaan dan bak penampungan yang digunakan telah berusia lebih dari 30 tahun dan mengalami kerusakan di sejumlah titik.
Pada Rabu (11/11/2026), jajaran pengurus yayasan bersama pihak rumah sakit meninjau site plan proyek di RSUD Tc Hillers Maumere. Pembangunan sumur bor baru menjadi tahap awal pekerjaan.
Manager Kemanusiaan Yayasan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, Yos Enos Kusumo, mengatakan bantuan tersebut berawal dari proposal yang diajukan pihak rumah sakit beberapa bulan sebelumnya.
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Setelah menerima proposal, pihak yayasan bersama Bupati Sikka melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan rumah sakit. Dari hasil peninjauan, persoalan air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak.
“Beberapa bulan yang lalu kami menerima proposal dari RSUD Tc Hillers. Waktu itu kami survei bersama Pak Bupati untuk meninjau kebutuhan apa yang dibutuhkan di rumah sakit, salah satunya adalah air bersih,” kata Yos Enos.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan sumber air baru, tetapi juga memperbaiki sistem yang sudah ada agar kebutuhan air bersih rumah sakit dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Yayasan mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Seluruh proses pengerjaan, termasuk penyediaan kontraktor, ditangani langsung oleh yayasan melalui skema hibah.
Yos Enos menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari kegiatan kemanusiaan yayasan yang berfokus pada empat bidang, yakni air bersih, kesehatan, pendidikan, dan tanggap darurat.
PT Krisrama Minta Floresa Buka Dasar Investigasi Pemberitaan Konflik HGU Nangahale
Dalam dua tahun terakhir, Flores menjadi salah satu wilayah prioritas program tersebut. Selain RSUD Tc Hillers, yayasan juga menjalankan program bantuan di lima sekolah di Maumere.
Yayasan turut terlibat dalam penanganan dampak gempa bumi di Flores melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga kemanusiaan, antara lain Caritas melalui Yayasan Karina, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Palang Merah Indonesia (PMI), dan CARE International.
Direktur RSUD Tc Hillers Maumere, dr. Atanasius P.K. Lameng, S.Ked., MPH, mengakui bahwa ketersediaan air bersih selama ini menjadi salah satu tantangan dalam menunjang pelayanan rumah sakit.
Ia menjelaskan, rumah sakit hanya mengandalkan satu sumber air. Sementara jaringan perpipaan dan bak penampungan yang digunakan telah berusia lebih dari tiga dekade.
Kondisi infrastruktur tersebut menyebabkan kebocoran di sejumlah titik dan mengganggu distribusi air ke berbagai bagian rumah sakit.
Frans Seda Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Bupati Sikka: Jangan Hanya Bangga, Teladani Pengabdiannya!
“Sumber air rumah sakit selama ini hanya satu. Sistem yang ada, baik jaringan maupun bak penampungnya, usianya sudah lebih dari 30 tahun. Sehingga banyak kebocoran-kebocoran, debit air juga banyak meningkat,” jelas Atanasius.
Menurutnya, pembangunan sumur bor baru dan rehabilitasi sumber air lama diharapkan meningkatkan kapasitas penyediaan air bersih sekaligus mengurangi ketergantungan rumah sakit terhadap satu sumber air.
Air bersih dibutuhkan untuk berbagai kegiatan operasional rumah sakit, mulai dari sanitasi dan kebersihan lingkungan hingga menunjang pelayanan medis.
Atanasius menegaskan, bantuan sekitar Rp1,5 miliar tersebut diberikan dalam bentuk hibah. Seluruh kebutuhan pengerjaan ditangani pihak yayasan sehingga rumah sakit dapat menerima manfaat dari pembangunan fasilitas tersebut.
Selain sistem air bersih, RSUD Tc Hillers masih membutuhkan pembenahan sejumlah infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kunjungan yang sama, tim yayasan juga melihat kondisi beberapa bangunan rumah sakit yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa bulan lalu.
Kondisi bangunan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan yayasan untuk kemungkinan dukungan pada tahap berikutnya.
Atanasius menyebut, rumah sakit juga membutuhkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengadaan peralatan kesehatan, serta perbaikan bangunan yang rusak.
Pihak rumah sakit berencana mengajukan proposal lanjutan sesuai kebutuhan dan kemungkinan dukungan yang tersedia.
“Untuk saat ini memang kita fokus dulu untuk air bersih, sambil mereka juga nanti menyampaikan kepada kami untuk melihat ke depannya. Jika memang dimungkinkan, kami tetap akan mengajukan proposal untuk bantuan-bantuan selanjutnya,” ujarnya.
Ketua Yayasan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, Juswan Tandiman, berharap bantuan tersebut menjadi awal kerja sama kemanusiaan yang lebih luas di Kabupaten Sikka dan wilayah Flores.
Kejari Sikka Musnahkan 106 Barang Bukti dari 34 Perkara Pidana
Menurutnya, RSUD Tc Hillers memiliki peran strategis sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat Kabupaten Sikka dan wilayah sekitarnya. Karena itu, dukungan terhadap peningkatan fasilitas rumah sakit diperlukan untuk menunjang pelayanan medis.
“Harapan kami tentunya ini bukan yang terakhir, tetapi suatu awal untuk tahap berikutnya. Mudah-mudahan bisa lebih mendukung program pemerintah. RSUD ini merupakan satu-satunya rumah sakit umum daerah yang tentunya perlu fasilitas memadai untuk melayani kebutuhan medis warga sekitar,” kata Juswan.
Ia menegaskan, kerja sama kemanusiaan tidak seharusnya dibatasi oleh perbedaan agama, daerah asal, maupun latar belakang.
Bagi yayasan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepedulian dan memperkuat hubungan antarlembaga demi kepentingan masyarakat.
Dengan alokasi hibah sekitar Rp1,5 miliar, pembenahan sistem air bersih RSUD Tc Hillers kini memasuki tahap awal pekerjaan. Rumah sakit masih menghadapi kebutuhan lain, termasuk pembangunan IPAL, pengadaan alat kesehatan, dan perbaikan bangunan yang rusak akibat gempa.»(rel)
SOSBUD
Pohon Kapuk Tumbang Timpa Rumah dan Tutup Jalan di Koting B, Evakuasi Tertunda
Pohon kapuk tumbang menimpa rumah warga dan menghalangi jalan di Dusun Baolokan, Desa Koting B. Hingga Senin malam, batang utama belum dievakuasi karena mesin pemotong kayu BPBD Sikka rusak.
MAUMERE, GardaFlores – Batang pohon kapuk yang tumbang akibat hujan lebat disertai angin kencang masih menghalangi jalan rabat lingkungan di Dusun Baolokan, Desa Koting B, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Senin (9/11/2026) malam. Evakuasi belum dapat dilakukan karena mesin pemotong kayu milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengalami kerusakan dan kondisi lokasi sudah gelap.
Pohon tersebut tumbang sekitar pukul 15.00 WITA dan menimpa teras rumah milik Timoteus Mileneus di RT 012/RW 006. Selain merusak bagian rumah, batang pohon yang melintang di badan jalan juga menghambat akses transportasi warga.
Personel Piket SPKT Polsek Nelle bersama masyarakat mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal. Mereka menggunakan parang untuk memotong dan membersihkan dahan serta ranting yang menimpa teras rumah. Namun, batang utama pohon belum dapat dipindahkan karena membutuhkan gergaji mesin atau chainsaw.
Agustinus Poa Pimpin PA GMNI Sikka, Terpilih Setelah Lobi Antarkandidat
Kanit Intel Polsek Nelle, AIPTU Syamsudiman, kemudian berkoordinasi dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Sikka, Karim, untuk meminta dukungan penanganan. Karim selanjutnya menginstruksikan Kepala Bidang II BPBD, Riki, menuju lokasi guna menangani pohon yang menghalangi jalan.
Namun, upaya tersebut belum terlaksana hingga malam. Berdasarkan informasi yang diterima Syamsudiman pada pukul 19.20 WITA, BPBD belum dapat melakukan evakuasi karena mesin pemotong kayu mengalami kerusakan. Kondisi lokasi yang sudah gelap juga menjadi kendala.
BPBD Kabupaten Sikka menyampaikan rencana melanjutkan pembersihan pada Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, dahan dan ranting yang menimpa teras rumah telah dibersihkan oleh personel Polsek Nelle bersama warga. Batang utama pohon yang melintang di jalan masih menunggu penanganan agar akses transportasi masyarakat Dusun Baolokan dapat kembali digunakan.»(rel)
SOSBUD
SOS Flores Latih Calon Fasilitator dari 21 Kecamatan dan 12 Sekolah di Sikka
SOS Children’s Villages Flores menyiapkan calon fasilitator dari 21 kecamatan dan 12 sekolah di Kabupaten Sikka. Peserta akan meneruskan pendampingan masyarakat melalui sekolah dan desa, termasuk tindak lanjut program di Pulau Palue.
MAUMERE, GardaFlores – SOS Children’s Villages Flores melatih calon fasilitator yang berasal dari perwakilan 21 kecamatan dan 12 sekolah di Kabupaten Sikka. Para peserta dipersiapkan untuk meneruskan program pemberdayaan keluarga melalui kegiatan pendampingan di sekolah dan desa masing-masing.
Edukator Program Pemberdayaan Keluarga SOS Flores Waturia, Goreti Pederina, mengatakan pelatihan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sikka. Pesertanya juga mencakup perwakilan dari dua desa dampingan SOS, yakni Desa Gong Bekor dan Desa Habi.
Goreti menyampaikan penjelasan tersebut dalam kegiatan pelatihan calon fasilitator di Maumere, Kamis (5/11/2026).
Sekda Sikka Paparkan Tiga Tahap Penanganan Bencana, Kaji Cepat Jadi Dasar Respons
Menurutnya, peserta dari unsur sekolah akan menjalankan peran fasilitator di lingkungan sekolah masing-masing. Sementara peserta dari kecamatan akan ditempatkan di desa-desa terdekat untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat.
“Walaupun tim kami cukup besar, kami harus berbagi menjadi dua tim, yakni tim untuk Nagekeo dan tim untuk Kabupaten Sikka,” jelas Goreti.
Selain di Sikka, SOS Children’s Villages Flores juga menjalankan kegiatan serupa di Kabupaten Nagekeo. Tim di daerah tersebut telah bekerja sejak September 2026.

Setelah pelatihan di Sikka, tim SOS dijadwalkan menuju Pulau Palue untuk menerapkan materi melalui kegiatan praktik langsung. Kegiatan di Palue tidak lagi berbentuk seminar atau pelatihan, melainkan tindak lanjut dari materi yang telah diberikan kepada peserta.
Dalam pelaksanaan program, tim lapangan akan memantau kegiatan para fasilitator dan relawan. Pemantauan tersebut mencakup perkembangan pelaksanaan, kebutuhan masyarakat, serta laporan kegiatan yang menjadi bahan evaluasi program.
Goreti menjelaskan, relawan yang telah direkrut juga akan membantu apabila pelaksanaan kegiatan oleh tim mengalami keterlambatan. Mereka bertugas mendukung kegiatan lapangan, mengumpulkan data, dan menyampaikan laporan kepada pimpinan SOS.
Pemkab Sikka Siapkan Penerapan PEDATI, Bupati Minta Pelaku Usaha Transparan soal Transaksi
SOS Children’s Villages Flores juga telah memberikan pendampingan kepada Desa Gong Bekor dan Desa Habi sebelum gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Program tersebut mencakup pelatihan dan penguatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.
Dalam pelaksanaannya, SOS berkolaborasi dengan pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Sikka, serta organisasi nonpemerintah lainnya.
Melalui pelatihan calon fasilitator dan penempatan relawan, SOS Children’s Villages Flores menyiapkan mekanisme agar pendampingan keluarga dapat diteruskan di tingkat sekolah dan desa, termasuk di wilayah yang menjadi sasaran program di Kabupaten Sikka dan Nagekeo.»(rel)
-
NASIONAL1 year agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA1 year agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
