MAUMERE, GardaFlores – Validitas sumber dan dokumen pemberitaan kasus tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale menjadi pokok perdebatan dalam pertemuan antara PT Krisrama dan wartawan media Floresa. Pihak perusahaan mempertanyakan dasar informasi yang digunakan Floresa, sementara wartawan media tersebut menjelaskan dokumen yang telah ditelusuri serta sejumlah informasi yang belum dapat mereka pastikan kebenarannya.

Dalam pertemuan itu, Romo Yan Varoka meminta wartawan Floresa menjelaskan asal informasi, dokumen, dan hasil investigasi yang menjadi dasar pemberitaan mengenai HGU Nangahale. Menurutnya, keterbukaan sumber informasi diperlukan agar pembahasan persoalan tanah tersebut berpijak pada data dan fakta.

Ia mengatakan, wartawan dapat menjelaskan apakah informasi diperoleh dari instansi pemerintah, Kantor Pertanahan, hasil penelusuran sendiri, atau keterangan pihak tertentu.

“Kalau bisa disampaikan informasi yang diperoleh dari siapa. Kalau tidak disampaikan narasumbernya juga tidak menjadi masalah. Kalau media menyampaikan hanya mendengar saja, itu juga boleh. Sehingga data dan fakta menjadi tempat kita berpijak,” ujarnya.

Romo Yan mengatakan, pihaknya bersama tim hukum telah menyiapkan data dan dokumen terkait proses yang selama ini dipersoalkan. Persiapan tersebut, menurutnya, sejalan dengan komunikasi yang dilakukan bersama Adriayani untuk mencari, menemukan, dan mendudukkan persoalan secara benar.

Gibran, Legitimasi Kekuasaan dan Ujian Konstitusi

Ia menilai kejelasan sumber informasi penting karena pemberitaan media dikonsumsi masyarakat luas. Apabila informasi diperoleh dari Kantor Pertanahan, misalnya, asal informasi tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan polemik maupun kesalahpahaman.

“Kami juga sangat menjunjung tinggi kehadiran teman-teman media Floresa yang datang dari jauh,” katanya.

Romo Yan menyebut pihaknya menghadirkan sejumlah orang yang dinilai mengetahui awal perjuangan masyarakat terkait tanah HGU Nangahale. Mereka diharapkan dapat menjelaskan sejarah perjuangan tersebut berdasarkan pengalaman langsung.

Direktur PT Krisrama, Romo Ephy Rimo, menyampaikan kritik lebih tegas terhadap pemberitaan Floresa. Ia mempertanyakan keputusan media tersebut memublikasikan informasi yang, menurut penilaiannya, masih diragukan validitas sumbernya.

“Teman-teman dari media Floresa membuat berita dan mempublikasikannya dengan meragukan sumbernya. Ini menyalahgunakan, bahkan melanggar etika profesi Anda sendiri,” tegasnya.

RSUD Tc Hillers Hadapi Krisis Air Bersih, Yayasan Gereja Siapkan Hibah Rp1,5 Miliar

Romo Ephy menilai penjelasan wartawan Floresa dalam pertemuan itu masih menunjukkan keraguan terhadap informasi yang telah diberitakan.

“Penjelasan teman-teman ini masih ragu-ragu. Apakah ini valid atau tidak, namun kamu memberitakan,” ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, wartawan Floresa, Dominiko Djaga, menjelaskan bahwa pemberitaan mereka selama ini lebih banyak memuat kronologi umum persoalan HGU Nangahale.

Ia menyebut, dalam penelusuran mengenai sejarah tanah HGU, penerbitan sertifikat pada 2013, hingga proses yang disebut kembali diakomodasi dan diterbitkan pada 2023, Floresa mengumpulkan dokumen dan kronologi dari Kantor Pertanahan.

Dominiko mengatakan dirinya pernah mendatangi Kantor Pertanahan pada Mei tahun sebelumnya dan memotret dokumen kronologi yang tersedia. Ia juga membaca sejumlah salinan dokumen yang berkaitan dengan SK Nomor 134.

Namun, ia mengaku menemukan sejumlah informasi dalam dokumen tersebut yang masih membingungkan dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Ada kebingungan bagi saya. Kronologi itu saya bingung, saya belum pastikan itu, kami belum pernah tulis,” jelas Dominiko.

Ia menegaskan, Floresa tidak pernah secara jelas memberitakan bahwa tanah tersebut terindikasi sebagai tanah terlantar karena informasi itu belum dikonfirmasi dan belum dipastikan kebenarannya.

Dominiko juga menyebut terdapat perbedaan tanggal dan informasi mengenai proses pengajuan secara internal yang masih perlu ditelusuri.

“Misalnya soal spesifikasi, soal sejarah, kami belum bisa tuliskan hal yang belum kami pastikan dengan benar. Selama ini kami tulis cuma kronologi yang kemudian jadi kronologi general, mulai tahun 2013, 2023,” katanya.

Romo Yan kemudian menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan forum untuk saling mengadili, menyalahkan, atau membenarkan satu pihak. Ia mengatakan, tujuan pembicaraan adalah mendudukkan persoalan berdasarkan data dan fakta, terutama karena pemberitaan mengenai HGU Nangahale telah dipublikasikan dan dikonsumsi masyarakat.

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

“Ini bukan saling mengadili, tetapi kita mempunyai niat baik untuk mendudukkan yang sebenarnya. Kita boleh menyampaikan dengan lugas, karena pemberitaan itu sudah dipublikasikan,” ujarnya.

Ia meminta wartawan Floresa menjelaskan sumber informasi dan referensi yang digunakan, termasuk dasar investigasi yang melahirkan sejumlah judul berita mengenai persoalan tersebut.

Menurutnya, apabila media menggunakan surat keputusan (SK) sebagai referensi, asal dokumen dan kedudukannya sebagai dasar pemberitaan juga perlu dijelaskan.

“SK ini menurut versi siapa? Karena pasti kita punya versi rujukan, baik PT Krisrama maupun masyarakat. Versinya harus pada otoritas, yaitu pemerintah dan pertanahan,” katanya.

Romo Yan menyatakan pihaknya bersedia memberikan dokumen yang diperoleh dari Kantor Pertanahan kepada wartawan. Jika data yang disiapkan tim hukum PT Krisrama masih membutuhkan penjelasan tambahan, ia mempersilakan pihak terkait bertemu langsung dengan instansi pertanahan yang menerbitkan produk hukum tersebut.

PT Krisrama Minta Floresa Buka Dasar Investigasi Pemberitaan Konflik HGU Nangahale

Dalam pertemuan itu, persoalan masyarakat adat dan pemanfaatan lahan seluas 540 hektare yang disebut telah dilepaskan juga disinggung.

Romo Yan menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan masyarakat adat dan nasib tanah mereka yang disuarakan di luar forum. Ia menyebut adanya pemanfaatan lahan seluas 540 hektare yang telah dilepaskan. Namun, untuk penjelasan lebih terperinci, ia mempersilakan wartawan Floresa menanyakan langsung di luar forum.

Mengenai penerbitan sertifikat, Romo Yan mengatakan pihaknya membatasi penjelasan karena khawatir keterangan yang disampaikan dianggap hanya mewakili versi PT Krisrama. Menurutnya, kewenangan menjelaskan proses penerbitan sertifikat dan produk hukum pertanahan berada pada instansi pertanahan.

Dalam kesempatan yang sama, Dominiko Djaga memaparkan catatan penelusuran Floresa mengenai sejarah awal gerakan perjuangan tanah HGU Nangahale.

Ia menyebut pembentukan LPMA dalam catatan mereka melibatkan Muhammad Yusuf Lewor Gobang. Nama tersebut kemudian menggerakkan sejumlah warga dan menjalin komunikasi dengan Ignasius Nasi serta Leo, yang saat itu masih berada di Kupang.

Frans Seda Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Bupati Sikka: Jangan Hanya Bangga, Teladani Pengabdiannya!

Dominiko menjelaskan, gerakan tersebut berkembang hingga awal 2000-an dengan sejumlah isu perjuangan, antara lain persoalan Egon Ilimedo, hutan lindung, dan HGU Nangahale.

Penjelasan itu menjadi bagian dari penelusuran sejarah yang masih perlu didudukkan bersama dokumen dan keterangan orang-orang yang terlibat dalam gerakan awal tersebut.

Romo Yan sebelumnya mengatakan pihaknya menghadirkan orang-orang yang mengetahui awal perjuangan tanah HGU Nangahale agar sejarahnya dapat dijelaskan berdasarkan keterangan langsung dari pihak yang terlibat.

Pertemuan tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai dasar pemberitaan HGU Nangahale. PT Krisrama mempertanyakan validitas sumber dan dokumen yang digunakan Floresa. Sementara itu, wartawan Floresa menjelaskan bahwa pemberitaan mereka selama ini bertumpu pada kronologi umum dan dokumen yang diperoleh dari Kantor Pertanahan, sedangkan informasi yang belum terverifikasi tidak dimasukkan sebagai fakta.

Romo Yan meminta semua pihak mengedepankan itikad baik dan tidak terburu-buru saling menyalahkan atau menyampaikan permohonan maaf. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah membuka data, menjelaskan sumber informasi, serta menguji setiap keterangan berdasarkan dokumen dan kewenangan lembaga yang berkompeten.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – PT Krisrama meminta media Floresa memaparkan dasar investigasi pemberitaan konflik tanah HGU Nangahale, termasuk sumber dokumen, kronologi, dan fakta yang digunakan dalam menyusun laporan. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan antara perusahaan dan wartawan Floresa di Maumere, 9 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Floresa untuk menjelaskan hasil investigasinya sekaligus bagi tim hukum PT Krisrama menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyoroti konflik tanah dan penangkapan sejumlah warga.

Ketua Tim Hukum PT Krisrama, Marianus Laka, SH, mengatakan pemberitaan mengenai penangkapan dan penahanan warga Nangahale perlu menempatkan persoalan dalam konteks hukum secara utuh. Menurut dia, perusahaan memiliki dasar untuk menjelaskan laporan pidana yang diajukan melalui jajaran direksi dan tim hukumnya.

“Kami dari tim hukum PT Krisrama akan menyampaikan kasus Nangahale dari aspek hukum. Karena kejadian yang diberitakan selama ini soal penangkapan dan penahanan masyarakat hukum adat, sehingga yang berwenang untuk menjawab itu adalah PT Krisrama,” kata Marianus.

Frans Seda Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Bupati Sikka: Jangan Hanya Bangga, Teladani Pengabdiannya!

Ia menilai pemberitaan yang tidak memberi ruang penjelasan secara proporsional kepada perusahaan berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak utuh. Menurut Marianus, konflik Nangahale telah berlangsung sekitar 14 tahun dan melibatkan proses hukum serta dokumen pertanahan yang perlu diperiksa secara menyeluruh.

Karena itu, ia meminta pemberitaan tidak hanya menyoroti penangkapan dan penahanan warga, tetapi juga menguraikan dasar pelaporan, proses hukum, status tanah HGU, serta pertimbangan putusan pengadilan.

Moderator pertemuan, Romo Yan Varoka, mengatakan sejak awal pertemuan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wartawan Floresa menjelaskan temuan investigasi yang menjadi dasar pemberitaan.

“Teman-teman wartawan sudah membuat pemberitaan sehingga tim hukum dan sekretaris kami sudah menyampaikan dasarnya, dan sekarang silakan teman-teman wartawan menyampaikan apa yang ditemukan dalam investigasi, apakah itu investigasi lapangan atau investigasi verbal by phone. Kita ini mau mendudukkan persoalan yang sebenarnya,” ujarnya.

Tiga Terdakwa Perkara HGU Nangahale Dinyatakan Bersalah, Kuasa Hukum Tegaskan Bukan Bebas

Romo Yan menyebut pertemuan itu bukan untuk membatasi kerja jurnalistik, melainkan membuka ruang bagi para pihak menguji informasi dan menjelaskan hal-hal yang dinilai belum tepat.

Dalam diskusi, wartawan Floresa Kelvin Wuran mengangkat sejumlah persoalan, antara lain perubahan status HGU Nangahale, dokumen ATR/BPN, indikasi tanah terlantar, serta keputusan tim penyelesaian konflik.

Kelvin juga menyebut sejumlah dokumen dan catatan yang berkaitan dengan status HGU Patiahu pada 2010, proses permohonan HGU pada 2013, penolakan warga pada 2015, serta keputusan-keputusan terkait penyelesaian konflik. Ia turut mempertanyakan proses pengeluaran tanah HGU Nangahale dan Patiahu dari daftar tanah terindikasi terlantar pada 2020.

Tim hukum PT Krisrama meminta agar temuan tersebut dijelaskan secara konkret, termasuk sumber dokumen, urutan peristiwa, dan kaitannya dengan substansi pemberitaan. Marianus menilai penyebutan dokumen dan pengajuan pertanyaan belum cukup untuk menjawab persoalan mengenai dasar serta akurasi laporan.

HGU Berakhir pada 2013, Kuasa Hukum Krisrama Jelaskan Dasar Hukum Lahan Nangahale

Dalam pertemuan itu, Marianus juga merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5, yang mengatur kewajiban pers melayani hak jawab dan hak koreksi.

“Kami mengharapkan teman-teman pers Floresa agar menempatkan porsi pada aspek hukum, sehingga nanti tim hukum menjelaskan mengapa mereka sampai dipidana,” katanya.

Ia meminta persoalan Nangahale tidak dikaitkan secara tidak proporsional dengan ranah imamat maupun posisi Uskup Maumere. Menurut dia, perkara tersebut telah memasuki ranah hukum sehingga perlu dibahas berdasarkan fakta, dokumen, dan putusan pengadilan.

Tim hukum PT Krisrama juga menyebut putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 131, 132, dan 133 sebagai bagian dari dasar penjelasan mengenai perkara tiga orang terpidana dan penetapan Jhon Bala sebagai tersangka.

Putusan PT Kupang Ubah Vonis Tiga Terdakwa, Kuasa Hukum Krisrama Desak Penertiban Lahan Nangahale

Marianus mengatakan pertimbangan dalam putusan tersebut perlu dijelaskan kepada publik, termasuk yang berkaitan dengan status tanah HGU dan posisi warga yang mengklaim sebagai masyarakat adat.

Ia juga menyebut Direktur PT Krisrama, Romo Ephy Rimo, akan menjelaskan perjalanan hukum perkara Nangahale, termasuk keterlibatannya dalam proses penerbitan 10 sertifikat.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur PT Krisrama, tim kuasa hukum, sekretaris perusahaan, Romo Yan Varoka selaku moderator, serta sejumlah warga yang memperjuangkan tanah HGU Nangahale.

PT Krisrama berharap pertemuan itu dapat membuka ruang pengujian terhadap dasar pemberitaan konflik Nangahale. Perusahaan meminta agar informasi mengenai perkara tersebut disajikan dengan memperhatikan dokumen pertanahan, proses hukum, dan keterangan para pihak yang terlibat.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka memusnahkan 106 item barang bukti dari 34 perkara tindak pidana umum di halaman kantor Kejari Sikka, Jalan Jenderal Sudirman, Maumere, Selasa, 10 November 2026.

Dari 34 perkara tersebut, 33 di antaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, sedangkan satu perkara diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

Pemusnahan yang dimulai pukul 15.00 WITA itu dipimpin Kepala Kejari Sikka Deddy Agus Oktavianto. Sejumlah unsur penegak hukum dan instansi terkait turut hadir, antara lain Komandan Lanal Maumere Kolonel Laut (P) Yoyok Ary Nugroho A.S., perwakilan Pengadilan Negeri Maumere, Polres Sikka, Kodim 1603/Sikka, Polda NTT, dan Rutan Kelas IIB Maumere.

Barang bukti tersebut berasal dari sejumlah perkara, di antaranya persetubuhan atau pencabulan, perikanan, penganiayaan, dan pembunuhan.

Frans Seda Jadi Pahlawan Nasional, Vox Point Sikka Soroti Tanggung Jawab Generasi Muda

Kejari Sikka memusnahkan barang bukti dengan cara berbeda sesuai jenisnya. Pakaian, barang berbahan tekstil, dokumen, dan kertas rekapan perjudian dibakar. Parang, pisau, batang kayu, serta alat panah ikan atau spear gun dipotong atau dirusak sebelum dibakar.

Sementara itu, kacamata selam, pelampung, dan sejumlah peralatan perikanan lainnya dipotong atau dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali.

Deddy mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pohon Kapuk Tumbang Timpa Rumah dan Tutup Jalan di Koting B, Evakuasi Tertunda

“Pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan selaku eksekutor dalam menindaklanjuti amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Deddy.

Menurut dia, pemusnahan secara terbuka juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan kepada masyarakat dalam menjalankan penegakan hukum.

Selain menindaklanjuti putusan pengadilan, pemusnahan barang bukti bertujuan mencegah barang-barang tersebut disalahgunakan atau kembali beredar di masyarakat.»(rel)